Jokowi Persilakan Ajukan JR UU Cipta Kerja ke MK, Pengamat: Klise!

Jakarta, 12 Oktober 2020 Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Badiul Hadi menilai, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tentang pengajuan judicial review (JR) ke Mahkamah Indonesia ( MK) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja) merupakan hal klise. … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak
  2. Calon Berstatus Tersangka Tak Etis Maju Pilkada
  3. Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Fitra: Kurang Realistis
  4. Seknas FITRA Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi dan Validasi Data Subsidi Gaji
  5. Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK
  6. Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’
  7. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
  8. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
  9. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
  10. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
  11. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
  12. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
  13. Government, House forced to adapt to online meeting
  14. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
  15. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
  16. Dana untuk BUMN Diawasi
  17. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
  18. Celah Rasuah Dana Bantuan
  19. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  20. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  21. Rusuh Santunan Sampai Desa
  22. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  23. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  24. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  25. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  26. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  27. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  28. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  29. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  30. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  31. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  32. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  33. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  34. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  35. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  36. Keterbukaan DKI Menurun
  37. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  38. PR Menteri Desa Baru
  39. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  40. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  41. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  42. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  43. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  44. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  45. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  46. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  47. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  48. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  49. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  50. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  51. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  52. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  53. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  54. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  55. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  56. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  57. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  58. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  59. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  60. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  61. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  62. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  63. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  64. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  65. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  66. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  67. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  68. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  69. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  70. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  71. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  72. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  73. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  74. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  75. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  76. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  77. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  78. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  79. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  80. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  81. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  82. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  83. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  84. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  85. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  86. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  87. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  88. Awasi Dana Swakelola
  89. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  90. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  91. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  92. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  93. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  94. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  95. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri