SEKNAS FITRA https://seknasfitra.org Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Mon, 21 Sep 2020 06:34:33 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak https://seknasfitra.org/pemerintah-didorong-kembangkan-teknologi-di-pilkada-serentak/ https://seknasfitra.org/pemerintah-didorong-kembangkan-teknologi-di-pilkada-serentak/#respond Mon, 21 Sep 2020 13:34:08 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6094 Jakarta, 21 September 2020 Sekjend Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 harus ditunda pelaksanaannya. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pihaknya mengatakan sepakat dengan kebijakan PBNU untuk menunda Pilkada …]]>

Jakarta, 21 September 2020

Sekjend Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 harus ditunda pelaksanaannya. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan.

Pihaknya mengatakan sepakat dengan kebijakan PBNU untuk menunda Pilkada 2020 ini dengan berbagai pertimbangan.

“Terutama soal kemanusiaan dan prediksi akan banyaknya korban jika Pilkada tetap diselenggarakan,” kata Misbah dalam talkshow Peci dan Kopi di Kanal Youtube 164 Channel, Ahad (20/9).

Jika Pilkada serentak ini tetap diselenggarakan maka yang perlu dipikirkan adalah soal bagaimana tata cara pemilihan. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar bisa mengembangkan teknologi dalam memilih pemimpin di Pilkada serentak ini.

“Pilkada kita sangat ketinggalan di dalam penggunaan teknologi. Padahal sudah banyak platform digital yang sangat maju. Maka pelaksanaan Pilkada sudah seharusnya tidak dilakukan secara manual,” tutur Misbah.

Penggunaan teknologi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu jalan keluar dalam mengantisipasi pandemi yang jika Pilkada secara manual tetap dilakukan maka akan ada semacam ‘bom atom’ atau ledakan jumlah korban terpapar Covid-19.

“Kalau kita sering bercanda, ini akan menjadi klaster demokrasi. Jadi, klaster baru demokrasi ini akan sangat mengerikan,” katanya, berkelakar.

Menyoal anggaran untuk Pilkada
Sejak awal, ia mengaku sudah berkeberatan dengan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini.

Terlebih jika dilihat dalam sudut pandang anggaran. Pemerintah Indonesia saat ini, kata Misbah, sedang mengalami kontraksi anggaran yang sangat dalam.

“Terutama dari aspek pendapatan negara yang turun sangat drastis. Dari 2600 triliun lebih, menjadi 1600-an triliun. Sedangkan defisit anggaran sekitar 1000 triliun. Jadi kontraksi APBN kita sangat luar biasa,” tambah Misbah.

Selain itu, ia juga menyoroti soal beban anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini. Menurutnya, APBD di setiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang beragam. Di daerah pun dikenai ketentuan untuk mengalokasikan anggaran sekitar 50 persen untuk belanja barang jasa dan 50 persen lainnya untuk belanja modal.

“Hampir 380 daerah tidak mampu menyediakan anggaran itu. Oleh karena itu kemudian Kementerian Keuangan menurunkan persentase 50 persen menjadi sekitar 30 persen anggaran untuk penanganan Covid-19,” ungkap Misbah.

Ia menilai pemerintah daerah kebingungan untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19, yang semula dipredikasi akan turun pada Juli hingga September ini. Namun ternyata, gelombang Covid-19 mulai muncul kembali akhir-akhir ini.

“Sekarang yang terpapar Covid-19 sudah masuk ke angka empat ribu. Ini di luar prediksi Gugus Tugas Covid-19, Presiden, dan para ahli sekalipun. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Misbah.

Di aspek lain, lanjutnya, ada masalah di dalam partisipasi masyarakat. Menurutnya, jika Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tengah pandemi maka akan muncul kekhawatiran masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kemudian akan kendala dalam aspek pengawasan. Selama ini, masayrakat sipil banyak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada. Terutama soal penyimpangan suara dan aspek politik uang. Ini akan terkendala jika Pilkada di tengah pandemi tetap dilakukan,” jelas Misbah.

Soal anggaran jika Pilkada ditunda

Menurut Misbah, anggaran-anggaran yang dikelola KPU sekitar 2,1 triliun bisa digunakan untuk persiapan-persiapan yang lebih mengedepankan teknologi. Jadi, penyelenggara Pilkada serentak ini harus memikirkan bagaimana pola partisipasi publik dalam memilih dengan menggunakan basis teknologi.

Di samping itu, kalau ada anggaran tersisa yang tidak digunakan maka bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Terutama bagi daerah-daerah zona merah, yang sekarang ini juga kesulitan dalam mengalokasikan anggaran.

Sebab, menurut Misbah, anggaran-anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat juga menurun sangat drastis. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat terganggu saat pandemi ini.

“Jadi yang kemarin prioritas PAD itu berasal dari pariwisata, sekarang jadi anjlok. PAD sangat berkurang drastis. Maka lebih baik, anggaran yang ad aitu diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 terlebih dulu,” pungkas Misbah.

Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/123310/pemerintah-didorong-kembangkan-teknologi-di-pilkada-serentak-

]]>
https://seknasfitra.org/pemerintah-didorong-kembangkan-teknologi-di-pilkada-serentak/feed/ 0
Calon Berstatus Tersangka Tak Etis Maju Pilkada https://seknasfitra.org/calon-berstatus-tersangka-tak-etis-maju-pilkada/ https://seknasfitra.org/calon-berstatus-tersangka-tak-etis-maju-pilkada/#respond Wed, 26 Aug 2020 14:48:18 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6089 Jakarta, 23 Agustus 2020 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, seseorang yang tengah bermasalah dengan hukum atau bahkan berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi seharusnya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan menekankan, …]]>

Jakarta, 23 Agustus 2020

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, seseorang yang tengah bermasalah dengan hukum atau bahkan berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi seharusnya tidak boleh mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan menekankan, pihaknya berpandangan seperti ini karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

“Jadi khusus tersangka kasus korupsi dan mantan koruptor harusnya tidak diperbolehkan mengikuti Pilkada,” ucap Misbah saat dihubungi, Minggu (23/8/2020).

Meski begitu, Misbah mengakui, di sisi regulasi memang tidak ada larangan seseorang yang berstatus tersangka maju sebagai calon Kepala Daerah.

Yang dia tahu sejauh ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang mantan koruptor maju dalam kontestasi pemilihan umum.

Sehingga, Misbah menyarankan, agar aturannya dipertegas. Dia meminta seseorang yang berstatus tersangka, khususnya kasus dugaan korupsi dilarang maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

“Sebenarnya perlu dipertegas karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seharusnya dikecualikan,” tuturnya.

Selain itu, Misbah juga meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi para calon kepala daerah yang bermasalah, terutama petahana atau pejabat daerah.

KPK, kata dia, harus melalukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan fasilitas negara hingga politik uang.

“KPK mustinya terus mengawasi setiap calon kepala daerah yang bertarung, terutama incumbent atau pejabat daerah yang maju karena berpotensi menggunakan fasilitas negara, money politics, dan lain-lain. Bentuk pengawasan lainnya, memastikan setiap calon menyerahkan LHKPN,” ujar Misbah.

Sebagai Informasi, pada Desember 2020 mendatang akan ada 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak.

Namun ternyata masih ada sejumlah bakal calon Kepala Daerah yang telah diusung oleh Partai Politik tengah bermasalah dalam hukum, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Pasangan yang merupakan Petahana Bupati OKU, Kuryana Azis dan Wakil Bupati Johan Anuar maju kembali di Pilkada OKU 2020 dengan dukungan dua Parpol, yakni PPP dan Gerindra.

Johan Anuar diketahui sempat tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di OKU yang bersumber dari APBD sebesar Rp6.1 miliar.

Johan sempat menang praperadilan usai ditetapkan polisi sebagai tersangka pada tahun 2018.

Namun Johan kembali ditetapkan tersangka awal Desember 2019 dalam kasus yang sama. Diapun kembali melakukan gugatan praperadilan, tapi ditolak pengadilan.

Johan kini dibebaskan dari sel tahanan pada 12 Mei lantaran masa penahanannya telah habis.

Dalam kasus Johan, KPK diketahui telah melakukan supervisi dengan Polda Sumatera Selatan yang menangani kasus tersebut.

KPK pun sudah mengantongi berkas perkara, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya.

Terkait status Johan itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan tetap mengusungnya.

Gerindra menekankan tak mempermasalahkan status tersangka Johan Anuar di Polda Sumsel.

Saat ini, DPD Gerindra hanya tinggal menunggu DPP mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

Sumber: https://rri.co.id/polhukam/pilkada-2020/887325/calon-berstatus-tersangka-tak-etis-maju-pilkada?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

]]>
https://seknasfitra.org/calon-berstatus-tersangka-tak-etis-maju-pilkada/feed/ 0
Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Fitra: Kurang Realistis https://seknasfitra.org/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-55-persen-fitra-kurang-realistis/ https://seknasfitra.org/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-55-persen-fitra-kurang-realistis/#respond Sun, 16 Aug 2020 11:27:53 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6085 Jakarta, 15 Agustus 2020 Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan menilai target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen yang dipatok Presiden Jokowi untuk 2021 kurang realistis dan terlalu ambisius. Apalagi, mengingat kondisi penurunan ekonomi nasional dan global …]]>

Jakarta, 15 Agustus 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan menilai target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen yang dipatok Presiden Jokowi untuk 2021 kurang realistis dan terlalu ambisius. Apalagi, mengingat kondisi penurunan ekonomi nasional dan global akibat pandemi Covid-19 ini.

“Apalagi pemerintah tidak cukup serius menangani Covid-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin Covid-19,” kata Misbah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2020.

Tidak rasionalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi, kata dia, juga dipicu oleh serapan APBN/APBD 2020 yang rendah dan kualitas serapannya perlu dipertanyakan. Sebab, serapan anggaran APBN 2020 dinilai tidak mampu dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi menuju pencapaian 2021.

Dari aspek pendapatan negara yang dipatok Rp 1.776,4 triliun pun, menurut Fitra perlu dirasionalisasi. Tahun 2021, pemerintah dirasa belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas investasi dan orang tidak seleluasa dulu.

Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dia menilai, dunia usaha mungkin justru masih meminta insentif pajak dari pemerintah. “Jadi rasionalisasi kenaikan pendapatan negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak, dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021, menurut saya terlalu optimis,” kata Misbah

Pada sisi Belanja Negara, Fitra menduga pemerintah ingin kembali berfokus pada infrastruktur. Hal itu terlihat dari Belanja di Kementerian PUPR yang naik sangat signifikan hingga Rp 149,8 triliun. Kenaikan ini hampir 100 persen dibanding outlook APBN 2020 dan menjadi belanja terbesar K/L.

Dia khawatir anggaran itu digunakan untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Baru, meski tidak dinyatakan saat pidato presiden. Padahal dia menilai persoalan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional masih compang-camping.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaparkan asumsi indikator ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun depan.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama,” ujar Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2020.

Tahun depan, Jokowi memastikan pemerintah akan menjaga inflasi pada kisaran 3 persen. Tingkat inflasi tersebut dijaga guna mendukung daya beli masyarakat. Adapun rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per dolar Amerika Serikat.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1376044/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-55-persen-fitra-kurang-realistis?page_num=2

]]>
https://seknasfitra.org/jokowi-incar-pertumbuhan-ekonomi-55-persen-fitra-kurang-realistis/feed/ 0
Seknas FITRA Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi dan Validasi Data Subsidi Gaji https://seknasfitra.org/seknas-fitra-minta-pemerintah-lakukan-verifikasi-dan-validasi-data-subsidi-gaji/ https://seknasfitra.org/seknas-fitra-minta-pemerintah-lakukan-verifikasi-dan-validasi-data-subsidi-gaji/#respond Sat, 08 Aug 2020 23:39:17 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6075 Jakarta, 8 Agustus 2020 Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan bahwa bantuan subsidi gaji bagi pekerja formal non-BUMN dan non-PNS yang mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan merupakan kebijakan yang bagus, namun masih sangat rentan …]]>

Jakarta, 8 Agustus 2020

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan bahwa bantuan subsidi gaji bagi pekerja formal non-BUMN dan non-PNS yang mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan merupakan kebijakan yang bagus, namun masih sangat rentan akan salah sasaran dan kecemburuan sosial.

Dalam Press Release yang diterima Beritabaru.co, Seknas FITRA mengungkapkan bahwa data yang berbasis pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan rentan menimbulkan masalah karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dan atau adanya praktek perusahaan yang melaporkan gaji karyawan di bawah nilai gaji sebenarnya untuk tujuan mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS.

Selain itu, menurut Seknas FITRA kerentanan lain yang bisa terjadi adalah lobi-lobi pengusaha besar agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana. Apabila yang mendapat support anggaran, lanjutnya, adalah pekerja-pekerja di perusahaan besar yang selama ini mengemplang pajak, atau perusahaan yang dengan skema PEN juga mendapat keringanan pajak, dana talangan, dll. perusahaan tersebut akan untung double.

Melihat besarnya potensi salah sasaran terkait validitas data tersebut, Sekretaris Jendeal FITRA, Misbah Hasan berharap pemerintah bisa mencari cara lain untuk mendapatkan data yang lebih dekat dengan kondisi sebenarnya.

“Data kepesertaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi ke perusahaan-perusahaan. Atau cara lain, membuka peluang bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja mereka yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta,” kata Misbah Hasan dalam Press Release Seknas FITRA terkait wacana pemberian bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan bagi pekerja, Sabtu (8/08).

Misbah juga menyarankan agar pemerintah perlu menverifikasi 13,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan dan juga membangun komunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh untuk pendataan/pengaduan/pengawasan pekerja yang berhak namun belum masuk daftar penerima.

“Berikutnya, harus ada posko (centra) pengaduan bagi pekerja formal/informal yang dirugikan, yang seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya. (Inclution & Exclution Error data),” tulisnya.

Menurut Misbah anggaran sebesar Rp33,1 triliun yang disediakan untuk BLT subsidi gaji sebenarnya relatif kecil, hanya 0,01 persen dari total APBN 2020.

“Di tengah kebingungan Pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggaran, program semacam ini bisa menjadi terobosan alternatif, dibanding digunakan untuk perjalanan dinas,” pungkas Sekjen FITRA.

Sumber: https://beritabaru.co/seknas-fitra-minta-pemerintah-lakukan-verifikasi-dan-validasi-data-subsidi-gaji/

]]>
https://seknasfitra.org/seknas-fitra-minta-pemerintah-lakukan-verifikasi-dan-validasi-data-subsidi-gaji/feed/ 0
Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK https://seknasfitra.org/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk/ https://seknasfitra.org/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk/#respond Sat, 08 Aug 2020 23:33:06 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6072 Jakarta, 7 Agustus 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Program Organisasi Penggerak (POP).Tujuannya agar tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari program POP. “Jika perlu KPK mengawal lebih serius lagi …]]>

Jakarta, 7 Agustus 2020

Mendikbud Nadiem Makarim bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat tersebut membahas tentang anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta untuk menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Program Organisasi Penggerak (POP).Tujuannya agar tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari program POP.

“Jika perlu KPK mengawal lebih serius lagi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. KPK juga bisa kerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi POP ini,” kata Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi melalui keterangannya, Jumat (7/8).

Karena itu, Hadi mengimbau
agar POP tidak terburu-buru dijalankan. Ini karena program tersebut telah mendapatkan perhatian dari KPK.

Hadi juga mengatakan, Kemendikbud harus tranparan soal syarat dan kriteria organisasi yang bisa ikut POP. Termasuk tranparan terkait anggaran program POP.

“Intinya Mendikbud jangan grusa-grusu dalam mengambil kebijakan. Sikap PGRI, NU dan Muhammadiyah merespon POP, menunjukkan kemendikbud belum melakukan sosialisasi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia mengaku, pertemuan kedua lembaga negara ini guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang tengah berpolemik.

“Kami menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP),” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (30/7).

Dalam pertemuan itu, Firli memberikan catatan dan juga kajian terkait program tersebut. Menurutnya, ada hal yang jadi perhatian KPK, seperti verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, dan proses perencanaan serta pertanggungjawaban program.

“Kami bahas intens dalam pertemuan, terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program,” jelasnya.

Namun demikian, dia menambahkan, KPK belum memberikan pernyataan apa pun. Sebab, rekomendasi lengkap berkait POP akan dirilis usai pihaknya merampungkan kajian.

“Kami meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian ini, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syahril menjelaskan, penentuan organisasi kemasyarakatan yang lolos seleksi dilakukan oleh tim independen yang berintegritas tinggi, di mana Kemendikbud tidak melakukan intervensi. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Program Organisasi Penggerak.

Proses evaluasi juga berjalan transparan dan akuntabel. Hingga 16 Mei 2020, terdapat 324 proposal dari organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan yang telah diterima Kemendikbud untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap evaluasi oleh tim independen.

Selain itu, POP memiliki tiga skema pembiayaan. Tiga skema tersebut adalah murni APBN, pembiayaan mandiri, dan dana pendamping (matching fund). “Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan,” kata dia, Kamis (23/7).

Kemendikbud juga tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen. Proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara.

Sumber: https://republika.co.id/berita/qeo8tz430/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk

]]>
https://seknasfitra.org/soal-pop-kemendikbud-diimbau-perhatikan-catatan-kpk/feed/ 0
Pencabutan Larangan Perjalanan Dinas bagi ASN Berisiko Tinggi Sebarkan Covid-19 https://seknasfitra.org/pencabutan-larangan-perjalanan-dinas-bagi-asn-berisiko-tinggi-sebarkan-covid-19/ https://seknasfitra.org/pencabutan-larangan-perjalanan-dinas-bagi-asn-berisiko-tinggi-sebarkan-covid-19/#respond Sat, 08 Aug 2020 23:29:29 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6069 Jakarta, 3 Agustus 2020 Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai, langkah pemerintah mencabut larangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara ( ASN) ke luar daerah berisiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19. Apalagi, ASN yang banyak melakukan …]]>

Jakarta, 3 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai, langkah pemerintah mencabut larangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara ( ASN) ke luar daerah berisiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19.

Apalagi, ASN yang banyak melakukan perjalanan dinas berasal dari daerah-daerah zona merah Covid-19, antara lain wilayah Jabodetabek.

”Pencabutan larangan perjalanan dinas berisiko tinggi. Pertimbangan yang diambil terlihat hanya soal ekonomi, bukan kesehatan,” kata Misbah dilansir dari Kompas.id, Senin (3/7/2020).

Menurut Misbah, pencabutan larangan perjalanan dinas ASN rawan menciptakan kluster baru penyebaran Covid-19, terutama di daerah tujuan.

Risiko juga kian menguat jika kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah.

Misbah berpendapat, pemerintah terlalu terobsesi pada penanganan ekonomi ketimbangan kesehatan. Sebaliknya, kesan tidak serius dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 tecermin dari rendahnya serapan anggaran bidang kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 22 Juli 2020, realisasi penyerapan anggaran kesehatan hanya Rp 6,78 triliun atau 7,74 persen dari pagu yang mencapai Rp 87,55 triliun.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpendapat, pencabutan larangan perjalanan dinas sebenarnya dapat mendorong serapan belanja pemerintah daerah.

Sebab, porsi belanja operasional pemda termasuk perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat mencapai 20-30 persen dari total belanja.

Namun demikian, pencabutan larangan itu bertentangan dengan semangat pemerintah melawan pandemi. ”Namun, pencabutan larangan perjalanan dinas ini kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah memerangi Covid-19 dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Robert.

Padahal, kata Robert, yang diperlukan saat ini adalah menggerakkan ekonomi lokal, sedangkan anggaran sebaiknya digunakan untuk merealisasikan program padat karya di daerah untuk mengatasi lonjakan angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang menyebutkan, perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN tidak signifikan meningkatkan gairah bisnis transportasi.

Sebab, moda yang digunakan hanya sebatas angkutan udara. Sebaliknya, dampak positifnya tidak sebanding dengan risiko kesehatan berupa penularan Covid-19. Menurut Deddy, risiko kluster baru di angkutan umum akan meningkat seiring relaksasi perjalanan dinas bagi ASN ini.

Pencabutan larangan perjalanan dinas itu juga dinilai bertentangan dengan kebijakan penghematan anggaran yang dideklarasikan pemerintah. Oleh karenanya, untuk menggerakan roda ekonomi, pemerintah justru disarankan mengubah skema belanja, seperti memperbesar anggaran dekonsentrasi, tugas perbantuan, atau meningkatkan transfer ke daerah.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo akhirnya memperbolehkan ASN untuk kembali melakukan perjalanan dinas.

Tjahjo pun menerbitkan surat edaran (SE) kegiatan perjalanan dinas bagi ASN dalam tatanan normal baru (new normal). Hal ini tertuang pada SE Menpan RB Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam SE tersebut diatur beberapa persyaratan bagi ASN yang akan melakukan tugas perjalanan dinas, antara lain memperhatikan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

ASN juga diharuskan memiliki Surat Tugas yang ditandatangani pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor.

“Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada ASN dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya,” tulis keterangan resmi dari Kemenpan RB, Selasa (14/7/2020).

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/12544301/pencabutan-larangan-perjalanan-dinas-bagi-asn-berisiko-tinggi-sebarkan-covid?page=1

]]>
https://seknasfitra.org/pencabutan-larangan-perjalanan-dinas-bagi-asn-berisiko-tinggi-sebarkan-covid-19/feed/ 0
Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’ https://seknasfitra.org/covid-19-perjalanan-dinas-asn-disebut-sembrono-dari-segi-anggaran-dan-kesehatan-pemerintah-klaim-akan-selektif/ https://seknasfitra.org/covid-19-perjalanan-dinas-asn-disebut-sembrono-dari-segi-anggaran-dan-kesehatan-pemerintah-klaim-akan-selektif/#respond Thu, 06 Aug 2020 03:43:02 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6066 Jakarta, 5 Agutus 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan perjalanan dinas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) akan diterapkan secara selektif, di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di kalangan ASN yang mencapai hampir 1.000. Pemerintah …]]>

Jakarta, 5 Agutus 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengatakan perjalanan dinas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) akan diterapkan secara selektif, di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di kalangan ASN yang mencapai hampir 1.000.

Pemerintah telah mengizinkan kembali para ASN melakukan perjalanan dinas demi menggerakkan ekonomi, kebijakan yang disebut pengamat anggaran ‘sembrono’, baik dari segi anggaran maupun kesehatan.

Pengamat menyorot masalah efisiensi di tengah pandemi, merujuk temuan BPK, bahwa pada 2019 saja masih ditemukan sejumlah perjalanan fiktif di sejumlah lembaga.

‘Bantu perekonomian lokal’

Sejumlah ASN di beberapa lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan perjalanan dinas ke luar kota, di tengah peningkatan kasus positif Covid-19 di kalangan ASN yang nyaris mencapai 1.000 orang akhir pekan lalu, menurut data Badan Kepegawaian Nasional.

Perjalanan mulai berlangsung setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengeluarkan edaran yang mengizinkan perjalanan dinas, dengan sejumlah persyaratan Juni lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan sempat meminta tujuh kementerian di bawah kementeriannya melakukan perjalanan dinas demi menggerakkan ekonomi.

Salah satu lembaga yang sudah melakukan perjalanan adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dijelaskan Juru Bicara Satgas Penanganan Dampak Covid-19 kementerian itu, Ari Juliano Gema.

Ari mengatakan perjalanan dilakukan selektif dan protokol kesehatan ketat.

Ia menjelaskan mengapa perjalanan itu penting.

“Perjalanan dinas ASN, dengan kegiatan-kegiatan ASN di daerah sangat membantu sekali perekonomian masyarakat lokal…karena dalam satu kegiatan saja, misalnya, itu bisa berkegiatan di hotel, di restoran, ada juga perjalanan pesawat,” kata Ari.

“Sangat memberi kontribusi signifikan pada perkembangan ekonomi daerah.”

‘Kebijakan sembrono’

Namun, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, menilai kebijakan terkait perjalanan dinas itu “sembrono”, baik dari segi anggaran maupun kesehatan,

Dari segi anggaran, Misbah mengatakan, kementerian semestinya bisa mengalirkan dana itu ke daerah-daerah untuk penanganan Covid-19.

Penyaluran, katanya, juga berguna untuk mempercepat penyerapan anggaran yang masih rendah.

“Sebenarnya daerah-daerah sangat memerlukan kelengkapan kesehatan, misalnya APD atau peralatan rapid test, atau swab yang harusnya diperbanyak terutama di daerah yang tingkat persebarannya Covid-19-nya tinggi.

“Ini satu alternatif bagaimana serapan anggaran bisa segera ditunaikan. Serapan anggaran melalui perjalanan dinas itu sangat rentan penyimpangan anggaran dan mengingkari komitmen pemerintah sendiri yang sejak awal ingin melakukan efisiensi anggarannya,” ujar Misbah.

Terkait apa yang disebutnya penyimpangan, Misbah merujuk pada temuan BPK untuk tahun 2019.

Dalam laporan itu, BPK menemukan penyimpangan perjalanan dinas di sejumlah kementerian dan lembaga yang mencapai Rp102 miliar.

Di antaranya, lebih dari Rp20 miliar belum dilaporkan pertanggungjawabannya, sementara lebih dari Rp700 juta tercatat dipakai untuk perjalanan fiktif.

Menanggapi itu, Menteri Pan-RB Tjahjo Kumolo, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan pihaknya akan menelaah lebih dalam temuan BPK itu.

“Kemen PAN-RB akan menelaah lebih dalam temuan BPK tersebut bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bila benar terjadi perjalanan fiktif, pimpinan instansi diwajibkan memberikan sanksi berat bagi yang terlibat agar terjadi efek jera,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan kementeriannya akan mengingatkan seluruh instansi untuk menerapkan sistem penugasan perjalanan dinas yang selektif dan akuntabel.

“[Kementerian] menugaskan inspektorat di setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan perjalanan dinas,” tambahnya

‘Harus dipilah’

Sementara itu, dari aspek kesehatan, Riris Andono, epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengatakan perjalanan akan membuka peningkatan penularan Covid-19. Maka perjalanan dinas perlu “dipilah” dengan baik.

“Perlu dilihat lagi prioritas perjalanannya itu memang esensial atau tidak. Kalau tidak esensial ya sekarang orang sudah banyak melakukan meeting dengan Zoom. Tapi kan ada hal-hal yang memang mungkin tidak bisa dilakukan jarak jauh…

“Menggerakan ekonomi iya, tapi bisa dipilah-pilah,” kata Riris.

Untuk menekan angka penularan melalui perjalanan, ia mengatakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan karantina wajib bagi para ASN yang bepergian itu.

Sementara, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Rini Widyantini, menjelaskan, perjalanan dinas akan dilakukan dengan pengawasan ketat, salah satunya, dengan memperhatikan zonasi Covid-19.

Nggak bisa sembarangan orang pergi meninggalkan tempat atau menuju suatu tempat. ASN yang akan melakukan perjalanan perlu mengecek dulu apakah dia berada di dalam zona merah atau tidak.

“Jika kantornya ada di zona merah, maka tidak boleh dia keluar. Tujuannya juga harus diperhatikan. Kalau ke zona merah tidak diperbolehkan,” katanya.

Hingga kini, setidaknya dua daerah telah melaporkan penularan kasus melalui perjalanan dinas, yakni ASN di Trenggalek di Jawa Timur, dan Ambon, Maluku, yang masing-masing sempat dinas ke Jakarta.

Bupati Trenggalek, Moch Nur Arifin, mengatakan satu ASN-nya positif Covid-19 setelah melakukan dinas ke Jakarta untuk membahas percepatan proyek strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ke depan, Nur mengatakan, ASN yang bertugas ke luar kota akan diobservasi selama tiga, untuk melakukan tes swab dan menanti hasilnya.

“Kalau hasil tes negatif, mereka nggak perlu diisolasi,” ujarnya.

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53604341?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Indonesia&at_medium=custom7&at_custom4=2B971EF8-D6B3-11EA-B13E-0E3E4D484DA4&at_custom2=facebook_page&fbclid=IwAR3__3o7rhAI23M3fuqk1Fyvk2JEmMbZ7enmYLU5TpXXlk4FUuZI02El9OM

]]>
https://seknasfitra.org/covid-19-perjalanan-dinas-asn-disebut-sembrono-dari-segi-anggaran-dan-kesehatan-pemerintah-klaim-akan-selektif/feed/ 0
Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 https://seknasfitra.org/surat-desakan-transparansi-penggunaan-anggaran-penanganan-dampak-pandemi-covid-19/ https://seknasfitra.org/surat-desakan-transparansi-penggunaan-anggaran-penanganan-dampak-pandemi-covid-19/#respond Wed, 22 Jul 2020 10:05:00 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6056 Jakarta, 20 Juli 2020 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dengan hormat, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dan anggaran …]]>

Jakarta, 20 Juli 2020

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat

Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Dengan hormat,

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dan anggaran refocusing pada Sebagian besar Pemerintah Daerah senilai Rp 71,57 Triliun. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk sektor  kesehatan, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hari ini, Indonesia telah memasuki bulan kelima dalam situasi pandemi COVID-19 dan upaya untuk menangani bencana nasional non-alam ini masih terus dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat secara swadaya. Presiden telah memberikan catatan khusus atas penanganan COVID-19 yang tidak berjalan efektif, yang ditandai dengan rendahnya daya serap anggaran.

Kami memahami bahwa kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi krisis hari ini. Salah satu peran yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah mengawasi penggunaan anggaran COVID-19, sebagaimana juga telah menjadi perhatian Presiden yang disampaikan di berbagai kesempatan. Pengawasan masyarakat menjadi sangat penting mengingat situasi kedaruratan, krisis, dan kebutuhan untuk merespon dengan cepat berbagai masalah yang timbul karena pandemi COVID-19 sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pengawasan masyarakat bisa berjalan dengan efektif apabila hak atas informasi publik dijamin oleh Pemerintah.

Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak COVID-19 menilai bahwa jajaran Pemerintah dan aparatnya belum menerapkan prinsip keterbukaan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Demikian pula, beberapa UU yang telah disahkan oleh Pemerintah mengamanatkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berbagai kendala yang kami hadapi di lapangan dalam melakukan fungsi pengawasan sosial adalah minimnya akses informasi terkait dengan besaran alokasi anggaran yang telah

diterima oleh institusi pemerintah, nilai belanja yang telah dikeluarkan, jenis-jenis belanja yang sudah dilakukan, nilai anggaran untuk masing-masing belanja tersebut, jumlah distribusi barang yang telah dilakukan, lokasi pendistribusian barang, maupun informasi yang rinci atas penerima manfaat program, baik di sektor sosial (bantuan sosial), kesehatan (insentif untuk tenaga kesehatan) maupun program pemulihan ekonomi nasional. Kami menilai fungsi pengawasan dari pers juga terhambat dengan sikap Pemerintah yang menutup diri.

Oleh karena itu, Kami mendesak Presiden Republik Indonesia agar memberikan perintah dan arahan kepada jajaran aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk menyediakan secara serta-merta berbagai jenis informasi tersebut tanpa harus diminta secara khusus oleh masyarakat dan kalangan pers. Penyampaian informasinya pun dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (2) UU 14 tahun 2008.

Mengingat proses penanganan pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir lima bulan, semestinya jajaran birokrasi dan pimpinan lembaga pemerintah sudah dapat beradaptasi dengan situasi baru sehingga tidak terus-menerus menggunakan alasan krisis dan kedaruratan untuk menutup diri.

Kami menyadari bahwa penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya adalah sesuatu yang harus diprioritaskan dan ditangani dengan cepat dan tepat. Namun apabila proses itu dilakukan secara tertutup, hal itu membuka peluang bagi terjadinya korupsi dan justru akan mengancam keberhasilan penanganan COVID-19 dan dampaknya.

Demikian surat desakan ini kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia dapat segera memberikan perintah dan arahan agar seluruh jajaran Pemerintah membuka diri terhadap masyarakat dan jajaran pers demi memastikan program-program penanganan dampak pandemi COVID-19 mencapai sasarannya.

Hormat kami,

  1. Misbah Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA)
  2. Adnan Topan Husodo (Koordinator Indonesia Corruption Watch/ICW)
  3. Danang Widoyoko (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia/TII)
  4. Roy Salam (Direktur Indonesia Budget Center/IBC)

Tembusan:

  1. Kepala Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP)
  2. Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)
  3. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
  4. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  5. Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
  6. Kantor Sekretariat Open Government Initiative (OGI)
]]>
https://seknasfitra.org/surat-desakan-transparansi-penggunaan-anggaran-penanganan-dampak-pandemi-covid-19/feed/ 0
Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata https://seknasfitra.org/strategi-serabutan-jokowi-selamatkan-ekonomi-pariwisata/ https://seknasfitra.org/strategi-serabutan-jokowi-selamatkan-ekonomi-pariwisata/#respond Mon, 20 Jul 2020 11:35:44 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6052 Jakarta, 20 Juli 2020 Presiden Joko Widodo pesimistis investasi yang jadi andalannya selama ini bisa menyelamatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi bilang mau tidak mau sumbangan pertumbuhan ekonomi harus datang dari belanja pemerintah sendiri. Jika tidak, ia khawatir pertumbuhan ekonomi bisa minus. …]]>

Jakarta, 20 Juli 2020

Presiden Joko Widodo pesimistis investasi yang jadi andalannya selama ini bisa menyelamatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi bilang mau tidak mau sumbangan pertumbuhan ekonomi harus datang dari belanja pemerintah sendiri. Jika tidak, ia khawatir pertumbuhan ekonomi bisa minus.

“Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi, investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Bak gayung bersambut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah duluan meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang ia bawahi menggenjot perjalanan dinas dan mengadakan rapat di luar kota. Dari hitung-hitungannya, ada Rp4,1 triliun anggaran perjalanan dinas di 7 K/L yang bisa digelontorkan.

Sasarannya daerah yang bergantung pada industri pariwisata dan kebetulan cukup terdampak akibat perlambatan aktivitas ekonomi selama COVID-19. Di sisi lain ada maskapai penerbangan yang juga bisa terbantu karena peningkatan perjalanan dinas ini. Daerah yang disebut Luhut adalah Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika.

“Setiap K/L agar dapat mempersiapkan matrik/skema (termasuk anggaran) pelaksanaan perjalanan dinas,” bunyi surat tertanggal 6 Juli 2020 itu.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan kebijakan itu dapat dipahami karena kontribusi perjalanan dinas paling besar dalam okupansi dengan kisaran 30-40 persen. Namun, rencana ini perlu dipikirkan ulang karena dinilai tidak adil.

Ia bilang dari 8 tujuan, 5 di antaranya adalah daerah destinasi wisata super prioritas yang notabene sasaran proyek strategis nasional (PSN). Antara lain Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika dan Labuan Bajo.

Yusran mempertanyakan nasib destinasi lainnya di luar 8 tujuan itu yang tersebar di 34 provinsi. Ia pun meminta pemerintah fokus menyelamatkan industri pariwisata lebih dulu ketimbang menganakemaskan proyek pemerintah.

“Itu enggak fair. Di masa COVID-19 ini jangan pikirin 5 itu dulu. Saat ini yang bermasalah 34 provinsi. Di luar 5 itu mau diapain,” ucap Yusran saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (15/7/2020).

Saat pemerintah sibuk memulihkan ekonomi sektor pariwisata dengan cara perjalanan dinas, delapan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang bertugas ke Solo dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil uji swab secara polymerase chain reaction (PCR) keluar pada Rabu (15/7/2020).

Dampaknya, dua hotel berbintang di Solo ditutup sementara selama sepekan. Penutupan ini diambil Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Solo guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, delapan pegawai Kemenparekraf- salah satu Kementerian di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi- dirawat disalah satu rumah sakit di Solo.

Gugus Tugas kemudian melakukan tracing dengan menyasar tamu yang menginap di dua hotel itu, termasuk pegawai hotel dari front office sampai dengan office boy. Para tamu hotel dilarang kembali ke domisili atau melanjutkan perjalanan kembali sebelum uji swab menunjukkan hasil negatif.

Anggaran Dinas Dipangkas
Sikap berbeda ditujukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia masih mengharapkan K/L terus memangkas belanja yang tidak perlu. Menurutnya, kelebihan anggaran seharusnya bisa dialihkan bagi keperluan kesehatan dan bantuan sosial serta penanganan COVID-19.

Dalam konferensi pers, Selasa (16/6/2020) Sri Mulyani mengaku puas dengan anjloknya belanja barang sampai minus 30,3 persen year on year (yoy) dan perjalanan dinas yang turun 58,8 persen yoy pada Mei 2020 lalu.

“Perjalanan dinas, pertemuan yang lain-lain itu merosot. Tidak ada. Semua sudah jadi video conference itu bagus, berarti terjadi efisiensi,” ucap Sri Mulyani.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai kebijakan ini tentu bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran sejak awal digembar-gemborkan pemerintah. Menurutnya, semua belanja seharusnya difokuskan pada penanganan COVID-19 lebih dulu.

Misbah bilang kebijakan terbaru Luhut ini juga menunjukkan langkah pemerintah dalam merespons COVID-19 tak memiliki desain yang jelas. Sebaliknya kebijakan penanganan COVID-19 masih parsial seperti keputusan menggenjot perjalanan dinas yang berlaku di 7 K/L di bawah Luhut.

“Sebaiknya konsisten dengan kebijakan pemerintah sendiri untuk penghematan anggaran, perjalanan dinas. Apalagi, perjalanan dinas yang tidak terlalu signifikan untuk percepatan penanganan COVID-19,” ucap Misbah kepada Tirto, Rabu (15/7/2020).

Sumber: https://tirto.id/fRCH

]]>
https://seknasfitra.org/strategi-serabutan-jokowi-selamatkan-ekonomi-pariwisata/feed/ 0
Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh https://seknasfitra.org/demi-transparansi-evaluasi-blt-dana-desa-secara-menyeluruh/ https://seknasfitra.org/demi-transparansi-evaluasi-blt-dana-desa-secara-menyeluruh/#respond Mon, 20 Jul 2020 11:29:35 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6049 Jakarta, 16 Juni 2020 Dalam pemberitaan desapedia.id sebelumnya (14/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sekaligus karena dilengkapi dengan data yang detail perihal …]]>

Jakarta, 16 Juni 2020

Dalam pemberitaan desapedia.id sebelumnya (14/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sekaligus karena dilengkapi dengan data yang detail perihal progres maupun latar belakang penerima BLT Dana Desa.

Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, ketika dimintai tanggapannya oleh desapedia.id pada hari ini (16/7), mengatakan BLT Dana Desa yang merupakan kebijakan dari refocusing Dana Desa untuk penanganan Covid–19 sesungguhnya telah berjalan baik.

Namun demikian, Badiul menjelaskan, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama soal distribusinya, karena fakta dilapangan menunjukan beberapa BLT Dana Desa masih diberikan kepada masyarakat yang notabene mampu.

Selain itu, lanjut Badiul, skema Rp 600 ribu selama 3 bulan kemudian Rp 300 ribu selama 3 bulan, sesungguhnya cukup merepotkan Pemerintah Desa (Pemdes). Hal ini disebabkan karena harus dibarengi oleh perubahan APBDesa untuk kedua kalinya.

Menurut Badiul, 97 persen desa memang sudah mendistribusikan BLT Dana Desa, tetapi untuk saat ini pemerintah dalam hal ini Kemendes PDTT perlu mendorong transparansi penggunaan anggaran desa untuk penanganan covid–19. Transparansi yang dimaksud Badiul adalah dengan cara mempublikasikan anggaran penanganan covid–19 di seluruh desa.

“Kemendes PDTT perlu mendorong transparansi penggunaan anggaran desa untuk penanganan covid–19 melalui Instruksi atau Surat Edaran Menteri”, tegasnya.

Badiul menilai masyarakar perlu terlibat secara aktif untuk mengawasi penggunaan APBDesa khususnya untuk penanganan covid–19 agar tidak di salahgunakan.

Sumber: desapedia.id/demi-transparansi-evaluasi-blt-dana-desa-secara-menyeluruh/

]]>
https://seknasfitra.org/demi-transparansi-evaluasi-blt-dana-desa-secara-menyeluruh/feed/ 0
Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual https://seknasfitra.org/keluarkan-ruu-pks-dpr-dinilai-tak-peka-terhadap-korban-kekerasan-seksual/ https://seknasfitra.org/keluarkan-ruu-pks-dpr-dinilai-tak-peka-terhadap-korban-kekerasan-seksual/#respond Mon, 06 Jul 2020 14:24:32 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6046 Jakarta, 3 Juli 2020 Padahal, RUU PKS sangat ditunggu-tunggu masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual yang sudah pernah dibahas DPR periode sebelumnya. Setelah resmi Badan Legislasi (Baleg) menyetujui usulan Komisi VIII mengeluarkan RUU Pengapusan Kekerasan Seksual dari …]]>

Jakarta, 3 Juli 2020

Padahal, RUU PKS sangat ditunggu-tunggu masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual yang sudah pernah dibahas DPR periode sebelumnya.

Setelah resmi Badan Legislasi (Baleg) menyetujui usulan Komisi VIII mengeluarkan RUU Pengapusan Kekerasan Seksual dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, DPR menuai kecaman dari berbagai kelompok pegiat anti kekerasan seksual. DPR dinilai tidak peka terhadap kepentingan korban kekerasan seksual yang kerap dialami kalangan perempuan.

“Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas makin memperlihatkan DPR tidak punya kepekaan terhadap korban. DPR seharusnya peka terhadap jeritan korban yang sudah mengalami kekerasan seksual,” ujar Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia, Jerry Sumampaw dalam konferensi pers Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Kamis (2/6/2020). GIAD terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menyikapi nasib RUU PKS di DPR secara virtual.

Jerry mengaku tak habis pikir dengan sikap DPR yang mencabut RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Padahal RUU PKS merupakan warisan dari DPR periode 2014-2019. Dia menilai DPR memiliki dua kali rekor yakni tak mampu membahas RUU PKS. Di awal periode, DPR periode 2019-2024 malah sudah menunjukan ketidakmampuannya dalam fungsi legislasi terkait hajat hidup orang banyak

“DPR yang baru saja sudah tidak sanggup. Ini peristiwa demokrasi menyedihkan setelah pandemi Covid-19,” kata dia. (Baca Juga: Pentingnya Melanjutkan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Dia meyayangkan ketidakmampuan DPR membahas dan merampungkan RUU PKS. Padahal, DPR memiliki kewenangan yang besar untuk melaksanakan fungsi legislasi. Para pakar di bidang keilmuan masing-masing pun dapat dimintakan bantuan dan pendapatnya untuk merumuskan dan membahas RUU PKS secara baik.

Jerry mengaku khawatir dengan kinerja DPR periode 2019-2024 lantaran di tahun pertama sudah menunjukan kinerja yang menurun. Dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat bisa semakin menurun. “Sebenarnya tak ada alasan DPR untuk mengelak tidak menuntaskan RUU PKS. DPR seharusnya mampu mengakomodir kepentingan para korban kekerasan,” katanya.

Manajer Riset Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Baidul Hadi menilai penarikan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 merupakan bentuk ketidaksiapan DPR dalam menetapkan jumlah RUU Prolegnas. Ironisnya, DPR yang menyusun, DPR pula yang mencabutnya dari prolegnas prioritas. Semestinya DPR melalui alat kelengkapannya dapat mengukur sesuai kemampuan dalam menyelesaikan pembahasan RUU.

“RUU PKS ini penting sekali sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyat. Kalau tidak, ini menciderai rakyat. Komitmen ini menjadi penting agar masyarakat percaya wakil rakyat di Senayan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 sama halnya menunda pembahasan. Padahal, RUU PKS merupakan aturan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, saat ini tidak ada payung hukum yang khusus dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Sementara jumlah korban kekerasan seksual dari kalangan perempuan dan anak-anak tidaklah sedikit. Ray berpendapat DPR memiliki sikap yang tak wajar ketika RUU yang diharapkan masyarakat malah ditunda pembahasannya. Sementara RUU yang ditolak masyarakat, seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) malah tetap bertahan di daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Sementara peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menilai DPR harus terus didorong membahas RUU PKS, bukan meminggirkan. Sebab, RUU PKS sudah dibahas sejak 2016-2019 oleh DPR periode sebelumnya. Namun dua tahun dalam status pembahasan, namun tak kunjung rampung. Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, DPR periode 2019-2024 pun di pertengahan tahun pertama sudah angkat “bendera putih”.

“Saya kira banyak kasus kekerasan yang harus dilihat oleh DPR. Ketika DPR tidak memberikan perhatian, kepedulian DPR itu kita dipertanyakan?”

Sebelumnya, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS lantaran masih menunggu pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, dalam RKUHP mengatur penjatuhan hukuman pemidanaan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Supratman berharap pasca RKUHP dirampungkan pembahasannya antara Komisi III dengan pemerintah, RUU PKS dapat lagi dimasukan dalam daftar Prolegnas prioritas. “Jadi itu alasannya kenapa Komisi VIII menarik RUU PKS,” ujarnya saat raker dengan pemerintah dan DPD belum lama ini.

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eff1e309dcef/keluarkan-ruu-pks–dpr-dinilai-tak-peka-terhadap-korban-kekerasan-seksual/

]]>
https://seknasfitra.org/keluarkan-ruu-pks-dpr-dinilai-tak-peka-terhadap-korban-kekerasan-seksual/feed/ 0
Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi https://seknasfitra.org/pengusiran-dirut-inalum-bentuk-arogansi/ https://seknasfitra.org/pengusiran-dirut-inalum-bentuk-arogansi/#respond Fri, 03 Jul 2020 14:58:16 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6040 Jakarta, 3 Juli 2020 Pengusiran Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Orias Petrus Moedak oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M Nasir, saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR, Selasa (30/6), dikritisi sejumlah kalangan. Manajer Riset dari Sekretariat Nasional …]]>

Jakarta, 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Orias Petrus Moedak oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M Nasir, saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR, Selasa (30/6), dikritisi sejumlah kalangan.

Manajer Riset dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badi’ul Hadi mengatakan fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai harus dapat mengontrol anggota mereka di parlemen. Menurutnya, jangan sampai anggota dewan justru memperlihatkan arogansi ketika rapat dengan mitra mereka.

“Jangan kemudian mentang-mentang berada di parlemen memperlakukan mitra dengan sewenang-wenang,” ujar Badi’ul saat jumpa pers secara daring di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan, anggota wajib menjaga kewibawaan.

Menurutnya, yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ray juga menyoroti sikap Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin. Saat Orias memberikan penjelasan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ia menginterupsi petinggi Inalum dan meminta Komisi VII DPR dilibatkan dalam peresmian program CSR tersebut.

“Tidak ada dasar bagi anggota DPR untuk pengelolaan CSR yang dikelola. Tugas anggota dewan tidak berhubungan dengan CSR perusahaan negara. Seharusnya yang jadi per- hatian ialah keuangan BUMN. BUMN diharapkan mengabaikan permintaan ini dan tidak boleh menerima pesanan politik,” ujar Ray.

Akan tetapi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga justru meminta Orias Petrus membuktikan kinerja dalam memimpin Inalum sehingga bisa menepis apa yang sudah ditudingkan kepadanya. “Kami meminta Pak Orias meningkatkan dan membuktikan kinerja Inalum sehingga apa yang diragukan anggota DPR Komisi VII mengenai utang itu bisa ditanggulangi oleh Inalum,” kata Arya, kemarin.

Sebelumnya, beredar video saat Muhammad Nasir terlibat perdebatan panas dengan Orias Petrus Moedak dalam rapat antara Komisi VII DPR dan holding BUMN tambang, Selasa (30/6). Sejak awal Nasir kerap melakukan interupsi ketika Orias menjawab pertanyaan. Buntutnya, Nasir meminta bos Inalum keluar dari ruang rapat.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/325015-pengusiran-dirut-inalum-bentuk-arogansi

]]>
https://seknasfitra.org/pengusiran-dirut-inalum-bentuk-arogansi/feed/ 0
Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi https://seknasfitra.org/lambatnya-penyerapan-anggaran-dan-kejengkelan-jokowi/ https://seknasfitra.org/lambatnya-penyerapan-anggaran-dan-kejengkelan-jokowi/#respond Thu, 02 Jul 2020 13:14:11 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6037 Jakarta, 1 Juli 2020 Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel lantaran jajaran menterinya masih bekerja biasa di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan bekas Gubernur DKI Jakarta itu adalah belanja kementerian yang masih biasa-biasa saja. “Saya lihat …]]>

Jakarta, 1 Juli 2020

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel lantaran jajaran menterinya masih bekerja biasa di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan bekas Gubernur DKI Jakarta itu adalah belanja kementerian yang masih biasa-biasa saja.

“Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik,” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara tertutup pada 18 Juni 2020. Video rekaman pidato Jokowi ini baru diunggah ke YouTube resmi Sekretariat Presiden kemarin, Ahad, 29 Juni 2020.

Melihat serapan yang belum maksimum itu, Jokowi pun meminta belanja kementerian dipercepat. Bahkan, ia meminta jajarannya mengeluarkan aturan menteri apabila menemui hambatan. Jokowi menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Presiden apabila dibutuhkan demi pemulihan ekonomi nasional.

Belanja kementerian yang menjadi sorotan Jokowi antara lain di bidang kesehatan yang dianggarkan Rp 75 triliun. Saat ini, baru 1,53 persen dari alokasi dana tersebut yang sudah disalurkan. Belum lagi dana bantuan sosial yang belum 100 persen disalurkan.

“Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi,” tutur Jokowi.

Di bidang ekonomi, Jokowi menyoroti stimulus yang belum tersalurkan kepada dunia usaha, baik industri, pengusaha besar, hingga pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Ia mengatakan para pelaku sudah sedang menanti adanya bantuan tersebut.

“Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary,” kata dia. Saking jengkelnya, ia pun mengatakan bisa melakukan hal-hal luar biasa untuk membereskan masalah itu, mulai dari membubarkan lembaga hingga mengocok ulang kabinet. “Saya sudah kepikiran ke mana-mana.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyebab lambatnya realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan dampak virus Corona antara lain sistem birokrasi di Indonesia yang menuntut para birokrat untuk tidak sembarangan dalam mengeksekusi anggaran.

“Biasanya yang berniat baik paling khawatir, kalau memang niat maling tetap saja kerja keras, kalau baik sangat hati-hati dan menjadi dilema kami,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.

Dia mengatakan lambatnya proses tersebut menjadi alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Kegeraman itu, kata dia, adalah untuk meyakinkan jajarannnya berani mengambil sikap tegas dan cepat di tengah masa krisis seperti saat ini.

Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakselerasi belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketentuan khusus yang diatur terkait Program PEN adalah pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran.

“Perpres 72/2020 ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 25 Juni 2020,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2020. Namun demikian, tuturnya, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pada perkembangan berikutnya, kata Rahayu, Kementerian Keuangan memperkirakan outlook defisit Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan lebih tinggi dari Perpres 54/2020. Mulanya, defisit diprediksi 5,07 persen PDB pada Perpres 54/2020 dan diperkirakan menjadi 6,34 persen.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei lalu naru mencapai 10,41 persen dari anggaran yang dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran berhasil mencapai 18,86 persen.

Adapun kementerian dengan penyerapan paling rendah per Mei 2020 lalu antara lain Kementerian Sosial, yaitu 0,89 persen. Berikutnya, Kementerian Kesehatan tercatat 2,17 persen, Kementerian Agama 2,19 persen, Kementerian Keuangan 3,43 persen dan Kementerian Pertanian 9,32 persen.

Persoalan serapan tersebut juga dikeluhkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani. Shinta mengatakan hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh manfaat stimulus dari pemerintah. Salah satu evaluasinya adalah aturan teknis pendistribusian stimulus banyak yang tidak keluar atau terlambat keluar.

“Stimulus keringanan pajak misalnya, baru bisa kami klaim sekitar satu bulan setelah stimulus fiskal diumumkan pada April,” ujar Shinta. Belum lagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 yang seharusnya efektif memberikan stimulus kredit, pelaksanaannya di lapangan sangat lambat dan sangat terkendala akibat bottleneck di sektor perbankan nasional.

Shinta menyoroti langkah pemerintah yang tidak menyokong perbankan secara untuk mendistribusikan stimulus kredit. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang membutuhkan restrukturisasi dan modal segar tidak memperoleh manfaat. Ia pun mengatakan masih banyak UMKM yang mengeluhkan adanya tagihan pembayaran bunga dan cicilannya atau permohonan restrukturisasi-nya tidak berjalan lancar.

Ke depannya, ia berharap pemerintah melakukan terobosan dalam pelaksanaan stimulus, sehingga bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Pertama, ia mengatakan peraturan teknis pendistribusian dan pelaksanaan stimulus di lapangan harus diselesaikan setidaknya dalam satu hingga dua pekan setelah stimulus diumumkan sehingga waktu jedanya tidak terlalu lama.

Kedua, perlu ada transparansi dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah kepada pelaku usaha terkait bagaimana cara memperoleh stimulus tersebut. Ketiga, harus ada target pencairan stimulus kepada lembaga-lembaga pelaksana agar distribusi stimulus menjadi terukur dan lebih cepat cair. Keempat, perlu ada penyederhanaan mekanisme distribusi stimulus sehingga lebih langsung dan cepat kepada pelaku usaha.

Terkait kejengkelan sang presiden, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai pengendalian program dan serapan anggaran memang menjadi salah satu kelemahan pemerintahan Jokowi saat ini. Ia menilai Kantor Staf Presiden yang seharusnya memiliki peran untuk mengingatkan kementerian dan lembaga yang berkinerja kurang baik, justru seakan lumpuh.

Misbah melihat hampir semua kementerian dan lembaga saat ini serapannya rendah. Padahal, menurut dia, anggaran yang berkenaan dengan tenaga kesehatan, jaring pengaman sosial, atau infrastruktur dasar bisa disegerakan realisasinya. “Rendahnya serapan anggaran, pasti mempengaruhi pencapaian outcome program.”

Rendahnya serapan anggaran ini, tutur Misbah, adalah tanggung jawab Jokowi selaku presiden. Menurut dia, kepala negara mestinya bisa mendelegasikan mandatnya kepada Wakil Presiden bersama KSP dan Menteri Keuangan untuk melakukan pengendalian program dan anggaran lebih ketat. Peran itu tampak belum terlihat.

Ke depannya, ia menyarankan agar sistem pengadaan barang dan jasa disederhanakan di masa pandemi. kata dia, perlu kerja bersama antara kementerian dan lembaga dengan LKPP, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah Redjalam mengatakan belanja pemerintah saat ini tidak dapat menahan lagi pelambatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air akibat pandemi. Termasuk juga dengan adanya bantuan sosial dan bantuan kepada dunia usaha.

Namun, ia mengatakan penyaluran bantuan-bantuan itu tetap dinanti-nanti lantaran menjadi kebutuhan masyarakat. “Lambat realisasi bantuan sosial dan kesehatan disesalkan lebih dikarenakan bantuan tersebut dibutuhkan masyarakat banyak. bukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” ujar Piter. “Bantuan kepada dunia usaha diharapkan dapat cepat untuk membantu agar dunia usaha tidak keburu bangkrut.”

Untuk itu, Piter mengatakan saat ini semua kementerian hendaknya fokus mencari terobosan dan mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak dari pagebluk tersebut. Kalau memang persoalan menteri atau kepala lembaga menjadi penyebab utama lambatnya serapan pemerintah itu, maka ia mengatakan pergantian menteri bisa menjadi solusi untuk mempercepat belanja tersebut.

Sumber: https://fokus.tempo.co/read/1360124/lambatnya-penyerapan-anggaran-dan-kejengkelan-jokowi?page_num=1

]]>
https://seknasfitra.org/lambatnya-penyerapan-anggaran-dan-kejengkelan-jokowi/feed/ 0
Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19 https://seknasfitra.org/kartu-kuning-untuk-terawan-buruknya-penyerapan-anggaran-covid-19/ https://seknasfitra.org/kartu-kuning-untuk-terawan-buruknya-penyerapan-anggaran-covid-19/#respond Tue, 30 Jun 2020 12:44:01 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6034 Jakarta, 30 Juni 2020 Presiden Joko Widodo melampiaskan kekesalan atas buruknya kinerja para menteri menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu–yang videonya baru diunggah kemarin sore. Salah satu yang dipersoalkan adalah rendahnya realisasi anggaran kesehatan, …]]>

Jakarta, 30 Juni 2020

Presiden Joko Widodo melampiaskan kekesalan atas buruknya kinerja para menteri menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu–yang videonya baru diunggah kemarin sore. Salah satu yang dipersoalkan adalah rendahnya realisasi anggaran kesehatan, yang mencapai triliunan rupiah, untuk berbagai program penanganan pandemi.

“Bidang kesehatan dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen,” kata mantan Gubernur DKI itu. Ia meminta anggaran tersebut segera dicairkan di antaranya untuk membayar tunjangan dokter dan tenaga medis lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses verifikasi di Kemenkes adalah biang keladi terhambatnya pencairan insentif tenaga kesehatan. “Saya tahu Kemenkes ingin berhati-hati. Tapi ini sudah masuk Juni 2020, jadi perlu segera belanja kesehatan,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (22/6/2020) lalu.

Ia lantas mengatakan sudah menyentil Kemenkes, yang dikepalai Menteri Terawan Agus Putranto, agar bekerja lebih cepat lagi.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan Rp75 triliun yang disebut Jokowi itu sesuai Perpres 54/2020. Sementara sekarang, jumlahnya sudah naik menjadi Rp87,55 triliun dan per 16 Juni lalu realisasinya baru 1,54 persen.

Rp65,80 triliun dari anggaran jumbo itu didistribusikan untuk belanja penanganan COVID-19, insentif tenaga medis Rp5,90 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp3 triliun, anggaran gugus tugas COVID-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 triliun. Karena semuanya pos penting, Misbah tak heran bila Jokowi geram.

“Menurut saya kinerja serapannya sangat parah. Harusnya Kemenkes membuat prasyarat lebih longgar untuk tenaga kesehatan tetapi tetap transparan dan akuntabel,” ucap Misbah saat dihubungi reporter Tirto, Senin (29/6/2020).

Ia juga mengatakan pengelolaan anggaran Kemenkes penuh ironi: di satu sisi dituntut menjadi garda terdepan membasmi COVID-19, tapi di sisi lain realisasi anggarannya paling terbelakang. Kemenkeu mencatat realisasi anggaran Kemenkes per Mei 2020 hanya mencapai 2,17 persen dari APBN sesuai Perpres 54/2020, alias terendah kedua setelah Kementerian Sosial yang hanya mencapai 0,89 persen.

Semakin ironis karena anggaran kementerian ini sudah dua kali naik, dari Rp57,40 triliun menjadi Rp76,55 triliun (berdasarkan Perpres 54/2020) lalu naik lain menjadi Rp78,51 triliun (Perpres 72/2020).

Ia lantas menyarankan Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas, misalnya mencopot Menkes Terawan. “Me-reshuffle Menkes karena kinerjanya buruk, termasuk kinerja serapan anggaran penanganan COVID-19,” kata Misbah.

Jokowi memang menjanjikan perombakan kabinet. Tanpa menunjuk pasti mana kementerian yang kinerjanya buruk, ia bilang akan reshuffle menteri-menteri yang tidak becus atau bahkan “membubarkan lembaga.” “Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata mantan Gubernur DKI ini.

Dampak
Misbah bilang buruknya penyerapan ini dampaknya terasa betul ke tenaga medis dan masyarakat. Misalnya, tenaga kesehatan kekurangan Alat Pelindung Diri (APB) sehingga rentan terpapar virus, atau masyarakat yang harus dibebani biaya tes COVID-19 yang mahal dan tak kunjung dibuat terjangkau.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Berry Juliandi. Ia menegaskan tak maksimalnya realisasi anggaran bisa memperburuk penanganan COVID-19.

Uang sebesar itu, misalnya, dapat dipakai untuk pengetesan COVID-19 massal. “Tes massal belum dilakukan padahal dengan dana sebesar tadi akan sangat memungkinkan,” ucap Berry saat dihubungi reporter Tirto, Senin (29/6/2020).

Menurut Bappenas, Senin (22/6/2020) jumlah tes di Indonesia baru mencapai 11 ribu orang/minggu. Ini masih di bawah standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan angka minimal 30 ribu orang/minggu.

Anggaran itu juga bisa dialihkan ke penelitian COVID-19. Sepengetahuannya, dana penelitian COVID-19 di sini sangat kecil dibandingkan total pengeluaran untuk penanganan pandemi. Padahal, poin yang diabaikan ini bisa jadi dapat mempercepat penemuan vaksin. Jika vaksin ditemukan, segera ekonomi dapat berputar seperti sediakala–yang diidam-idamkan pemerintah dan para pelaku usaha.

Berry, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Young Scientist Forum (YSF), menilai dana itu sudah sepatutnya segera dialihkan. Tentu selain itu pemerintah juga perlu membenahi persoalan koordinasi dan hambatan teknis yang membuat belanjanya jadi mandek. Semuanya dalam rangka menekan kurva COVID-19 yang masih merangkak naik dengan penambahan kasus harian mencapai 1.000.

Reporter Tirto telah menghubungi Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi untuk dimintai tanggapan, tetapi sampai artikel ini tayang belum direspons.

Sumber: https://tirto.id/kartu-kuning-untuk-terawan-buruknya-penyerapan-anggaran-covid-19-fMgl

]]>
https://seknasfitra.org/kartu-kuning-untuk-terawan-buruknya-penyerapan-anggaran-covid-19/feed/ 0
Government, House forced to adapt to online meeting https://seknasfitra.org/government-house-forced-to-adapt-to-online-meeting/ https://seknasfitra.org/government-house-forced-to-adapt-to-online-meeting/#respond Mon, 29 Jun 2020 23:10:34 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6030 Jakarta, 29 Juni 2020 Physical restrictions to prevent the spread of COVID-19 have resulted in the rise of virtual meetings, which have been embraced by lawmakers and officials despite the medium’s novelties and frustrations. During the first phase of large-scale …]]>

Jakarta, 29 Juni 2020

Physical restrictions to prevent the spread of COVID-19 have resulted in the rise of virtual meetings, which have been embraced by lawmakers and officials despite the medium’s novelties and frustrations.

During the first phase of large-scale social restrictions (PSBB) in Jakarta, the seat of Indonesia’s central government, legislative meetings were forced to migrate online.

As restrictions eased, House of Representatives sessions moved to a mix of virtual and physical meetings in a compromise to respect physical distancing measures.

Early in the PSBB period, digital House hearings tended toward chaos as lawmakers jostled with one another for a chance to speak during heated debates. The number of speakers made such meetings last for hours.

One House hearing on state funding lasted for about 9.5 hours, dragged into the night and had to be resumed the next day.

Willy Aditya, the deputy chairman of the House Legislation Body (Baleg), said lawmakers had gradually gotten used to virtual meetings, noting that there had not been any major issues in the adoption of the technology.

“The technical challenges that occurred in the early stages of online meetings have been dealt with quite well. Lawmakers can still use their right to speak under rules similar to those that usually apply during [physical] hearings,” said the NasDem legislator.

“As the COVID-19 pandemic is still ongoing, virtual meetings are a positive way to adapt.”

Prosperous Justice Party (PKS) politician Mardani Ali Sera said adequate preparation for the topic at hand was a key element in ensuring that online hearings ran smoothly, considering how many lawmakers were in attendance.

He said lawmakers were still seeking the right formula to carry out their duties amid virus restrictions.

“We should have simulations to find the best format for working during this pandemic,” said Mardani. “The chair and the commission secretariat play a huge role in maintaining the standards of quality at hearings through thorough preparation.”

Besides limiting the flow of debate, online House hearings are notorious for limiting public participation in the deliberation of bills.

Over the course of the COVID-19 outbreak, lawmakers have passed two bills into law that have sparked outrage for their failure to consider public sentiment: Law No. 2/2020 on the COVID-19 response budget and a revision to the 2009 Mining Law.

Civil groups have taken the COVID-19 budget law to the Constitutional Court over concerns that certain provisions could lead to embezzlement or misappropriation of funds.

The revised Mining Law was also met with a similar response, as industry watchdogs scrutinized its potential impact on the environment.

Virtual meetings have allowed the government to save on goods and services for meetings, incentives, conferencing and exhibition (MICE) activities.

“In the last three months, the government has been able to cut back on a lot of things that in the past were quite normal. We would like to ensure that, in future budgets, this new modality of work can continue,” Deputy Finance Minister Suahasil Nazara said recently.

“That is why, in our design of next year’s budget, we have been very, very strict with the operational expenditures of the government.”

The subdued MICE activities have already been reflected in the government’s spending realization. As of May, Rp 6.2 trillion (US$ 435.66 million) had been spent on official trips this year, a 58.8 percent drop from last year’s Rp 15.1 trillion realization over the same period, according to Finance Ministry data.

The macroeconomic projection and draft fiscal policy (KEM-PPKF) that the government prepared in May has mandated budget reforms that include cutting back on the central government’s non-priority spending, said Finance Ministry expert staffer Yustinus Prastowo.

“Routine spending […] included in the basic spending of ministries and government institutions will be made more efficient. This also accounts for the government’s innovations in work-from-home methods for carrying out its duties,” Yustinus said.

The KEM-PPKF draft is an early version of the government’s annual financial policy before it is presented to the House in August.

Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra) secretary-general Misbah Hasan said the savings on goods and services were a consequence of reduced activity under COVID-19 restrictions.

He urged the government to ensure that such efficiencies remained in place in the future, saying that spending could be redirected toward more pressing programs, such as bolstering the healthcare system and supporting businesses impacted by the pandemic.

“Going forward, [the government] could calculate and reallocate [its budget] to support small business as part of its economic recovery programs, particularly supporting fishing and the SME [Small and Medium Enterprises] sector,” said Misbah.

Sumber: https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/27/government-house-forced-to-adapt-to-online-meetings.html

]]>
https://seknasfitra.org/government-house-forced-to-adapt-to-online-meeting/feed/ 0
Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN https://seknasfitra.org/peran-jaksa-agung-bisa-maksimalkan-pengawalan-program-pen/ https://seknasfitra.org/peran-jaksa-agung-bisa-maksimalkan-pengawalan-program-pen/#respond Thu, 18 Jun 2020 08:44:39 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6026 Jakarta, 18 Juni 2020 Jaksa Agung, ST. Burhanudin menyatakan aparat Kejaksaan siap mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang hukum dengan melakukan pendampingan sesuai peran dan fungsinya. Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terkait program …]]>

Jakarta, 18 Juni 2020

SP/Ruht Semiono Rapat Kerja Jaksa Agung Dengan Komisi III – Jaksa Agung Burhanuddin menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Rapat tersebut membahas Rencana kerja Tahun 2020 dan penanganan kasus Jiwasraya.

Jaksa Agung, ST. Burhanudin menyatakan aparat Kejaksaan siap mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang hukum dengan melakukan pendampingan sesuai peran dan fungsinya.

Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya pemulihan dampak pandemi virus corona (Covid-19). yang terdiri dari tiga kegiatan utama.

Pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM. Kedua, pendampingan dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga dan pencegahan korupsi. Dan ketiga, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Khusus (SKK).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menyatakan peran Kejaksaan Agung mampu memaksimalkan pengawalan pada pelaksanaan program PEN, terutama pada konteks pencegahan dan konsultasi dalam kebijakan untuk memastikan penyaluran dana tidak menyimpang dari hukum.

“Peran Kejagung bisa dalam konteks pencegahan dan dijadikan sebagai tempat konsultasi dalam pengambilan kebijakan, di awal sudah dilakukan persiapan pendampingan itu, sosialisasi dan konsultasi serta memastikan apa yang dikerjakan tidak menyimpang dari hukum atau aturan,” ujar Asep, Rabu (17/6/2020).

Asep meminta Kejaksaan Agung membangun kapasitas building aparat kejaksaan untuk mendampingi program PEN. Sebab, menurutnya tidak hanya persoalan integritas tapi juga kompetensi harus dikuatkan.

“Siapkanlah aparatur kejaksaan agung yang sangat paham dengan dunia perekonomia, dunia keuangan. Sebab kalau perekonomian dan keuangan tidak dipahami oleh aparatur khawatir malah terjadi pengabaian pembiaran karena tidak paham dengan subtansinya,” terangnya.

Asep mengungkapkan tiga aspek upaya pengawasan yang juga bagian dari pencegahan sebagai upaya untuk menghilangkan celah melakukan pelanggaran yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum.

Pertama, pengawasan itu akan efektif ketika perencanaan penggunaan anggaran PEN sangat jelas, tidak multi tafsir, sehingga tidak ada celah dan lubang untuk melanggar aturan.

“Jadi pengawasan lebih mudah karena dia tahu, tahapan-tahapananya berapa penggunaanya, bagaimana laporan pertanggung jawabanya, itu kan mudah sekali kalau ada dokumen, kalau tanpa itu biasanya pengawasan akan susah, bisa spekulatif pengawasannya, jadi pastikan dokumen-dokumen perencanaan PEN itu sudah sangat firm, tegas, maka pencegahan pun akan lebih efektif begitu,” paparnya.

Kedua, koordinasi dan sinergi antar sistem pengawasan di internal pemerintah dengan ekternal pemerintah termasuk di dalamnya pengawasan masyarakat.

Ketiga, konsekuensi dari pelanggaran harus ditindak secepatnya, jangan ditunda apa lagi sampai terjadi pengabaian. “Ini penting untuk menjadi pegangan bagi semua pihak,” tutup Asep.

Terkait strategi Jaksa Agung yang memastikan hukum pidana sebagai upaya akhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium) untuk penegakan hukumnya, Asep mengingatkan untuk tetap waspada dan tidak dijadikan yang utama agar lebih memaksimalkan pengawalan dan penindakan.

“Bisa jadi itu merupakan salah satu strategi, tapi jangan lantas ini jadikan yang utama. Tapi saya setuju Pak Jaksa Agung menggunakan strategi Ultimum Remedium, hal itu juga kan kaitanya dengan persoalan koordinasi dengan birokrasi dan pengawasan di intenal pemerintahan,” ujarnya

Asep menekankan perlunya intensitas koordinasi dan sinergi baik dengan pengawas internal pemerintahan maupun BPK dan BPKP untuk mencegah penyelewengan. “Supaya ultimum remedium jelas dan jangan sembarangan, enak saja nanti orang pidana berat tiba-tiba dia mengembalikan uang begitu ya, hemat saya begitu akan tejadi pengabaian terhadap efek jeranya begitu,” ungkapnya.

Sementara itu, Divisi Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Gulfino Guevarrato meminta Kejagung mengambil peran yang lebih sesuai dengan domain Kejaksaan.

“Misalnya mengacu pada UU Kejaksaan, salah satu tugasnya yang relevan dengan PEN berkaitan dengan ketertiban masyarakat dengan lebih mengoptimalkan peran Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk mengawasi implementasi program PEN,” kata Fino, Rabu (17/06/2020).

Fino menambahkan, dengan lebih mengoptimalkan peran dari Jamwas untuk mengawasi implementasi program PEN untuk menutup celah pada aspek pengawasan.

“Justru yang selama ini banyak celah ada pada aspek pengawasan. Banyak program bantuan-bantuan sosial pemerintah tidak efektif di lapangan karena pengawasan yang minim. lebih rumit lagi, pengawasnya yang kadang juga bermain-bermain sehingga ada indikasi-indikasi koruptif. Bebernya.

Lanjut Fino, dalam konteks PEN, kejaksaan bisa membantu peran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apalagi jaringan Kejaksaan sampai pada level tingkat Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), “artinya lebih luas dari pada BPKP.” Ungkap Fino

Fino berharap Kejagung di masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin lebih memiliki semangat baru yang mengedepakan prinsip transparansi, akutanbel, dan berkomitmen pada penegakan hukum.

“Belajar dari peran Jaksa pada Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4D (sudah dihapuskan) yang terindikasi sebagai ruang korupsi dan ruang pemborosan anggaran, nah hal-hal seperti itu harusnya sekarang tidak terjadi lagi pada pelibatan Jaksa pada PEN,” pungkas Fino.

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/646137/peran-jaksa-agung-bisa-maksimalkan-pengawalan-program-pen

]]>
https://seknasfitra.org/peran-jaksa-agung-bisa-maksimalkan-pengawalan-program-pen/feed/ 0
Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah https://seknasfitra.org/pengawasan-anggaran-pandemi-daerah/ https://seknasfitra.org/pengawasan-anggaran-pandemi-daerah/#respond Thu, 11 Jun 2020 09:09:29 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6022 Misbah HasanSekretaris Jenderal FITRA Jakarta, 11 Juni 2020 Kurva penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di daerah tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Hingga kini, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah dengan rata-rata di atas 600 orang per hari. Lima daerah dengan jumlah …]]>

Misbah Hasan
Sekretaris Jenderal FITRA

Jakarta, 11 Juni 2020

Kurva penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di daerah tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Hingga kini, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah dengan rata-rata di atas 600 orang per hari. Lima daerah dengan jumlah kasus tertinggi masih didominasi provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, diikuti Sulawesi Selatan yang menempati peringkat keempat terbanyak.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang mewajibkan daerah melakukan realokasi dan perubahan fokus refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Tercatat ada lebih dari sembilan regulasi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang hal tersebut. Turunan paling awal adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan ihwal perubahan fokus dana alokasi (DAK) khusus fisik bidang kesehatan dan DAK non-fisik melalui bantuan operasional kesehatan tambahan. Seluruhnya wajib digunakan untuk penanganan wabah. Secara nasional, jumlahnya masing-masing mencapai Rp 20,8 triliun dan Rp 13,4 triliun. Bagaimana implementasinya di daerah? Inilah yang harus dipantau.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 diikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan belanja tidak terduga, pemanfaatan kas daerah, serta realokasi dan perubahan fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), total belanja tidak terduga semua provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp 3,3 triliun atau 0,3 persen dari total APBD seluruh Indonesia. Jumlah ini memang relatif kecil, sehingga realokasi anggaran menjadi krusial.

Namun kebanyakan daerah sepertinya masih kebingungan melakukan realokasi dan perubahan fokus APBD. Salah satu masalahnya adalah penurunan penerimaan daerah yang cukup signifikan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri justru menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 177/KMK.07/2020 yang secara eksplisit memerintahkan daerah merealokasi anggarannya sebesar 50 persen dari belanja barang/jasa dan belanja modal untuk penanganan pandemi.

Hingga akhir Mei lalu, realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 baru terkumpul Rp 67,19 triliun dari 474 daerah. Artinya, komitmen anggaran yang terakumulasi baru 24 persen dari potensi sebenarnya sebesar Rp 278,9 triliun. Belum semua daerah menyetor laporan realokasi anggarannya kepada pemerintah. Menteri Keuangan lalu menerbitkan keputusan tentang penundaan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) sebesar 35 persen sebagai sanksi bagi daerah yang tidak patuh atau terlambat menyampaikan penghitungan realokasi APBD.

Selain kepatuhan atas besaran realokasi anggaran, hal penting yang harus terus diawasi oleh masyarakat dan lembaga pemeriksa keuangan adalah penggunaan anggaran hasil realokasi tersebut. Sesuai dengan amanat regulasi, realokasi APBD digunakan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Sayangnya, informasi soal rincian penggunaan realokasi APBD ini masih sulit didapat. Pemerintah dan pemerintah daerah seakan-akan enggan besaran anggaran yang dikelola untuk penanganan Covid-19 diketahui oleh publik.

Masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 di daerah masing-masing. Informasi di laman situs web gugus tugas Covid-19 tingkat nasional hanya menampilkan dana yang masuk serta dikelola dari rekening dalam negeri, rekening luar negeri, dan donasi. Anggaran dari APBN dan APBD sepertinya belum terkonsolidasi dengan baik dan belum dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melanggar Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang kewajiban mengkonsolidasi anggaran penanganan Covid-19 dan membuat akun khusus anggaran Covid-19.

Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19. Pertama, mempercepat konsolidasi anggaran dan menandai anggaran khusus Covid-19, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar-instansi pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk gugus tugas yang dibentuk di tiap level pemerintahan. Kedua, membuat akun khusus anggaran Covid-19 dan mempublikasikannya secara berkala kepada publik. Transparansi ini penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam penanganan pandemi. Ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran penanganan pandemi. Masyarakat dapat membentuk pos-pos pengaduan atau hotline call center yang terhubung dengan pusat pengaduan pemerintah agar setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti. Keempat, memperkuat peran pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan menjalankan empat langkah strategis tersebut, diharapkan anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak dan kurva penyebaran Covid-19 cepat melandai.

Sumber: https://koran.tempo.co/read/opini/453879/pengawasan-anggaran-pandemi-daerah

]]>
https://seknasfitra.org/pengawasan-anggaran-pandemi-daerah/feed/ 0
Dana untuk BUMN Diawasi https://seknasfitra.org/dana-untuk-bumn-diawasi/ https://seknasfitra.org/dana-untuk-bumn-diawasi/#respond Wed, 10 Jun 2020 15:33:14 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6019 BUMN yang terkena dampak Covid-19 mendapat suntikan dana pemulihan ekonomi nasional. Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi ketepatan pemilihan BUMN dan Penggunaan Dana JAKARTA, KOMPAS – Suntikan dana tambahan bagi BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional jadi prioritas audit Badan Pemeriksa Keuangan. …]]>

BUMN yang terkena dampak Covid-19 mendapat suntikan dana pemulihan ekonomi nasional. Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi ketepatan pemilihan BUMN dan Penggunaan Dana

JAKARTA, KOMPAS – Suntikan dana tambahan bagi BUMN dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional jadi prioritas audit Badan Pemeriksa Keuangan. Audit meliputi ketepatan pemilihan BUMN penerin1a suntikan dana, penggunaan anggaran sesuai syarat, dan rencana bisnis BUMN.

Dana tambahan bagi BUMN itu berupa dana talangan modal kerja, penyertaan modal negara (PMN), dan dana kompensasi. “Jangan sampai BUMN yang sebelum Covid-19 sudah bermasalah, justru menerima dana talangan modal kerja dari pemerintah. Hal ini harus menjadi perhatian bersama BPK akan fokus ke situ,” kata anggota III BPK, Achsanul Qosasi yang dihubungi Senin (8/6/2020).

Tahun ini, pemerintah men nyuntikkan dana tambahan Rp 118,15 triliun melalui program pemulihan ekonomi nasional Rp 42,07 triliun dan dana kompensasi Rp 76,08 triliun. Ada 10 BUMN terdampak Covid-19 yang memperoleh dana tambahan melalui program pemulihan ekonomi nasional.

Achsanul mengatakan, audit penggunaan anggaran berdasarkan kesesuaian dengan persyaratan pemerintah dan rencana bisnis perusahaan. Anggaran PMN, misalnya, tidak boleh digunakan untuk membayar gaji pegawai dan utang perusahaan. Audit BPK kerap menemukan penggunaan dana dari pemerintah untuk membayar utang jangka pendek BUMN.

Dana pen1ulihan ekonomi nasional untuk BUMN seharusnya digunakan untuk memutar roda perekonomian, antara lain membayar vendor atau operasional sesuai rencana bisnis perusahaan. Jika digunakan untuk membayar gaji atau utang, suntikan dana tidak berdampak signifikan bagi perekonomian nasional “Dana pemulihan ekonomi dapat digunakan sepanjang untuk pengoperasian dan program prioritas BUMN,” ujarnya

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat, mestinya ada kriteria dan sanksi khusus bagi
BUMN yang mendapat suntikan dana pemulihan ekonomi nasional Kriteria khusus itu berkaitan dengan laporan kesehatan keuangan BUMN sebelum Covid-19.

Suntikan dana pemulihan ekonomi nasional sebaiknya memprioritaskan BUMN terkait pangan, transportasi, dan pariwisata Sementara, suntikan dana bagi BUMN di sektor manufaktur atau sumber daya alam perlu dipertimbangkan lagi karena dana pemerintah terbatas.

“BUMN yang sudah tidak sehat sebelum Covid-19 tidak perlu disuntik pendanaan baru, kecuali ada perombakan manajemen,” ujar Misbah.

Pemerintahjuga mesti membuat indikator sanksi bagi BUMN yang kinerjanya tidak membaik kendati sudah disuntikkan dana Jangan sampai Covid-19 dijadikan alasan atas kinerja BUMN yang buruk setelah dana diberikan. Misbah menambahkan, BUMN mesti memublikasikan penggunaan dana pemulihan ekonomi secara berkala melalui Jaman resmi perusahaan agar lebih akuntabel Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPK mesti mengawasi penggunaan dana serta berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara intensif.

Jangan terlalu besar
Langkah pemerintah menyuntikkan dana bagi BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tak lepas dari kritik. Sepuluh BUMN telah ditetapkan pementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai penerima dana pemulihan ekonomi nasional Penetapan tersebut berdasarkan sejumlah kriteria, yakni pengaruhnya terhadap hajat hidup masyarakat besar, peran penugasan (sovereign) yang dijalankan, total aset perusahaan, eksposur terhadap sistem keuangan, dan kepemilikan pemerintah.

Direktur Induk Koperasi Usaha Rakyat (Inkur) dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto yang dihubungi Senin, menyebutkan, jika dana yang diberikan kepada BUMN terlalu banyak, akselerasi perbaikan daya beli masyardkat menjadi lamban. Apalagi, jika BUMN penerima suntikan dana itu sudah dalam kondisi tidak baik sejak sebelum Covid-19.

“Saya berharap hal ini menjadi titik balik bagi kita untuk beralih ke sistem ekonomi berbasis kerakyatan dan demokrasi ekonomi” kata Suroto.

Menurut dia, Covid-19 memukul usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, sektor yang selama ini berkontribusi 57 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per2018, ada 64.194.057 UMKM di Indonesia yang menyerap 116.978.631 tenaga kerja Suroto menyarankan agar UMKM dan koperasi mendapat alokasi dana lebih besar dalam program pemulihan ekonomi nasional Caranya, melalui penangguhan pokok utang, subsidi bunga, hibah, modal kerja, dan relaksasi pajak.

Berdasarkan data Kemenkeu, program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM antara lain berupa penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dan padat karya UMKM Rp 78,78 triliun. Sementara pembiayaan investasi untuk koperasi Rp 1 triliun.
Sumber: Kompas, 9 Juni 2020 Rubrik Ekonomi dan Bisnis

]]>
https://seknasfitra.org/dana-untuk-bumn-diawasi/feed/ 0
Urgensi Revisi Rencana Pembangunan https://seknasfitra.org/urgensi-revisi-rencana-pembangunan/ https://seknasfitra.org/urgensi-revisi-rencana-pembangunan/#respond Tue, 12 May 2020 09:33:54 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6009 Jakarta, 13 Mei 2020 Merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia perlu ditanggapi pemerintah dengan segera merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Meskipun dokumen itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2020. Dokumen itu menggambarkan optimisme yang …]]>

Jakarta, 13 Mei 2020

Merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia perlu ditanggapi pemerintah dengan segera merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Meskipun dokumen itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2020.

Dokumen itu menggambarkan optimisme yang begitu kentara. Visi yang dikembangkan pemerintahan Jokowi periode kedua ini adalah “mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi ini ditopang oleh sembilan misi yang lebih dikenal sebagai “Nawacita Kedua”.

Tidak ada yang salah dengan optimisme itu. Apalagi visi dan misi tersebut seolah olah dijadikan fondasi bagi visi besar Indonesia 2045, yakni “Indonesia Maju”. Seluruh indikator pencapaian pembangunan 2015-2019 memenuhi syarat untuk optimistis. Namun merebaknya pandemi Covid-19 membuyarkan “mimpi indah” dan cita-cita besar tersebut. Pemerintah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga lainnya, perlu sedikit mengerem rasa optimisme itu dan segera mengambil langkah cepat untuk merevisi RPJMN yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Pertama adalah merevisi kerangka ekonomi makro. RPJMN menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 5,7 hingga 6,0 persen per tahun melalui peningkatan produktivitas ekonomi, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan k ualitas sumber daya manusia. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US$ 5.810- 6.000 per kapita pada 2024. Saat ini, keempat indikator pertumbuhan ekonomi tersebut terhambat oleh wabah Covid-19.

Kondisi di atas diperparah oleh banyaknya daerah yang telah mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Makassar, dan menyusul provinsi- provinsi lainnya. Otomatis, produktivitas ekonomi menurun signifikan, investor berhitung ulang untuk menggelontorkan dana investasinya, bahkan banyak yang mulai gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sementara itu, dunia pendidikan kita, sebagai lokomotif peningkatan sumber daya manusia, belum siap menggunakan teknologi sebagai media belajar siswa. Koreksi kedua atas optimisme RPJMN adalah pada penetapan proyek prioritas strategis nasional. Pemerintah merencanakan 41 proyek yang rencananya dilaksanakan sepanjang 2020-2024 dengan estimasi anggaran mencapai Rp 6.293,1 triliun, setara dengan tiga tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sayangnya, semua proyek itu lebih banyak didominasi infrastruktur. Sangat sedikit yang berorientasi kesehatan. Wabah Covid-19 menunjukkan bahwa sektor kesehatan kita paling kedodoran. Banyak tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri (APD) tidak berstandar saat menangani pasien corona, kebutuhan ruang perawatan pasien semakin mendesak, dan seterusnya. Pemerintah dapat belajar kepada negara lain untuk memprioritaskan anggaran kesehatan yang lebih besar. Tidak cukup hanya 5 persen dari belanja negara. Peningkatan anggaran kesehatan dapat diprioritaskan untuk meningkatkan sumber daya manusia kesehatan, riset-riset kesehatan, terutama tentang Covid-19 dan penanganannya, serta meningkatkan sarana- prasarana kesehatan berbasis teknologi dan derajat kesehatan masyarakat.

Kelemahan RPJMN yang patut dikoreksi berikutnya adalah konsep ketahanan pangan. Saat pandemi semacam ini, sektor panganlah yang seharusnya paling diandalkan oleh pemerintah untuk menopang perekonomian nasional. Namun hal ini belum terjadi. Sebenarnya, pemerintah telah berkomitmen memasukkan agenda penguatan ekonomi melalui pertumbuhan yang berk ualitas dan berkeadilan, dan ini termasuk satu dari tujuh agenda prioritas pembangunan Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, bila dilihat dari dukungan pemerintah untuk sektor ketahanan pangan, yakni pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan, anggarannya hanya Rp 30,48 triliun atau 1,6 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Usul revisi keempat menyangkut peningkatan ketahanan bencana. Dalam RPJMN, definisi dan jenis bencana yang dikemukakan masih sebatas bencana alam, baik bencana hidrometeorologi, seperti puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir, gelombang pasang/abrasi, maupun bencana geologi, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Belum ada sama sekali yang menyinggung bencana non-alam, seperti pandemi Covid-19, dan penanganannya, sehingga dalam postur anggarannya pun tidak dialokasikan. Untuk itu, penting kiranya pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Per encana Pembangunan Nasional selaku leading sector bidang perencanaan, mengagendakan perubahan mendasar RPJMN 2020-
2024 sebagai respons dan adaptasi terhadap dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Momentum untuk merevisinya
sudah tepat saat ini setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada akhir April lalu. Masukan dari gubernur, bupati, wall kota,
organisasi masyarakat sipil, dan media dalam musyawarah itu menjadi kunci penyempurnaan RPJMN Perubahan 2020- 2024.

Sumber: Rubrik Opini Koran Tempo Edisi 12 Mei 2020.

]]>
https://seknasfitra.org/urgensi-revisi-rencana-pembangunan/feed/ 0
Celah Rasuah Dana Bantuan https://seknasfitra.org/celah-rasuah-dana-bantuan/ https://seknasfitra.org/celah-rasuah-dana-bantuan/#respond Mon, 11 May 2020 23:44:28 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6004 Jakarta, 7 Mei 2019 Ingat, korupsi pada saat bencana, ancaman hukumannya pidana mati!” Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengawasan anggaran penanganan pandemi …]]>

Jakarta, 7 Mei 2019

Ingat, korupsi pada saat bencana, ancaman hukumannya pidana mati!” Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19. RDP virtual itu dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, Rabu pekan lalu.

KPK memperingatkan, besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 bukan tidak mungkin menimbulkan potensi penyelewengan. Dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun, sebesar Rp110 triliun atau 27% akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk dialokasikan untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Demikian juga dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah daerah per 16 April 2020, total anggaran yang direalokasikan yaitu sebesar Rp56,57 triliun atau sebesar 5,13% dari total APBD 2020 Rp1.102 triliun. Dari Rp56,57 triliun tersebut sebesar Rp17,5 triliun atau sekitar 31% dialokasikan untuk belanja hibah/bansos dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 di daerah.

Untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam penyelewengan dana bansos, KPK telah menerbitkan Surat Edaran nomor 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020. Surat edaran itu berisi tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

“DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional,” kata Firli seperti dilaporkan Wahyu Wahid Anshory dari Gatra. Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPK, menurutnya, menyadari bahwa dalam hal ini keterandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting

KPK meminta institusi pemerintah untuk mengadministrasikan dan memublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan pandemi. Kemudian KPK juga mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam pilkada serentak 2020.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan KPK serta Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang tergabung dalam Gugus Tugas. “Kita semua kompak dalam melakukan pengawasan,” tuturnya saat dihubungi Drean Muhyil Ihsan dari Gatra, Senin lalu.

BPKP juga saat ini telah membuka pengaduan bagi siapa saja yang memiliki bukti adanya indikasi penyimpangan atau bahkan penyelewengan dana bansos di daerah. Bahkan, Yusuf Ateh melanjutkan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi hingga level Kejati dan Kejari untuk nantinya berfungsi sebagai pengawas di lingkup Kabupaten/Kota. “Kita sudah sepakat dengan KPK dan Kejaksaan kalau ada yang berani begitu (melakukan penyelewengan), kita sikat habis,” ia menegaskan. Lebih lanjut, Yusuf mengaku telah melihat ada beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi di lapangan dan telah ditangani oleh pihaknya. Meski begitu, Yusuf Ateh belum melihat ini sebagai penyelewengan karena kasus yang terjadi hanya sebatas kesalahpahaman dan tidak terjadi secara sistematis. “Sejauh ini tidak ada yang mengarah pada tindak korupsi dan sebagainya. Permasalahan sekarang ini kan hanyamasalah data saja,” kata Yusuf.

Seketaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan bahwa dalam catatan institusinya ada beberapa potensi penyelewengan dana penanganan pandemi Covid-19. Pertama, terkait dengan pendataan yang serampangan, sehingga penerima bantuan sampai sekarang salah sasaran. “DTKS yang digunakan tidak update, dan tidak terverifikasi dengan baik,” kata Misbah kepada M. Almer Sidqi dari Gatra

Kedua, penggelapan dana bantuan, yaitu dengan adanya pemotongan dan pemungutan liar. Jumlah bantuan yang diterima masyarakat pun berbeda-beda dan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, politisasi bantuan terkait dengan pilkada yang akan tetap dilakukan pada Desember 2020 mendatang. “Misalnya, menempelkan foto di bantuan yang diberikan, seakan-akan itu bantuan dari mereka, padahal itu anggaran APBN, APBD, bahkan APBD Desa,” ujarnya.

Selanjutnya, konflik kepentingan dari para pelaksana bantuan. Seperti yang terjadi pada kasus Kartu Pra-Kerja. Misbah menegaskan bahwa wilayah yang paling potensial untuk melakukan politisasi bantuan di daerah-daerah adalah di daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada). Di mana figurfigur politiknya bisa melaju lagi di kontestasi mendatang. “Praktikpraktik yang sudah muncul di Klaten dan Jember. Ini harus dipantau oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, memandang penyalahgunaan dana bansos tidak mesti berkaitan dengan korupsi. Ada persoalan yang lebih serius dibandingkan dengan markup anggaran atau data penerima bansos yang fiktif. Yaitu, pembentukan opini yang seolah-olah menunjukkan bahwa bansos diberikan atas kebijakan kepala daerah. Hal tersebut, katanya, sangat mungkin dilakukan oleh kepala daerah petahana yang akan maju dalam pilkada serentak. Mereka berusaha membangun opini bahwa bantuan yang diberikan adalah hasil usaha dari kepala daerah yang berpihak kepada masyarakat. “Jadi seakan-akan membangun politik pencitraan dari bansos itu, mereka menumpang nama untuk anggaran Covid-19 ini,” kata Alwan saat dihubungi Dwi Reka Barokah dari Gatra.

Alwan menuturkan, tidak elok jika ada kepala daerah yang masih memanfaatkn kondisi pandemi ini untuk kepentingan politiknya. Apalagi, pemberian bansos yang dimanfaatkan untuk pencitraan itu berasal dari APBD yang merupakan hak masyarakat. Meski demikian, Alwan tak menampik jika korupsi dari dana bansos itu ada. Penyelewengan anggaran memang biasa terjadi di birokrasi pemerintah. “Bisa saja markup anggaran digunakan untuk kepentingan politiknya,” kata Alwan

Sumber: Gatra Edisi 7-13 Mei 2020

PDF: https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2020/05/gatra-fitra.pdf

]]>
https://seknasfitra.org/celah-rasuah-dana-bantuan/feed/ 0
APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E https://seknasfitra.org/apbd-dki-terancam-fitra-singgung-realokasi-belanja-fee-formula-e/ https://seknasfitra.org/apbd-dki-terancam-fitra-singgung-realokasi-belanja-fee-formula-e/#respond Sun, 10 May 2020 00:29:38 +0000 http://seknasfitra.org/?p=6001 Jakarta, 9 Mei 2020 Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengingatkan pemerintah DKI memprioritaskan anggaran menangani Covid-19 ketimbang belanja yang tak perlu, di APBD DKI. Misbah menyoroti masih ada pengeluaran selama Januari-Mei 2020 yang tidak efektif …]]>

Jakarta, 9 Mei 2020

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengingatkan pemerintah DKI memprioritaskan anggaran menangani Covid-19 ketimbang belanja yang tak perlu, di APBD DKI.

Misbah menyoroti masih ada pengeluaran selama Januari-Mei 2020 yang tidak efektif dalam APBD DKI.

“Misalnya, belanja barang atau jasanya masih tinggi Rp 4,55 triliun sedang belanja modalnya Rp 268 miliar. Belanja-belanja ini yang seharusnya direalokasi dan refocussing,” kata Misbah saat dihubungi, Jumat, 8 Mei 2020.

Salah satu belanja ini untuk mendanai uang komitmen atau commitment fee sebagai tuan rumah penyelenggaraan Formula E. Misbah menganggap, seharusnya DKI menarik dan merealokasi anggaran Formula E.

Sebab, tutur dia, ajang balap mobil listrik internasional itu tak lagi relevan dihelat di Ibu Kota mengingat ada kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing). Warga juga diimbau menghindari kerumunan.

“Jadi menurut saya ditarik aja dananya dan dialokasikan untuk BLT (bantuan langsung tunai) warga DKI,” ujar dia.

Maka itu, dia melanjutkan, DKI perlu memprioritaskan anggaran apalagi pendapatan daerah baru Rp 10,26 triliun hingga 8 Mei. Menurut Misbah, pemasukan ini hanya 10,02 persen dari target pendapatan DKI yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sebelumnya, pemerintah DKI memprediksikan pendapatan bakal merosot 53,65 persen dari target Rp 87,95 triliun menjadi Rp 47,18 triliun. Penurunan ini akibat wabah corona yang melanda Indonesia, khususnya Jakarta.

Sementara itu, pasien Covid-19 terus ada setiap harinya meski angkanya fluktuatif. Data nasional per 8 Mei 2020 menunjukkan 13.112 pasien positif, 2.494 sembuh, dan 943 meninggal. Paling banyak pasien berasal dari Jakarta.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1340385/apbd-dki-terancam-fitra-singgung-realokasi-belanja-fee-formula-e/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/apbd-dki-terancam-fitra-singgung-realokasi-belanja-fee-formula-e/feed/ 0
Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI https://seknasfitra.org/uji-nyali-kpk-kejar-lhkpn-anggota-dpr-ri/ https://seknasfitra.org/uji-nyali-kpk-kejar-lhkpn-anggota-dpr-ri/#respond Mon, 04 May 2020 22:23:34 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5994 Jakarta, 3 Mei 2020 Tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya secara periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 meningkat hingga 19,31 persen. Bidang legislatif masih tetap berada paling bawah tingkat kepatuhannya meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperpanjang …]]>

Jakarta, 3 Mei 2020

Tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya secara periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 meningkat hingga 19,31 persen. Bidang legislatif masih tetap berada paling bawah tingkat kepatuhannya meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperpanjang waktu pelaporan hingga sebulan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding menyampaikan, tingkat kepatulian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81 persen. Ada peningkatan pelaporan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau per 1 April 2019 yang berada pada kisaran 73,50 persen.

Tingkat kepatuhan laporan harga kekayaan penyelenggara negara periodik 2019 per 1 Mei
2020 mencapai 92,81 persen. Pada tahun ini, dari total 294.560 wajib lapor, sebanyak 272.055 wajib lapor telah melapor dan sisanya 22.505 belum menyampaikan laporan. Sama seperti tahun lalu, tingkat kepatuhan para wakil rakyat di parlemen menjadi yang paling rendah, yakni hanya 89,39 persen. Dari total 20.271 wajib lapor, sebanyak 18.120 wajib lapor telah melaporkan kekayaannya dan sisanya 2.11 belum lapor.

Adapun persentase bidang lainnya, bidang eksekutif mencapai 92,36 persen, bidang yudikatif 98,62 persen, dan badan usaha milik negara/daerah 95,78 persen. KPK mencatat per 1 Mei 2020 terdapat 704 instansi dari total 1.396 instansi di Indonesia atau sekitar 50 persen instansi yang telah memenuhi kepatuhan LHKPN seratus persen.

KPK mengimbau kepada penyelenggara negara di semua bidang yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta penyelenggara negara mengisi LHKPN secara jujur, benar, dan lengkap. “KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, tetapi dengan status pelaporan ‘Terlambat Lapar’,” kata Ipi

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untnk Transparansi Anggaran Misbakhul Hasan melihat ada peningkatan kesadaran pejabat negara akan pentingnya mengisi LHKPN. Peningkatan kepatnhan tersebut terjadi karena waktn pengisian LHKPN diperpanjang satu bulan dari seharusnya paling lambat 31 Maret menjadi 30 April. Selain itu, hampir semua orang bekerja dari rumah sehingga ada waktu yang cukup untuk mengisi LHKPN.

Ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran anggota DPR dalam mengisi LHKPN dibandingkan dengan bidang lain. Misbakhul berharap KPK terus mengejar pelaporan itu meskipun batas waktu yang ditentukan telah lewat. “Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak membuat LHKPN karena waktu yang tersedia cukup dan bisa konsultasi apabila mengalami kesulitan,” kata Misbakhul.

Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak membuat LHKPN karena waktu yang tersedia cukup dan bisa konsultasi apabila mengalami kesulitan. Ia pun mendorong agar ke depan wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan diberikan sanksi seperti pemotongan gaji atau tunjangan. Hal tersebut bertujuan agar wajib lapor patuh dan berkomitmen terhadap pentingnya pencegahan korupsi.

Di sisi lain, partai politik diharapkan ikut mendorong anggota Dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk memberikan teguran dan jika perlu memberi sanksi. Mennrut Misbakhul, mengisi LHKPN merupakan kemauan politik para pejabat negara, bukan soal sulitnya mengisi LHKPN secara teknis.

Sumber: https://kompas.id/baca/polhuk/2020/05/03/tingkat-kepatuhan-lhkpn-meningkat/

]]>
https://seknasfitra.org/uji-nyali-kpk-kejar-lhkpn-anggota-dpr-ri/feed/ 0
Rusuh Santunan Sampai Desa https://seknasfitra.org/rusuh-santunan-sampai-desa/ https://seknasfitra.org/rusuh-santunan-sampai-desa/#respond Mon, 04 May 2020 02:38:07 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5987 Jakarta, 2 Mei 2020 LUKMANUL Hakim kelimpungan. Menerima instruksi agar menggunakan 30 persen dari alokasi dana desa untuk penanganan dampak Covid-19, Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu seketika dibuat pusing oleh daftar penduduk desanya yang berhak …]]>

Jakarta, 2 Mei 2020

LUKMANUL Hakim kelimpungan. Menerima instruksi agar menggunakan 30 persen dari alokasi dana desa untuk penanganan dampak Covid-19, Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu seketika dibuat pusing oleh daftar penduduk desanya yang berhak menerima bantuan. Jumlah penerima tidak sebanding dengan jatah dana, kata Lukmanul kepada Tempo, Rabu, 29 April lalu.

Santunan ini bernama bantuan langsung tunai dana desa (BLTD). Digawangi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jaring pengaman sosial baru ini menyasar 11 juta keluarga penerima manfaat. Total anggarannya Rp 22,4 triliun, yang disisihkan dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71,19 triliun. Besaran dana yang disisipkan tiap desa berbeda-beda, berkisar 25-35 persen, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini.

Desa Bantarsari yang dipimpin Lukmanul masuk kluster pemangkasan dana sebesar 30 persen untuk dialihkan menjadi BLTD. Ini merupakan kluster desa dengan jatah dana desa di kisaran Rp 800 juta-1,2 miliar. Target penerima BLTD adalah warga yang terkena dampak Covid-19 di desa setempat yang belum kebagian bantuan lain dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Bantuan disetor setiap bulan senilai Rp 600 ribu per keluarga selama April-Juni 2020.

Masalahnya, Lukmanul praktis hanya bisa menyalurkan bantuan kepada 156 keluarga. Padahal, dalam daftar yang ia pegang, jumlah keluarga yang berhak menerima BLTD mencapai 1.940.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor Tini Prihartini menyebutkan rata-rata tiap desa bisa mengajukan 2.000-3.000-an keluarga penerima bantuan langsung tunai desa. Namun yang terealisasi hanya ratusan. Kondisi ini bisa memantik kecemburuan antarwarga.

Bersama sejumlah kepala desa, Tini mengajukan usul kepada Bupati Bogor Ade Yasin agar nilai bantuan langsung tunai desa dibagi lagi supaya lebih banyak warga terbantu. Inginnya bisa dibagi dua atau tiga agar bantuan merata, tutur Tini, Kamis, 30 April lalu.

Keinginan para kepala desa itu juga sempat disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil panggilan Ridwan membenarkan. Menurut dia, para kepala desa ingin BLTD diberikan dalam bentuk kuota saja. Lalu dikelola dengan kearifan lokal agar mereka bisa mengatur secara adil, kata Emil kepada Tempo Kamis, 30 April lalu.

KETENTUAN mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April lalu. Peraturan anyar tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan anyar itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut, alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Halim menyebutkan tak ada batas minimal karena sangat mungkin ada desa yang tak membutuhkan bantuan langsung tunai desa. Nilai bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk tiap keluarga, dia menjelaskan, sudah dipertimbangkan di Istana bersama pakar ekonomi.

Meski bantuan telah diatur rigid, pendataan di banyak daerah tak mulus. Perangkat desa bingung dengan adanya informasi yang simpang-siur dan ketentuan yang berubah-ubah. Salah satunya di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Relawan yang mendata warga calon penerima BLTD sempat berpatokan pada 14 kriteria penilaian keluarga miskin yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.

Kondisi itu, menurut salah satu kepala dusun di Desa Karanggintung, Hilmy Nugraha, membuat pendataan tak optimal. Sebab, saat ini sulit menemukan keluarga dengan kondisi rumah berlantai tanah, berdinding bambu, dan menggunakan bahan bakar kayu seperti tertera dalam kriteria tersebut. Yang memenuhi itu hampir tidak ada, ucap Hilmy. Belakangan, Kementerian Desa baru menegaskan bahwa 14 kriteria itu tak perlu dijadikan patokan.

Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pendataan dilakukan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul. Data tersebut, menurut Sekretaris Desa Sidomulyo Amiruddin Shafa, juga disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tak berpatokan pada 14 kriteria masyarakat miskin. Di lapangan, pihak desa memverifikasi warga yang bisa masuk daftar penerima BLT desa, ujar Shafa.

Namun hal teknis pencairan bantuan langsung desa ini justru bermasalah. Aturan bahwa bantuan harus ditransfer ke rekening bank alias nontunai menjadi biangnya. Sebab, banyak warga di kampung tak punya rekening bank. Apalagi kelompok lanjut usia.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sukabumi, Tutang Setiawan, menyebutkan skema penyaluran BLTD ini membingungkan. Beberapa informasi yang diterima para kepala desa berbeda-beda. Aturan penyaluran bantuan melalui rekening bank, misalnya, bertabrakan dengan kabar lain yang ia peroleh bahwa bantuan bisa disalurkan dengan pembayaran tunai. Instruksi dari kementerian selalu terburu-buru, tutur Tutang, Kamis, 30 April lalu.

SEKRETARIS Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan menuturkan, data penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tak tepat bisa menjadi salah satu pintu masuk terjadinya penyimpangan. Untuk mencegah penyaluran bantuan tak tepat sasaran, dia mendesak pemerintah, terutama Kementerian Desa, memvalidasi dan memperbarui data di lapangan. “Persoalan data ini, akan ada yang merasa lebih layak dapat bantuan ketimbang yang dapat” ujar Misbah.

Dalam wawancara dengan Tempo, Selasa, 28 April lalu, Menteri Abdul Halim Iskandar menyebutkan pendataan penerima BLTD memakai referensi utama DTKS yang sudah dipadankan dengan nomor induk kependudukan. Dia mengakui DTKS yang ada saat ini memerlukan banyak penyesuaian. Karena itu, pendataan yang dilakukan relawan penanganan Covid-19 di desa merupakan salah satu langkah pembaruan data untuk dilaporkan ke pusat. “Kami tahu persis ini akan terjadi” tutur Halim.

Peneliti Institute for Research and Empowerment, Dina Mariana, tak kaget jika banyak kepala desa kebingungan mengelola data dan menyalurkan BLTD. Sebab, dalam catatan lembaganya, banyak kabupaten yang belum mengeluarkan petunjuk operasional dan aturan teknis.

Dina menyayangkan pemerintah keliru memahami Undang-Undang Desa, yang menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Dana desa, kata dia, tidak dimaknai sebagai hak desa. “Perencanaan dan pengelolaannya semestinya berbasis kewenangan desa” ucapnya. Lahirnya sejumlah surat edaran serta peraturan Menteri Desa belakangan ini, menurut Dina, merupakan bentuk kooptasi pemerintah pusat yang masih sangat kuat terhadap desa.

Menanggapi hal itu, Halim menuturkan, dalam penyaluran bantuan langsung tunai desa, pemerintah pusat hanya memberikan garis besar supaya pembangunan di desa selaras dengan strategi pembangunan nasional. “Prosesnya tetap berbasis kewenangan desa melalui musyawarah desa”

Sumber: Majalah Tempo 2 Mei 2020 https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160366/simpang-siur-bantuan-langsung-tunai-dana-desa

]]>
https://seknasfitra.org/rusuh-santunan-sampai-desa/feed/ 0
Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN https://seknasfitra.org/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/ https://seknasfitra.org/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/#respond Fri, 01 May 2020 12:50:42 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5977 Jakarta, 1 Mei 2020 International Budget Partnership (IBP) kembali merilis hasil survei keterbukaan anggaran atau Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, pada Kamis (30/4) waktu setempat. Launching tersebut dilakukan secara virtual, sehingga dapat diakses oleh seluruh dunia. OBS adalah satu-satunya …]]>

Jakarta, 1 Mei 2020

International Budget Partnership (IBP) kembali merilis hasil survei keterbukaan anggaran atau Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, pada Kamis (30/4) waktu setempat. Launching tersebut dilakukan secara virtual, sehingga dapat diakses oleh seluruh dunia.

OBS adalah satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta di dunia yang menggunakan kriteria yang diterima secara internasional untuk menilai akses publik ke informasi anggaran pemerintah pusat. Juga untuk menilai kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses anggaran tingkat nasional, dan peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan auditor dalam proses penganggaran.

Survei ini dilakukan oleh IBP dan organisasi mitra mereka setiap dua tahun. Survei tahun 2019 adalah survei ketujuh dengan cakupan mencapai 117 negara di dunia. Indonesia sendiri telah mengikuti survei ini selama lima kali yaitu sejak 2010, 2012, 2015, 2017, dan 2019. Adapun mitra IBP yang menjalankan survei di Indonesia adalah Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).

Pada periode sama, ketika pemerintah terus membuat kemajuan dalam transparansi anggaran, masyarakat sipil telah memperluas penggunaan data anggaran mereka. Mitra IBP pada Survey Transparansi Anggaran di Indonesia, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) adalah bagian dari koalisi masyarakat sipil yang bekerja pada upaya anti-korupsi dan menyerukan transparansi keuangan. Semakin banyak informasi anggaran dikeluarkan, FITRA mulai melatih kelompok wanita, dan pendidikan untuk lebih memahami anggaran.

dan menganalisis informasi anggaran. Dalam satu contoh, FITRA bekerja dengan kelompok isu HIV untuk memeriksa anggaran kesehatan dan menyerukan penurunan harga obat-obatan antiretroviral (ARV), dengan alasan bahwa harga yang lebih tinggi kemungkinan disebabkan oleh masalah pengadaan.

Namun, tantangan tetap ada meskipun akses ke data diperluas. Meskipun para peneliti, akademisi, dan jurnalis telah mendapat manfaat dari peningkatan informasi anggaran, menghubungkan informasi ini dengan prioritas nyata dan kebutuhan masyarakat terus menjadi sulit. Masyarakat sipil juga menyerukan untuk membangun norma dan standar transparansi di semua tingkat pemerintahan Indonesia yang beragam secara geografis, termasuk 34 kementerian, 34 provinsi, dan 540 kota dan kotamadya, karena praktik transparansi pemerintah daerah kurang konsisten dan kurang peraturan yang jelas jika dibandingkan dengan level pusat.

Khususnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan, paling baru dengan berkolaborasi dengan FITRA dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk menjadi tuan rumah forum “Literasi Anggaran Goes to Campus”, di mana mereka membahas proses anggaran dengan akademisi dan mahasiswa. Mereka telah menyelenggarakan kompetisi “Open Data Day” di kalangan siswa untuk menggunakan data anggaran, dan pelatihan “Olimpiade Anggaran” online tentang cara memahami aliran dana publik ke kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Acara-acara ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran di Indonesia bukan hanya formalitas – ini adalah dialog aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat terkait mengapa anggaran penting dan bagaimana orang dapat mengakses dan menggunakan informasi anggaran dengan lebih baik untuk memahami layanan publik.

Dalam aporan OBS 2019 terdapat lima kategori yaitu Informasi Tersedia Secara Luas (skor 81-100), Informasi Penting Tersedia (skor 61-80), Informasi yang Tersedia bersifat Terbatas (skor 41-60), Informasi Tersedia hanya Minimal (21-40), dan Sedikit atau Tidak Ada Informasi Yang Tersedia (0-20). Kategori pertama dengan skor 81-100 ditempati oleh Selandia Baru (87), Afrika Selatan (87), Swedia (86), Mexico (82), Georgia (81), dan Brazil (81). Kategori kedua dengan skor 61-80 ditempati 25 negara, dimana salah satunya adalah Indonesia dengan skor 70 sama dengan skor Inggris.

Kategori ketiga ditempati 35 negara, dan kategori keempat ditempat 31 negara. Adapun kategori kelima dengan skor 0-20 ditempati 20 negara, dimana terdapat China dan Tanzania di dalamnya. Sedangkan tiga negara yang menempati ranking paling bawah dinyatakan tidak mendapatkan skor yaitu Yaman, Venezuela dan Comoros.

Dibandingkan dengan 116 negara lainnya, perolehan skor 70 tersebut mengukuhkan Indonesia berada pada ranking ke-18 dunia. Selain itu, perolehan skor Indonesia juga mengalami kenaikan 6 poin dibandingkan survei tahun 2017 yaitu 64.

Di Kawasan ASEAN, skor yang diperoleh Indonesia menempatkan negara ini berada di ranking ke-2 di bawah Filipina yang berhasil mendapatkan skor 76. Meskipun masih berada pada kategori kedua, tetapi perolehan skor Indonesia transparansi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan skor transparansi rata-rata dunia yang hanya 45.

Selain skor transparansi, OBS juga berhasil menilai aspek partisipasi publik dalam perencanaan penganggaran tingkat nasional, dan juga aspek pengawasan anggaran. Pada aspek partisipasi publik, skor yang diperoleh Indonesia adalah 20, atau masih lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata partisipasi publik secara global yaitu 14.

Pada aspek pengawasan anggaran skor yang diperoleh Indonesia sangat tinggi yaitu 82. Skor tersebut menunjukkan pengawasan anggaran nasional di Indonesia telah masuk dalam kategori memadai yang merupakan kategori tertinggi pada aspek ini. Skor ini diperoleh dari dua sub-kategori yaitu pengawasan melalui lembaga legislatif 83, dan pengawasan oleh lembaga auditor 78.

Kebijakan Anggaran Di Tengah COVID-19
Senior Direktur Kebijakan IBP, Vivek Ramkumar mengatakan bahwa temuan OBS dapat dikaitkan dengan kondisi kebijakan selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah cenderung lebih terbuka pada proses perencanaan anggaran, tetapi pada tahap pelaksanaan mulai berkurang.

“Pemerintah lebih transparan dalam tahap perencanaan anggaran daripada pada tahap pelaksanaan, hal ini membuat belanja darurat untuk COVID-19 menjadi lebih sulit untuk dilacak”. Kata Vivek Ramkumar.

Oleh karena itu, ia memberika lima langkah sebagai kiat untuk mengurangi resiko salah kelola anggaran COVID-19. Pertama, publikasikan data anggaran darurat COVID-19; Kedua, lakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan dana darurat COVID19 menyasar pada penerima manfaat yang dituju secara tepat, dan memastikan adanya umpan balik dari publik tentang kendala dalam mengakses dana tersebut.

“Langkah ketiga, buka sepenuhnya dana dana khusus yang disalurkan untuk membiayai belanja darurat COVID-19”. Tutur Vivek.

Langkah keempat adalah melakukan audit dan menerbitkan laporan, dengan bantuan dari organisasi masyarakat sipil sesuai kebutuhan. Dan langkah kelima yaitu membuka secara transparan hutang baru yang timbul untuk membiayai penanganan COVID-19, termasuk dari mana saja asalnya.

Sumber: https://beritabaru.co/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/

]]>
https://seknasfitra.org/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/feed/ 0
Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data https://seknasfitra.org/keterbukaan-dibutuhkan-untuk-meningkatkan-akurasi-data/ https://seknasfitra.org/keterbukaan-dibutuhkan-untuk-meningkatkan-akurasi-data/#respond Wed, 29 Apr 2020 14:48:40 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5958 Jakarta, 29 April 2020 KPK mengimbau kementerian/lembaga dan pemda memublikasikan data penerima bansos agar masyarakat dapat mengawasi. Namun, Mensos Juliari P Batubara menilai hal tersebut sulit dilakukan mengingat banyaknya data. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin selama pandemi Covid-19 masih …]]>

Jakarta, 29 April 2020

KPK mengimbau kementerian/lembaga dan pemda memublikasikan data penerima bansos agar masyarakat dapat mengawasi. Namun, Mensos Juliari P Batubara menilai hal tersebut sulit dilakukan mengingat banyaknya data.

Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin selama pandemi Covid-19 masih menyisakan persoalan, seperti tidak tepat sasaran dan bisa berpeluang terjadi kasus tindak pidana korupsi akibat dari ketidakakuratan data. Sebagai upaya untuk meminimalisasi ketidakakuratan data, setiap instansi yang terkait didorong untuk transparan dalam pendataannya.

Persoalan ketidakakuratan data tersebut telah terjadi di sejumlah daerah. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, dari 500 keluarga yang diusulkan pihak RW, baru 195 keluarga yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Bekasi. Begitu juga sebaliknya, warga yang mampu justru memperoleh bantuan seperti yang terjadi di DKI Jakarta (Kompas, 23/4/2020).

Hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada dua minggu lalu di Padang, Sumatera Barat, menunjukkan adanya kesemrawutan dalam pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh bansos.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Senin (27/4/2020) malam, mengungkapkan, pada saat realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Padang merencanakan untuk memberikan bansos pada 51 persen penduduknya. ”Jumlah tersebut sangat besar, sedangkan anggaran mereka tidak mencukupi,” kata Pahala saat dihubungi di Jakarta.

Setelah dilihat pada Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), ternyata hanya ada 21 persen penduduk Kota Padang yang masuk dalam kategori miskin. Meskipun demikian, data di DTKS tersebut harus diperbarui sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menambahkan, untuk meminimalisasi ketidakakuratan data, sebaiknya setiap instansi mau membuka datanya ke publik.

Untuk meminimalisasi ketidakakuratan data, sebaiknya setiap instansi mau membuka datanya ke publik.

Selain sebagai bentuk transparansi, publik juga dapat memberikan masukan siapa saja yang berhak menerima dan yang tidak. ”Di era teknologi digital, seharusnya mereka dapat memublikasikan data secara daring sampai rinci,” kata Ipi.

KPK dalam surat edarannya Nomor 11 Tahun 2020 mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi dana bansos. KPK juga mengimbau kementerian/lembaga dan pemda untuk menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan dapat ditindaklanjuti segera.

KPK menerbitkan pada 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan lima hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran.

Sulit publikasikan

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan, tidak mungkin memublikasikan data DTKS ke publik karena jumlahnya banyak. Hingga saat ini, ada 97 juta orang atau sekitar 27 juta keluarga yang terdata di DTKS.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbakhul Hasan mengatakan, persoalan data merupakan masalah klasik yang masih terjadi hingga sekarang. Permasalahan tersebut terjadi karena pencatatannya masih dilakukan secara manual.

”Seharusnya sudah berbasis teknologi informasi seperti terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan e-KTP misalnya. Sekarang untuk verifikasi data harus berjenjang dari pusat hingga ke desa, bahkan tingkat RT. Begitu dikembalikan dari desa ke pusat, prosesnya memakan waktu dan data sudah berubah,” kata Misbakhul.

Ia menambahkan, banyak hasil verifikasi data yang dilakukan desa tidak mengubah data yang sudah ada di pemerintah pusat. Sementara yang disalahkan selalu pemerintah paling bawah, yakni ketua RT, RW, dan kepala desa.

Sumber: https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/28/keterbukaan-dibutuhkan-untuk-meningkatkan-akurasi-data/

]]>
https://seknasfitra.org/keterbukaan-dibutuhkan-untuk-meningkatkan-akurasi-data/feed/ 0
FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK https://seknasfitra.org/fitra-tekankan-kemenkeu-percepat-transfer-anggaran-dbh-dau-dan-dak/ https://seknasfitra.org/fitra-tekankan-kemenkeu-percepat-transfer-anggaran-dbh-dau-dan-dak/#respond Sun, 19 Apr 2020 23:16:17 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5948 Jakarta, 19 April 2020 Sekreteris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA), Misbah Hasan, merespon atas permintaan percepatan pencairan sisa dana DBH 2019 DKI Jakarta ke Kemenkeu, serta menyoroti pidato ‘APBN ‘Kita April 2020’. Menurut Misbah, hal tersebut bisa …]]>

Jakarta, 19 April 2020

Sekreteris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA), Misbah Hasan, merespon atas permintaan percepatan pencairan sisa dana DBH 2019 DKI Jakarta ke Kemenkeu, serta menyoroti pidato ‘APBN ‘Kita April 2020’.

Menurut Misbah, hal tersebut bisa dikatakan wajar, sebab Gubernur DKI, Anies Baswedan, meminta percepatan pencairan DBH, karena jumlah totalnya re dilatif besar Rp18,15 triliun.

“Saat ini DKI dan daerah-daerah lain pasti kebingungan untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan covid-19. Persoalannya ada pada cadangan anggaran yang dipunyai Pemda termasuk DKI Jakarta,” ujar Misbah pada Klikanggaran.com, Sabtu (18-4).

Ia juga menjelaskan, per Maret 2020 ini, pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI baru Rp11,62 triliun atau 14,15% dari total Pendapatan Daerah DKI. Ditambah dengan SILPA tahun lalu sebesar Rp5,5 triliun, jumlahnya baru sekitar Rp19,55 triliun.

“Anggaran yang digunakan untuk Belanja, termasuk Gaji Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Modal sudah mencapai Rp9,88 triliun atau 12% dari total Belanja Daerah. Artinya, ruang fiscal DKI saat ini sangat sempit,” ucapnya.

Misbah juga menuturkan bahwa DKI dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi, apalagi daerah-daerah non-DKI yang PADnya tidak sebesar DKI, pasti kalang kabut.

“Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat sangat tinggi, baik DBH, DAU, dan DAK, terutama di tingkat kabupaten/kota. Makanya, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu musti memikirkan cara percepatan anggaran transferke daerah dan Dana Desa,” kata Misbah.

Selain itu, Misbah juga mempertanyakan bagaimana dengan peran BPK dalam melakukan audit laporan keuangan daerah.

“Sebab, peran BPK pasti sangat krusial untuk segera melakukan audit laporan keuangan Pemda 2019. Saya pikir BPK perlu memprioritaskan audit untuk daerah-daerah dengan pandemi covid-19 terparah, agar pencairan sisa DBH bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Sumber: https://klikanggaran.com/peristiwa/fitra-tekankan-kemenkeu-percepat-transfer-anggaran-dbh-dau-dan-dak.html

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-tekankan-kemenkeu-percepat-transfer-anggaran-dbh-dau-dan-dak/feed/ 0
Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan https://seknasfitra.org/fitra-sarankan-2-skenario-realokasi-anggaran-kkp-untuk-nelayan/ https://seknasfitra.org/fitra-sarankan-2-skenario-realokasi-anggaran-kkp-untuk-nelayan/#respond Sun, 05 Apr 2020 23:10:04 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5909 Jakarta, 5 April 2020 Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa merealokasi anggaran belanja guna menyelamatkan nelayan dan pembudidaya ikan yang kena dampak virus corona atau Covid-19. Ia mengusulkan, paling …]]>

Jakarta, 5 April 2020

Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa merealokasi anggaran belanja guna menyelamatkan nelayan dan pembudidaya ikan yang kena dampak virus corona atau Covid-19. Ia mengusulkan, paling tidak dua skenario dalam realoaksi anggaran KKP.

“Misalkan skenario (pertama) 10 persen dari belanja barang dan belanja pegawai. Jadi belanja modal tidak diotak-atik karena itu diperuntukkan untuk nelayan,” kata Misbah dalam konferensi video Ahad, 5 April 2020.

Dia menjelaskan, dari 10 persen anggaran 2020 KKP yang mencapai Rp 6,4 triliun, bisa didapatkan Rp 566,2 miliar yang direalokasi dari pos belanja barang jasa dan pegawai.

Kemudian untuk skenario yang kedua, Misbah menyarankan, KKP merealokasi 30 persen dari total anggarannya. Sehingga bisa didapatkan Rp 1,69 triliun untuk menanggulangi permasalahan pandemi virus corona terhadap nelayan dan pembudidaya.

Realokasi anggaran, kata Misbah, masih memungkinkan untuk dilakukan oleh KKP. Karena dari total anggaran belanjanya yang mencapai Rp 6,4 triliun, 58 persen atau Rp 3,7 triliun digunakan untuk belanja barang. Kemudian 30 persen atau Rp 1,95 triliun digunakan untuk belanja pegawai.

“Program belanja barang dan jasa itu dominan sekali, misalkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KKP, 38 persen untuk rapat, perjalanan dinas masing-masing. Jadi ini kemudian perlu mengkritisi upaya yang bisa kita lakukan bagaimana realokasi anggaran terutama di barang jasa dan belanja pegawai,” kata Misbah.

Jika realokasi telah dilaksanakan, Misbah menganjurkan uang tersebut digunakan untuk menyerap hasil tangkap nelayan dan pembudidaya. Langkah tersebut juga bisa disinergikan dengan Kementerian Sosial.

Kemudian produk perikanan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Menurut Misbah, hal ini belum dilakukan oleh KKP.

“Padahal hal ini yang seharusnya dilakukan agar produk-produk nelayan seperti ikan dan rumput laut bisa terjual, dibeli pemerintah,” ucapnya.

Sumber:

https://bisnis.tempo.co/read/1328136/fitra-sarankan-2-skenario-realokasi-anggaran-kkp-untuk-nelayan/full&view=ok

https://www.teras.id/news/pat-2/218314/fitra-sarankan-2-skenario-realokasi-anggaran-kkp-untuk-nelayan

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-sarankan-2-skenario-realokasi-anggaran-kkp-untuk-nelayan/feed/ 0
FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19 https://seknasfitra.org/fitra-desak-pemerintah-realokasi-anggaran-agar-fokus-pada-dampak-dan-penanganan-covid-19/ https://seknasfitra.org/fitra-desak-pemerintah-realokasi-anggaran-agar-fokus-pada-dampak-dan-penanganan-covid-19/#respond Sun, 29 Mar 2020 18:29:47 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5856 Jakarta, 27 Maret 2020 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah segera merevisi APBN secara menyeluruh, sehubungan dengan biaya raksasa yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, pos-pos anggaran besar di …]]>

Jakarta, 27 Maret 2020

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak pemerintah segera merevisi APBN secara menyeluruh, sehubungan dengan biaya raksasa yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan berujar, pos-pos anggaran besar di berbagai kementerian dan lembaga harus segera direalokasikan untuk penanganan dan antisipasi dampak Covid-19.

“Anggaran yang besar di kementerian dan lembaga, seperti Kemenhan, Polri, PUPR, Kementerian Agama, dapat segera direalokasi,” kata Fitra melalui keterangannya pada wartawan, Jumat (27/3/2020).

“Kementerian Keuangan mesti menyisir dan merealokasi anggaran program/kegiatan yang tidak prioritas sana,” imbuh dia.

Misbah memberi contoh, Kementerian Pertahanan punya pagu anggaran hingga Rp 127,4 triliun. Kementerian PUPR punya pagu anggaran hingga Rp 120,2 triliun.

Kemudian, pagu anggaran Polri mencapai Rp 90,3 triliun dan pagu anggaran Kementerian Agama tembus Rp 65,1 triliun. Semua di luar gaji pegawai.

Maka, pemerintah mesti segera merevisi APBN secara menyeluruh, baik melalui penerbitan Perppu APBN 2020 atau APBN-Perubahan 2020 yang dipercepat.

Melalui revisi anggaran itu, Misbah berpendapat, orientasi APBN berarti harus beralih dari fokus semula.

Pemerintah harus mengarahkan fokus lebih pada antisipasi ketidakpastian nasional dan global akibat pandemi Covid-19.

“Dan juga fokus untuk penguatan perlindungan sosial, termasuk pemberian BLT (bantuan langsung tunai) bagi pekerja harian dan UKM,” kata dia.

“Alokasi yang sudah dianggarkan di APBN 2020 untuk Kartu Sembako itu Rp 28,1 triliun bagi 15,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Ini pasti membengkak, baik anggaran yang harus disediakan maupun jumlah penerimanya, karena KPM meluas, tidak hanya masyarakat miskin saja,” Misbah mengakhiri.

Sumber:
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/27/14562991/fitra-desak-pemerintah-realokasi-anggaran-agar-fokus-pada-dampak-dan
https://today.line.me/id/pc/article/FITRA+Desak+Pemerintah+Realokasi+Anggaran+agar+Fokus+pada+Dampak+dan+Penanganan+Covid+19-MkygPV

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-desak-pemerintah-realokasi-anggaran-agar-fokus-pada-dampak-dan-penanganan-covid-19/feed/ 0
Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19 https://seknasfitra.org/yang-mengganjal-dari-blt-untuk-ojol-buruh-mal-terdampak-covid-19/ https://seknasfitra.org/yang-mengganjal-dari-blt-untuk-ojol-buruh-mal-terdampak-covid-19/#respond Fri, 27 Mar 2020 23:48:07 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5848 Jakarta, 27 Maret 2020 Pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang ‘dapurnya’ terdampak pandemi Corona atau COVID-19, terutama mereka yang berkerja di sektor informal dan pekerja harian. Iini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat siaran langsung di …]]>

Jakarta, 27 Maret 2020

Pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang ‘dapurnya’ terdampak pandemi Corona atau COVID-19, terutama mereka yang berkerja di sektor informal dan pekerja harian. Iini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat siaran langsung di Youtube Kementerin Keuangan, Selasa (24/3/2020) kemarin.

“Dengan demikian,” katanya menjelaskan tujuan rencana ini, “[pekerja harian dan informal] bisa mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul, namun tetap mendapatkan bahan pokok.”

Salah satu alasan orang tetap ke luar rumah memang karena hanya dengan cara itulah mereka mendapatkan uang. Salah satunya adalah para pengendara ojek daring. Sementara di sisi lain, ada imbauan untuk tetap di rumah saja dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19 yang semakin masif.

Sri Mulyani belum menyebutkan spesifik dari mana sumber uang untuk program dadakan ini. Ia hanya mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk memformulasikan semuanya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso menjelaskan lebih detail rencana ini. Ia mengatakan sektor informal yang akan dibantu adalah warung dan toko kecil. Data warung dan toko kecil akan diminta dari pemda dan asosiasi terkait.

Pekerja lain yang akan diberikan BLT adalah mereka yang bekerja di pusat perbelanjaan dan para sopir ojek daring. Datanya akan dipasok oleh Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APBBI) dan perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring seperti Gojek dan Grab.

Ada pula BLT yang dialokasikan bagi rumah tangga termiskin, yang menurut Susi mencakup 29 juta orang. 15,2 juta di antaranya sudah terdata jelas karena merupakan penerima program Kartu Sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sisanya, sekitar 14,1 juta orang, datanya masih dikompilasi. “Datanya dari mana? Kami akan koordinasi dengan pemprov,” kata Susi dalam siaran langsung di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (26/3/2020).

Menteri BUMN Erick Thohir sudah memberi ancang-ancang kalau bank pelat merah siap jadi penyalur BLT karena mereka tetap beroperasi di tengah pandemi. “Apalagi kalau ada program BLT, banyak BUMN jadi tempat menyalurkan ke rakyat,” ucap Erick dalam telekonferensi, Selasa (24/3/2020).

Pekerjaan Rumah
Rencana ini tentu saja membantu sebagian masyarakat. Tapi ada beberapa hal yang patut diwaspadai dan harus dikalkulasikan dengan lebih detail.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan penyaluran BLT darurat ini dipastikan akan membuat anggaran membengkak. Pasalnya, anggaran bantuan sosial di APBN 2020 sudah teralokasi ke pos kartu sembako senilai Rp28,1 triliun untuk 15,6 juta orang. Selain itu, targetnya bukan hanya masyarakat miskin tapi juga pekerja informal yang jumlahnya ada 74,093 juta per 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pekerja informal bahkan mendominasi angkatan kerja Indonesia dengan porsi 57,28 persen.

Namun seperti yang dikatakan Sesmenko Susi, tidak semua pekerja informal kebagian bantuan. Itu artinya, mesti anggaran membengkak, tapi perbedaannya barangkali tak akan terlalu signifikan.

Namun berapa pun itu, Misbah yakin pemerintah perlu mengambil anggaran pos lain. Andai total anggaran senilai Rp62,3 triliun yang telah direaloaksikan hanya cukup bagi fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan biaya pasien COVID-19, ia menyarankan pemerintah memotong lagi anggaran kementerian dengan pagu jumbo. “Karena kelompok penerima manfaatnya meluas, tidak hanya masyarakat miskin, pemerintah mesti segera melakukan revisi anggaran (APBN),” ucap Misbah kepada reporter Tirto, Jumat (27/3/2020).

Beberapa kementerian/lembaga yang dapat dilirik adalah Kementerian Pertahanan yang pagu anggarannya mencapai Rp127,4 Triliun, PUPR Rp120,2 Triliun, Polri Rp90,3 Triliun, dan Kemenag Rp65,1 Triliun. Semuanya itu di luar gaji pegawai.

Perkara lain yang juga perlu dipikirkan serius adalah soal penyaluran. Problem klasik di Indonesia adalah soal akurasi data dan potensi konflik karena tidak tepat sasaran. Dampaknya, realisasi BLT akan lain dari yang tertulis di atas kertas.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus transparan, termasuk melibatkan perangkat pemerintahan terbawah hingga masyarakat secara langsung. Jika perlu, lembaga seperti KPK dan BPK ikut memantau dan mengaudit.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah juga menegaskan penyaluran BLT darurat ini akan menemui tantangan besar. Alasannya, sejumlah besar orang belum pernah menerima bansos dan data yang tersedia juga tidak tepat-tepat amat.

Satu contoh adalah para pedagang atau pegawai kaki lima. Di Ibu Kota saja, katanya, tidak semua PKL terdaftar di Dinas UKM DKI.

Masalah penyaluran kian pelik karena banyak di antara para pekerja masih menggunakan data kependudukan dari daerah asal, padahal misalnya telah merantau. Kalangan ini juga tidak boleh diabaikan karena pemerintah sendiri sudah melarang mereka pulang ke kampung halaman.

Sementara untuk antisipasi penyelewengan, ia menyarankan pemerintah melakukan pengecekan dengan random sampling. Di samping itu, kanal pelaporan masyarakat juga harus dibuka dan direspons cepat jika ada aduan masuk. “Pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk aktif kawal BLT,” ucap Rusli.

Sumber: https://tirto.id/yang-mengganjal-dari-blt-untuk-ojol-buruh-mal-terdampak-covid-19-eH3G

]]>
https://seknasfitra.org/yang-mengganjal-dari-blt-untuk-ojol-buruh-mal-terdampak-covid-19/feed/ 0
Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19 https://seknasfitra.org/seknas-fitra-rawan-terjadi-korupsi-harus-ada-publikasi-penggunaan-anggaran-covid-19/ https://seknasfitra.org/seknas-fitra-rawan-terjadi-korupsi-harus-ada-publikasi-penggunaan-anggaran-covid-19/#respond Thu, 26 Mar 2020 10:50:37 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5838 Jakarta, 25 Maret 2020 Manager Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi, menilai kebijakan pemerintah dalam merespon pandemik corona terkesan lambat, terutama komitmen dalam penyiapan anggaran. Saat anggaran dikeluarkan maka terjadi masalah baru, pengelolaan anggaran tanggap …]]>

Jakarta, 25 Maret 2020

Manager Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badi’ul Hadi, menilai kebijakan pemerintah dalam merespon pandemik corona terkesan lambat, terutama komitmen dalam penyiapan anggaran. Saat anggaran dikeluarkan maka terjadi masalah baru, pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Keluarnya Inpres sekadar langkah taktis pemerintah karena bersifat teknis-administratif relokasi anggaran. Yang lebih strategis adalah mengeluarkan Perppu tentang APBN 2020 dengan memasukkan realokasi anggaran untuk Bencana Nonalam,” kata Hadi dalam keterangannya kepada Indonesiainside.id, Rabu (25/3).

Hadi meminta pemerintah pusat dan daerah mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19. Ini karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut dia, penegak hukum harus memiliki komitmen kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan korupsi anggaran penanganan bencana. Ini untuk menghindari terjadinya pengulangan korupsi anggaran penanganan bencana, terlebih diberlakukannya kelonggaran pengelolaan anggaran.

Jadi menyebut Seknas FITRA menolak penambahan utang luar negeri untuk penanganan covid-19. Ini karena dapat membebani APBN dan mempunyai dampak jangka panjang di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang terpuruk.

“Pemerintah perlu segera merealisasikan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan, sehingga peningkatan jumlah korban Covid-19 dapat dihindari. Berdasarkan data kementerian keuangan DAK Fisik per Februari 2020 belum disalurkan,” ucap dia.

Hadi menilai pemerintah juga perlu mengantisipasi secara lebih serius dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pasca diberlakukan kondisi Sosial Distancing dan Work from Home. Pemerintah harus menjaga ketersediaan pasokan pangan setidaknya dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, dan perlu afirmasi kebijakan, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat selama pemberlakuan kondisi darurat Covid-19.

Sebelumnya, berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 alokasi DAK Fisik untuk bidang kesehatan mencapai Rp20,78 triliun atau sekitar 28,7 persen dari total DAK Fisik di tahun 2020 yang sebesar Rp72,25 triliun.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Februari 2020 baru sebesar Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN 2020 Rp856,95 triliun, terdiri dari Pagu alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN 2020 sebesar Rp 117,58 triliun terdiri atas DBH Reguler sebesar Rp 105,08 triliun dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp 12,50 triliun.

Penyaluran DBH per 29 Februari 2020 terealisasi sebesar Rp6,66 triliun atau 5,67 persen dari pagu alokasi. Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp 97,80 triliun atau 22,90 persen dari pagu alokasi Rp 427,09 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum memiliki realisasi penyaluran sampai dengan 29 Februari 2020. Hal tersebut disebabkan belum ada daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I secara lengkap.

Sementara mengacu pada KMK No.6/2020 penyaluran dana bantuan operasional kesehatan tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana Rekening Kas Umum Daerah. Alokasi DAK Fisik Rp72,24 triliun.

Sedangkan per 29 Februari 2020 penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp11,56 triliun atau 8,87 persen dari pagu alokasi Rp130,27 triliun. Per Februari 2020 Realisasi Dana Desa baru Rp1,66 triliun atau 2,31 persen dari pagu APBN 2020 Rp72 triliun.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) belum terealisasi. Realisasi TKDD per Februari 2020 lebih rendah sekitar Rp8,46 triliun atau 6,71 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Sumber: https://indonesiainside.id/news/nasional/2020/03/25/seknas-fitra-rawan-dikorupsi-penggunaan-anggaran-covid-19-harus-dipublikasi

]]>
https://seknasfitra.org/seknas-fitra-rawan-terjadi-korupsi-harus-ada-publikasi-penggunaan-anggaran-covid-19/feed/ 0
Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru https://seknasfitra.org/tata-ulang-keuangan-desa-pr-menteri-desa-baru/ https://seknasfitra.org/tata-ulang-keuangan-desa-pr-menteri-desa-baru/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:40:41 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5829 Oleh: Misbah Hasan

Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/Wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 tentu mengejutkan semua kalangan, terutama para pegiat desa. Dari latar belakang, beliau berdua hampir tidak pernah bersentuhan dengan isu desa secara langsung, meski ada pengakuan dari Menteri Desa terpilih bahwa beliau berasal dari desa sehingga sangat memahami isu desa dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga desa. Tidak kalah dramatis, Wamendes juga berikrar akan lebih banyak ‘tidur’ di desa-desa saat menjabat. Apakah ini cukup?

Spektrum isu yang termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah luas. Mulai dari penerapan azas rekognisi dan subsidiaritas yang belum konkrit dijalankan, operasionalisasi kewenangan desa yang tersendat, lemahnya kapasitas perangkat dan pendamping desa, hubungan desa dengan supra desa yang masih berparadigma lama, buruknya pengelolaan aset desa, lemahnya fungsi BPD, serta rumitnya tata kelola keuangan desa adalah ‘PR’ yang harus segera diselesaikan. Tulisan ini akan fokus pada isu terakhir, yakni upaya mencari jalan keluar kerumitan tata kelola keuangan desa saat ini.

Berdasarkan riset FITRA dan refleksi lima tahun implementasi UU Desa, paling tidak ada lima permasalahan mendasar terkait tata kelola keuangan desa yang perlu segera diselesaikan oleh Mendes dan Wamendes baru. Pertama, soal transparansi anggaran desa yang belum substansial. Bila kita ‘blusukan’ ke desa-desa – sebagaimana dijanjikan oleh Wamendes saat pelantikan, pasti akan mendapati banyaknya baliho dan poster anggaran yang dipasang besar-besar di balai desa dan tempat-tempat strategis desa lainnya. Ini bentuk transparansi anggaran desa yang relatif baik. Namun demikian, informasi yang disajikan masih bersifat umum, hanya menampilkan besaran pendapatan dan belanja desa, masih sedikit yang memuat hingga ke rincian anggaran kegiatan masing-masing bidang kewenangan desa. Konsekuensinya, informasi yang didapat oleh warga desa tidak memadai dan belum dapat digunakan untuk mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Persoalan kedua adalah sempitnya ruang fiskal desa. Meski desa mendapat kucuran anggaran (cash transfer) berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota serta mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri, tidak serta merta dapat digunakan oleh desa untuk belanja prioritas pembangunan desa. Desa harus tunduk pada Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan Kemendesa setiap tahun. Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa juga telah mengunci Bidang, Sub Bidang, dan jenis kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan oleh desa. Hal ini diperparah oleh program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dititipkan untuk dibiayai oleh APBDesa melalui Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali).

Meski desa mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, khususnya kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa, belum semua desa berani menggunakan kewenangan tersebut. Desa-desa masih menunggu ‘kebaikan’ kabupaten/kota mau menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa. Hingga September 2019, baru 20 persen kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sudah menerbitkan regulasi ini. Desa juga menghadapi persoalan terkait ketidakkonsistenan antara kebijakan yang dikeluarkan Kemendesa dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Contoh terkini adalah perbedaan nomenklatur anggaran di Kemendesa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Refleksi ketiga adalah terkait rendahnya partisipasi warga desa dan lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) masih terkesan formalitas, didominasi oleh elit desa ‘elit capture’, serta belum responsif gender dan inklusif. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan di desa, misalnya kelompok perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak, dan lansia belum mendapat akses yang setara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Hal ini diperparah dengan lemahnya fungsi monitoring oleh BPD.

BPD sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 mempunyai tiga fungsi utama, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Artinya, BPD mempunyai andil besar dalam menentukan kualitas proses dan substansi dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran desa, seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Proses yang berkualitas adalah ketika diketahui oleh seluruh warga desa (transparan) dan melibatkan tidak hanya elit desa, tetapi juga warga miskin dan kelompok rentan di desa (partisipatif dan inklusif). Sedangkan dokumen desa yang berkualitas adalah ketika RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa mengakomodasi kepentingan kelompok miskin di desa, seperti petani pekerja, nelayan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak dalam bentuk program dan kegiatan yang memberi manfaat kepada mereka.

Problem keempat adalah tingginya kasus penyimpangan anggaran desa. Hingga 2019, Dana Desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah ke desa mencapai Rp 257,7 triliun (2015-2019). Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa, per Semester I 2018 ada 1.371 kasus penyimpangan Dana Desa yang melibatkan 184 Kepala Desa dengan nominal kerugian negara sebesar Rp 40,6 milyar. Kasus-kasus inilah yang kemudian memunculkan masalah kelima anggaran desa, yakni menguatnya kontrol Supra Desa dalam pengawasan anggaran desa. Kemendesa dan Kemendagri sampai harus membuat kesepakatan (MoU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memantau pelaksanaan Dana Desa. Akibatnya, banyak Pemerintah Desa yang justru tertekan dan tidak maksimal dalam mengelola anggarannya.

Langkah Perbaikan

‘PR’ Mendes dan Wamendes baru memang relatif berat. Lima persoalan tata kelola keuangan desa di atas ditambah dengan masalah-masalah teknis teknokratis lain seperti rumitnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan dan Pelaporan APBDesa, wajib direspon melalui terobosan-terobosan kebijakan baru.

Rekomendasi yang bisa dipertimbangkan kedepan, antara lain, pertama, memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong desa lebih transparan (desa era 4.0); kedua, memberi ruang fiskal (diskresi fiskal) yang lebih luas kepada desa. Hambatan dan pembatasan kewenangan desa yang banyak tertuang dalam regulasi turunan UU Desa harus segera diminimalisir; ketiga, mendorong akuntabilitas sosial di tingkat desa. Pra kondisinya adalah dengan membuat aturan tentang pemilihan Kepala Desa dan BPD yang lebih demokratis dan tanpa unsur politik uang (money politic). Penguatan kapasitas warga dan BPD selaku representasi dan kanal aspirasi warga desa juga patut mendapat porsi anggaran lebih; Keempat, mengurangi intervensi pengawasan Supra Desa secara berlebihan dan memperkuat pengawasan warga yang lebih ‘organik’; Kelima, menyederhanakan mekanisme penyusunan dan pelaporan anggaran desa; dan terakhir, mempercepat literasi anggaran desa untuk menciptakan warga desa yang lebih aktif dan kritis (active citizen and critical engagement).

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/tata-ulang-keuangan-desa-pr-menteri-desa-baru/feed/ 0
Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI https://seknasfitra.org/mendorong-akuntabilitas-sosial-pemprov-dki/ https://seknasfitra.org/mendorong-akuntabilitas-sosial-pemprov-dki/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:40:28 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5828 Oleh: Misbah Hasan

Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, polemik terkait keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya tidak perlu terjadi. Namun kenyataannya, masyarakat menganggap ada kemunduran signifikan atas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif di DKI Jakarta, khususnya dalam proses penyusunan APBD. Hal ini ditandai dengan keengganan Pemprov. DKI mengunggah Rancangan KUA-PPAS 2020 dalam website resmi mereka. Keengganan ini dapat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas partisipasi warga DKI dan turunnya kepercayaan masyarakat atas akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perspektif hak, azas keterbukaan informasi atau transparansi merupakan prasyarat utama akuntabilitas pemerintah kepada warganya atau sering disebut dengan akuntabilitas sosial. Transparansi berkonsekuensi terhadap pemenuhan hak atas informasi (right to know) bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI, baik pada tahap perencanaan pembangunan, proses penganggaran, hingga tahap implementasi dan pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI wajib menyediakan media yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, misalnya dengan melalui website, baliho, poster, infografis anggaran, papan pengumuman, atau media informasi lainnya.

Informasi anggaran yang didapatkan oleh warga DKI diharapkan mampu mendorong terjadinya diskursus di tingkatan masyarakat (public discourse) dan meningkatkan jumlah warga DKI yang mau terlibat dan berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan tahapan pembangunan berikutnya di DKI. Konsep partisipasi dalam perspektif hak melahirkan hak masyarakat untuk diundang dan terlibat dalam pembangunan (right to involve), khususnya bagi kelompok perempuan, lanjut usia (lansia), anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Selain mendorong secara kuantitas jumlah warga DKI yang mau terlibat dalam proses pembangunan, dengan menguasai informasi, misalnya terkait Rancangan Kebijakan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sedang dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi DKI (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, masyarakat dapat memantau apakah usulan-usulan yang disuarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih terakomodir dalam KUA-PPAS tersebut atau tidak.

Dengan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI diharapkan lebih akuntabel dalam menyusun dan mengelola anggarannya. Artinya, program, kegiatan, dan anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, berkinerja baik – dapat diukur masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), penerima manfaat (beneficiaries), dan dampaknya (impact), serta dapat dipertanggungjawabkan (audited), baik kepada DPRD DKI, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maupun kepada warga DKI sebagai ‘subyek’ dan penerima manfaat utama anggaran DKI. Dalam konteks hak, prinsip akuntabilitas ini melahirkan hak masyarakat untuk melakukan klaim (right to claim) atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI.

Ketiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di atas bila dijalankan dengan benar akan mampu memberi manfaat yang besar (responsiveness) tidak hanya bagi perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran DKI, tetapi juga peningkatan kesejahteraan warga DKI, terutama bagi warga miskin, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya. Tentu saja bila Pemerintah Provinsi DKI lebih responsif terhadap kebutuhan yang berbeda antar kelompok warga tersebut. Di sinilah apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran telah dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengakhiri polemik tata kelola anggaran yang terjadi di DKI saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menerapkan konsep Akuntabilitas Sosial yang dimaknai sebagai tindakan dan mekanisme yang diinisiasi oleh warga dan/atau organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menjamin pemerintah atau pemerintah daerah, politisi dan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak rakyat (ANSA-EAP, 2010). Dan prasyarat akuntabilitas sosial tersebut adalah adanya transparansi pemerintah daerah dan mendorong lahirnya masyarakat yang aktif (active citizen), khususnya di DKI Jakarta.

*Penulis adalah Sekjen FITRA periode 2018-2020. Lahir di Jepara, 14 Juli 1976 dan mengenyam kuliah di Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa TImur. 15 tahun lebih berkecimpung dan aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, tata kelola pemerintahan, anggaran (APBN/APBD), dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/mendorong-akuntabilitas-sosial-pemprov-dki/feed/ 0
Open Parliament dan Gebrakan Dewan https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-3/ https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-3/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:34:54 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5825 Oleh: Misbah Hasan*.

Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat berharap pada kinerja anggota DPR Partai NasDem ini ke depan?

Pertanyaan ini patut dikemukakan mengingat buruknya hasil evaluasi atas kinerja DPR periode sebelumnya. Dalam bidang legislasi, DPR Periode 2014-2019 hanya mampu melahirkan tidak lebih dari tiga undang-undang (UU) setiap tahunnya.

Dari sisi fungsi anggaran dan pengawasan, DPR lebih banyak mementingkan diri dan golongannya jika dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Banyak anggota dewan yang justru terlibat kasus korupsi jika dibandingkan dengan menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran.

Masyarakat sendiri cenderung ragu akan kualitas DPR terpilih periode 2019-2024 saat ini. Padahal, sebagai salah satu lembaga tinggi negara, DPR punya peran strategis dalam mewarnai pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional.

PR internal
Keraguan atas kinerja dewan ke depan musti dijawab anggota dewan dengan mulai membangun kepercayaan (trust) publik. Caranya ialah dengan mengidentifikasi persoalan yang membelit dewan secara kelembagaan. Contoh kasus, Pada 2017, pimpinan dan anggota DPR telah menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp845,5 miliar.

Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas tahun sebelumnya yang terserap sebesar Rp682,4 miliar. Jumlah tersebut 62% digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri dan selebihnya digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri.

Meski setiap anggota DPR diberi kelonggaran yang sangat besar mengelola uang perjalanan dinasnya, toh BPK masih menemukan indikasi pembelian tiket fiktif senilai Rp2,05 miliar (2015), perjalanan fiktif, hingga yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945,46 miliar (2016), dan ketidaksesuain biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp76,9 juta (LHP BPK, 2015-2017).

Kelonggaran lain yang dimanfaatkan anggota DPR ialah penggunaan dana reses untuk kebutuhan lain. Penulis pernah menyampaikan kritik bahwa reses yang dilakukan DPR tidak efektif karena tidak mempunyai indikator capaian yang jelas dan cenderung menghamburkan anggaran negara. Hal ini diperparah dengan masih digunakannya PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR sebagai acuan untuk memanfaatkan ruang abu-abu dan praktik akuntabilitas semu.

Penulis katakan ‘akuntabilitas semu’ karena ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas DPR hanya melampirkan ‘surat perintah perjalanan dinas’ atas nama yang bersangkutan dan kuitansi atau tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas (lumsum), bukan berdasar actual cost dan dilampiri laporan narasi hasil perjalanan dinas.

Ketentuan ini sebenarnya merujuk pada perkembangan akuntansi modern yang sudah lama meninggalkan mekanisme lumsum. Mengingat, Setiap rupiah yang dikeluarkan lembaga negara, termasuk DPR harus dapat dipertanggungjawabkan secara real cost disertai dengan keluaran (output) yang jelas.

Tidak hanya ruang abu-abu di atas, ada ruang lebih gelap yang juga terus dirawat DPR hingga kini, yakni arena pembahasan anggaran. Tercatat sebanyak 121 orang anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2015 hingga Mei 2018 karena tersesat di ruang gelap ini. Modus yang dilakukan beragam, tapi sebagian besar terkena suap terkait pembahasan anggaran.

Masih kuat dalam ingatan kita kasus KTP elektronik (KTP-E) yang menjerat mantan Ketua DPR dari Fraksi Golkar dan diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Sebelumnya, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat terkena operasi tangkap tangan (OTT) dengan sangkaan menerima suap sebesar US$D40 ribu dan Rp500 juta untuk mengegolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan proyek Sumatra Barat dalam APBN Perubahan 2016.

Ada juga kasus Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp3,65 miliar terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

Open parliament
Dengan masih luasnya ruang abu-abu dan ruang gelap di gedung parlemen saat ini, calon anggota DPR terpilih perlu membangun komitmen diri, internal partai, maupun secara kelembagaan dewan untuk lebih transparan dan akuntabel.

Platform ‘open parliament’ dengan menjadikan lembaga legislatif lebih terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas penting untuk kembali dikumandangkan. Ide open parliament telah digagas bersama antara pemerintah, DPR, dan organisasi masyarakat sipil sejak 2012, tadi redup.

Open parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong agar DPR semakin transparan, akuntabel, dan inklusif. Pasca-Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) Juli 2018 di Tbilisi, Georgia, DPR sebenarnya sudah mendeklarasikan inisiatif open parliament DPR RI dengan meluncurkan aplikasi DPR Now!. Aplikasi itu diklaim menjadi media keterbukaan dan akuntabilitas parlemen, selain upaya mendekatkan suara masyarakat dengan DPR.

Inisiasi ini patut dilanjutkan karena untuk menuju parlemen yang modern, DPR harus mengembangkan kultur transparansi dan akuntabilitas yang sejati serta meninggalkan pola-pola lama dalam mengelola dan membelanjakan anggaran negara. Basis utama akuntabilitas ialah transparansi anggaran. Penggunaan teknologi informasi sebagaimana aplikasi DPR Now!, memudahkan masyarakat turut berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja DPR.

Langkah berikutnya ialah mendorong pemerintah merevisi PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR. Ini memang semacam pil pahit bagi DPR sendiri karena menutup ruang-ruang abu-abu dan ruang gelap parlemen.

Jangan sampai upaya DPR mengembangkan citra terbuka, akuntabel, dan inklusif terkesan kamuflase karena tetap mempertahankan peraturan pemerintah ini. DPR dapat menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan/PMK No 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap dalam melakukan revisi PP tersebut. PMK 113/2012 secara teknis mengatur tata cara pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berdasarkan real cost.

Terakhir, DPR dapat menggunakan momentum awal masa jabatan untuk membuat gebrakan positif di mata publik, yakni upaya modernisasi parlemen. Parlemen yang modern bukan berarti membangun gedung baru, tetapi berkomitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih substantif.

Sekolah legislatif yang digagas Partai NasDem, harusnya mampu mendorong akuntabilitas anggaran DPR lebih baik jangan hanya semangat dadakan di awal periode, tetapi meredup saat nanti masuk gelanggang parlemen.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-3/feed/ 0
Menjaga Marwah BPK https://seknasfitra.org/menjaga-marwah-bpk/ https://seknasfitra.org/menjaga-marwah-bpk/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:34:42 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5824 Oleh: Misbah Hasan*.

Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan beredarnya 64 nama calon anggota BPK yang dirilis oleh DPR. Dari nama-nama yang muncul, 15 orang di antaranya berasal dari partai politik, sebagian berlatar belakang pengusaha, akademisi, incumbent BPK dan perwakilan BPK daerah, serta sedikit dari organisasi masyarakat sipil. Tentu ini mengecewakan. Padahal, BPK punya peran strategis dalam menjaga dan memperbaiki kredibilitas pengelolaan keuangan lembaga negara dan upaya pencegahan korupsi.

Kekecewaan publik pertama karena minimnya sosialisasi dan sempitnya masa pendaftaran seleksi anggota BPK. Praktis hanya dua minggu waktu yang disediakan oleh Komisi XI DPR RI bagi publik untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BPK. Ini pun mundur dari jadwal sebelumnya yang mestinya pertengahan Mei 2019 menjadi 17 Juni hingga 1 Juli 2019. Di tengah riuhnya sidang Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2019 dan ramainya seleksi calon pimpinan KPK, proses pendaftaran seleksi anggota BPK nyaris tidak terdengar.

Kekecewaan kedua adalah longgarnya persyaratan dalam pendaftaran seleksi anggota BPK. Pada pasal 13 huruf d UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyebutkan bahwa calon anggota BPK harus memiliki integritas moral dan kejujuran. Selama ini, integritas moral dan kejujuran susah sekali diukur indikatornya, kecuali melalui selembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Rekam jejak (track record) calon anggota BPK pada saat mereka berkiprah di lembaga sebelumnya jarang sekali menjadi pertimbangan.

Kekecewaan publik ketiga adalah ketiadaan tim Panitia Seleksi yang independen sebagaimana pemilihan KPK. Pasal 14 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa pemilihan calon anggota BPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Di sinilah salah satu titik masalahnya selama ini. Proses terpilihnya 64 bakal calon anggota BPK yang sebagian besar didominasi para politisi mengindikasikan bahwa terjadi konflik kepentingan dalam proses ini.

Padahal, anggota BPK RI periode 2019-2024 ke depan mempunyai tantangan besar untuk mengembalikan marwah organisasi yang mulai meredup. Jamak diketahui bahwa BPK saat ini terlalu mudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN/BUMD, dan lembaga publik yang mendapat kucuran anggaran dari APBN/APBD, padahal banyak temuan indikasi penyimpangan keuangan dan pencatatan aset yang belum baik. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Hal ini diperparah dengan terjadi kasus demi kasus yang menerpa anggota BPK maupun auditor BPK, dari pelanggaran kode etik, terindikasi menerima gratifikasi hingga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Beberapa kasus yang pernah menerpa BPK di antaranya adalah kasus suap Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT. Jasa Marga (Persero) pada Tahun 2017 berupa satu unit sepeda motor Harley Davidson Sportster 883, yang melibatkan Sigit Yugoharto, Auditor Madya pada Sub Auditorat VII B2 BPK. Kasus lain adalah dugaan gratifikasi atas pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 untuk Kota Balikpapan dan Kabupaten Tabanan Bali yang melibatkan Wakil Ketua BPK dan pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Besaran gratifikasi kasus DID Tabanan mencapai Rp 600 juta dan 55 ribu dolar Amerika, sedang gratifikasi kasus DOD Kota Balikpapan sebesar Rp 1,3 milyar.

Kasus berikutnya adalah jual beli opini BPK yang melibatkan Auditor Utama AKN 3 dan Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016. Tersangka didakwa menerima suap Rp 200 juta dan terbukti menerima 1 mobil Honda Odyssey. Sedangkan, Kepala Sub Auditor III BPK didakwa menerima suap sebesar Rp 240 juta, uang Rp 10,5 miliar, 80.000 dolar Amerika Serikat, dan hadiah berupa satu unit mobil Mini Cooper tipe S F57 Cabrio A/T. Baru-baru ini, anggota IV BPK RI, Rizal Djalil juga bergulat dengan dugaan ‘dagang audit’ proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2019.

Dengan banyaknya kasus yang menerpa BPK di atas, calon anggota BPK ke depan dituntut tidak cukup hanya mempunyai kemampuan teknis audit keuangan semata, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, bebas dari kasus korupsi, profesional, dan lepas dari konflik kepentingan, terutama dengan Partai Politik. Kedua, KPK perlu terus mengawasi jalannya seleksi calon BPK saat ini karena dikhawatirkan terjadinya ‘transaksi gelap’ yang dilakukan antara Tim Seleksi dengan calon anggota BPK yang sudah terpilih. Ketiga, dalam jangka menengah, DPR harus mulai membahas revisi UU BPK yang sebelumnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 atas usulan pemerintah dan memasukkan pasal tentang pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota BPK yang independen, sebagaimana Tim Seleksi KPK. Keempat, seluruh proses seleksi anggota BPK harus lebih transparan dan melibatkan masyarakat secara luas. Kontrol masyarakat penting untuk tetap menjaga marwah BPK.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/menjaga-marwah-bpk/feed/ 0
Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface-2/ https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface-2/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:32:34 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5822 Oleh: Misbah Hasan*.

A recent high-profile case of alleged bribery(link is external) for promotions in the Religious Affairs Ministry is just one small example of the deep-seated corruption still infecting Indonesia’s civil service. The case, which involved Lukman Hakim Saifuddin, Minister for Religious Affairs, and Muhammad Romahurmuziy, until recently the chair of the United Development Party (PPP), demonstrates the uphill battle faced by the government to reform the bureaucracy.

Bureaucratic reform aims to achieve good governance – clean, accountable, effective, efficient, and able to provide high quality public services. For reform to be effective it must address organisational management, business processes and human resources. It is a strategic effort to develop a state apparatus capable of assuming the public duties of governance and national development.

Yet despite efforts to this end, corruption remains rampant in Indonesia’s civil service. According to data from the State Civil Service Agency (BKN), there are at least 2,357 civil servants currently caught up in corruption cases, including 98 at the central government level and 2,259 in the regions.

This situation is made worse by weak monitoring of performance, particularly in regard to the use of budgetary funds, as well as insufficient punishment of those found guilty of corruption. As of 2018, only 317 of the thousands of civil servants just mentioned had been dishonourably discharged from service.

Without firmer consequences, alleged corruptors can remain in their positions in the civil service, collecting their salary each month and potentially placing an increasing burden on state resources.

And these problems are just as bad in the regions. Many district heads in 2018 were picked up by the Corruption Eradication Commission (KPK) for receiving bribes, buying and selling positions of power, or otherwise engaging in corruption of budget funds, including the leaders of Klaten in Central Java, Cirebon in West Java, Jombang in East Java, East Halmahera in Northern Maluku, as well as the mayor of Kendari City, the governor of Aceh, and many others. The five provinces known to have the highest levels of civil service corruption are North Sumatra, West Java, Riau, East Nusa Tenggara, and Papua.

A pattern of corruption

Successive administrations have made efforts to combat these problems. During President Susilo Bambang Yudhoyono’s second term, he issued a regulation on a “Grand Design for Bureaucratic Reform” for 2010-2025 (Perpres No. 81 of 2010). The aim was to create a state bureaucracy of high professionalism and integrity.

Joko “Jokowi” Widodo’s ‘Working Cabinet’ carried this ideal forward by introducing laws on the Civil Service Apparatus (Law No. 5 of 2014) and Government Administration (Law No. 30 of 2014). The two laws were meant to embody the spirit of the second priority of Jokowi’s ‘Nawacita’ development agenda: “To ensure the people feel that the government is working for them by developing governance that is clean, effective, democratic, and trustworthy.”

Unfortunately, these efforts to achieve clean, corruption-free governance are yet to bear results. Buying and selling positions of power, embezzlement, bribery and other corrupt practices continue routinely at all levels of government.

The repeated reports of corruption within the Religious Affairs Ministry are a case in point. The latest scandal is certainly not the first to rock the ministry. In 2006, a former minister, Said Agil Husin Al Munawar, was sentenced to five years in jail and ordered to pay a fine of Rp 200 million (AU$20,000) for embezzling Rp 719 billion (AU$74 million) intended for the hajj pilgrimage and the Ummah Endowment Fund (Dana Abadi Umat).

Another case involved graft in the procurement of Qur’ans under the 2011 and 2012 state budgets, ensnaring former Golkar figures Zulkarnaen Djabar, his son Dendy Prasetia, fellow politician Fahd El Fouz, and others within the ministry. State losses in this case were estimated to have reached Rp 27 billion (AU$ 2.7 million).

A third case involved Yudhoyono-era Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, and the embezzlement of funds intended for the hajj and ministerial operations, totalling Rp 27.2 billion (AU$ 2.7 million) and 17.9 million Saudi riyal (AU$ 6.8 million).

Case by case, we see corrupt behaviour repeated in the Religious Affairs Ministry, as if the earlier cases never happened. In fact, according to BKN data, the ministry now ranks as the government’s second-most corrupt, following the Transportation Ministry.

The task ahead

In the Religious Affairs Ministry, the current scandal serves as a reminder of the potential for political intervention in ministry appointments, made possible by the enormous authority wielded by the minister in determining how ministry positions are filled – including the heads of the regional offices (33 at the provincial level and more than 400 at the district or municipal level), and even in appointing the rectors of religious higher education institutions(link is external) (25 institutions in total) – especially when leaders in the ministry happen to come from the same party.

Then there is the issue of raising funds for political campaigning. It is important to keep in mind that the corrupt acts in the current Religious Affairs Ministry scandal took place before the 2019 general election. PPP chair Muhammad Romahurmuziy was under pressure to retain the 39 seats his party had secured in the House of Representatives (DPR) in 2014. With a senior PPP figure as minister of religious affairs, PPP likely viewed the ministry as an opportunity to raise funds.

Finally, the weakness of internal monitoring in ministries raises big problems for bureaucratic reform. In 2019, the Religious Affairs Ministry allocated Rp 163.5 billion (AU$16.7 million) to its “Program for Monitoring and Increasing Accountability”. Despite the large amount budgeted for oversight, ministers are almost untouchable by the inspectorate in their respective ministries, so cases of buying and selling positions of power can still occur at the highest level.

Now that the ministry has the attention of the KPK, hopefully authorities can take bigger steps toward their stated aspirations for bureaucratic reform, both for the ministry and for the country as a whole. Otherwise, commitment to bureaucratic reform in Indonesia will remain not much more than jargon.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface-2/feed/ 0
Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi https://seknasfitra.org/ahead-of-the-second-debate-get-the-lowdown-on-infrastructure-under-jokowi-2/ https://seknasfitra.org/ahead-of-the-second-debate-get-the-lowdown-on-infrastructure-under-jokowi-2/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:29:44 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5820 Infrastructure will take the stage this weekend as a theme of the second televised debate between Indonesia’s presidential and vice presidential candidates for the 2019 election.

As the incumbent, President Joko “Jokowi” Widodo will have plenty to talk about – for each year of his term since 2015, his government claims to have built more than 3,000 kilometres of major roads, almost 30,000 metres of bridges and 44,000 units of low-income housing, as well as toll roads, dams, airports, irrigation systems, rail lines and more.

Of course, his opponent Prabowo Subianto may pick up on the fact that some of this spending has fallen through the gaps – in 2017 alone, as many as 241 cases of corruption and bribery were identified in the infrastructure sector, incurring state losses of up to Rp 1.5 trillion (about AU$151.5 million).

So what are the costs and benefits of the government’s spending spree on infrastructure? Where is the money coming from? And how can we be sure that it’s going to the right places? These were the basic questions framing recent analysis of the national budget conducted by Seknas Fitra, the Indonesian Forum for Budget Transparency.

Spending big on infrastructure

The ascension of Jokowi’s “Working Cabinet” in 2015 was marked by a significant jump in infrastructure spending. The Rp 256.1 trillion earmarked for infrastructure from the national budget that year represented a 63 per cent increase on the amount allocated in the final year of President Susilo Bambang Yudhoyono’s “United Indonesia Cabinet”.

Since then, infrastructure spending has continued to increase every year – the biggest increase came in budget year 2016-2017, when the sector’s allocation rose by Rp 110.6 trillion, an increase of 41 per cent. Over the president’s five-year term, infrastructure has accounted for an average 17 per cent of total state spending.

This flow of resources for infrastructure has affected other sectors as well. Given that infrastructure development is considered to play a role in public welfare, the government may be able to claim its success in reducing the poverty rate to a single digit (9.7) was made possible by its increased infrastructure spending. Yet economic growth still hasn’t budged from an average of 5.14 per cent, according to year-on-year numbers from Statistics Indonesia (BPS).

Falling through the cracks

Not all the money being spent on infrastructure has reached its intended target, to say the least. Cracks in state bodies and institutions have been exploited to leak funds into the wrong hands, incurring trillions of rupiah in state losses.

Some Rp 1.5 trillion was lost from the infrastructure budget in 2017, including Rp 34 billion in bribes, more than double the previous year’s losses of Rp 680 billion. Investigations by the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2018 found the biggest leaks in transportation infrastructure projects, at around Rp 575 billion in state losses, followed by funds diverted from infrastructure for education (Rp 43.4 billion) and for villages (Rp 7.9 billion).

Exploitation has often been brazen. At the end of 2018, the KPK identified two officials from PT Waskita Karya, a state-owned enterprise that operates in the field of construction, believed to be connected to the loss of an estimated Rp 186 billion in state funds via 14 fictitious projects that they were supposedly handling. These projects included made-up work on flood canals in Jakarta, revitalisation of rivers and dams in West Java, a hydroelectric project in Papua, and at the Kualanamu airport in North Sumatra.

Further, eight figures from the Ministry of Public Works and Housing have recently been accused of pocketing funds through their work on a drinking water supply system for several regions. Their alleged method? Requesting an unauthorised ”fee” of up to 10 per cent of the value of each project.

Another known leaking point for public money is through funds meant for the regions. Special Allocation Funds are allocated from the state budget with the aim of improving the quality of basic public services in the regions, and reducing inequalities between regions. In 2019, Rp 69.3 trillion has been budgeted for this purpose.

It’s through the process of disbursement that amounts begin to disappear. Submissions for these funds are made to the National Development Planning Agency (Bappenas) and the Finance Ministry, and must have the approval of the House of Representatives (DPR) – meaning that opportunities abound for ways to manipulate the process.

Seven cases of corruption related to these regional funds went on trial in 2018, totalling state losses of at least Rp 66.1 billion. In one high-profile case, House Deputy Speaker Taufik Kurniawan was arrested for alleged bribery in the disbursement of funds for the district of Kebumen in Central Java. In West Java, the district head of Cianjur was accused of requesting a fee for the construction of a junior high school building. Yet more cases involved the district head of Malang, the mayor of Tanjung Pinang, a member of parliament and the head of the Arfak Mountains district in West Papua.

Up for debate

Infrastructure holds enormous potential to accelerate economic growth, absorb a growing workforce, and improve Indonesia’s human resources. It’s therefore vital that those vying to lead the country in this weekend’s debate show commitment in a few key areas.

The first would be the commitment to finalise and maintain existing infrastructure projects. The second would be to strengthen the performance of auditing bodies set up to monitor infrastructure projects, such as the International Government Auditing Unit (APIP) established by the Inspectorate and State Development Audit Agency (BPKP). Third would be to strengthen the role of external monitoring institutions, like the State Audit Agency (BPK) and KPK, to identify and close the cracks allowing corruption to drain infrastructure budgets.

Finally, there is a need to increase the role of citizens in planning, budgeting and implementing infrastructure projects, as well as in taking responsibility for their completion and maintenance. After all, they are the ones for whom all this spending is intended.

The views and opinions expressed in this post do not represent the views of the Australian or Indonesian governments.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/ahead-of-the-second-debate-get-the-lowdown-on-infrastructure-under-jokowi-2/feed/ 0
Pantaskah Remunerasi untuk ASN? https://seknasfitra.org/pantaskah-remunerasi-untuk-asn-3/ https://seknasfitra.org/pantaskah-remunerasi-untuk-asn-3/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:27:11 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5818 oleh: Misbah Hasan*.

Peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 pada 29 November lalu ditandai dengan kenaikan tunjangan kinerja pegawai (remunerasi) bagi empat kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Jumlah tunjangan kinerja tertinggi per kelas jabatan rata-rata mencapai Rp 33,24 juta dan terendah Rp 2,53 juta. Khusus untuk menteri dan kepala lembaga negara, nilai tunjangannya sebesar 150 persen dari tunjangan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di instansi masing-masing, dan diberikan terhitung mulai Januari 2017.

Bukan kali ini saja pemerintah menaikkan remunerasi bagi kementerian. Pada 2017, pemerintah telah mengeluarkan 14 peraturan presiden tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi 14 kementerian/lembaga. Selama tahun ini, ada 24 peraturan remunerasi yang dikeluarkan, termasuk bagi empat kementerian tersebut. Layakkah ASN diberi remunerasi setiap tahun di tengah gaji yang juga naik pada tahun depan?

Sejak digulirkannya wacana reformasi birokrasi yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, upaya menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara ternyata masih jauh panggang dari api. “Penyakit” birokrasi yang menghambat laju reformasi itu antara lain tingginya belanja pegawai dalam postur APBN dan APBD; tingginya kasus korupsi ASN; dan maraknya kasus jual-beli jabatan oleh kepala daerah.

Berdasarkan penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), belanja pegawai pada era Kabinet Kerja 2015-2019 rata-rata mencapai Rp 322 triliun atau 24 persen dari total belanja APBN. Dalam APBN 2019, alokasi belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 368,6 triliun atau 22,9 persen, naik sekitar Rp 26,1 triliun dibanding 2018. Di tingkat provinsi, rata-rata belanja pegawai untuk tahun anggaran 2014-2018 sebesar 23 persen dari total APBD provinsi di seluruh Indonesia, yang nilai rata-ratanya mencapai Rp 46,3 triliun. Adapun di tingkat kabupaten dan kota masing-masing sebesar 45 persen dari Rp 199,3 triliun dan 47 persen dari Rp 48,2 triliun. Tingginya persentase belanja pegawai ini dapat dipastikan akan membebani APBN dan APBD.

Tingginya belanja pegawai dan remunerasi ternyata tak mengubah karakter korup aparatur sipil. Transparansi Internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jalan di tempat dengan 37 poin. Peringkat Indonesia justru turun dari urutan ke-90 pada 2016 menjadi peringkat ke-96 pada 2017 dari 180 negara (triwulan II 2018). Hal ini tidak lepas dari tingginya kasus korupsi ASN.

Hingga 2018, ASN yang terjerat kasus korupsi mencapai 2.357 orang. Korupsi ASN di tingkat pusat sebanyak 98 orang dan di tingkat daerah mencapai 2.259 orang. Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berturut-turut menempati peringkat pertama, kedua, dan ketiga penyumbang koruptor. Adapun di daerah ditempati Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Riau (BPN, 2015-2018).

Penyakit lain adalah maraknya jual-beli jabatan oleh kepala daerah. Berawal dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Klaten, kasus serupa kemudian banyak muncul di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Jombang, Nganjuk, dan Cirebon. Berbagai kasus tersebut merugikan keuangan negara sangat tinggi.

Sebagai simulasi, bila dihitung secara kasar berdasarkan lowongan jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah tahun 2016, terdapat 19.190 lowongan untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT), 424.171 lowongan non-JPT, dan 297.368 kepala sekolah. Dengan asumsi rata-rata tarif untuk JPT sekitar Rp 250 juta, non-JPT Rp 100 juta, dan kepala sekolah Rp 25 juta, nilai transaksi jabatan yang terjadi sebesar Rp 53,6 triliun (KASN, 2017).

Berbagai penyakit ini harus segera disembuhkan, antara lain dengan menjaga postur APBN dan ABPD lebih responsif terhadap layanan dasar masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ASN; menerapkan remunerasi secara ketat berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja ASN; memberikan sanksi yang tegas bagi ASN korup dan menyita seluruh aset hasil korupsinya; serta mengintensifkan kerja sama antara Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi ASN. Selama penyakit birokrasi ini belum diatasi secara serius, kenaikan gaji dan remunerasi ASN patut dipertanyakan.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/pantaskah-remunerasi-untuk-asn-3/feed/ 0
Mengurai Polemik Dana Kelurahan https://seknasfitra.org/mengurai-polemik-dana-kelurahan-2/ https://seknasfitra.org/mengurai-polemik-dana-kelurahan-2/#respond Tue, 24 Mar 2020 00:25:24 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5816 Oleh: Misbah Hasan

Rencana Pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar tiga triliun rupiah yang diambilkan dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik. Aturan operasional, sumber pendanaan, dan mekanisme pengawasannya perlu segera dibenahi.

Polemik bermula ketika Pemerintah secara serta merta merespon usulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tentang kebutuhan dana untuk peningkatan kinerja Kelurahan. APEKSI menyatakan bahwa banyak Kelurahan menuntut keadilan dan ‘cemburu’ terhadap Desa yang mendapat kucuran Dana Desa hingga mencapai Rp 187,6 trilun selama periode 2015-2018. Respon Pemerintah dilakukan dengan memotong Dana Desa sebesar Rp 3 triliun yang sebelumnya dianggarkan Rp 73 triliun pada RAPBN 2019. (Koran Tempo, 23/10/2018). Memasuki tahun politik, kebijakan Pemerintah terkait Dana Kelurahan pun dianggap ‘pencitraan’ karena sebelumnya tidak masuk dalam RAPBN 2019.

Kedudukan dan Sumber Dana Kelurahan

Berbeda dengan Desa, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, bukan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan otonom sebagaimana Desa. Meski demikian, sebagai perangkat daerah Kelurahan tetap mempunyai hak mendapatkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Sumber keuangan Kelurahan dipertegas kembali dalam pasal 230 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki desa alokasinya paling sedikit lima persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan bagi daerah yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di daerah tersebut.

Secara prinsip, alokasi dana APBN untuk Kelurahan adalah niscaya. Selain sebagai bagian dari komitmen untuk mendekatkan pelayanan publik lebih mudah diakses oleh masyarakat, persoalan perkotaan juga sangat kompleks, mulai dari sampah, minimnya ketersediaan air bersih dan air minum, sanitasi yang tak layak, serta buruknya penataan bangunan permukiman. Dalam mengatasi persoalan tersebut, selama ini Kelurahan masih sangat bergantung pendanaannya dari APBD yang dikelola oleh Kecamatan. Lurah selaku pimpinan Kelurahan bukan merupakan kuasa pengguna anggaran, sehingga otoritas dan kewenangannya sangat terbatas. Terutama bagi kabupaten/kota yang belum menetapkan kelurahannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jalan Keluar

Agar wacana tentang Dana Kelurahan tidak terjebak pada polemik yang berkepanjangan dan cenderung politis, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, melaksanakan amanat pasal 230 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda secara konsekuen. Bahwa sumber pendanaan Kelurahan berasal dari APBD dan membuat aturan operasional mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan keurahan; kedua, melakukan revisi terhadap PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Pasal-pasal yang relevan untuk diganti antara lain pasal 3 tentang Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah agar diperkuat dan diberi kewenangan lebih sebagai kuasa pengguna anggaran dan pasal 9 ayat (1) tentang sumber keuangan Kelurahan yang memasukkan sumber APBN; ketiga, mencari sumber Dana Kelurahan dari peningkatan Pendapatan Negara atau efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, bukan dari pemotongan Dana Desa; keempat, membangun mekanisme pengawasan Dana Kelurahan yang melibatkan masyarakat. Kelurahan tidak memiliki lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk itu, selain Kecamatan yang melakukan pengawasan, masyarakat Kelurahan juga penting untuk ditingkatkan kapasitasnya melakukan partisipasi dan pengawasan dalam mengawal Dana Kelurahan.

Secara garis besar, penguatan anggaran bagi kelurahan dengan tanpa mengurangi jatah Dana Desa merupakan upaya untuk mensinergikan pembangunan hingga ke level mikro. Harapannya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal.

*Penulis adalah: Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

]]>
https://seknasfitra.org/mengurai-polemik-dana-kelurahan-2/feed/ 0
Jebakan Ekonomi Indonesia https://seknasfitra.org/jebakan-ekonomi-indonesia/ https://seknasfitra.org/jebakan-ekonomi-indonesia/#respond Mon, 23 Mar 2020 23:16:46 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5813 Oleh Misbah Hasan*.
Indonesia saat ini banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Pujian tersebut tertuang secara eksplisit dalam buku ‘Realizing Indonesia’s Economic Potential’ yang dirilis akhir 2018. Buku ini secara tegas memuji keberhasilan Indonesia membangun landasan perekonomian yang kokoh selama dua dekade terakhir.

Pujian tersebut bukan tanpa alasan. Penerapan sistem kurs mengambang, aturan fiskal yang membatasi defisit dan utang pemerintah, restrukturisasi sektor perbankan, serta sistem target inflasi diyakini telah memampukan Indonesia keluar dari krisis keuangan Asia dan global. Indonesia juga mampu mengurangi berbagai hambatan struktural ekonomi yang memperlambat produktivitas, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dan dapat mencegah Indonesia memperoleh manfaat dari dividen demografi.

Namun demikian, pemerintah harus tetap waspada. Ada tiga persoalan mendasar yang dapat menjadi ‘jebakan’ ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, skema pembangunan yang masih mengandalkan utang. Kedua, mulai redupnya komitmen pemberantasan korupsi pemerintah; dan ketiga, anggaran pembangunan yang belum inklusif dan berkelanjutan.

Beban Utang

Posisi utang Indonesia per November 2019 mencapai Rp 4.814,31 triliun. Jumlah terbesar utang pemerintah tersebut berasal dari penjualan Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya mencapai Rp4,044,27 triliun atau 84,01 persen. Sisanya berupa pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri sebesar Rp770,04 triliun. SBN, baik domestik maupun berupa valas, banyak diminati oleh individu maupun perusahaan (perbankan) karena memberikan bunga tinggi hingga delapan persen dengan jangka waktu pembayaran yang relatif pendek, jatuh temponya hanya dua hingga tiga tahun.

Utang pemerintah yang berupa pinjaman dalam negeri nominalnya sebesar Rp8,09 triliun, sedang pinjaman luar negeri mencapai Rp761,95 triliun yang berasal dari pinjaman bilateral, multilateral, dan commercial banks. Pemerintah Indonesia memang sudah lepas dari utang IMF, namun masih terjerat dengan utang dari Bank Dunia yang mencapai Rp234,68 triliun. Pada Juni 2018, Indonesia kembali berutang kepada Bank Dunia senilai 300 juta dolar AS untuk peningkatan infrastruktur pariwisata dan memperkuat ekonomi lokal yang berkaitan dengan pertumbuhan pariwisata serta 150 juta dolar AS untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif hingga saat ini disertai naiknya imbal hasil obligasi membuat beban APBN untuk membiayai pokok utang dan bunga utang luar negeri semakin berat. Pada 2018, pemerintah harus membayar pokok utang yang jatuh tempo mencapai Rp396 triliun dan menanggung bunga utang sebesar Rp249,4 triliun. Bunga utang naik cukup signifikan pada APBN 2019 yakni sebesar Rp275,4 triliun atau setara dengan 17 persen dari total APBN. Tentu ini sangat membebani keuangan negara.

Redupnya Komitmen Pemberantasan Korupsi

Jebakan kedua adalah mulai redupnya komitmen pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Indikasi yang jelas terlihat adalah ‘acuhnya’ pemerintah terhadap suara publik yang mempersoalkan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menggolkan revisi UU KPK. Komposisi pimpinan KPK saat ini, pembentukan Dewan Pengawas (Dewas), serta prosedur penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagaimana diatur dalam UU KPK yang baru, justru memperlemah kelembagaan KPK dan disinyalir hanya ingin memuluskan proyeksi investasi ke Indonesia.

Pemerintah seakan hanya ingin mengejar peringkat daya saing antar negara (global competitiveness index) dan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) dengan ‘menghilangkan’ faktor utama penghambat investasi di Indonesia, yakni korupsi dan inefisiensi birokrasi. Maksudnya, pemerintah terkesan ingin menutup mata terhadap praktik korupsi dengan memperlemah kelembagaan KPK asal investasi banyak masuk ke Indonesia.

Anggaran Belum Inklusif dan Berkelanjutan

Indonesia termasuk salah satu dari 193 negara yang telah menandatangani Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun demikian, komitmen regulasi belum tercermin dari alokasi anggaran APBN.

Anggaran untuk fungsi Lingkungan Hidup rata-rata hanya Rp12.629 triliun atau satu persen dari total APBN selama lima tahun terakhir. Sedangkan belanja modal (infrastruktur) mencapai Rp199.822 triliun atau 15 persen dari total APBN. Perbandingan ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan, karena sering mengabaikan analisis dampak lingkungan.

Untuk itu, penting kiranya pemerintah Indonesia lebih waspada terhadap tiga jebakan ekonomi di atas. Langkah yang perlu segera dilakukan adalah, pertama, merumuskan kembali skema alternatif pendanaan pembangunan di luar utang. Utang, selain akan membebani keuangan negara, dapat pula mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Kedua, berkomitmen kembali terhadap pemberantasan korupsi. Meski agak terlambat, pemerintah masih ditunggu untuk ‘menarik’ UU KPK baru dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Ketiga, menyepakati kebijakan anggaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan ekonomi kreatif perlu ditingkatkan dan lebih diefektifkan.

*Penulis adalah Sekjen FITRA periode 2018-sekarang. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah Kajian Gender di Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Lebih dari 15 tahun aktif di dunia NGOs. Fokus isu yang didalami antara lain terkait dengan ekonomi makro, anggaran publik (APBN/APBD), kesetaraan gender, dan kebijakan publik.

Analisis ini telah dipublikasikan di www.infoanggaran.com tanggal 27-01-2020 16:10 WIB

]]>
https://seknasfitra.org/jebakan-ekonomi-indonesia/feed/ 0
Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal? https://seknasfitra.org/omnibus-law-modus-baru-praktik-korupsi-terstruktur-dan-legal/ https://seknasfitra.org/omnibus-law-modus-baru-praktik-korupsi-terstruktur-dan-legal/#respond Mon, 23 Mar 2020 23:13:17 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5811 Penulis : Yenti Nurhidayat*.

Belakangan ini, jagat media Indonesia diramaikan oleh isu Omnibus Law sebagai senjata pamungkas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Omnibus Law sendiri disebut secara eksplisit dalam pidato pertama Presiden Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Presiden menyebutkan bahwa Omnibus Law ini akan menyederhanakan kendala regulasi yang berbelit-belit dan panjang. Kedua, Omnibus Law ini juga akan memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dalam perlambatan ekonomi global.

Memahami Omnibus Law

Omnibus Law termasuk hal yang baru di Indonesia walaupun negara-negara lain telah menerapkan seperti Amerika Serikat (The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22,1889), Kanada (Criminal Law Amandment Act, 1968-69), dan Filipina (Tobacco Regulation Act of 2003).

Selain itu, ada 39 negara yang mengadopsi Omnibus Law dalam hal perlindungan data personal. Ke-39 negara itu adalah Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania , Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom[1]

Omnibus Law dalam Kamus Hukum Merriam-Webster dikenal juga sebagai Omnibus Bill, yaitu undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. “Omnibus” sendiri berasal dari Bahasa latin yang berarti “segalanya”.

Sementara dalam Black Law Dictionary Ninth Edition, Bryan A Garner menyebut Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes[2].

Menyesuaikan dengan definisi tersebut, jika dikontekskan dengan UU, maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, yang tercantum dalam dalam berbagai UU, ke dalam satu UU payung.

Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan yang timbul akibat konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/peraturan perundang-undangan.

Sementara di Indonesia, sebagian besar ahli hukum sepakat penerapan konsep Omnibus Law akan dapat menyelesaikan beberapa persoalan sengketa regulasi di Indonesia, antara lain:

Mengatasi konflik peraturan perundangundangan secara cepat, efektif, dan efisien;
Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah untuk menunjang iklim investasi;
Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Saat menyampaikan pidato pelantikan pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo RI menyampaikan bahwa “Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua UU besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU”.

Secara umum, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bertujuan untuk penguatan perekonomian untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan serta perlindungan UMKM.

Muatan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri terdiri atas 11 klaster[3]. Hingga kini 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal telah direvisi terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah diselesaikan oleh pemerintah hingga Rapat Terbatas (Ratas) 15 Januari 2020[4].

Omnibus Law dan Tantangan ke depan

Omnibus Law di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi masuknya investasi yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, terutama di daerah. Namun di sisi lain, rencana pengesahan undang-undang ini mendapat banyak tentangan dan kritik dari berbagai kalangan.

Salah satu pihak yang menentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah kelompok buruh. Pada 20 Januari 2020 lalu, ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh menggelar aksi demo menolak Omnibus Law.

Setidaknya ada lima alasan penolakan kelompok buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sebab, aturan tersebut dinilai akan semakin memiskinkan kelas buruh Indonesia. Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menilai RUU Cipta Lapangan Kerja kian memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan pesangon secara besar-besaran, perluasan jenis pekerjaan kontrak (outsourcing), perhitungan upah berdasarkan jam kerja, dan lainnya[5].

Kritik lain datang dari ekonom Faisal Basri. Dia menilai Omnibus Cipta Lapangan Kerja yang menimbulkan gejolak di kalangan buruh akan merugikan banyak pihak. Sebab, kemudahan untuk investor melalui Omnibus Law terlalu kebablasan dan merugikan masyarakat[6].

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengingatkan agar DPR dan Pemerintah berhati-hati dengan penerapan konsep Omnibus Law. Omnibus Law memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi.

Oleh karena itu, pembahasan Omnibus Law perlu dilakukan secara transparan dan partisipatif. DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. PSHK juga berharap agar DPR dapat menjadi penyeimbang yang efektif melalui peran check and balances terhadap pemerintah dalam menyusun Omnibus Law.[7]

Penolakan dan kritik yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini bukanlah hal yang tidak berdasar dan tanpa kajian. Hampir sepanjang usia kemerdekaan Indonesia, konflik pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan budaya disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia. Tanpa karpet merah saja, dampak-dampak eksploitasi oleh investor dan pemilik modal sudah begitu membekas, apalagi sekarang karpet merah dibentangkan seluas-luasnya.

Persoalan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tidak hanya terkait kemudahan perizinan, tetapi juga bagaimana menjaga sustainability dan keadilan bagi masyarakat lainnya. Tantangan inilah yang seharusnya menjadi pembahasan yang ketat dalam penyusunan RUU Omnibus Law.

Dengan kata lain, jangan sampai UU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini menjadi ”UU Cilaka” yang memberi ruang bagi modus baru praktik korupsi.


*Penulis adalah Peneliti sekaligus Knowledge Management Manager di Seknas FITRA.
Analisis ini telah dipublikasikan di www.infoanggaran.com tanggal 19-02-2020 14:57 WIB

[1] Privacy Exchange.org, “A global information resource on consumers,commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws”, http://www.privacyexchange.org/legal/nat/omni/nol.html, diakses 13 April 2017 oleh FF Busroh dalam artikel Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,

[2]Garner, Bryan A. Black Law Dictionary Ninth Edition. USA: A Thomson Reuters business, 2004

[3] Konsep awal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Presentasi KADIN Indonesia,

[4] https://setkab.go.id/terkait-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-menko-perekonomian-1-244-pasal-dan-79-uu-direvisi/

[5] https://nasional.tempo.co/read/1295268/5-alasan-serikat-pekerja-tolak-ruu-omnibus-law/full&view=ok

[6]https://katadata.co.id/berita/2020/01/15/faisal-basri-sebut-omnibus-law-lebih-banyak-timbulkan-mudarat

[7] https://www.pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/

]]>
https://seknasfitra.org/omnibus-law-modus-baru-praktik-korupsi-terstruktur-dan-legal/feed/ 0
Menakar Risiko Utang Pemerintah https://seknasfitra.org/menakar-risiko-utang-pemerintah/ https://seknasfitra.org/menakar-risiko-utang-pemerintah/#respond Mon, 23 Mar 2020 23:09:58 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5809 Oleh: Tim Peneliti Utang Seknas FITRA

Saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Konsekuensinya belanja Negara jadi ekspansif, dan proporsi belanja semakin besar sementara penerimaan Negara (perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah) tidak mencukupi sehingga Negara mengalami defisit.

Untuk menutup kekuarangan (defisit) mau tidak mau pemerintah harus utang. Berdasarkan catatan pemerintah, utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu. Utang Negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja Negara yang lebih besar dibanding pendapatan Negara.

Paling tidak terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengambian utang negara. Indikator pertama adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB. Semakin meningkat rasio utang terhadap PDB maka risiko kegagalan kesinambungan fiskal semakin meningkat.

Sejak 2012 hingga 2018, terjadi peningkatan rasio utang terhadap PDB. Pada 2015, outstanding utang pemerintah mencapai Rp 3.165 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27,4%. Kemudian pada 2018 akumulasi utang pemerintah menjadi Rp 4.220 triliun atau setara dengan 29,8% terhadap PDB.

Indikator kedua yang dapat dipakai untuk mengukur risiko utang pemerintah yaitu rata-rata tertimbang jatuh jatuh tempo pokok utang pemerintah pusat (average time to maturity/ATM). Indikator ATM utang pemerintah Indonesia  mengalami penurunan dari 9,7 tahun pada 2014 menjadi 8,9 tahun per Juli 2017. Dengan penurunan rata-rata jatuh tempo pokok utang pemerintah tersebut, pemerintah perlu lebih berhati-hati dan menjaga jarak jatuh tempo utang menjadi lebih berjangka panjang (lebih dari 10 tahun).

Indikator risiko utang pemerintah ketiga adalah debt maturity yang mencerminkan proporsi utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek (1/3/5 tahun) terhadap total outstanding utang.

Secara umum, proporsi debt maturity atau utang jatuh tempo di bawah lima tahun mengalami peningkatan dari 61,7% pada tahun 2014 menjadi 71,3% per Juli 2017. Peningkatan porsi debt maturity utamanya disumbang oleh utang jatuh tempo dengan tenor 5 tahun, dari 32,4% pada 2012 menjadi 38,9% per Juli 2017.

Selain itu, hal yang juga perlu diwaspadai pemerintah yaitu terjadinya kenaikan porsi utang pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dari 7,2% pada 2012 menjadi 8,8% per Juli 2017.

Berdasarkan data terakhir yang didapat dari DJPPR Kemenkeu (Januari, 2018), profil jatuh tempo utang pemerintah dapat ditunjukkan dalam grafik berikut. Nilai jatuh tempo utang pemerintah menumpuk dalam periode 2018-2022. Pada 2018, nilai jatuh tempo utang pemerintah sebesar Rp396 triliun yang terdiri dari SBN sebesar Rp324 triliun dan pinjaman sebesar Rp72 triliun. Lalu pada 2019, nilai jatuh tempo utang pemerintah mencapai Rp356 triliun yang terdiri dari SBN Rp274 triliun dan pinjaman Rp82 triliun. Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN dan stabilitas nilai tukar Rupiah, pemerintah perlu mengoptimalkan reprofiling struktur jatuh tempo utang sehingga dapat diarahkan pada pinjaman bertenor jangka panjang.

Indikator lain yang cukup relevan untuk mengukur risiko utang luar negeri pemerintah adalah dengan melihat rasio kewajiban pinjaman luar negeri terhadap cadangan devisa. Kewajiban pinjaman luar negeri terdiri dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman pemerintah.

Sejak 2012, rasio kewajiban luar negeri pemerintah terhadap cadangan devisa terus mengalami penurunan, dari 7,9% pada 2012 menjadi 4,9% per Juli 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran kewajiban utang luar negeri pemerintah masih  didukung oleh cadangan devisa yang mencukupi, sehingga tidak terlalu menggerus cadangan devisa yang berakibat pada volatilitas nilai tukar Rupiah.

Pembayaran Utang dibandingkan Penerimaan Pajak

Mungkinkah pemerintah tidak utang? Atau adakah negara di dunia ini yang tidak utang? Pertanyaan pertama tentu sangat penting dijawab, terutama bagi masyarakat awam. Sementara di sisi lain, Pemerintah menegaskan utang Negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja Negara yang lebih besar dari pada pendapatan Negara.

Untuk pertanyaan adakah negara di dunia ini yang tidak utang, jawabannya jelas: tidak ada negara di dunia yang tidak memiliki utang. Negara sebesar Amerika Serikat juga memiliki utang yang  besar. Atau Negara kaya seperti Saudi Arabia juga memiliki utang. Bahkan Negara tetangga Singapura juga memiliki utang yang cukup besar.

Central government debt to GDP ratio tahun 2018, posisi Indonesia hanya sebesar 30, sementara Amerika Serikat sebesar 105, Arab Saudi 17 dan Singapura 111.

Sejak 2017, pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan. Pada 2017 pemerintah membayar bunga utang sebesar Rp216.60 triliun, naik 16% dibandingkan pada 2016 saat kemampuan pemerintah membayar bunga utang hanya sebesar Rp182.80 triliun.

Kemampuan pemerintah membayar bunga utang ini tidak lepas dari pertumbuhan pendapatan Negara. Di 2017, pendapatan Negara sebesar Rp1,339.80 triliun, sedang untuk tahun 2016 pendapatan Negara sebesar Rp1,285 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 4% atau sebesar Rp54.80 triliun.

Pemerintah telah membayar bunga utang Rp251,1 triliun untuk periode Januari-November 2018, meningkat 19,3% dibanding tahun sebelumnya. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan pembayaran bunga utang pemerintah sebesar 16% atau sebesar Rp34,5 triliun.

Perbandingan Rasio utang dan Rasio pajak

Utang pemerintah pada dasarnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional sehingga berdampak positif terhadap kinerja penerimaan pajak.

Salah satu indikator untuk melihat kinerja perpajakan ialah melalui rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Tax Ratio). Peningkatan utang idealnya dibarengi dengan peningakatan tax ratio sehingga dapat menjamin pembayaran kewajiban utang di masa mendatang.

Pada grafik di bawah terlihat bahwa peningkatan rasio utang terhadap PDB sejak 2013-2017 berbanding terbalik dengan penurunan tax ratio. Baru pada tahun 2018, tax ratio mengalami peningkatan dari 10,7% pada 2017 menjadi 11,5% pada 2018.

Komparasi Beban Utang dengan Belanja Lainnya

Salah satu komponen utama yang menjadi beban utang pemerintah yang harus dikeluarkan selama kurun waktu tertentu atas perolehan pokok utang yaitu bunga utang. Sebetulnya ada biaya-biaya lain yang terkait pengadaan pinjaman luar negeri seperti commitment feemanagement fee, dan premi asuransi. Namun pada penjelasan kali ini beban utang hanya difokuskan pada bunga utang saja.

Untuk mengukur sejauh mana pembayaran bunga utang menjadi beban fiskal, maka dapat dilihat perbandingan pembayaran bunga utang baik dengan belanja negara maupun dengan belanja pemerintah pusat.

Pada 2014, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara sebesar 7,5%.  Rasio tersebut terus meningkat hingga mencapai 11,3% pada APBN 2019. Selain itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat juga terus meningkat dari 11,1% pada 2014 menjadi 17,1% pada APBN 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang semakin menggerus porsi belanja pemerintah sehingga ada porsi belanja pemerintah lainnya yang dikorbankan.

Penyebab utama meningkatnya beban bunga utang pemerintah adalah karena tingginya biaya Surat Berharga Negara (SBN). Sebagai perbandingan, tingkat imbal hasil (yield) SBN Indonesia bertenor 10 tahun saat ini sudah menembus level 8%, paling tinggi dibandingkan SBN negara-negara kawasan ASEAN seperti Malaysia (4%), Filipina (6,2%), Thailand (2,2%), dan Vietnam (5%).

Di tengah melesatnya kenaikan proporsi pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat (17,2% pada APBN 2019), proporsi belanja pemerintah lainnya mengalami penurunan. Subsidi menyusut dari 32,57% pada 2014 menjadi 13,74% pada APBN 2019. Begitupun dengan porsi Belanja Sosial yang mengalami penurunan dari 8,14% pada 2014 menjadi 6,42% pada APBN 2019. Sementara itu, porsi Belanja Modal yang pernah menyentuh 18,21% pada 2015, kini hanya mencapai 13,18% pada APBN 2019.

Utang Indonesia, Amankah?

Bila merujuk pada PDB, secara umum hingga 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang masih berada di level aman.

Berdasarkan data Trading Economics dalam Basri, 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Thailand (42%), Filipina (42%), Malaysia (51%), dan Vietnam (62%). Bahkan lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara emerging markets lainnya, seperti Brasil (74%), India (69%), Afrika Selatan (53%), dan China (48%).

Analisis ini telah dipublikasikan di www.infoanggaran.com tanggal 08-03-2020 16:35WIB

]]>
https://seknasfitra.org/menakar-risiko-utang-pemerintah/feed/ 0
Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota https://seknasfitra.org/analisis-anggaran-responsif-gender-pada-program-perlindungan-sosial-di-indonesia-studi-kasus-di-dua-kabupaten-dan-kota/ https://seknasfitra.org/analisis-anggaran-responsif-gender-pada-program-perlindungan-sosial-di-indonesia-studi-kasus-di-dua-kabupaten-dan-kota/#respond Mon, 23 Mar 2020 21:24:51 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5791 oleh: Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Abstrak

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut dengan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, spesifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, lansia dan difabel. Meski demikian terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja.

Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia telah berumur lebih dari satu dekade, mulai dari masa kolonial Belanda hingga kini 20 tahun pascareformasi. Gerakan perempuan telah memperjuangkan banyak isu menyoal kesempatan dan kesejahteraan perempuan baik di ruang publik maupun privat. Peralihan masa orde Baru yang otoriter ke orde Reformasi menandai babak baru gerakan perempuan di Indonesia. Di era reformasi kesempatan bagi perempuan untuk hadir di ruang publik terbuka, bukan hanya sebagai “alat” pemerintah tetapi sebagai individu agen pembangunan.  Hal ini didukung dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Situasi ini memungkinkan gerakan perempuan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik yang sebagian besar mengatur dan memuat ide-ide tradisional peran perempuan memperkuat subordinasi perempuan baik di ruang publik maupun privat. Hal tersebut menyebabkan patriarki laki-laki bertransformasi menjadi negara yang patriarki. Perempuan akan terus bergantung ketika mereka dan anak mereka tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian, mendapatkan akses terhadap rumah, makanan dan perlindungan kesehatan (Conway, Ahern & Steuernagel 2005, h. 6). Dengan demikian kebijakan publik menjadi salah satu arena penting untuk perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2016 adalah 90,82 atau mengalami penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,23% dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 91,03. Sementara, selama tahun 2010-2015, IPG selalu mengalami peningkatan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017). Ada banyak hambatan yang dihadapi dalam implementasi sehingga angka IPG Indonesia menurun, diantaranya soal kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Salah satu kebijakan publik yang menyasar persoalan ini ialah kebijakan perlindungan sosial.

Dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender, salah satu cara untuk melihat komitmen pemerintah adalah melalui anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender sebagai turunan dari Inpres No. 9 Tahun 2000 bukan hanya fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tetapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya. Selain itu ARG juga mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.  

Fakta lain menunjukkan bahwa ketimpangan gender terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Hingga 2016, harapan lama sekolah perempuan hanya selama 7,5 tahun sedangkan harapan lama sekolah laki-laki selama 8,41 tahun. Artinya, perempuan di Indonesia rata-rata bersekolah hanya sampai kelas 8 (kelas 2 SMP). Sementara laki-laki mengenyam pendidikan satu tahun lebih lama dibandingkan perempuan, yakni hingga kelas 9 (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017).

Selanjutnya di dunia kerja, pendapatan perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Hal ini tercermin dari rata-rata upah pekerja laki-laki 2,43 juta rupiah per bulan lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya 1,98 juta rupiah per bulan (BPS 2016). Untuk pekerjaan yang serupa, upah rata-rata per jam yang didapat oleh pekerja perempuan hanya sekitar 70% dari upah per jam pekerja laki-laki (AIPEG 2017). Sementara peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di ruang publik juga masih terbatas. Hal ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan di DPR yang hanya sebesar 17,32 persen pada periode 2015-2019, menurun dari periode 2009-2014 yang mencapai 17,86 persen.

Begitu juga profil gender di sektor kesehatan, rasio kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Pada 2015, rasionya adalah 126 per 100.000 kelahiran (WHO 2015; UNICEF 2012). Angka ini jauh di atas target MDGs sebanyak 102 per 100.000 kelahiran di tahun 2015, dan di atas negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Philipina.

Dari situasi tersebut, maka penelitian ini mengambil fokus pada fungsi perlindungan sosial yang dalam alokasi belanja pemerintah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp162,6 triliun, atau naik sekitar Rp4,8 triliun dari tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp157,8 triliun. Penelitian ini merupakan analisis terhadap anggaran responsif gender (ARG) pada program perlindungan sosial di Indonesia untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian kepustakaan dan dokumen. Dokumen yang dikaji yaitu dokumen APBN dan APBD. Data-data yang diperoleh dari dokumen tersebut diolah dan ditampilkan dalam tabel dan grafik sehingga memudahkan pembaca untuk memahami. Hasil kajian dokumen dan wawancara mendalam dianalisis dengan alat analisis belanja anggaran yang ditawarkan Debbie Budlender yaitu spesifically identified gender-base expenditure, equal employment opportunity expenditure dan mainstream budget expenditure. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana skema dan alokasi anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial bekerja dan berkontribusi dalam mengecilkan gap ketimpangan gender. Penelitian ini fokus pada program, kegiatan, dan anggaran perlindungan sosial di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Ketenagakerjaan di tiga daerah yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang. Tiga daerah ini dipilih karena merupakan wilayah kerja Mitra MAMPU.

Skema Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia

Konsep perlindungan sosial di Indonesia terdapat dalam tiga undang-undang yaitu UU Kesejahteraan Sosial (No. 11/2009), UU Penanganan Fakir Miskin (No. 13/2011) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN (No. 40/2004). Perlindungan sosial mencakup berbagai instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah untuk mengamankan rumah tangga, menekan kerentanan, dan mendukung kelompok atau individu yang layak bantuan. Bukan ‘hanya’ dan bukan selalu ‘warga miskin’, tetapi utamanya perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, yang dalam atau sedang mengalami kondisi kerentanan. Perlindungan sosial mencakup: 1) Bantuan sosial, yang terbagi menjadi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; dan 2) Jaminan sosial. Salah satu pembedanya adalah pada sumber pembiayaan. Bantuan sosial dibiayai langsung oleh negara melalui pajak APBN/APBD, sedangkan perlindungan sosial dibiayai melalui iuran, meski bagi masyarakat yang tidak mampu iuran ditanggung oleh negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN/APBD.

Di masa Orde Baru, perlindungan sosial masih terbatas pada program jaminan sosial yang ditujukan untuk pegawai negeri dan pekerja swasta formal. Program-program tersebut terdiri dari asuransi kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian dan asuransi kecacatan untuk pegawai negeri (Askes dan Taspen); jaminan kesehatan, pensiun, tunjangan kematian, asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kecacatan untuk anggota TNI (ASABRI); asuransi kesehatan, tabungan hari tua, jaminan kematian dan asuransi kecelakaan kerja untuk pekerja swasta di sektor formal (Jamsostek). Perlindungan sosial yang ditujukan untuk orang miskin baru dimulai sejak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dengan kerangka proteksi sosial. Leading sector kebijakannya adalah Departemen Sosial yang mempunyai tugas mengelola dan menyalurkan bantuan-bantuan sosial.

Perlindungan sosial mulai komprehensif saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 (era Suharto dilanjutkan Habibie) dan selanjutnya tahun 2004 (Megawati) menuju jaminan sosial yang komprehensif dengan penetapan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Krisis tersebut berdampak sangat besar pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, dan menunjukkan kerentanan ekonomi serta perlunya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk (Sumarto et al. 2002). Sebagai respons terhadap krisis, pemerintahan Habibie meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tahun 1998. Skema yang dibangun adalah bantuan tunai, penyaluran beras dan sembako (sembilan bahan pokok), serta bantuan biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin dan hampir miskin (near poor). Program-program ini kemudian dikembangkan pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri dengan Program Jaring Pengaman Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin). Lebih lanjut, Megawati membentuk Komite Kerja Sistem Kesejahteraan Sosial (2001) yang bertugas merancang Sistem Jaminan Sosial baru yang ditetapkan melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program kesejahteraan sosial terus mengalami diversifikasi dan dilanjutkan pemerintahan Joko Widodo dengan modifikasi program dan penamaan. Program unggulan pada masa itu diantaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pencabutan subsidi BBM, dan Program Beras Miskin (Raskin). Pemerintah di era tersebut juga mulai mengembangkan program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Selama masa pemerintahan SBY, regulasi yang lahir antara lain UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Pada era Jokowi saat ini, kebijakan maupun program perlindungan sosial masih berlanjut dengan berbagai modifikasi. Program-program unggulan saat ini, misalnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi kepada petani dan nelayan dan lainnya, merupakan pengembangan dari program-program sebelumnya. Corak yang dikembangkan masih relatif sama dan belum terintegrasi antara program satu dengan program lainnya (Djani 2018).

Kebijakan Alokasi Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia

Alokasi anggaran pemerintah menjadi sangat penting untuk menelusuri implementasi dari suatu kebijakan sosial pemerintah. Anggaran akan menentukan program kegiatan mana yang harus bertambah, berkurang, perlu dihilangkan, perlu dikembangkan bahkan perlu diperluas jangkauannya. Tinjauan terhadap mata anggaran dan membandingkan dengan mata anggaran lain yang serumpun dalam kebijakan sosial khususnya perlindungan sosial dapat membantu proses advokasi atau intervensi kebijakan agar tepat mengenai sasaran program kegiatan. Hal yang terpenting dalam analisis anggaran dalam kebijakan sosial bukan hanya melihat besaran biaya tetapi juga efisiensi alokasi (Knapp 1984).

Perbedaan gender berpengaruh besar terhadap perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan yang sensitif gender mempertimbangkan dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut sehingga keduanya mendapat manfaat yang setara. Anggaran merupakan instrumen negara yang sangat penting, dan mencerminkan prioritas kebijakan negara, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Anggaran dapat menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam isu tertentu. Dengan demikian, negara yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender akan menunjukkan komitmen tersebut dalam bentuk anggaran yang sensitif gender. Anggaran negara tidaklah netral gender. Anggaran memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, dapat mencerminkan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi (UN Women 2016).

Sumber: LKPP APBN 2016-2017 dan APBN 2018, diolah oleh FITRA

Tabel 1. Tren Belanja APBN untuk Fungsi Perlindungan Sosial 2016-2018

Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mencapai Rp 161.544 triliun. Secara nominal, jumlah tersebut meningkat Rp 12.638 triliun dibanding besaran realisasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial dalam APBN 2017 atau naik Rp 23.807 triliun dibanding APBN 2016 untuk fungsi yang sama. Namun bila dipersentasekan terhadap Total Belanja APBN, Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial mempunyai kecenderungan menurun setiap tahunnya, dari 11,9 persen (2016), menjadi 11,8 persen (2017), dan 11,1 persen (2018). Meski demikian, belanja untuk fungsi perlindungan sosial masih menempati peringkat tiga distribusi belanja pemerintah pusat di bawah belanja untuk fungsi pelayanan umum dan ekonomi.

Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial pada hakikatnya adalah untuk mendongkrak kualitas hidup manusia. Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemen-PPPA, mengarahkan seluruh rencana strategis dan rencana kerja tahunannya berdasarkan blueprint prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), kesepakatan SDG’s (pembangunan berkelanjutan), dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). (Assisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA 2018, wawancara)

Pernyataan Asisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kebijakan program perlindungan sosial harus diikuti dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga manfaat program dapat dinikmati oleh semua, termasuk perempuan. Alokasi anggaran berbasis gender juga memiliki keterkaitan dengan kesepakatan global tentang pembangunan berkelanjutan yang secara eksplisit menyebutkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuannya. Dengan demikian KPPPA memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mengawal kebijakan anggaran responsif gender.

Strategi PUG dalam program perlindungan sosial dimaksudkan untuk mengurai persoalan kesenjangan dan menyasar kepada kelompok rentan. Pemerintah mengakui bahwa masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Untuk itu, sasaran utama program perlindungan sosial diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda, misalnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dengan terbitnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, pemerintah diwajibkan memberi perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. (Wawancara dengan KPPPA 2018)

Anggaran responsif gender (gender responsive budgeting) adalah anggaran yang memastikan alokasi sumber daya keuangan publik dimanfaatkan dengan cara efektif dan meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Anggaran responsif gender bukan berarti adanya anggaran yang tersendiri untuk perempuan atau sekadar maningkatkan alokasi anggaran untuk perempuan, tetapi penganggaran yang didasarkan analisis mendalam untuk membuat kebijakan yang memajukan hak-hak perempuan. Anggaran responsif gender menganalisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dan memastikan sistem penganggaran mengakomodasi perbedaan tersebut, termasuk untuk mengatasi diskriminasi (UN Women 2016). ARG merupakan bagian dari pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa perspektif gender dan kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam semua kebijakan. Pengarusutamaan gender harus terdapat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring kebijakan.

Sasaran program perlindungan sosial (PKH) diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki persyaratan yang ditetapkan seperti, ibu hamil, balita, siswa SD-SMA, difabel berat sampai lanjut usia. Kelompok-kelompok sasaran tersebut didapat dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. BDT divalidasi melalui proses musyawarah pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Disinilah pendamping PKH mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan verifikasi dan validasi data BDT. (Wawancara dengan Kementerian Sosial 2018)

Program perlindungan sosial di Indonesia yang menyasar kelompok rentan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perlu diikuti dengan sistem pendataan yang komprehensif sehingga tepat sasaran dan merata. Pendataan penerima manfaat program perlindungan sosial kemudian dikelola oleh Kementerian Sosial. Perihal data terpadu ini mendapat perhatian khusus yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja tersebut terdiri dari Kementerian Sosial, Kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, BPS, dan TNP2K. Hal ini membuktikan bahwa PUG pada program perlindungan sosial perlu dilakukan lintas sektor dan kementerian.

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul, Lombok Utara, dan Kota Padang Dari tiga wilayah yang diteliti, Kota Padang merupakan daerah dengan besaran APBD dan kapasitas fiskal tertinggi dibandingkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Lombok Utara rata-rata mengelola APBD sebesar Rp1,7 triliun dan Rp884,7 miliar dalam rentang 2016-2018. Sementara Kota Padang mengelola APBD lebih besar dari dua daerah tersebut, yakni rata-rata mencapai Rp2,2 triliun. Nilai pertumbuhan pendapatan dan belanja di masing-masing daerah mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 4 persen. Hal ini menandakan bahwa besaran pendapatan dan belanja dalam APBD di tiga daerah relatif stagnan. Berikut adalah potret APBD tiga daerah lokasi studi:

Grafik 1. Tren Pendapatan, Belanja, dan Pertumbuhan APBD Tahun Anggaran 2016-2018

Dengan besaran anggaran tersebut, pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran berdasarkan urusan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan program/kegiatan. Anggaran untuk program perlindungan sosial menyebar melalui program dan kegiatan yang dikelola oleh berbagai OPD. Berikut adalah gambaran alokasi anggaran program dan kegiatan perlindungan sosial:

Belanja Perlindungan Sosial di Dinas Pendidikan

Kabupaten Lombok Utara, Gunungkidul, dan Kota Padang telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari total APBD. Kewajiban belanja daerah untuk urusan pendidikan ditetapkan minimal 20 persen dari total belanja APBD merupakan mandat UUD 1945 dan pasal 49 Ayat (1) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan rata-rata mencapai 40 persen dari Rp1,7 triliun belanja daerah selama 2016-2018. Demikian juga dengan Kabupaten Lombok Utara, rata-rata belanja urusan pendidikannya sekitar 21 persen dari Rp884,6 miliar belanja daerah. Adapun Kota Padang, alokasi anggaran untuk urusan pendidikan mencapai 37 persen dari total belanja daerah yang nominalnya mencapai Rp2,26 triliun.

Alokasi anggaran yang spesifik maupun sifatnya pendukung program perlindungan sosial relatif kecil dan bersifat komplementer dari APBN. Kabupaten Gunungkidul rata-rata hanya menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar per tahun atau 5 persen dari total belanja dinas pendidikan. Sementara Kabupaten Lombok Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar atau 10 persen dari total belanja Dinas Pendidikan. Sementara Kota Padang rata-rata mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp111 miliar atau sekitar 46 persen dari total belanja Dinas Pendidikan. Lihat grafik di bawah ini:

Grafik 2.  Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016-2018

Anggaran program perlindungan sosial di atas diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang sama dan berbeda antardaerah. Kabupaten Gunungkidul misalnya, anggarannya digunakan antara lain untuk, (1) Penyelenggaraan kejar paket A setara SD; (2) Kejar paket B setara SMP; (3) Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah; (4) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; dan (5) Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional.

Dapat diidentifikasi bahwa di Kabupaten Lombok Utara terdapat program afirmatif seperti sekolah perempuan di daerah dusun-dusun (pinggiran) seperti contohnya Sekolah Perempuan Desa Bayan, terdiri dari delapan kelompok belajar perempuan. Anggota Sekolah Perempuan berjumlah 276 orang dan 23 orang anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan (leader). Sekolah perempuan juga terdapat di Desa Sukadana dan Sokong. Fokusnya adalah literasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung (enabling environment) untuk perbaikan kualitas hidup.

Penelitian ini juga menemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat pusat dan daerah. Pertama, masalah akses perbankan yang jauh (di daerah terpencil) pada penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) masih ditemui di daerah misalnya di Kabupaten Lombok Utara. Problem saat penyaluran, misalnya penyaluran dari bank yang jauh dan banyak juga keluarga yang tidak berhasil mendapatkan bantuan itu. Tidak ada loket khusus untuk penerima PIP, antrean yang panjang, dan data yang tidak diinput. Kedua, PIP tidak tepat sasaran karena data yang ada di daerah kurang valid. Ukuran Penilaian dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang program perlindungan sosial di lingkungan urusan pendidikan adalah jumlah sasaran dari program perlindungan sosial belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini guru jenjang pendidikan dasar, mengingat jumlah anggaran yang terbatas.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Kesehatan

Anggaran kesehatan di Kabupaten Lombok Utara dan Gunungkidul telah memenuhi mandat UU Kesehatan pasal 171 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni minimal 10% dari total Belanja Daerah, di luar gaji pegawai. Hanya Kota Padang yang belum memenuhi ketentuan UU tersebut. Kota Padang mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan rata- rata hanya 8% dalam tiga tahun terakhir. Pada 2016, anggaran untuk urusan kesehatan Kota Padang dipatok Rp166,3 miliar atau 7,7 persen dari total belanja daerah. Pada 2017, anggaran tersebut naik menjadi Rp211,3 miliar atau 10,2 persen namun turun kembali pada 2018 yang hanya mencapai Rp139,7 miliar atau 6 persen dari total belanja daerah. Kabupaten Lombok Utara dan Gunungkidul masing-masing mengalokasikan 13 persen anggarannya untuk urusan kesehatan. Terkait Belanja Perlindungan Sosial di Dinas Kesehatan, Kabupaten Lombok Utara mempunyai rata-rata persentase lebih tinggi dibanding dua daerah lainnya, meski secara nominal anggaran perlindungan sosial Dinas Kesehatan Kota Padang lebih besar. Pemda Lombok Utara mengalokasikan hingga 47 persen dari total belanja Dinas Kesehatan atau Rp32,9 miliar. Sementara Kota Padang mengalokasikan rata-rata sebesar Rp56,3 miliar atau 20 persen dari total belanja kesehatan pada 2016-2018. Kabupaten Gunungkidul sendiri mengalokasikan anggarannya sebesar Rp7,9 miliar atau 7 persen. Lihat grafik di bawah ini:

Grafik 3. Tren Belanja Sosial Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016-2018

Besaran anggaran di atas, oleh dinas kesehatan masing-masing daerah digunakan untuk membiayai kegiatan, antara lain: pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut; pelayanan kesehatan bayi dan anak; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi; kemitraan asuransi kesehatan masyarakat; pelayanan kesehatan penduduk miskin; penyelenggaraan kesehatan remaja dan lansia; serta penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

Khusus Kota Padang, sejak 2016 hingga 2018 mendapat anggaran untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) dari DAK Non Fisik sebesar rata-rata Rp1,1 miliar per tahun. Anggaran ini bisa didapat dengan cara mengusulkan (membuat proposal) yang diajukan kepada Kementerian Kesehatan.

Hasil studi lapangan menunjukkan Kabupaten Lombok Utara memiliki inovasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat lokal. Program inovasi Kabupaten Lombok Utara yaitu, pertama, SABERGEBUK (Sapu Bersih Gizi Buruk), program ini khusus untuk penanganan gizi buruk yang dialami oleh sebagian masyarakat di Lombok Utara. Sama seperti program SABERDO (Sapu Bersih Drop Out), program ini melibatkan tenaga kesehatan baik itu dokter desa, bidan desa, Poskesdes (pos Kesehatan Desa), Pustu (pusat kesehatan masyarakat pembantu) dan kader posyandu (pos pelayanan terpadu). Selain itu, juga melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan adat. Tim Sabergebuk disahkan lewat Surat Keputusan Bupati. Tim ini juga bekerja sama dengan P3A ketika misalnya ada kasus kekerasan dan gizi buruk.

Kedua, program Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan jumlah penduduk 230.000 jiwa. PBI dapat menjangkau 123.000-an jiwa penerima, dan pemerintah daerah menjangkau sekitar 30.000-an jiwa. Ketiga, program DEBES (Desa Bersih dan Sehat) diinisiasi oleh Pemda. Program DEBES adalah perlindungan ibu hamil untuk mencapai angka kematian ibu (AKI) nol. Setiap desa mendapatkan fasilitas mobil ambulans satu unit dan tenaga kesehatan terdiri atas dokter desa, bidan desa, perawat dan tim gizi. Tenaga kesehatan tersebut tinggal di desa dan pembiayaannya oleh Pemda Lombok Utara. Keempat, Program Dokter Desa, di Lombok Utara meliputi 23 desa dan difasilitasi dengan adanya dokter desa. Program ini bertujuan memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam menjalankan program perlindungan sosial di Dinas Kesehatan. Problem yang saat ini masih dihadapi dalam pengelolaan BPJS di daerah seperti di Kabupaten Lombok Utara adalah kesadaran masyarakat untuk ikut asuransi BPJS masih kurang. Pemerintah kabupaten saat ini sudah tidak menanggung keanggotaan/pembayaran premi BPJS.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Sosial Belanja Dinas Sosial di tiga daerah penelitian setiap tahun mendapat alokasi anggaran yang relatif kecil dari APBD, padahal urusan sosial termasuk urusan wajib layanan dasar yang diutamakan. Sebagai leading sector untuk isu-isu sosial, Dinas Sosial di tiga daerah tersebut mengalokasikan anggaran untuk urusan sosial tidak lebih dari satu persen dari total belanja daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, distribusi alokasi anggaran Dinas Sosial untuk program perlindungan sosial terpotret sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 4. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2016-2018

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Lombok Utara mengalami fluktuasi setiap tahun dengan alokasi belanja untuk program perlindungan sosial rata-rata Rp2 miliar dan Rp3 miliar. Sementara anggaran Dinas Sosial Kota Padang mengalami kenaikan setiap tahun, meski persentase untuk program perlindungan sosialnya cenderung menurun dengan nominal anggaran yang stagnan di angka Rp2 miliar.

Di Gunungkidul anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan oleh Dinas Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan, antara lain, (1) pendampingan fakir miskin dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); (2) pelayanan perlindungan dan jaminan sosial; (3) pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; (4) penanganan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa; (5) pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar.

Kegiatan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara relatif sama dengan Gunungkidul, hal yang berbeda antara lain, (1) pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, yang mendapat alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp65 juta; (2) bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebesar Rp352 juta; (3) jaminan sosial korban bencana alam sebesar Rp96,5 juta; (5) jaminan sosial korban bencana sosial sebesar Rp49,5 juta; (6) dukungan program pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp216,5 juta.

Sementara kegiatan yang relatif berbeda di Kota Padang antara lain: (1) jaminan sosial bagi lansia dengan anggaran rata-rata per tahun sebesar Rp85 juta; (2) jaminan sosial bagi eks penderita psikotik/sakit jiwa kronis miskin terlantar sebesar Rp24 juta; (3) pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin sekitar Rp149,6 juta; dan (4) pemberdayaan penyandang disabilitas dengan anggaran mencapai Rp224 juta yang tersebar di empat kegiatan.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari proporsi yang dialokasikan untuk urusan P3A yang tidak lebih dari satu persen dari total APBD. Minimnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak lepas dari penggabungan beberapa urusan dalam satu instansi. Misalnya di Gunungkidul, pemberdayaan perempuan dan anak diurus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D). Di Lombok Utara bergabung dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A). Di Kota Padang bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Potret anggaran program atau kegiatan perlindungan sosial pada dinas yang mengurusi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di atas adalah sebagai berikut:

Grafik 5. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul hanya menganggarkan sekitar Rp473 juta atau 20 persen dari total anggaran Dinas P3AKBPM&D untuk program perlindungan sosial. Sementara Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang masing-masing menganggarkan sebesar Rp802 juta atau 8 persen dari anggaran Dinsos P3A Lombok Utara dan sebesar Rp1,3 miliar atau 33 persen dari total belanja Dinas P3AP2KB Kota Padang.

Meski tidak besar, anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, antara lain: (1) perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak; (2) pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; (3) peningkatan kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar; (5) pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak; dst.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Ketenagakerjaan

Anggaran yang dikelola Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di tiga daerah penelitian juga tidak besar. Disnaker Gunungkidul rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp5,6 miliar dalam tiga tahun (2016-2018). Disnaker Lombok Utara mengelola Rp5,1 miliar dan Disnaker Kota Padang sekitar Rp3,8 miliar. Anggaran tersebut tidak lebih dari satu persen dari total belanja APBD masing- masing daerah, rata-rata antara 0,3 persen hingga 0,6 persen dari total belanja APBD.

Alokasi anggaran Disnaker untuk program/kegiatan perlindungan sosial di Gunungkidul rata-rata mencapai Rp1,9 miliar atau 36 persen dari total anggaran Disnaker Gunungkidul. Adapun anggaran yang masuk kategori perlindungan sosial di Disnaker Lombok Utara rata-rata dianggarkan sebesar Rp584 juta atau 27 persen dari total anggaran Disnaker Lombok Utara. Program dan kegiatan yang masuk kategori perlindungan sosial di Disnaker Kota Padang sendiri rata-rata mencapai Rp1,4 miliar atau 38 persen dari total anggaran.

Grafik 6. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2016-2018

Salah satu program/kegiatan perlindungan sosial yang sama di tiga daerah adalah fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industri dan ketenagakerjaan serta pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,6 juta untuk dua kegiatan tersebut, sedangkan Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang masing-masing mengalokasikan anggaran sebesar Rp140,6 juta dan Rp297,8 juta. Kegiatan-kegiatan lainnya seperti penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja dengan anggaran antara Rp316 juta hingga Rp660 juta dan penanganan TKI bermasalah rata-rata Rp62,4 juta.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, melakukan upaya pengurangan jumlah TKI ke luar negeri, contohnya seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok Utara. Jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri tercatat 1.008 orang sepanjang 2017. Negara tujuan TKI tersebut antara lain Malaysia sebanyak 674 orang, Taiwan 96 orang, Singapura 38 orang, Hongkong 118 orang, dan Brunei Darussalam 71 orang (Disnaker KLU 2018).

Beberapa program juga dilaksanakan untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang menjadi TKI. Pertama, program Desa Migran Produktif, program ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang sudah purna untuk tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi secara baik. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Tahun 2017-2018 terdapat empat desa di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi lokasi program. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga membangun fasilitas berupa Balai Latihan Kerja (BLK) untuk peningkatan kapasitas dan keahlian masyarakat, dengan memberikan pelatihan perbengkelan, produksi lebah madu, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Ketiga, program fasilitasi kasus yang dialami oleh tenaga kerja lokal yang diperlakukan tidak baik, misalnya dipecat sepihak oleh perusahaan dan tidak diberi pesangon. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan fasilitasi antara pekerja dengan perusahaan, kasus ini banyak terjadi pada pekerja hotel di kawasan wisata Kabupaten Lombok Utara. Keempat, program penataan kawasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, memindahkan warung di pinggir jalan.

Selain upaya tersebut, peneliti juga merekam adanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi program perlindungan sosial di sektor ketenagakerjaan di daerah. Diantaranya ialah isu disabilitas dan pekerja anak. Program belum menyentuh kelompok disabilitas. Pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk melibatkan kelompok disabilitas. Di Lombok Utara terdapat sekitar 200 orang difabel dengan kategori usia produktif. Di isu pekerja anak, pemerintah pernah melakukan upaya untuk penanggulangan pekerja anak di level desa. Namun daerah tidak memiliki data pekerja anak dan upaya perlindungan pekerja anak tidak berlanjut.

Kendala yang dihadapi oleh Disnaker Lombok Utara dalam menjalankan program perlindungan sosial adalah: 1) alokasi anggaran bagian tenaga kerja Rp800 juta dari total anggaran Disnaker sebesar Rp7 Miliar atau hampir 10%; 2) hambatan kapasitas atau jumlah SDM Disnaker di Kabupaten sehingga membutuhkan bantuan provinsi jika ada masalah; 3) belum ada mediator di tingkat kabupaten.

Dari ketiga wilayah yang diteliti, ada temuan praktik baik terkait implementasi PUG di program perlindungan sosial. Di Kabupaten Lombok Utara, penyusunan anggaran untuk sekolah perempuan dimulai dengan proses perencanaan lewat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan Pertama di Kabupaten Lombok Utara pada 2016. Musrenbang terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Lombok Utara dengan LPSDM-Institut KAPAL Perempuan. Selama ini Musrenbang banyak fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan belum banyak memberi perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam Musrenbang perempuan ini banyak usulan prioritas untuk melakukan pemberdayaan misalnya pendidikan kritis untuk perempuan akar rumput, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan tentang ekonomi perempuan dan lain-lain sehingga dapat berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hasil-hasil Musrenbang Perempuan, akan diperjuangkan dalam Musrenbang reguler. Oleh karena itu, perwakilan dari Musrenbang Perempuan mempersiapkan tim tambahan dan argumentasi usulan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keputusan-keputusan umum dalam Musrenbang yang selama ini cenderung mengarah pada pembangunan infrastruktur.

Sementara di Kabupaten Gunungkidul terdapat Surat Edaran Bupati Gunungkidul No. 140/2967 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKP 2016, yang di dalamnya secara tegas menyebutkan bahwa kelompok rentan termasuk disabilitas dilibatkan sebagai peserta musyawarah di tingkat desa, adalah regulasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kategorisasi Anggaran Belanja Pada Program Perlindungan Sosial di Tiga Wilayah

Debbie Budlender dan Guy Hewitt dalam Engendering Budgets: A Practitioners’ Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets (2003) menjelaskan ada dua kerangka dasar yang menjadi acuan analisis anggaran responsif gender yaitu kategorisasi tiga langkah anggaran belanja dan pendekatan lima langkah. Metode tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis anggaran. Pada penelitian ini penulis menggunakan kategori tiga langkah untuk menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di tiga wilayah. Kategorisasi tersebut ialah (1) gender-specific expenditure/pengeluaran spesifik gender; (2) equal opportunity expenditure for civil servants/pengeluaran untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan; (3) Mainstream budget expenditure/general expenditure (the rest) considered in terms of its gendered impact/pengeluaran umum yang dipertimbangkan dalam hal dampak gendernya.

Dalam menggunakan analisis ini kita juga perlu teliti karena anggaran responsif gender tidak sama dengan anggaran khusus perempuan, tetapi anggaran yang dapat memberikan akses yang sama dan adil bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan dan kekhasan kebutuhan.

Ciri dari kategori gender-specific expenditure ialah adanya alokasi khusus yang ditargetkan berdasarkan jenis kelamin dengan mempertimbangkan aspek afirmasi, kondisi yang marginal dan kebutuhan yang khusus. Contohnya: program kesehatan perempuan, pendidikan yang spesifik untuk perempuan. Kemudian ciri dari equal opportunity expenditure for civil servants atau equal employment opportunity expenditure adalah alokasi anggaran untuk menciptakan peluang yang setara dalam mengakses pekerjaan. Contohnya: pelatihan untuk manajer perempuan, pelatihan gender untuk pejabat publik. Dalam sektor ketenagakerjaan ada dua hal yang dapat diukur, yaitu gaji atau pendapatan dan representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan. Sementara ciri dari mainstream budget expenditure ialah alokasi anggaran umum yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya, alokasi belanja di dinas pendidikan apakah telah menciptakan akses yang setara bagi anak perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan?

Pada tabel di bawah terlihat bahwa program sosial pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan masih didominasi oleh program yang umum, artinya belum spesifik gender. Sementara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dinas Kesehatan program spesifik gender sudah terlihat. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh minimnya akses data. Di tiga Kabupaten/Kota penelitian belum terdapat data pilah gender di dinas terkait. Kota Padang menyatakan saat ini sedang menyusun data pilah gender. Dengan demikian program yang diajukan sangat umum, misalnya di Dinas Pendidikan tentang program penyelenggaraan kejar paket, seharusya bisa spesifik dengan berangkat dari data bahwa angka putus sekolah anak perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan penelusuran anggaran pada dinas terkait di tiga  daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan yang dilakukan oleh kementerian maupun dinas di daerah dalam merumuskan program perlindungan sosial berbasis pada target penerima manfaat yang responsif gender dan inklusif adalah angka kemiskinan, kesenjangan gender, dan kelompok-kelompok yang selama ini tereksklusi. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya program sosial yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin. Namun demikian, penggunaan data terpilah gender berdasarkan jenis kelamin belum cukup menjadi pertimbangan karena data belum tersedia (Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas. Meski demikian terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan. Selain itu, alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Ketenagakerjaan masih sangat minim, sehingga belum mampu membuat akselerasi penanggulangan kemiskinan, terutama bila terjadi kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam. Selain program perlindungan sosial yang generik dari pusat, baik Kabupaten Gunungkidul, Lombok Utara, dan Kota Padang juga mempunyai program-program perlindungan sosial yang inovatif dan khas daerah masing-masing, terutama untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi laju kesenjangan laki-laki dan perempuan. Program-program perlindungan sosial yang inovatif perlu terus dikembangkan oleh masing-masing daerah dengan menambah dukungan pendanaan yang lebih besar dari APBD.

Meskipun kelompok sasaran program perlindungan sosial sudah menyasar kepada keluarga atau individu masyarakat miskin, seperti pengangguran, penyandang disabilitas, lansia, anak, dst, tetapi pertimbangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok yang tereksklusi tetap perlu dilakukan. Untuk itu, ketersediaan data pilah gender berdasarkan jenis kelamin mutlak diperlukan. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran APBD untuk Program Perlindungan Sosial Daerah, terutama bagi daerah-daerah rawan bencana seperti Lombok Utara dan Gunungkidul. Penyediaan data pilah (profil) gender lintas urusan dan sektor. Profil gender inilah yang wajib digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, terutama program-program perlindungan sosial.

Daftar Pustaka

Australia Indonesia Partnership for Economic Governance 2017, Women’s Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change, Monash University, Australia.

Budlender, D & Guy, H 2003, Engendering Budgets: A Practitioners’ Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets, The Commonwealth Secretariat, UK.

Conway, MM, Ahern, DW & Steuernagel GA 2005, Women and Public Policy, CQ Press, Washington DC.

Djani, L 2017, “Program Kesejahteraan Jokowi”, Kompas, 22 Desember, https://kompas.id/baca/opini/2017/12/22/program-kesejahteraan-jokowi/

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2018.

Dokumen APBN Tahun Anggaran 2016-2018.

Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018.

Dokumen APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2018.

Dokumen APBD Kota Padang tahun 2016-2018.

Knapp, M 1984, The Economics of Social Care, MacMillan Publishers Ltd, New York.

UNICEF 2012, UNICEF Indonesia Issue Brief: Maternal and Child Health, https://www.unicef.org/indonesia/A5-_E_Issue_Brief_Maternal_REV.pdf

UN Women 2018, Gender-Responsive Budgeting in Asia and The Pasific: Key Concepts and Good Practices, https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_Gender- Responsive_Budgeting.pdf

WHO 2015, Trends in Maternal Mortality: 1990-2015. World Health Organization, Switzerland.

]]>
https://seknasfitra.org/analisis-anggaran-responsif-gender-pada-program-perlindungan-sosial-di-indonesia-studi-kasus-di-dua-kabupaten-dan-kota/feed/ 0
Menelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan Obat https://seknasfitra.org/menelisik-tata-kelola-anggaran-pencegahan-dan-penanggulangan-hiv-aids-antara-potensi-korupsi-dan-monopoli-pengadaan-obat/ https://seknasfitra.org/menelisik-tata-kelola-anggaran-pencegahan-dan-penanggulangan-hiv-aids-antara-potensi-korupsi-dan-monopoli-pengadaan-obat/#respond Mon, 23 Mar 2020 18:46:02 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5788 Oleh Gulfino Guevarrato*

Pada tahun awal tahun 2019, Kementerian Kesehatan mengalami gagal tender untuk pengadaan obat ARV, karena ketidaksepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan farmasi yang memiliki izin edar obat tersebut yaitu PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Dampaknya stock ARV rentan mengalami kelangkaan. Stok obat yang dimaksud antara lain,Antiretroviral (ARV) Fixed Dose Combination jenis Tenofovir, Lamivudin, dan Efavirens (TLE).

Fungsi obat ARV memiliki dua peran yaitu menghambat perkembangan dan aktivitas virus, artinya terapi ARV begitu penting bagi ODHA. ODHA harus mengkonsumsi ARV tepat waktu karena apabila tidak dikonsumsi secara disiplin maka berpotensi membuat virus menjadi resisten. Konsumsi ARV secara teratur bisa membuat pengidap HIV memiliki angka harapan hidup setara dengan orang yang tidak terinfeksi HIV.

 Dengan gagalnya tender pengadaan Obat ARV bisa mengganggu terapi pengobatan yang dilakukan oleh ODHA. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya untuk mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan dan hidup sehat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kemudian Pasal 4 Undang-Undang  No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memperjelas hak masyarakat untuk sehat.

Pengalaman tahun awal tahun 2019 harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan selaku stakeholder utama. Seknas Fitra melakukan analisis terkait dengan kebijakan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, secara umum kebijakan anggaran pemerintah masih belum signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, polemic laten yang tidak kunjung usai adalah pengadaan obat secara umum dan ARV secara khusus yang terindikasi adanya monopoli dan berpotensi timbulnya korupsi.

Pemerintah Tidak Serius dalam Kebijakan Anggaran Penanggulangan HIV/AIDS

Sejak 2015, Seknas Fitra memberi sorotan terkait politik anggaran Kementerian kesehatan dalam menjaga komitmen pencegahan dan penanggulangan penyakit menular lebih spesifik HIV/AIDS. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkesan tidak sungguh-sungguh, hal tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dari sejak tahun 2016 hingga 2019, yang mana anggaran untuk program pencegahan dan pengedalian penyakit tidak signifikan jumlahnya, bahkan setiap tahunnya mengalami penurunan.

Program Kementerian Kesehatan  2019 2018 2017 2016
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 1.988 2.583 3.763 4.177
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 26.761 25.582 26.146 25.629,00
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 108 119 105 105
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 1.672 2.102 2.522 2.421
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 15.953 15.388 15.005 16.201
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.642 2.723 3.398 4.887
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4.481 4.939 3.130 3.212
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 805 909 1.110 1.209
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 4.320 4.749 5.482 6.960
Total 58.730 59.094 60.661 64.801

     Sumber: DIPA Kemenkes diolah oleh Seknas Fitra

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut ada 48.300 kasus HIV positif yang ditemukan pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, 9.280 di antaranya juga positif AIDS. Tahun  2017 jumlah Positif HIV sebanyak 27.975 orang. Bukti lainnya, Kasus HIV yang meningkat setiap tahunnya. Pada 2015 sebanyak 30.935 kasus, 2016 tercatat 41.250 kasus dan 2017 tecatat 48.300 kasus.[1] Namun pertumbuhan positif HIV masih belum dibarengi dengan kebijakan anggaran dari APBN, setiap tahun justru anggaran untuk pencegahan penyakit menular yang didalamnya terdapat pencegahan dan penangggulangan HIV/AIDS, TBC, dan Hepatitis justru mengalami penurunan.

Hal tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran yang spesifik menangani persoalan HIV/AIDS. Secara nomenklatur anggaran, pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung termasuk dalam salah satu Kegiatan dalam Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sama seperti pada program tersebut, alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS setiap tahunnya mengalami penurunan.

             Sumber: DIPA Kemenkes diolah oleh Seknas Fitra

Sebagai gambara detail dari DIPA 2019, kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan, yaitu jumlah tes untuk popuasi kunci sebanyak 750.000 tes, layanan pencegahan dan pengelian penyakit HIV sebanyak 34 layanan dengan alokasi 6,9 Miliar dan saranan dan prasarana penanggulangan HIV/AIDS sebanyak 265 miliar. sedangkan untuk pengadaan obat, berdasarkan DIPA 2019, Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS dialokasikan sebesar 1.499.468.636.000.

Anggaran yang minim dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS semakin membuat pemerintah Indonesia tergantung dari pendanaan Internasional. Berdasarkan Sasaran dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 untuk Penanggulangan HIV/AIDS 2015-2019, kebutuhan anggaran pendanaanya mencapai  $ 720 juta dollar, sedangkan kemampuan pendanaanya sendiri hanya 401,juta dollar. Pendanaan untuk penanggulangan selama ini masih didominasi dari bantuan hibah Internasional, seperti pada tahun 2018, Pada tahun 2018, Global Fund meluncurkan dana hibah baru untuk periode 2018-2020, tersebut senilai total USD 264.225.834, yang akan menyediakan ART bagi 258.340 odha, 6900 pasien TB MDR diobati dan 3.577.750 kelambu LLIN terdistribusi bagi populasi berisiko malaria.[2] ketergantungan pada pendanaan internasional semakin diperparah dengan cakupan pengobatan ARV di Indonesia hanya 17% dari total 640 ribu ODHA, artinya hanya 140 ribu yang mendapatkan terapi ARV sedangkan 500ribu lainnya masih belum terjangkau ARV.[3] Untuk menutupi minimnya anggaran dari pemerintah, maka donor Internasional memberikan bantuh hibah pada Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, namun dari data IAC tersebut dapat tergambarkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS masih rendah. Hal yang sama terjadi di level daerah, kebijakan anggaran di Kabupaten dan Provinsi pun masih minim untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, padahal dalam Permendagri nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, Belanja Program dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Namun komitmen dari pemerintah daerah pun masih belum tampak pada kebijakan anggaran.

Kebijakan alokasi anggaran sebagai salah satu instrumen Negara, dapat memberikan gambaran apakah upaya memerangi HIV/AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Selain itu, program  penanggulangan AIDS di Indonesia, menuju pada  getting 3 zeroes yaitu zero new infection, zero AIDS-related death dan zero stigma and discrimination menjadi tidak efesien terlaksana karena alasan anggaran yang minim. Dengan potensi anggaran yang ada seharusnya Pemerintah Indonesia juga memiliki perhatian pada persoalan HIV/AIDS.

Tata Kelola Obat ARV: Rentan Monopoli dan Berpotensi Korupsi dalam Pengadaan Obat ARV

Pendanan untuk pengadaan obat ARV ada di Indonesia berasal dari  2 sumber, yaitu obat ARV bersumber dana APBN dan bersumber dana GF. Dana obat melalui APBN disediakan oleh Dirjen Binfar Alkes dengan produsen tunggal yaitu PT. Kimia Farma (KF) dan hanya memproduksi 5 jenis ARV lini 1. Sedangkan ARV yang didanai GF disediakan melalui proses tender oleh GF dan diproduksi di luar negeri meliputi ARV lini 1 dan lini 2. komposisi pendananya kurang lebih 70% didominasi dari pendanaan Internasional sedangkan 30% dari alokasi anggaran pemerintah baik pusat dan daerah. untuk  kebutuhan ARV, Pemerintah Indonesia mendapatkanya melalui import dari luar negeri, namun terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga yang dibeli dari India dan harga yang dijual PT Kimia Farma kepada pemerintah, AC, harga beli pemerintah untuk obat ARV jenis TLE ini tercatat di tahun 2016 mencapai harga Rp 385 ribu per botol. Sementara, berdasarkan dokumen resmi dari agen pengadaan internasional, harga obat ini di pasaran Internasional hanya berkisar US$ 8 – 9 per botol (sekitar Rp 115 ribu per botol). Artinya, ada selisih sekitar Rp 270 ribu per botol keuntungan yang masuk ke perusahaan BUMN farmasi selama ini.[4]

Melihat selisih harga yang diluar kewajaran, Seknas Fitra menilai ada indikasi mark up dalam pengadaan obat ARV. Pemerintah dibuat tidak berdaya oleh dua perusahaan farmasi yang mengantongi izin edar obat ARV, tiga kombinasi tetap Tenofovir, Lamivudine, dan Efavirenz (TLE) ini, yaitu PT Kimia Farma dan PT Indoforma. Produk dari PT Indofarma, sehingga memicu indikasi doupoli dalam pengadaan obat tersebut. Jika alasan tingginya harga ARV karena bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai, maka hal tersebut dapat dibantah. Sebab pada tahun 2005, Kementerian Keuangan membuat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.010/2005 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan nilai tidak dipungut atas Import Bahan Baku dan obat jadi Anti Retroviral.

Persoalan monopoli dan duopoli dalam pengadaan obat juga ditemukan juga pada layanan obat BPJS, karena monopoli pengadaan obat maka harga obat melambung tinggi. Tingginya harga obat menjadi penyebab BPJS mengalami defisit. Tambahan anggaran 10 triliun dari pemerintah belum mampu mengatasi defisit anggaran BPJS.

Selain monopoli, persoalan pengadaan obat ARV juga rentan korupsi.  Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan atau penyediaan obat untuk penyakit AIDS dan PMS di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016 dibongkar Kejaksaan Agung.[5]

Kejaksaan Agung telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, artinya ada bukti tambahan yang semakin menguatkan indikasi korupsi dalam pengadaan obat untuk HIV/AIDS. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa sekitar 26 orang saksi kasus dugaan korupsi pengadaan obat antiretroviral (ARV) atau obat penyakit AIDS dan PMS. Penyidik juga sedang mendalami siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum untuk ditetapkan sebagai tersangka.[6]

Belum Optimalnya Fungsi Formularium Nasional (Fornas) dan E Catalog

FORNAS disusun dalam rangka untuk kendali mutu berdasarkan kriteria pemilihan obat. Sedangkan e-catalog dibuat dalam rangka kendali biaya, penetapan harganya berdasarkanhasil lelang dan negosiasi oleh LKPP. E-Catalogue bertujuan untuk mengendalikan harga obat agar tidak melambung tinggi. Fungsi dari Fornas dan E Catalog seharusnya dapat mengatasi persoalan pengadaan obat, dari mulai gagal lelang, monopoli dan praktik koruptif. Namun implementasinya masih belum maksimal. Secara konsep Fornas dan E-catalog sudah baik namun perlu perbaikan-perbaikan agar kontekstual implementasinya.

Di lapangan ternyata tidak semua obat FORNAS tayang di e-catalogue. juga sebaliknya terdapat  obat yang tidak masuk FORNAS tetapi tayang di e-catalogue. Kondisi ini mengakibatkan terdapat obat yang tidak memiliki acuan harga sebagai dasar BPJS Kesehatan membayar klaim. ARV masuk dalam Fornas dan Ecatalog namun tetap saja di lapangan, peran kedua sistem tersebut belum mampu membendung permainan harga yang berdampak pada tingginya harga ARV di Indonesia. Persoalan lainnya, tidak akurannya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) sebagai acuan dalam penyusunan e-catalog, belum adanya monitoring dan evaluasi dalang pengadaan obat.[7]

Jika salah satu persoalannya tidak akuratnya RKO sebagai basis dalam E-catalog artinya persoalan pengadaan obat sudah dimulai sejak dalam perencanaan. Dampaknya dapat terjadi seperti gagal tender dan kelangkaan ARV.

Melihat polemik tata kelola obat, pemerintah harus menguatkan koordinasi antarlembaga, misalnya dalam upapa pencegahan korupsi maka Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan KPK, untuk pengadaan obat, Kemenkes dapa membuat kerjasama dengan LKPP untuk menghindari monopoli pengadaan obat dan BPOM untuk menjamin mutu obat.

Penutup
Persoalan gagal tender pengaan obat ARV dan indikasi Korupsi dalam pengadaan obat yang kasusnya telah ditangani oleh Kejaksan Agung harusnya menjadi cerminan bahwa pengelolaan obat di Indonesia secara umum masih belum baik. Terdapat upaya mengambil untung dari orang-orang yang sakit oleh pihak-pihak tertentu, hal tersebut sungguh tragis. Ditambah lagi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, ketergantungan pendanaan dari hibah Internasional, pemerintah perlu membuat resolusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Permendagri nomor 20 tahun 2007 telah memberi ruang bagi daerah untuk bisa mengalokasikan anggarannya secara optimal untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan perlu juga merumuskan aturan untuk anggaran pengadaan ARV dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, guna mengurangi ketergantungan yang tinggi pada pendanaan internasional.


[1] Senin, 22 April 2019, http://www.depkes.go.id/article/view/19042500004/penyakit-menular-masih-jadi-perhatian-pemerintah.html

[2] Selasa, 13 Februari 2018, http://www.depkes.go.id/article/view/18021300001/indonesia-dan-i-the-global-fund-i-luncurkan-dana-hibah-baru-untuk-percepat-akselerasi-akhiri-epidemi.html

[3] Siaran Pers IAC: Cakupan Pengobaan ARV untuk HIV/AIDS terburuk di Asia Pasifik.

[4] Berdasarkan data IAC

[5] Berdasarkan pantaun dari https://mediaindonesia.com/read/detail/192019-kejaksaan-usut-kasus-korupsi-obat-hivaids-di-kemenkes

[6] https://www.gatra.com/detail/news/418882/politics/kejagung-segera-tetapkan-tersangka-korupsi-obat-hivaids 28 May 2019 13:01

[7] Jurnal KPK: Tata Kelola Obat di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Niken Ariati.

*Penulis adalah Staf Divisi Advokasi Seknas FITRA

]]>
https://seknasfitra.org/menelisik-tata-kelola-anggaran-pencegahan-dan-penanggulangan-hiv-aids-antara-potensi-korupsi-dan-monopoli-pengadaan-obat/feed/ 0
Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI https://seknasfitra.org/moratorium-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-perkuat-ekonomi-ri/ https://seknasfitra.org/moratorium-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-perkuat-ekonomi-ri/#respond Tue, 25 Feb 2020 11:57:17 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5683 Jakarta, 22 Februari 2020 Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan penerima Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak selalu defi­sit. Lagi pula, beban bunga obligasi rekap se­kitar 400 …]]>

Jakarta, 22 Februari 2020

Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan penerima Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak selalu defi­sit. Lagi pula, beban bunga obligasi rekap se­kitar 400 triliun rupiah dapat dialihkan untuk program peningkatan produksi nasional yang mempunyai muatan lokal tinggi.

Kepala Peneliti Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan kondisi dunia usaha sekarang seperti sapi perah kurus yang jika diperas habis-habisan tidak menghasilkan apa-apa sehingga mesti segera dibantu dengan ban­tuan dana. Untuk itu, moratorium pemba­yaran bunga obligasi rekap eks BLBI selama 7 tahun dapat menguatkan perekonomian nasional. Sebab, dana bunga utang itu di­alihkan untuk pembangunan yang produktif.

“Sebanyak 400 triliun rupiah itu kalau digunakan untuk kegiatan yang produktif akan berlipat ganda, hasilnya akan tiga kali lipat. Kuncinya jangan boros, gunakan un­tuk produksi terutama pertanian dan infra­struktur pertanian,” katanya saat dihubungi, Jumat (21/2).

Seperti diketahui, beban bunga sekitar 400 triliun rupiah itu terus bertambah setiap tahun, karena eksponensial. Jadi, kalau pem­bayaran tidak dihentikan, APBN bisa kolaps.

Menurut Badiul, setiap 400 triliun rupiah yang tidak dibayarkan untuk bunga obligasi rekap, dalam tiap tahun akan berlipat ganda. Demikian juga yang 400 triliun rupiah kedua dan seterusnya. “Jika ini dilakukan, sudah berapa besar yang bisa dihemat,” ujarnya.

Dijelaskan, dana 400 triliun rupiah yang tidak dibayarkan itu untuk pembangunan bukan untuk konsumsi dan juga harus dice­gah agar tidak korupsi.

Badiul Hadi mengatakan Indonesia ja­ngan menunggu sampai seperti Argentina yang tidak mampu mencicil utang. Sebab, kalau sudah kesulitan anggaran tidak akan ada lagi yang akan memberikan utang.

Diperoleh informasi, Dana Moneter Inter­nasional (IMF) mengakui bahwa moratorium satu-satunya jalan untuk menyehatkan ke­uangan negara. Namun, IMF juga harus ber­tanggung jawab atas formula yang diberikan di masa lalu sehingga Indonesia terbebani utang. Kementerian Keuangan melaporkan, utang pemerintah per Januari 2020 sudah mencapai 4.817,6 triliun rupiah.

Tidak Ada Anggaran

Sementara itu, ekonom Universitas Air­langga Surabaya, Mohammad Nasih, me­ngatakan pemerintah mesti memberikan stimulus berupa dana kepada sektor riil agar terbangun produksi nasional yang produktif sehingga menghasilkan pendapatan negara. “Apa yang terjadi sekarang, karena tidak ada uang. Dana habis untuk konsumsi dari orang asing atau digunakan untuk impor,” ujarnya.

Menurur Nasih, kalau mengandalkan im­por, pemerintah hanya mendapatkan pajak pendapatan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Tapi, kalau anggaran impor digunakan untuk produksi dalam negeri, dana yang ada akan berputar ratusan kali dan pemerintah men­dapatkan pajak berkali-kali. “Kemudian, ka­lau hasil produksinya kita ekspor, kita akan mendapatkan devisa yang jumlahnya akan tinggi dari FDI (investasi langsung), karena itu uang kita. Kalau FDI kan uang asing yang ditempatkan di Indonesia,” paparnya.

Nasih menegaskan, saat ini merupa­kan waktu yang tepat untuk menghentikan impor. Ini penting, agar ketahanan pangan Indonesia menjadi kuat. “Uang dari mana untuk naikkan produksi, ya dari uang untuk impor. Artinya, kita harus bicara mening­katkan produksi nasional. Jangan seperti menteri yang bilang produksi kurang kita harus impor,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom UII Yogyakarta, Su­harto, mengatakan para pengusaha menang­gung pajak ada batasnya. Sekarang saja, keuntungan pengusaha sudah pas-pasan. Kalau dipajaki lagi, akhirnya terjadi pemu­tusan hubungan kerja, lalu usahanya tutup. Padahal, untuk menghidupkan perusahaan yang sudah mati paling sulit. “Nah, agar du­nia usaha tidak bangkrut, pemerintah harus membantunya dengan keringanan-keringa­nan sehingga pengusaha bisa menghasilkan pendapatan tinggi lagi,” katanya.

Pengamat sosial ekonomi dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi, mengusulkan agar otoritas moneter membuat instrumen “money supply” untuk disalurkan ke sektor yang produktif. Caranya, bantuan diberikan kepada industri yang mempunyai muatan lo­kal 70 persen. Bisa juga untuk industri yang muatan lokalnya minimal 50 persen, tapi sa­ngat strategis.

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/moratorium-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-perkuat-ekonomi-ri/

]]>
https://seknasfitra.org/moratorium-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-perkuat-ekonomi-ri/feed/ 0
FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan https://seknasfitra.org/fitra-sebut-proyek-revitalisasi-monas-dipaksakan/ https://seknasfitra.org/fitra-sebut-proyek-revitalisasi-monas-dipaksakan/#respond Thu, 23 Jan 2020 20:13:36 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5676 Jakarta, 23 Januari 2020 Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai revitalisasi Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, dipaksakan. Sebab proyek bernilai Rp 64 miliar itu dilakukan di akhir tahun dan ditargetkan selesai selama 50 hari. “Terlihat sangat …]]>

Jakarta, 23 Januari 2020

Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai revitalisasi Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, dipaksakan. Sebab proyek bernilai Rp 64 miliar itu dilakukan di akhir tahun dan ditargetkan selesai selama 50 hari.

“Terlihat sangat dipaksakan,” kata Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Misbah Hasan, melalui pesan singkat, Kamis, 23 Januari 2020.

Misbah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan proyek tersebut karena diduga ada banyak kejanggalan mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan. Ia menuturkan rekam jejak pemenang proyek, yakni PT Bahana Prima Nusantara pun harus dilacak.

“Apakah perusahaan sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengerjakan proyek serupa dan bernilai tertentu,” ujar Misbah.

Selain itu, lama perusahaan berdiri juga perlu dilihat. Menurut Misbah, perusahaan harus punya laporan keuangan minimal tiga tahun. Termasuk, kata dia, kepemilikan perusahaan apakah punya konflik kepentingan atau tidak dengan pejabat Pemerintah Provinsi DKI.

Terkait dengan alamat kantor virtual PT Bahana Prima Nusantara pun rawan terhadap masalah akuntabilitas keuangannya. Sebab, lanjut Misbah, bila terjadi penyimpangan penggunaan anggaran atau proyek tidak sesuai spesifikasi, Pemda DKI sulit untuk menagih karena penggunaan alamat virtual.

Menurut dia, jika memang alamat PT Bahana Prima tidak jelas, bahkan secara virtual semestinya bisa langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diselidiki. “Jadi bisa dilaporkan baik PT. Bahana, Unit Layanan Pengadaan maupun kuasa pengguna anggaran di Dinas terkait,” tutur Misbah.

Misbah menjelaskan memang tidak ada syarat khusus terkait alamat perusahaan yang ikut tender proyek pemerintah. Syarat perusahaan ikut tender pemerintah, meliputi: Kelegalan perusahaan dibuktikan dengan Akta Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kalau dari aspek regulasinya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI juga belum mengantongi izin. Karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Taman Medan Merdeka di DKI Jakarta, mesti mendapat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara.

Mengacu Kepres tersebut kewenangan pembangunan kawasan Monas memandatkan Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua Komisi pengarah pembangunan di kawasan Medan Merdeka. Sedangkan Gubernur DKI sebagai pemimpin badan pelaksana pembangunan di kawasan Medan Merdeka. “Tugas Komisi Pengarah itu salah satunya memberikan pengarahan dan persetujuan. Dalam kasus ini, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan itu,” ucap Misbah.
Sumber: https://metro.tempo.co/read/1298867/fitra-sebut-proyek-revitalisasi-monas-dipaksakan/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-sebut-proyek-revitalisasi-monas-dipaksakan/feed/ 0
Utang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di Daerah https://seknasfitra.org/utang-pemerintah-banyaknya-uang-yang-mengendap-di-daerah/ https://seknasfitra.org/utang-pemerintah-banyaknya-uang-yang-mengendap-di-daerah/#respond Wed, 22 Jan 2020 21:24:19 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5672 Jakarta, 17 Januari 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah yang masih terparkir dan mengendap di rekening kas umum daerah. Bahkan, agar terlihat terserap, ada pemerintah daerah yang sekedar memindahkan dana transfer tersebut ke rekening lain. Mantan …]]>

Jakarta, 17 Januari 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya dana transfer daerah yang masih terparkir dan mengendap di rekening kas umum daerah. Bahkan, agar terlihat terserap, ada pemerintah daerah yang sekedar memindahkan dana transfer tersebut ke rekening lain.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu jenggah sebab uang itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan di daerah.

Hingga akhir November 2019, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, nilai transfer anggaran yang tak terserap itu mencapai Rp186 triliun.

Jumlah ini masih lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai Rp200-220 triliun. “Di satu sisi kami transfer rajin, sampai sana pindah akun bank saja, enggak terpakai. Ini jadi pemikiran kami,” ucap Sri Mulyani dalam paparan di Gedung DPD RI, Selasa (14/1/2020) lalu.

Kendati demikian, rendahnya serapan dana transfer ke daerah sejatinya bukan lah masalah baru, melainkan sudah terjadi sejak lama dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

Data APBN KiTA November 2019 menunjukkan, serapan dana transfer daerah paling rendah terjadi pada pos Dana Bagi Hasil dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik.

Sementara realisasi Dana Bagi Hasil baru mencapai Rp75,29 triliun atau 70,8 persen dari alokasi APBN 2019, sementara DAK Fisik baru terserap 69,09 persen atau sebesar Rp47,89 triliun.

Hal ini kerap ditemukan di sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang, menurut penuturan Sri Mulyani, jarang menghadapi masalah kas.

Utang Meningkat
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong agar pemerintah daerah lebih gencar merealisasikan program-program pembangunan lewat dana transfer tersebut.

Tak hanya untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah, tapi agar utang yang ditarik pemerintah pusat untuk pembiayaan anggaran tersebut tak sia-sia.

Pemerintah daerah mungkin dapat berpikir penempatan dana di bank akan memberi mereka bunga perbankan. Namun, pemerintah pusat justru dipusingkan dengan pembayaran bunga utang yang tak sedikit.

Sampai dengan 30 November 2019 saja, uang yang digelontorkan pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp267,6 triliun—lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (Rp251,1 triliun).

Sementara utang yang ditarik pemerintah untuk pembiayaan APBN hingga akhir November 2019 mencapai Rp442.923,6 triliun atau 123,29 persen target.

Di samping itu, ada pula potensi dampak ekonomi yang hilang karena ada sejumlah besar uang tak berputar apalagi beredar di masyarakat.

“Kalau sudah dibelanjakan harusnya sudah bisa dinikmati masyarakat. Proyek jadi lebih cepat dan kegiatan ekonomi berjalan lebih dulu,” ucap Suahasil saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place, Kamis (16/1/2020) lalu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan permasalahan sebenarnya berada di pemerintah daerah itu sendiri.

Ia bilang ada peran kurangnya perencanaan sampai penundaan pembayaran. Bahkan, akibat penundaan itu ada dapak pada pelayanan publik seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), honor, dan lainnya. Untuk mengantisiapsi itu, Kemenkeu akan memberi sanksi pada daerah yang pembelanjaannya belum optimal.

“Kita akan berikan sanksi, salah satu contoh sanksinya yaitu DAU [Dana Alokasi Umum] sebuah daerah akan kami tunda pemberiannya sebelum daerah memenuhi mandatory spending-nya,” ucap Astera dia di Kementerian Keuangan, Rabu (15/1/2020).

Serapan K/L Juga
Belum Optimal Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transformasi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan paham jika pemerintah pusat jengkel dengan banyaknya dana terparkir itu. Pasalnya, uang sebanyak Rp186 triliun itu setara 8 persen dari total belanja APBN.

Jika pemerintah pernah mengklaim serapan anggaran APBN 2019 83,14 persen, maka realisasi sebenarnya cuma sebesar 75 persen. Pasalnya ada 8 persen anggaran transfer ke daerah yang tak terserap.

“Itulah yang kami sebut serapan semu APBN,” ucap Misbah saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (16/1/2020).

Meski demikian, kata Misbah, realisasi anggaran pemerintah pusat juga yang perlu dibenahi.

Ia mencontohkan sering kali petunjuk teknis dari kementerian terkait terlambat terbit. Alhasil kementerian/lembaga (K/L) ikut terlambat melakukan lelang proyek di samping kemungkinan adanya kesalahan dan kegagalan perencanaan.

Riset yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Agustus 2019 menggambarkan bagaimana anggaran belanja pemerintah tersebut tersebut gagal mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Berdasarkan asumsi Bappenas, 1 persen kenaikan belanja K/L seharusnya mampu memberi andil peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,06 persen.

Dengan peningkatan serapan hingga 11 persen sepanjang Januari-Agustus 2019, harusnya dana yang ditransfer ke daerah itu harusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,66 persen. Namun, yang terjadi justru pertumbuhan ekonomi hanya tereskalasi sebesar 0,24 persen secara riil.

“Ini mengindikasikan lemahnya pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran pemerintah,” ucap Misbah.

]]>
https://seknasfitra.org/utang-pemerintah-banyaknya-uang-yang-mengendap-di-daerah/feed/ 0
FITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan Anggaran https://seknasfitra.org/fitra-sebut-banjir-jakarta-dampak-dari-pemotongan-anggaran/ https://seknasfitra.org/fitra-sebut-banjir-jakarta-dampak-dari-pemotongan-anggaran/#respond Sat, 04 Jan 2020 17:14:57 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5620 Info-anggaran.com- Pemotongan anggaran pengendalian banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 dan belum surut hingga saat ini. Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (4/1/2020). …]]>

Info-anggaran.com- Pemotongan anggaran pengendalian banjir berdampak pada banjir yang terjadi di DKI Jakarta sejak 31 Desember 2019 dan belum surut hingga saat ini.

Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Berdasarkan data Info-anggaran.com, anggaran penanganan banjir dan abrasi tahun 2020 Rp672 miliar, turun 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, serapan anggaran Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga tidak optimal.
Dari total anggaran Rp3.87 triliun pada tahun 2019, realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen dari target capaian 83 persen berdasarkan RPJMD DKI tahun 2018-2019.

Oleh sebab itu, Misbah menyarankan agar Anies mengganti kepala dinas dan suku dinas Sumber Daya Air yang berkinerja buruk.

Selain itu, Anies juga patut mempertimbangkan pencopotan tim TGUPP, sebab tim ini tidak berkontribusi terhadap konsep pengendalian dan penanganan banjir.

“Konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pergub. No 31 Tahun 2019 terlambat diterbitkan dan belum jelas implementasinya, sehingga mempengaruhi banjir kali ini. TGUPP juga tidak terlihat kontribusinya dalam mengonsep penanggulangan banjir tersebut. Tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir,” sebut Misbah.

Misbah menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI melanjutkan program normalisasi sungai, dengan menggandeng Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-sebut-banjir-jakarta-dampak-dari-pemotongan-anggaran/feed/ 0
Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali https://seknasfitra.org/jeda-5-tahun-eks-koruptor-ikut-pilkada-fitra-idealnya-dilarang-sama-sekali/ https://seknasfitra.org/jeda-5-tahun-eks-koruptor-ikut-pilkada-fitra-idealnya-dilarang-sama-sekali/#respond Tue, 17 Dec 2019 10:37:48 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5611 Jakarta, 12 Desember 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan UU Pilkada terkait mantan eks korupsi menjadi calon kepala daerah yang memutuskan mantan narapidana korupsi bisa maju Pilkada usai lima tahun bebas dari penjara. Putusan tersebut diapresiasi namun dinilai belum …]]>

Jakarta, 12 Desember 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan UU Pilkada terkait mantan eks korupsi menjadi calon kepala daerah yang memutuskan mantan narapidana korupsi bisa maju Pilkada usai lima tahun bebas dari penjara. Putusan tersebut diapresiasi namun dinilai belum ideal.

“Menurut saya ini progress yang bagus, meski belum ideal. Idealnya, eks koruptor dilarang sama sekali mengikuti pilkada, karena dia sudah mengkhianati amanah rakyat,” kata Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan, kepada wartawan, Rabu (11/12/2019) malam.

Misbah mengatakan tetap mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, mantan narapidana kasus korupsi awalnya bebas maju ke Pilkada.

“Makanya ini progress yang bagus, dari awalnya tidak ada punishment apapun bagi eks koruptor untuk bisa langsung mengikuti Pilkada,” jelasnya.

Misbah mendorong KPU segera merevisi aturan mengenai syarat untuk maju Pilkada. Dia berharap akan membuat semua pihak terhindar dari perbuatan korupsi.

“KPU mustinya merevisi aturan sesuai dengan putusan MK tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, pegiat antikorupsi dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai putusan tersebut akan sangat baik abgi demokrasi di Indonesia. Dia menuturkan pemilih akan dilindungi haknya dari potensi memilih calon yang bermasalah.

“Pemilih dilindungi haknya dari potensi kealpaan memilih orang yang bermasalah sekaligus menjaga partai dari mencalonkan figur yang berpotensi menciptakan masalah yang sama jika memimpin,” tuturnya.

Dalam putusannya MK, memutuskan melakukan pengubahan bunyi untuk pasal 7 ayat 2 huruf g. Di mana dalam pengubahan disebutkan, pencalonan dapat dilakukan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana.

Berikut isi perubahan pasal sesuai putusan MK:

  1. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik. dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
  2. bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana dan
  3. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4819570/jeda-5-tahun-eks-koruptor-ikut-pilkada-fitra-idealnya-dilarang-sama-sekali/

]]>
https://seknasfitra.org/jeda-5-tahun-eks-koruptor-ikut-pilkada-fitra-idealnya-dilarang-sama-sekali/feed/ 0
Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah? https://seknasfitra.org/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah/ https://seknasfitra.org/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah/#respond Tue, 17 Dec 2019 09:10:35 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5606 Jakarta, 16 Desember 2019 Pemerintah mengucurkan anggaran nyaris Rp330 triliun untuk program Dana Desa dalam lima tahun terakhir. Namun, uang sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam rapat terbatas soal Dana Desa …]]>

Jakarta, 16 Desember 2019

Pemerintah mengucurkan anggaran nyaris Rp330 triliun untuk program Dana Desa dalam lima tahun terakhir. Namun, uang sebanyak itu rupanya belum dimanfaatkan optimal, terutama oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dalam rapat terbatas soal Dana Desa di Istana, Jakarta, Rabu (11/12/2019), Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2.188 BUM Desa mangkrak alias terbengkalai alias tidak beroperasi. Ada juga, kata Jokowi, 1.670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa.

Oleh karenanya dia mengatakan BUM Desa “harus direvitalisasi”. Salah satu caranya adalah dengan masuk ke sektor-sektor produktif seperti bisnis pasca-panen atau pariwisata.

Memperbaiki kinerja BUM Desa penting dan mendesak karena Dana Desa setiap tahun terus meningkat. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp72 triliun.

Masalah BUM Desa
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengaku tidak heran dengan pernyataan Jokowi. Kepada reporter Tirto, Jumat (13/12/2019) lalu, Misbah mengatakan “BUMDes ini sekadar dibentuk. Setelah itu tidak dikelola dengan baik.”

Misbah menerangkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 (PDF), BUM Desa adalah salah satu sektor yang prioritas dibiayai oleh Dana Desa. Meski demikian, tak ada konsekuensi atau sanksi apa pun bagi BUM Desa yang menggunakan Dana Desa tapi ternyata tak mampu berkontribusi banyak.

Karena itu pada akhirnya pengelola BUM Desa bekerja serampangan. Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUM Desa dikelola orang dekat atau keluarga petinggi desa setempat, kata Misbah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga pernah menemukan hal serupa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018, penggunaan Dana Desa oleh BUM Desa bermasalah.

BPK menyebut banyak BUM Desa yang tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelaikan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan.

Ditemukan pula BUM Desa yang tidak dikelola orang yang kompeten, bidang usaha BUM Desa yang ternyata tidak sesuai dengan potensi unggulan desa, serta kontribusi BUM Desa terhadap pendapatan desa yang masih minim.

Tak hanya itu, BPK bahkan menemukan adanya penyalahgunaan dana BUM Desa di dua desa di Lombok Tengah.

Berkaca dari temuan BPK, peneliti dari Institute for Development and Economics and Finance Rusli Abdullah ragu instruksi Presiden yang ingin swasta terlibat membuat BUM Desa lebih baik.

“Tidak ada jaminan BUM Desa bisa berkembang setelah dibantu swasta,” kata Rusli kepada reporter Tirto. “Usaha BUM Desa saat ini hanya akan tetap begitu-begitu saja.”

Tak Semua Gagal

Di antara ribuan BUM Desa yang bermasalah, ada juga yang berhasil. Lihat saja BUM Desa dari Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, bernama Bagha Utsaha Manunggal Desa Adat (BUMDA).

BUMDA memiliki 11 lini bisnis yang bergerak di antaranya di bidang pembiayaan, air minum, pariwisata, transportasi, dan keamanan. Total laba bersih BUMDA tahun lalu mencapai Rp14,5 miliar dari total pendapatan sekitar Rp50 miliar.

“Sekitar 60 persen dari total pendapatan disumbang dari objek wisata Pantai Pandawa,” kata Kepala Desa Adat Kutuh yang juga Direktur Utama BUMDA Made Wena, September lalu, seperti dikutip dari Antara.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar ingin lebih banyak BUM Desa yang berhasil seperti BUMDA. Oleh karenanya dia mengatakan siap menjalankan instruksi Jokowi untuk merevitalisasi BUM Desa dengan memberi mereka tambahan modal, jaringan, sampai pendampingan.

