[Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh

Jakarta, 14 April 2019 Dalam sesion debat terakhir Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pasangan Calon (Paslon) nomor 01 mengklaim Republik Indonesia sudah mengekspor banyak kereta api di Bangladesh. “Kita sudah ekspor kereta api ke Bangladesh,” kata Joko Widodo. … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  2. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  3. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  4. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  5. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  6. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  7. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  8. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  9. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  10. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  11. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  12. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  13. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  14. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  15. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  16. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  17. Awasi Dana Swakelola
  18. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  19. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  20. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  21. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  22. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  23. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  24. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  25. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  26. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  27. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  28. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  29. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  30. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  31. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  32. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  33. Waspadai Bansos Bocor
  34. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  35. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  36. Mutasi Masih Ada Masalah
  37. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  38. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  39. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  40. Kartu nikah tidak di perlukan
  41. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  42. Kartu nikah tidak di perlukan
  43. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  44. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  45. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  46. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  47. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  48. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  49. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  50. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  51. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  52. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  53. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  54. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  55. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  56. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  57. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  58. Wajah APBN 2018 “Masam”
  59. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  60. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  61. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  62. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  63. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  64. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  65. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  66. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  67. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  68. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  69. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  70. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  71. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  72. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  73. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  74. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  75. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  76. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  77. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  78. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  79. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  80. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  81. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  82. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  83. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  84. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  85. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  86. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  87. Percepatan proyek menuai pro kontra
  88. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  89. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  90. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  91. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  92. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  93. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  94. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  95. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat