Urgensi Revisi Rencana Pembangunan

Jakarta, 13 Mei 2020 Merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia perlu ditanggapi pemerintah dengan segera merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Meskipun dokumen itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2020. Dokumen itu menggambarkan optimisme yang … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  2. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  3. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  4. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  5. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  6. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  7. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  8. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  9. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  10. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  11. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  12. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  13. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  14. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  15. Keterbukaan DKI Menurun
  16. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  17. PR Menteri Desa Baru
  18. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  19. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  20. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  21. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  22. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  23. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  24. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  25. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  26. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  27. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  28. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  29. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  30. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  31. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  32. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  33. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  34. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  35. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  36. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  37. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  38. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  39. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  40. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  41. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  42. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  43. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  44. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  45. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  46. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  47. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  48. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  49. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  50. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  51. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  52. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  53. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  54. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  55. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  56. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  57. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  58. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  59. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  60. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  61. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  62. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  63. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  64. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  65. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  66. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  67. Awasi Dana Swakelola
  68. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  69. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  70. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  71. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  72. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  73. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  74. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  75. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  76. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  77. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  78. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  79. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  80. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  81. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  82. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  83. Waspadai Bansos Bocor
  84. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  85. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  86. Mutasi Masih Ada Masalah
  87. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  88. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  89. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  90. Kartu nikah tidak di perlukan
  91. Kartu nikah tidak di perlukan
  92. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  93. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  94. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  95. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR