FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

Jakarta, 27 Maret 2020 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah segera merevisi APBN secara menyeluruh, sehubungan dengan biaya raksasa yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, pos-pos anggaran besar di … read more »

past media coverage

  1. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  2. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  3. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  4. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  5. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  6. Keterbukaan DKI Menurun
  7. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  8. PR Menteri Desa Baru
  9. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  10. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  11. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  12. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  13. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  14. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  15. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  16. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  17. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  18. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  19. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  20. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  21. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  22. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  23. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  24. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  25. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  26. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  27. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  28. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  29. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  30. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  31. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  32. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  33. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  34. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  35. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  36. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  37. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  38. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  39. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  40. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  41. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  42. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  43. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  44. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  45. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  46. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  47. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  48. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  49. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  50. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  51. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  52. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  53. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  54. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  55. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  56. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  57. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  58. Awasi Dana Swakelola
  59. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  60. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  61. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  62. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  63. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  64. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  65. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  66. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  67. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  68. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  69. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  70. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  71. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  72. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  73. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  74. Waspadai Bansos Bocor
  75. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  76. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  77. Mutasi Masih Ada Masalah
  78. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  79. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  80. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  81. Kartu nikah tidak di perlukan
  82. Kartu nikah tidak di perlukan
  83. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  84. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  85. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  86. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  87. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  88. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  89. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  90. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  91. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  92. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  93. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  94. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  95. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa