Open Budget Survey 2021
Keputusan anggaran oleh pemerintah, baik pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, atau berapa banyak utang yang harus diambil, memiliki konsekuensi penting bagi...
Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi Inisiatif Peningkatan Peran BPD dalam Memperkuat Akuntabilitas Sosial
Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di...
Dana Alokasi Khusus Dalam Mekanisme Dana Perimbangan
esentralisasi kekuasaan berupaya mewujudkan pembagian kewe-nangan agar tercapai penye-lenggaraaan pemerintahan dengan mendekatkan layanan dasar publik kepada mayarakat. Desentralisasi kekuasaan ini juga diikuti dengan regulasi yang mengatur...
Panduan Pemantauan Penanganan Covid-19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pandemi COVID-19 menjadi persoalan seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka penanganan COVID-19 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong desa melakukan realokasi sub-belanja dalam Anggaran Pendapatan...
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Dua sistem dalam kamar berbeda masih mewarnai perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang...
Janji Palsu RAPBN 2021
"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya, fokus kita tetap nomor satu ialah Kesehatan"Sambutan...
Laporan Riset Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah dua proses yang tak terpisahkan. Perencanaan dan penganggaran pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah merupakan sebuah proses yang panjang melalui lima...
Kebijakan dan Penganggaran Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 dari 3 alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Yang satu lagi adalah tingkat kesejahteraan (pertumbuhan dan ekonomi). Bagaimana derajat...
Analisis Anggaran dan Potensi Program Keluarga Harapan Lokal di DKI Jakarta
Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang...
Mendorong Tata Kelola Kebijakan dan Anggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2020
Berdasarkan data BRWA, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 47 wilayah adat. dan 44 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mendiami wilayah seluas 973.527 Ha atau 16 persen dari...
Open Budget Survey 2019
We at the International Budget Partnership (IBP) want to thank our colleagues at the 117 research institutions and civil society organizations around the world whose work...
Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi COVID-19
Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana berskala besar, khususnya bencana alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor maupun gempa bumi memberikan gambaran umum adanya kerentanan...
Kajian Tata Kelola Utang Negara Untuk Pembangunan Nasional
Perkara utang di Indonesia telah menjadi isu sejak masa kemerdekaan dan bertahan hingga sekarang. Utang sendiri bukanlah tipikal negara terbelakang atau berkembang saja, namun juga menjadi...
Kolaborasi Program untuk Mengatasi Kemiskinan Satu Digit
Policy brief ini merupakan ringkasan dari Studi Dokumen: RPJMN dan Renstra K/L 2020-2024: Pelayanan Sosial Dasar, engentasan Kemiskinan dan Pengembangan Sektor Pengetahuan yang diterbitkan oleh FITRA....
Green Stimulus dalam RKP-KEM PPKF & APBN 2022 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencegahan Krisis Iklim
Memasuki tahun 2021, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan sekaligus:wabah covid19, perbaikan ekonomi nasional dan ancaman bencana akibat krisis iklim. Penanganan covid19 dan pemulihan ekonomi sudah dilakukan...
Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran
Untuk mendorong pembangunan di daerah, maka partisipasi publik dan transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,...
Potret Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian dan pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. SDA dari sektor pertambangan menjadi komoditas ekspor nonmigas...
Menyelisik Keberpihakan Kebijakan KKP dalam Perlindungan Nelayan Kecil di Tengah Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor kehidupan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, nelayan kecil menjadi komunitas yang merasakan dampak paling...
Laporan Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia
Kasus COVID-19 yang merebak sejak bulan Maret 2020 di Indonesia, kian hari semakin bertambah dan belum memperlihatkan kurva melandai. Hingga 12 Januari 2021, akumulasi kasus positif...
Membangun Tata Kelola Yang Kuat Dan Pendanaan Yang Memadai Untuk Mencapai Target-Target Pengelolaan Sampah Indonesia
Laporan ini mengidentifikasi akar penyebab dari dua tantangan utama yakni tata kelola dan pendanaan persampahan serta telah menentukan faktor-faktor penentu utama untuk mengatasi akar permasalahan tersebut,...
Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[1] ADD bagi masyarakat yang...
Reformasi Perlindungan Sosial, Mengukuhkan Integrasi dan Kerapatan Jaring Pengaman Sosial
Sesuai judulnya, kertas kerja ini berupaya menyampaikan gagasan tentang perlunya pemikiran untuk melakukan reformasi perlindungan sosial di Indonesia. Dorongan untuk melakukan upaya upaya perbaikan dan reformulasi...
Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa
Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan programprogram pembangunan desa menjadi kunci pembangunan yang inklusif. Program pembangunan yang dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan...
Menakar Komitmen Perlindungan Keanekaragaman Hayati
ndonesia berada dalam peringkat teratas dunia dalam hal keberagaman makhluk hidup yang telah terinventarisasi sains. Baik di tingkat populasi, spesies maupun genetik. Indonesia menempati peringkat pertama...
Refocussing Anggaran Bagi Nelayan Saat Pandemi
Peringatan Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April 2020 lalu terasa hambar. Tiada hingarbingar dan tradisi larung yang biasa dilakukan nelayan sebagai bentuk syukur. Kondisi...
Modul Sekolah Anggaran Desa
Salam Transparansi!Empat tahun sudah Modul Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dikembangkan dan diimplementasikan. Pada mulanya, di 2017–2018 hanya ada 16 desa di empat (4) kabupaten yang...
Manual Book Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Buku ini lahir dari semangat ditetapkannya Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan,...
Instrumen Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)
Pandemi Covid-19 merupakan Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampakdistortifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi...
Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya
Memasuki bulan ke delapan bencana nasional non-alam berupa pandemi corona virus desease (Covid-19), jumlah masyarakat di Indonesia yang terpapar tak kunjung menurun. Prediksi bahwa kurva penyebaran...
Local Budget Analysis di Tanah Papua 2019-2020
Local Budget Analysis (LBA) atau Analisis Anggaran Daerah (AAD) merupakan sebuah studi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dari aspek kepatuhan atas regulasi (mandatory spending), terutama...
Problematika Perhutanan Sosial di Tanah Papua: Menagih Komitmen Kebijakan dan Anggaran
Realisasi Perhutanan Sosial (PS) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat relatif kecil. Berdasarkan data KLHK, realisasi PS di Provinsi Papua seluas 96.556 Ha, sedangkan di...
Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penanganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kerjaksaan RI
Penegakan Hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan, karena penegakan hukum bukan hanya merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu...
Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi...
Menyelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan Obat
Pada tahun awal tahun 2019, Kementerian Kesehatan mengalami gagal tender untuk pengadaan obat ARV, karena ketidaksepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan farmasi yang memiliki izin edar...
Transformasi Anggaran Kejaksaan RI: Meninmbang Efektivitas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based Budgeting mulai berkembang pada awal 1994 di Selandia Baru melalui reformasi belanja negara di berbagai sektor pemerintahan, terutama sektor-sektor...
Revenue Collection in Non-Extractive Natural Resource Sectors in Indonesia
The agriculture, forestry, plantation, and marine fisheries sectors provide livelihoods for a significant fraction of the Indonesian population, yet contribute less than one out of every...
Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
Rencana besar reformasi birokrasi hampir selalu menjadi kata kunci dalam setiap pidato pejabat negara di republik ini sejak sepuluh tahun terakhir. Janji merombak sistem aparatur sipil...
Laporan Analisis Anggaran Daerah 2017 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten Kota
Berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, akhirnya Laporan Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah atau Local Budget Indeks (LBI) 2017 ini berhasil dirampungkan. LBI ini merupakan...
Review dan Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia
Penelitian dengan judul “Review dan Analisis Anggaran (APBN/APBD) Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia” yang dilakukan oleh Seknas FITRA bekerjasama dengan MAMPU dilatarbelakangi oleh...
Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten Kota
Berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, akhirnya Laporan Analisis Anggaran Daerah (AAD) tahun 2016 ini berhasil dirampungkan. Laporan AAD ini merupakan bagian dari Local Budget...
Mewujudkan Desa Inklusif
Perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen kunci yang menjadi titik masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan mandat konstitusi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun instrumen ini menjadi kehilangan...
Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien dan Demokratis
Studi Seknas FITRA menemukan dua permasalahan utama terkait pembiayaan Pemilu Kada, yaitu masih tingginya tingkat dan potensi pemborosan dan maraknya permasalahan politik dan politisasi anggaran. Penelitian...
Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah
Studi Indeks Tata Kelola Hutan dan Lahan Daerah ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengukur tata kelola hutan dan lahan tingkat kabupaten secara detil dan spesifik, mendiagnosa...
Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil
Salam Transparansi…Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming)...
MEMBONGKAR HARTA DAERAH Analisis kebijakan Anggaran Daerah Pengelolaan Hutan dan Lahan Di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten di indonesia
Salam Transparansi,Program SETAPAK, yang didanai United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam rangka mendukung penurunan emisi...
Reformasi Penganggaran Di Indonesia
ebagai salah satu instrumen ekonomi yang penting, anggaran memiliki peran utama untuk menyejahterakan rakyat. Tata kelola anggaran yang baik menentukan arah kebijakan anggaran dalam mencapai tujuan...
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara ” ALTERNATIF”
Pemerintah telah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (RAPBN 2013) sebagai salah satu instrumen vital pembangunan nasional. RAPBN 2013 tersebut berisi kerangka ekonomi makro....
Indeks Keterbukaan Badan Publik
Article 9 of the Law on Openness of Public Information (KIP) mandates all public institutions to periodically provide and publicise public information. Included in the public...
Open Budget Survey 2012
Index Keterbukaan AnggaranSurvey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang disurvey membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga...
Laporan Analisis Anggaran Daerah 2008-2011
Budgets are instruments used by government to implement policies and action programs. The essential aims of decentralization in Indonesia are to bring the delivery of public...
Catatan Akhir Tahun 2011 Tahun Pembajakan Anggaran Oleh Elit, Mengabaikan Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2011 merupakan tahun pembajakan anggaran oleh elit politik maupun birokrasi, yang berakibat terhadap pengabaian kesejahteraan rakyat.Pembajakan anggaran terjadi dengan semakin terkuaknya praktek mafia anggaran yang...
Naskah Rekomendasi Kebijakan Revisi Perimbangan Keuangan
A decade of decentralization has hopefully delivered benefits to Indonesia in the form of enhanced community welfare achieved via regional autonomy and fiscal decentralization. The implementation...
10 Strategi Pencapaian Target MDG’s 2015
10 STRATEGI PENCAPAIAN TARGET MDGs 2015 Membentuk Kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan pencapaian target-target MDGs.Mengintegrasikan target-target indicator pencapaian MDGS sebagai indicator kinerja...
Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV dan AIDS
Sebagai salah satu tujuan target MDGs, Memerangi HIV dan AIDS merupakan Tujuan ke Enam target MDGs yang dikhawatirkan gagal dicapai pada tahun 2015. Target MDGs untuk...
10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran
The emergence of an understanding of the importance of the principles of good governance in the mid-1990s has had a quite significant impact on the evolution...
Laporan Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2011
Berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, akhirnya laporan Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah (KiPAD) tahun 2011 berhasil dirampungkan. KiPAD merupakan hasil studi kerjasama antara Sekretariat Nasional...
Vitamin Anggaran Mengandung Suplemen Khusus Bagi Wakil Rakyat Yang Peduli Rakyat
PANDANGAN FITRA ATAS RAPBN 2011: “Meretas APBN untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” RAPBN tahun 2011 merupakan salah satu wujud realisasi komitmen Pemerintahan terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana...
Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah
Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan...