Akademi Gender Budgeting

Akademi Gender Budgeting dalam Politik Anggaran Daerah bagi ORNOP

Dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah dicanangkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan.

 

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah membuat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi tolak ukur percepatan PUG di daerah. Dimana syarat PPRG antara lain komitmen pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daearah (OPD) membuat kebijakan, program dan anggaran yang responsif Gender, membuat dan memperkuat kelembagaan PUG, menyediakan SDM yang mumpuni, menggunakan instrumen analisis berupa Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan PUG dan PPRG.

 

Peran serta masyarakat dalam pembuatan PPRG menjadi hal yang penting dalam perumusan permasalahan gender di masyarakat sehingga perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Namun dalam kenyataannya masyarakat, terutama kelompok rentan, jarang dilibatkan dalam proses perencanaan apalagi dalam implementasinya. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pelaksanaan proyek pemerintah. Temuan di lapangan menunjukkan, banyak masyakarat atau organisasi masyarakat sipil di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang belum memahami dan mempunyai kemampuan menganalisis anggaran yang responsive gender.

 

Diakui ataupun tidak kondisi tersebut juga dialami para aktivis dari lembaga non profit yang bergerak pada pemberdayaan perempuan dan pengada layanan perempuan dan anak korban kekerasan serta isu gender feminisme. Hasil temuan melalui diskusi yang berkala kemampuan kapasitas yang dimiliki dalam praktek baik dari kawan-kawan lembaga non profit melakukan advokasi atau pendekatan pada tataran  mendorong Pemerintah dalam membuat kebijakan dan anggaran yang responsive gender. Namun dalam upaya mendorong kebijakan dan anggaran tersebut tidak didasari dengan analisa gender untuk perencanaan anggaran yang berkeadilan gender. Sehingga hal tersebut luput dari serangkaian advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Luputnya dalam mengadvokasi anggaran yang berkeadilan gender didasari atas kurangnya memiliki seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah anggaran yang berdampak pada kelembagaan.

Kawan-kawan aktivis yang bergerak pada isu advokasi kebijakan publik, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan pendampingan ekonomi kerakyatan masih minim sentuhan materi atau tranformasi mengenai kebijakan tatakelola penganggaran, tatakelola perencanaan APBD, tatacara membaca dokumen anggaran. Sehingga tidak banyak dari kawan-kawan kita yang terlibat dalam rapat perencanaan anggaran daerah. Sehingga dengan adanya situasi tersebut kemungkinan akan sulit untuk memaksimalkan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan PUG dan PPRG.

 

Atas dasar temuan di atas K.P. Ronggolawe bekerjasama dengan SEKNAS FITRA, Jentera Jember, FOKKER bermaksud untuk melaksanakan pelatihan berkala yaitu “Akademi Gender Budgeting dalam Politik Anggaran Daerah bagi ORNOP” yang berada di wilayah Jawa Timur. Kerjasama ini tidak ada support dari lembaga donor melainkan gotong royong antar lembaga penyelenggara yang memiliki komitmen bersama dalam realisasi meningkatkan kemampuan kawan-kawan dalam advokasi anggaran daerah.

 

Date

Nov 02 2021
Expired!

Time

9:00 am - 12:00 pm

Location

Zoom Meeting

Organizer

Betta
Phone
081211113134
Email
betta@seknasfitra.org
QR Code
Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap