Awasi Dana Swakelola

(Kolom Metropolitan, Koran Kompas 14/2) Jakarta, 14 Februari 2019 Pengucuran dana swakelola didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  2. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  3. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  4. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  5. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  6. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  7. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  8. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  9. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  10. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  11. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  12. Waspadai Bansos Bocor
  13. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  14. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  15. Mutasi Masih Ada Masalah
  16. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  17. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  18. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  19. Kartu nikah tidak di perlukan
  20. Kartu nikah tidak di perlukan
  21. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  22. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  23. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  24. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  25. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  26. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  27. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  28. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  29. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  30. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  31. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  32. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  33. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  34. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  35. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  36. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  37. Wajah APBN 2018 “Masam”
  38. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  39. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  40. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  41. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  42. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  43. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  44. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  45. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  46. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  47. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  48. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  49. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  50. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  51. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  52. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  53. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  54. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  55. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  56. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  57. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  58. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  59. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  60. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  61. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  62. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  63. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  64. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  65. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  66. Percepatan proyek menuai pro kontra
  67. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  68. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
  69. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
  70. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
  71. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
  72. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
  73. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
  74. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
  75. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
  76. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
  77. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
  78. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
  79. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
  80. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
  81. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
  82. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
  83. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
  84. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
  85. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
  86. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
  87. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
  88. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
  89. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag
  90. Fitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 M
  91. nggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan Pegawainya
  92. Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
  93. Anggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja Pegawai
  94. Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran
  95. FITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBY