Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’

Jakarta, 5 Agutus 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan perjalanan dinas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) akan diterapkan secara selektif, di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di kalangan ASN yang mencapai hampir 1.000. Pemerintah … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
  2. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
  3. Government, House forced to adapt to online meeting
  4. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
  5. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
  6. Dana untuk BUMN Diawasi
  7. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
  8. Celah Rasuah Dana Bantuan
  9. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  10. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  11. Rusuh Santunan Sampai Desa
  12. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  13. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  14. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  15. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  16. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  17. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  18. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  19. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  20. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  21. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  22. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  23. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  24. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  25. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  26. Keterbukaan DKI Menurun
  27. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  28. PR Menteri Desa Baru
  29. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  30. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  31. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  32. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  33. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  34. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  35. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  36. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  37. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  38. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  39. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  40. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  41. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  42. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  43. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  44. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  45. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  46. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  47. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  48. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  49. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  50. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  51. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  52. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  53. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  54. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  55. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  56. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  57. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  58. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  59. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  60. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  61. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  62. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  63. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  64. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  65. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  66. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  67. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  68. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  69. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  70. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  71. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  72. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  73. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  74. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  75. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  76. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  77. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  78. Awasi Dana Swakelola
  79. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  80. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  81. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  82. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  83. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  84. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  85. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  86. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  87. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  88. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  89. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  90. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  91. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  92. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  93. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  94. Waspadai Bansos Bocor
  95. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?