“Kami tidak bisa menutup BUMDes. Pemerintah fungsinya memfasilitasi dan merevitalisasi. [Targetnya] Mungkin sama dengan target pengentasan 10 ribu desa tertinggal menjadi desa maju,” kata Abdul Halim, seperti dikutip dari laman Setkab.
Sumber: https://tirto.id/enpb

]]>
https://seknasfitra.org/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah/feed/ 0
Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste https://seknasfitra.org/wabup-paparkan-kabupaten-sehat-kepada-forum-ong-timor-leste/ https://seknasfitra.org/wabup-paparkan-kabupaten-sehat-kepada-forum-ong-timor-leste/#respond Wed, 11 Dec 2019 12:37:35 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5603 Sukabumi, 05 Desember 2019 Wakil Bupati Sukabumi H Adjo Sardjono di dampingi Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Hj. Yani Jatnika Marwan menerima Audiensi Forum ONG Timor Leste (FONGTIL) yang juga didampingi Seknas FITRA, di Pendopo Sukabumi JL. Ahmad …]]>

Sukabumi, 05 Desember 2019

Wakil Bupati Sukabumi H Adjo Sardjono di dampingi Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) Hj. Yani Jatnika Marwan menerima Audiensi Forum ONG Timor Leste (FONGTIL) yang juga didampingi Seknas FITRA, di Pendopo Sukabumi JL. Ahmad Yani. Kamis (5/12). Turut hadir ketua FSKSS hadir pula mendampingi Wabub, Kadis Sosial, para Camat dan unsur lainnya.

Menurut Nori Maria Soares selaku ketua Unit Audit Sosial Perdana Menteri Timor Leste, Kunjungan ini merupakan study banding dan sharing terkait kegiatan Audit sosial, selain itu untuk berkoordinasi dan mempelajari pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial kepada Pemerintah Kab. Sukabumi. “Dengan kegiatan ini, kami mendapatkan pengalaman baru untuk di-implementasikan sekaligus memperbaiki serta mensejahterakan masyarakat kami terutama bidang kesehatan dan pendidikan di timor leste melalui social audit program” ungkap Nori.

Merespon maksud Kunjungan FONGTIL, Wakil Bupati Sukabumi .Adjo Sardjono menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota sehat adalah suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi. “Konsep Kabupaten/Kota sehat ini tidak hanya memfokuskan pada pelayanan kesehatan tetapi juga kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat baik jasmani dan rohani” terangnya.

Wabup menambahkan bahwa Kota dan Kabupaten yang memenuhi klasifikasi sebagai Kota/Kabupaten Sehat akan dianugerahi penghargaan Swasti Saba dengan tiga tahapan yakni menjadi Kabupaten/Kota sehat kategori Swasti Saba Padapa (Pemantapan), kemudian Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan), selanjutnya Swasta Saba Wistara (Pengembangan). “Demikian halnya yang telah diraih oleh Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015 alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan yaitu Swasti Saba Padapa. Pada tahapan ini tatanan yang dipilih oleh Kabupaten Sukabumi yaitu :
Tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog interaktif antara FONGTIL dengan Pemkab Sukabumi dan FSKSS, serta dilanjutkan dengan bertukar Cendramata antara ketua Unit Audit Sosial Timor Leste dengan Pemkab Sukabumi dan Ketua FSKSS.
Sumber: https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/35549/2019/12/05/Wabup-Paparkan-Kabupaten-Sehat-Kepada-Forum-Ong-Timor-Leste

]]>
https://seknasfitra.org/wabup-paparkan-kabupaten-sehat-kepada-forum-ong-timor-leste/feed/ 0
Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara https://seknasfitra.org/hari-antikorupsi-sedunia-2019-bahaya-korupsi-bisa-bubarkan-suatu-negara/ https://seknasfitra.org/hari-antikorupsi-sedunia-2019-bahaya-korupsi-bisa-bubarkan-suatu-negara/#respond Wed, 11 Dec 2019 12:27:26 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5597 Jakarta, 09 Desember 2019 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa 2019 merupakan tahun terberat bagi lembaga antirasuah di Indonesia ini. Menurutnya, korupsi masih berjangkit dengan begitu luar biasanya di negeri ini. Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang …]]>

Jakarta, 09 Desember 2019

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa 2019 merupakan tahun terberat bagi lembaga antirasuah di Indonesia ini. Menurutnya, korupsi masih berjangkit dengan begitu luar biasanya di negeri ini.

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 untuk membuat sadar bahwa kasus korupsi itu bisa membuat “kiamat” suatu negara.

“Kan sesungguhnya agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin ‘kiamat’ suatu negara kemudian negara jadi bubar. Negara jadi tidak efisien, tidak efektif, ketidakadilan,” kata Saut saat menghadiri Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Agus Rahardjo menyebut bahwa 2019 merupakan tahun terberat bagi lembaga antirasuah di Indonesia ini. “Karena itu perlu kesabaran, perlu daya tahan yang tinggi untuk kita selalu memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi,” ujar Agus.

Permasalahan yang dihadapi KPK dan mendapat perhatian publik pada 2019 ini adalah adanya revisi UU KPK yang telah diberlakukan per 17 Oktober 2019.

“Mungkin kami juga perlu merenung, jangan-jangan ada strategi baru yang ingin diperkenalkan oleh panglima pemberantasan korupsi kita, kita bicara panglima selalu panglimanya adalah Presiden, kemudian wakilnya adalah Wakil Presiden,” ujar Agus di Jakarta, Senin.

Karena itu, kata dia, diharapkan dengan adanya strategi baru tersebut nantinya dapat berdampak bagi KPK.

“Oleh karena itu, kami yang di KPK maupun dari civil society serta seluruh komponen bangsa harus selalu mengingatkan bahwa perjuangan kita masih panjang,” kata Agus Rahardjo pula.

Lebih lanjut Saut menyatakan, isu radikalisme itu banyak dari isu korupsi di depannya. Radikal itu ‘background’-nya macam-macam, radikal agama, radikal ideologi bahkan radikal ekonomi. Radikal ekonomi umpamanya kalau dia dilakukan tidak adil, kemudian dia lakukan ketidakadilan juga,” kata Saut.

Oleh karena itu, lanjut dia, melalui peringatan Hakordia 2019 ini, KPK mengajak semua pihak untuk sama-sama memberantas korupsi bahkan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana.

“Saya bilang kalau SIM (Surat Izin Mengemudi) tidak lulus jangan nyogok sampai kapan pun. Jangan melanggar lalu lintas, jangan buang sampah sembarangan, mahasiswa jangan buat titip absen. Jadi, kita harus lihat dari yang sederhana,” kata Saut dilansir Antara.

Puncak Hakordia

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 akan digelar di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (9/12).

Adapun tema yang diambil untuk Hakordia 2019 adalah “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Jumat (6/12) dengan diselenggarakannya Festival Suara Anti Korupsi (SAKSI) dan penghargaan Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi 2019.

Selanjutnya pada Minggu (8/12) sampai Jumat (13/12) banyak rangkaian kegiatan yang digelar seperti “Premiere dan Awarding Anticorruption Film Festival” (ACFFest) 2019 dan Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, dan lelang eksekusi 22 barang rampasan negara.

Kemudian, sejumlah “workshop” bagi “stakeholder” antikorupsi yang melibatkan media massa, CSO, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah dan mitra pembangunan, diskusi tentang kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol, seminar dengan tema “Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik”, dan kegiatan Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi.
Dilemahkan

Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbakh Hasan juga mengatakan, 2019 memang tahun yang berat bagi KPK. Karena di tahun 2019, perlawanan terhadap pelemahan KPK semakin kuat. Demikian juga perdebatan tentang revisi UU KPK sehingga menguras energi yang luar biasa dan membuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi terganggu.

“Para pihak yang selama ini tidak nyaman dengan gerak KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang membuat KPK dilemahkan,” ujarnya.

Misbakh juga menyebut, KPK dilemahkan oleh para pihak yang tidak ingin KPK melakukan penyadapan secara langsung terhadap para terduga koruptor. Sebagai upaya agar KPK tetap kuat memberantas korupsi maka KPK dan semua yang anti korupsi tetap bergandengan tangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan.

“Selain itu KPK harus membuktikan bisa membongkar kasus-kasus besar korupsi yang selama ini terpendam,” tegasnya.
Sumber: https://www.harianterbit.com/nasional/read/113978/Hari-Antikorupsi-Sedunia-2019-Bahaya-Korupsi-Bisa-Bubarkan-Suatu-Negara

]]>
https://seknasfitra.org/hari-antikorupsi-sedunia-2019-bahaya-korupsi-bisa-bubarkan-suatu-negara/feed/ 0
Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah? https://seknasfitra.org/staf-khusus-jokowi-digaji-hingga-rp51-juta-per-bulan-tepatkah/ https://seknasfitra.org/staf-khusus-jokowi-digaji-hingga-rp51-juta-per-bulan-tepatkah/#respond Mon, 25 Nov 2019 13:49:58 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5591 Jakarta, 24 November 2019 Guna mendapatkan gagasan dan cara-cara yang ‘out of the box’ dalam menjalankan roda pemerintahan di periode kedua, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunjuk tujuh orang dari generasi milenial sebagai staf khusus presiden yang baru. Namun, penunjukkan …]]>

Jakarta, 24 November 2019

Guna mendapatkan gagasan dan cara-cara yang ‘out of the box’ dalam menjalankan roda pemerintahan di periode kedua, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunjuk tujuh orang dari generasi milenial sebagai staf khusus presiden yang baru.

Namun, penunjukkan staf khusus presiden itu malah mengundang polemik. Usut punya usut, polemik itu muncul lantaran gaji atau kompensasi yang diberikan negara untuk staf khusus presiden itu mencapai Rp51 juta per bulan.

Nilai gaji staf khusus presiden itu diatur di dalam Perpres No. 144/2015 tentang besaran hak keuangan bagi staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu asisten.

Gaji staf khusus presiden itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan. Berbeda dengan menteri atau wakil menteri, staf khusus presiden tersebut tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas.

Bukan tanpa sebab polemik itu muncul. Sejumlah kalangan menanggap gaji yang diberikan kepada staf khusus milenial itu kurang tepat lantaran diragukan bisa memberikan sumbangsih yang berarti. Apalagi jumlah staf khusus presiden saat ini mencapai 12 orang.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai gaji bagi para staf khusus presiden itu terlalu besar. Belum lagi, staf khusus presiden juga diperbolehkan Presiden untuk bekerja paruh waktu.

“Artinya ya, kerjanya bisa cuma seminggu atau dua minggu sekali, ya enggak jelas ini. Jadi bagaimana mengukur seseorang dari kinerja dengan gaji sebesar ini,” ujar Trubus kepada reporter Tirto, Sabtu (23/11/2019).

Dengan besaran gaji Rp51, lanjut Trubus, staf khusus presiden seharusnya bekerja penuh atau full time sebagaimana pada umumnya. Apalagi, tugas dari presiden tidak mudah, yakni harus menciptakan inovasi dan terobosan baru.

Oleh karena itu, tidak elok bagi presiden memberikan gaji hingga Rp51 juta, namun hanya bekerja paruh waktu. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan gaji sebesar itu malah menciptakan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Belum lagi, staf khusus presiden yang ditunjuk juga berasal dari kalangan orang kaya. Misal Putri Indahsari Tanjung yang merupakan puteri Chairul Tanjung, pendiri CT Corp. Chairul Tanjung ditaksir memiliki harta kekayaan hingga 3,7 miliar dolar AS.

“Mereka (staf khusus presiden dari milenial) kan asalnya saja sudah kaya, lalu menjadi pengusaha, sukses juga,” ucap Trubus.

Staf Khusus Wajar Digaji Rp50 juta, tapi…
Sementara itu, Anggota Divisi Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra) Gulfino menilai dirinya tak mempersoalkan gaji staf khusus presiden itu lantaran memiliki landasan hukum yang jelas.

Hanya saja, Gulfino khawatir sumbangsih dari staf khusus presiden itu tak sesuai dengan gaji atau tunjangan yang diberikan presiden. Belum lagi, pembagian tugas staf khusus milenial itu masih belum jelas sampai dengan saat ini.

“Jangan sampai kerja mereka keroyokan, jadi enggak fokus. Jangan juga mentang-mentang milenial seolah-olah paham seluruhnya. Gaji Rp51 juta, tapi jobdesk-nya enggak jelas, itu problem,” kata Gulfino.

Di lain pihak, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi memaklumi besaran gaji yang didapat para staf khusus Presiden ini. Hal itu dikarenakan gaji diatur dalam aturan kenegaraan.

“Protokoler kenegaraan tak bisa dihindari, mereka mendapatkan hak keuangan sebagaimana protokoler negara,” kata Baidowi dalam acara diskusi bertajuk ‘Efek Milenial di Lingkaran Istana’ di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Baidowi menilai besaran gaji sudah sesuai dengan beban pekerjaan yang akan dihadapi staf khusus presiden. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk memaklumi besaran gaji itu, dan nama yang ditunjuk juga memiliki rekam jejak yang baik.

Baidowi meyakini Presiden menunjuk tujuh orang dari generasi milenial sebagai staf khusus presiden bukan karena dari harta kekayaan yang mereka miliki, namun dari kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki.

“Kan, enggak mungkin juga Pak Jokowi angkat stafsus yang enggak punya track record,” tegas Baidowi.

Kendati menuai polemik, Aminudin Maruf, salah satu staf khusus presiden dari milenial tetap akan mengambil haknya. Meski begitu, ia mengaku sebelumnya tidak tahu besaran gaji staf khusus presiden.

“Hak itu ya harus diambil. Tapi saya baru tahu malah itu, gajinya segitu,” kata Amin.

Sumber: https://tirto.id/emc3

]]>
https://seknasfitra.org/staf-khusus-jokowi-digaji-hingga-rp51-juta-per-bulan-tepatkah/feed/ 0
Keterbukaan DKI Menurun https://seknasfitra.org/keterbukaan-dki-menurun/ https://seknasfitra.org/keterbukaan-dki-menurun/#respond Fri, 08 Nov 2019 11:47:03 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5586 Jumat, 08 November 2019 Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijak-an Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak …]]>

Jumat, 08 November 2019

Dua pekan terakhir, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan Kebijak-an Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS DKI tahun 2020. Sejumlah fraksi di DPRD menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak siap dengan tata kelola penganggaran dan tidak cermat saat menyampai-kan rancangan anggaran. Seha-rusnya, rancangan KUA-PPAS 2020 bersifat final saat disam-paikan ke DPRD. Namun, saat ini DPRD diberi rancangan ang-garan mentah.

Idris Ahmad, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2019), mengatakan, rancangan penganggaran yang masih mentah terlihat saat rapat Badan Anggaran pada 23 Oktober 2019. Saat itu pihak ekseku-tif mengoreksi proyeksi APBD dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,44 triliun atau turun Rp 6,5 triliun. Alasannya karena ada koreksi terhadap proyeksi pendapatan.

Ternyata, dalam rapat-rapat komisi, pihak eksekutif belum menghitung anggaran belanja yang disesuaikan dengan revisi anggaran pendapatan itu. Artinya, pihak eksekutif belum membahas matang dampak pengurangan pendapatan terha-dap anggaran belanja. “Dalam kata lain, DPRD disuruh bersih-bersih rancangan anggaran yang belum matang,” katanya.

Fraksi PSI menyayangkan sikap pemprov yang tidak transparan. “Transparansi anggaran hal yang penting, bukan hanya kepada kami anggota Dewan sebagai wakil rakyat, tetapi kepada seluruh rakyat Jakarta pembayar pajak,” ujar Idris.

rincian komponen, mulai dari fase rencana kerja pemerintah daerah, rancangan KUA-PPAS, revisi KUA-PPAS selama masa pembahasan dengan DPRD, hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum ke APBD.

Anthony Winza Prabowo, anggota Komisi C DPRD DKI, menyoroti, transparansi sesuai sistem e-budgeting harus memasukkan detail komponen pembentuk pagu kegiatan. PSI juga meminta pemprov memasukkan hasil pembahasan ke dalam sistem e-budgeting sebelum rapat Badan Anggaran.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefulloh mengatakan, dirinya tidak sepakat jika rancangan anggaran DKI dinilai tidak transparan. Untuk pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020, is kecewa dengan pernyataan bahwa eksekutif selalu lambat menyerahkan draf KUA-PPAS.

“Draf KUA-PPAS itu sudah diserahkan rancangannya dari 5 Juli 2019 dalam bentuk hard copy dan soft copy. Lalu pada Oktober kami bersurat lagi agar anggaran dibahas,” katanya sambil menjelaskan pergantian Dewan menjadi variabel kenapa peilibahasan terlambat.
Mengenai penginputan hasil pembahasan, Saefulloh me-ngatakan itu belum saatnya. Waktunya adalah ketika ran-cangan KUA-PPAS disepakati sebagai KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif.

Sementara Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai keterbukaan informasi soal anggaran di DKI menurun. Padahal, keterlibatan publik da-lam menyisir angka rencana

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mencegah angka anggaran janggal muncul lagi, Gubernur DKI Anies Baswedan merencanakan perbaikan sister e-budgeting sehingga nanti mesin langsung mendeteksi angka anggaran janggal dalam KUA-PPAS. Namun, menurut Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan, langkah itu perlu diimbangi keterbukaan akses publik terhadap informasi itu.
Misbah menegaskan, doku-men perencanaan anggaran, termasuk KUA-PPAS, merupakan informasi publik, sama hal-nya dengan dokumen anggaran, seperti dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Fitra juga ikut menyisir lagi ICUA-PPAS 2020. Hasilnya ditemukan lagi kejanggalan. Selain anggaran pengadaan lem Aica-Aibon, ada yang janggal pada anggaran untuk membiayai petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP), terutama pada Sudin PKP Jakarta Timur. De-ngan menghitung angka rencana anggaran yang dimasukkan dibagi jumlah petugas yang ditargetkan menerima, anggaran per orang per bulan di Sudin Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Selatan rata-rata Rp 4,5 juta. Di Sudin Jakarta Timur, Rp 15,79 juta per orang per bulan.

Dewi Anggraeni, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), secara terpisah mengatakan, sebetulnya proses penyusunan anggaran di DKI sejauh ini sudah sesuai aturan. Namun, Dewi mendukung agar dibuka ruang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi anggaran.

Sumber: Koran Kompas 8 November 2019, Rubrik Metropolitan Halaman 18 – https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/11/07/fitra-keterbukaan-informasi-anggaran-dki-menurun/

]]>
https://seknasfitra.org/keterbukaan-dki-menurun/feed/ 0
Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan https://seknasfitra.org/belum-terbitkan-perppu-kpk-jokowi-dianggap-tawanan-oligarki-kekuasaan/ https://seknasfitra.org/belum-terbitkan-perppu-kpk-jokowi-dianggap-tawanan-oligarki-kekuasaan/#respond Mon, 04 Nov 2019 17:01:40 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5582 Sejumlah pegiat antikorupsi menggelar diskusi menyikapi keputusan Presiden Jokowi yang belum mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi dinilai tidak memiliki ketegasan sikap dan komitmen pemberantasan korupsi. Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan sikap belum mengeluarkan Perppu KPK merupakan pertanda Jokowi saat ini …]]>

Sejumlah pegiat antikorupsi menggelar diskusi menyikapi keputusan Presiden Jokowi yang belum mengeluarkan Perppu KPK. Jokowi dinilai tidak memiliki ketegasan sikap dan komitmen pemberantasan korupsi.

Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan sikap belum mengeluarkan Perppu KPK merupakan pertanda Jokowi saat ini merupakan tawanan politik para oligarki. Sebab pada Pilpres 2019, kata Arif, Jokowi membangun koalisi tidak hanya dengan kekuatan partai politik, tapi juga para pemangku kekuasaan ekonomi.
“Bagi saya Jokowi sedang menempatkan dirinya sebagai tawanan kekuasaan. Ketika Pemilu 2019 dilangsungkan, Jokowi bertaruh banyak hal, dia membangun koalisi selain parpol, tapi juga para pemangku kepentingan ekonomi, sehingga harus ada harga yang harus dibayar,” kata Arif dalam diskusi tersebut di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Senin (4/11).
Dengan begitu, menurutnya, harus ada harga yang harus dibayar Jokowi dengan memprioritaskan kepentingan para oligarki yang turut memenangkannya sebagai presiden.

“Polarisasi identitas yang terjadi pada pilpres berakibat untuk mengabaikan harga-harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kemajemukan itu. Banyak orang berpikir bahwa hal-hal di luar problem kemajemukan itu dikorbankan, salah satunya persekongkolan pelaku ekonomi dan pelaku politik yang kita biasa sebut dengan oligark,” imbuhnya.

Diskusi forum masyarakat sipil menyikapi keputusan Presiden Jokowi batal mengeluarkan Perppu KPK. Foto: Ricad Saka/kumparan
Menurut Arif, Jokowi telah berkorban, tapi bukan untuk kepentingan rakyat karena belum mengeluarkan Perppu KPK. Pengesahan revisi UU KPK dinilai menjadi bukti komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi patut dipertanyakan.
“Nah persoalan kenapa Jokowi bersedia untuk memilih bersekongkol dengan elite politik dan pemegang kepentingan ekonomi, atau yang kita sebut oligarki, karena dia menjadi tawanan kekuasaan,” ucapnya.
Di sisi lain, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badi’ul Hadi, menilai tipologi khas komunikasi politik memang memiliki akrobat tersendiri. Menurutnya, Jokowi selalu ngeles ketika dimintai tanggapan tentang suatu isu strategis.

“Pada situasi tekanan publik Jokowi ngeles, terjadi berulang ulang ini salah satu tipologi khas gaya komunikasi politik Jokowi,” ucap Hadi.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Hal itu terbukti dari pernyataan Jokowi saat ditanya wartawan terkait Perppu. Jokowi justru menjawab, Perppu belum bisa dikeluarkan karena sedang ada proses uji materi UU KPK yang baru direvisi di Mahkamah Konstitusi.
“Soal sopan santun ketatanegaraan, karena sedang ada uji materi di MK maka Perppu belum bisa dikeluarkan, justru ini Presiden Jokowi melanggar sopan santun bernegara. Agenda pemberantasan korupsi ini kan konsensus bersama, maka ketika dilanggar, maka dia telah melanggar,” ucapnya.
Terlebih masyarakat kini berkeinginan untuk terus memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan, kata Hadi, Jokowi malah menunjukkan hal yang berbanding terbalik.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Hadi menegaskan, tidak dikenal istilah sopan santun. Pernyataan Jokowi terkait sopan santun itu seperti ngeles dan terlihat lepas tangan.
“Saya menduga presiden ingin lepas tangan dan menyerahkannya ke MK. Padahal Perppu dan proses JR (judicial review) itu adalah dua hal yang berbeda, memang tidak terpisahkan, tapi ini berbeda konteks. Kita tidak bersuudzon, tapi kita juga berkhusnudzon bahwa MK akan berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/belum-terbitkan-perppu-kpk-jokowi-dianggap-tawanan-oligarki-kekuasaan-1sBhcZ18fGl

]]>
https://seknasfitra.org/belum-terbitkan-perppu-kpk-jokowi-dianggap-tawanan-oligarki-kekuasaan/feed/ 0
PR Menteri Desa Baru https://seknasfitra.org/pr-menteri-desa-baru/ https://seknasfitra.org/pr-menteri-desa-baru/#respond Mon, 04 Nov 2019 12:44:47 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5578 Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai menteri dan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (mendes/wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 tentu mengejutkan semua kalangan, terutama para pegiat desa. Dari latar belakang, beliau berdua …]]>

Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai menteri dan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (mendes/wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 tentu mengejutkan semua kalangan, terutama para pegiat desa. Dari latar belakang, beliau berdua hampir tidak pernah bersentuhan dengan isu desa secara langsung, meski ada pengakuan dari Menteri Desa terpilih bahwa beliau berasal dari desa sehingga sangat memahami isu desa dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga desa. Tidak kalah dramatis, Wamendes juga berikrar akan lebih banyak “tidur” di desa-desa saat menjabat. Apakah ini cukup?

Berdasarkan riset FITRA dan refleksi lima tahun implementasi UU Desa, paling tidak ada lima permasalahan mendasar terkait tata kelola keuangan desa yang perlu segera diselesaikan oleh Mendes dan Wamendes baru. Pertama, soal transparansi anggaran desa yang belum substansial. Dalam hal ini harus dibuat rincian anggaran kegiatan masing-masing bidang kewenangan desa.

Kedua, sempitnya ruang fiskal desa. Meski desa mendapat kucuran anggaran (cash transfer) berupa dana desa (DD) dari APBN, alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari APBD kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota, serta mengelola pendapatan asli desa (PADes) sendiri, tidak serta-merta dapat digunakan oleh desa untuk belanja prioritas pembangunan desa. Desa harus tunduk pada Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan Kemendes setiap tahun.

Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa juga telah mengunci bidang, subbidang, dan jenis kegiatan yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan oleh desa. Hal ini diperparah oleh program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dititipkan untuk dibiayai oleh APBDesa melalui peraturan bupati/wali kota (perbup/perwali).

Ketiga, terkait rendahnya partisipasi warga desa dan lemahnya fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD). Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa melalui musyawarah desa (musdes) masih terkesan formalitas, didominasi oleh elite desa “elite capture”, serta belum responsif gender dan inklusif. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan di desa, misalnya kelompok perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak, dan lansia, belum mendapat akses yang setara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Hal ini diperparah dengan lemahnya fungsi monitoring oleh BPD.

Keempat, tingginya kasus penyimpangan anggaran desa. Hingga 2019, dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah ke desa mencapai Rp257,7 triliun (2015–2019). Berdasarkan catatan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa, per semester I-2018, ada 1.371 kasus penyimpangan dana desa yang melibatkan 184 kepala desa dengan nominal kerugian negara sebesar Rp40,6 miliar. Kasus-kasus inilah yang kemudian memunculkan masalah kelima anggaran desa, yakni menguatnya kon trol supradesa dalam pengawasan anggaran desa. Kemendes dan Kemendagri sampai harus membuat kesepakatan (MoU) dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memantau pelaksanaan dana desa.

Ada lima rekomendasi yang bisa dipertimbangkan ke depan.
Pertama, memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong desa lebih transparan (desa era 4.0).
Kedua, memberi ruang fiskal (diskresi fiskal) yang lebih luas kepada desa. Hambatan dan pembatasan kewenangan desa yang banyak tertuang dalam regulasi turunan UU Desa harus segera diminimalisasi.
Ketiga, mendorong akuntabilitas sosial di tingkat desa. Prakondisinya adalah dengan membuat aturan tentang pemilihan kepala desa dan BPD yang lebih demokratis dan tanpa unsur politik uang (money politic). Penguatan kapasitas warga dan BPD selaku representasi dan kanal aspirasi warga desa juga patut mendapat porsi anggaran lebih.
Keempat, mengurangi intervensi pengawasan supradesa secara berlebihan dan memperkuat pengawasan warga yang lebih “organik”. Kelima, menyederhanakan mekanisme penyusunan dan pelaporan anggaran desa.
Terakhir, mempercepat literasi anggaran desa untuk menciptakan warga desa yang lebih aktif dan kritis (active citizen and critical engagement

]]>
https://seknasfitra.org/pr-menteri-desa-baru/feed/ 0
FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung https://seknasfitra.org/fitra-dan-ijrs-soroti-anggaran-serta-independensi-kejaksaan-agung/ https://seknasfitra.org/fitra-dan-ijrs-soroti-anggaran-serta-independensi-kejaksaan-agung/#respond Wed, 23 Oct 2019 14:34:11 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5531 Jakarta, 23 Oktober 2019 Setelah terpilih kembali menjadi presiden periode 2019-2024, Joko Widodo selaku kepala negara harus menyusun kabinet yang ideal, termasuk di dalamnya adalah Jaksa Agung. Kejaksaan adalah lembaga yang sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum karena peran …]]>

Jakarta, 23 Oktober 2019

Setelah terpilih kembali menjadi presiden periode 2019-2024, Joko Widodo selaku kepala negara harus menyusun kabinet yang ideal, termasuk di dalamnya adalah Jaksa Agung. Kejaksaan adalah lembaga yang sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum karena peran dan fungsinya sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak pekerjaan rumah harus yang harus selesaikan agar Kejaksaan bisa bekerja dengan optimal.

Untuk diketahui, Kejaksaan RI sendiri masuk di dalam fungsi ketertiban dan keamanan, bersama kepolisian, KPK, Kemenkumham, MA, dan MK. Apabila melihat anggaran kejaksaan pada tahun 2019, anggaran Kejaksaan merupakan ketiga terkecil setelah MK (0,5%) dan KPK (0,7%). Anggaran Kejaksan sendiri hanya sebesar 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2019 sebesar Rp. 115 Triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kepolisian (74,6%). Terlebih, Kejaksaan memiliki lebih dari 500 satker dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan MK maupun KPK yang hanya memiliki satu satker di ibukota negara.

Dalam kajian yang sudah dilakukan oleh Seknas FITRA dan IJRS, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan yang diterima oleh kejaksaan lebih kecil dari Kepolisian, MA, dan Kemenkumham. Padahal, apabila ditelisik fungsi kejaksaan cukup banyak diantaranya sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, pengacara negara, serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum sesuai dengan Pasal 30 UU No.16 Thn 2004 tentang Kejaksaan RI.

“Dari tugas dan fungsi di atas, dapat dikatakan bahwa beban jaksa dalam penegakan hukum cukup berat. Sayangnya, beratnya beban kerja yang diemban oleh tidak sebanding dengan pagu anggaran yang diterima. Tatakelola dan peningkatan kualitas SDM ditubuh kejaksaan juga merupakan pekerjaan rumah tersendiri yang sama pentingnya.” Ujar Misbah Hasan Selaku Sekjend FITRA pada Klikanggaran.com Selasa,(22/10/2019).

Maka dari itu,berdasarkan laporan Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2017, terlihat kontribusi langsung Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, dengan jumlah penuntutan sebesar Rp 331 miliar dan USD 263.929, uang pengganti yang berhasil disetor ke kas negara sebesar Rp 197,3 miliar. Kemudian, pada tahun 2017, kerugian negara yang berhasil diselamatkan pada bidang perdata dan tata usaha negara sebesar Rp 447,4 miliar, USD 79.774, dan tanah seluas 83.330 m2.

Peran Kejaksaan dalam mengamankan aset negara juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Kejati Jawa Timur dalam *Gerakan Bersama Penyelamatan Aset Negara* telah berhasil mengembalikan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sebesar Rp 5 triliun. Capaian-capaian di atas tentu menjadi catatan positif dari kinerja Kejaksaan dari tahun ke tahun.

Lanjut dikatatakan Misbah, “Akan tetapi tentunya perlu di dorong anggaran yang proporsional, adaptif, dan sesuai kebutuhan Kejaksaan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Jika Kejaksaan sudah ditopang oleh anggaran yang optimal, bukan tidak mungkin kualitas penegakan hukum Indonesia akan lebih baik.” Tegasnya.

Sementara Menyambut kabinet baru, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), juga memberikan catatan bagi pemerintahan Joko Widodo agar tidak main-main dalam memilih pimpinan di Kejaksaan Agung.

“Kejaksan Agung harus diisi oleh orang yang independen dan bebas dari kepentingan pragmatis. Jika salah memilih, pekerjaan rumah dan kinerja yang sudah dibangun bisa jadi tidak akan berjalan dengan optimal.” Ujar Misbah.

Dijelaskan Misbah, adapum tujuh kriteria Jaksa Agung menurut FITRA dan IJRS yakni,

1. Bebas dari intervensi politik atau bukan dari Partai Politik (untuk menjaga independesi);

2. Memahami peran dan fungsi jaksa bukan hanya terkait penuntutan tetapi juga preventif tindak pidana;

3. Memiliki pemahaman dan pengalaman reformasi birokrasi organisasi atau memperbaiki pengelolaan SDM di Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Agung no. 49 Tahun 2011 tentang Pembinaan Karir Kejaksaan) karena selamai ini pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja jaksa belum maksimal (seperti adanya sistem promosi, mutase, dan demosi di Kejaksaan yang handal)

4. Memiliki visi pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

5. Memiliki prespektif perlindungan korban contoh seperti ex kasus Baiq Nuril.

6. Dapat menyelesaikan perkara yang mengendap di Kejaksaan contoh kasus korupsi dan pelanggaran Ham.

7. Mampu membangun “trust”di masyarakat.

Sumber:

(Klik Anggaran, 23 Oktober 2019) FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung https://klikanggaran.com/peristiwa/fitra-dan-ijrs-soroti-anggaran-serta-independensi-kejaksaan-agung.html

(RMOL, 23 Oktober 2019) Banyak PR, Jokowi Harus Jeli Tunjuk Sosok Ideal Untuk Kejagung https://rmol.id/amp/2019/10/23/407477/https-politik-rmol-id-read-2019-10-23-407477-banyak-pr-jokowi-harus-jeli-tunjuk-sosok-ideal-untuk-kejagung

(RMOL, 23 Oktober 2019) Termasuk Bebas Kepentingan Politik, Ini Syarat Pemilihan Jaksa Agung Versi FITRA https://rmol.id/amp/2019/10/23/407485/https-politik-rmol-id-read-2019-10-23-407485-termasuk-bebas-kepentingan-politik-ini-syarat-pemilihan-jaksa-agung-versi-fitra

(Faktanews, 23 Oktober 2019) Membidik Anggaran Dan Independensi Kejaksaan Agung https://www.faktanews.id/2019/10/membidik-anggaran-dan-independensi.html

(Gatra, 22 Oktober 2019) FITRA: Kejagung Kurang Efektif karena Anggaran Minim https://www.gatra.com/detail/news/452546/hukum/fitra-kejagung-kurang-efektif-karena-anggaran-minim

(RRI, 22 Oktober 2019) Fitra Dorong Peran Calon Jaksa Agung Perkuat Pembangunan dan Selamatkan Aset http://rri.co.id/post/berita/737026/nasional/fitra_dorong_peran_calon_jaksa_agung_perkuat_pembangunan_dan_selamatkan_aset.html

(RRI, 22 Oktober 2019) Calon Jaksa Agung Dinilai Harus dari Kalangan Profesional dan Independen http://rri.co.id/post/berita/737008/nasional/calon_jaksa_agung_dinilai_harus_dari_kalangan_profesional_dan_independen.html

(Harnas, 22 Oktober 2019) FITRA Minta Pemerintahan Jokowi Perkuat Kejaksaan Agung http://harnas.co/2019/10/22/fitra-minta-pemerintahan-jokowi-perkuat-kejaksaan-agung-

(Sinar Keadilan, 22 Oktober 2019) Pak Jokowi, Independensi dan Anggaran Kejaksaan Agung Strategis dan Juga Penting https://sinarkeadilan.com/pak-jokowi-independensi-dan-anggaran-kejaksaan-agung-strategis-dan-juga-penting/

(Kompas, 22 Oktober 2019) Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/18411001/tujuh-kriteria-jaksa-agung-ideal-versi-fitra-dan-ijrs

(Suara Indonesia, 22 Oktober 2019) FITRA VS JAKSA AGUNG NON PARPOL https://suaraindonesianews.com/news/fitra-vs-jaksa-agung-non-parpol/

(Parpol Cyber, 22 Oktober 2019) FITRA: Jaksa Agung Harus Non-Parpol! https://www.patrolicyber.com/2019/10/22/fitra-jaksa-agung-harus-non-parpol/

(Line Today, 22 Oktober 2019) Tujuh Kriteria Jaksa Agung Ideal Versi FITRA dan IJRS https://today.line.me/id/pc/article/Tujuh+Kriteria+Jaksa+Agung+Ideal+Versi+FITRA+dan+IJRS-0nBy2n

(Katta, 22 Oktober 2019) Jaksa Agung Baru Harus Independen dan Bebas Kepentingan Pragmatis http://www.katta.id/news/2019/10/22/3123/jaksa-agung-baru-harus-independen-dan-bebas-kepentingan-pragmatis

(Sinar Keadilan, 22 Oktober 2019) Pak Jokowi, Independensi dan Anggaran Kejaksaan Agung Strategis dan Juga Penting https://sinarkeadilan.com/pak-jokowi-independensi-dan-anggaran-kejaksaan-agung-strategis-dan-juga-penting/

(Alinea, 22 Oktober 2019) Kriteria Jaksa Agung yang sebaiknya dipilih Jokowi https://www.alinea.id/nasional/kriteria-jaksa-agung-yang-sebaiknya-dipilih-jokowi-b1Xow9oxu

(Gresnews, 22 Oktober 2019) FITRA: Pilih Jaksa Agung Independen dan Bebas Kepentingan http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117268-fitra-pilih-jaksa-agung-independen-dan-bebas-kepentingan/


]]>
https://seknasfitra.org/fitra-dan-ijrs-soroti-anggaran-serta-independensi-kejaksaan-agung/feed/ 0
Transparansi Anggaran Pemerintah DKI https://seknasfitra.org/transparansi-anggaran-pemerintah-dki/ https://seknasfitra.org/transparansi-anggaran-pemerintah-dki/#respond Tue, 22 Oct 2019 10:08:28 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5528 Jakarta, 22 Oktober 2019 Misbah Hasan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, polemik soal keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI seharusnya tidak perlu terjadi. Kenyataannya, masyarakat menganggap ada kemunduran …]]>

Jakarta, 22 Oktober 2019

Misbah Hasan
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, polemik soal keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI seharusnya tidak perlu terjadi. Kenyataannya, masyarakat menganggap ada kemunduran signifikan atas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif di DKI, khususnya dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini ditandai dengan keengganan pemerintah DKI mengunggah Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020 di situs web resmi mereka.

Dalam perspektif hak, asas keterbukaan informasi atau transparansi merupakan prasyarat utama akuntabilitas pemerintah kepada warganya atau sering disebut sebagai “akuntabilitas sosial”. Transparansi berkonsekuensi terhadap pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan pemerintah, baik pada tahap perencanaan pembangunan, proses penganggaran, maupun implementasi dan pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu, pemerintah DKI wajib menyediakan media yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, seperti melalui situs web, baliho, poster, infografis anggaran, papan pengumuman, atau media informasi lainnya.

Informasi anggaran yang didapatkan warga DKI diharapkan mampu mendorong terjadinya diskursus di tingkatan masyarakat (public discourse) dan meningkatkan jumlah warga DKI yang mau terlibat dan berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan tahapan pembangunan berikutnya. Konsep partisipasi dalam perspektif hak melahirkan hak masyarakat untuk diundang dan terlibat dalam pembangunan (right to involve), khususnya bagi kelompok perempuan, lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Selain mendorong secara kuantitas jumlah warga DKI yang mau terlibat dalam proses pembangunan, dengan menguasai informasi, misalnya ihwal KUA-PPAS yang sedang dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi DKI (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, masyarakat dapat memantau apakah usulan-usulan yang disuarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih terakomodasi dalam KUA-PPAS tersebut atau tidak.

Dengan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat, pemerintah DKI diharapkan lebih akuntabel dalam menyusun dan mengelola anggarannya. Artinya, program, kegiatan, dan anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, berkinerja baik (dapat diukur masukan, keluaran, hasil, penerima manfaat, dan dampaknya), serta dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada DPRD DKI, presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maupun kepada warga DKI sebagai “subyek” dan penerima manfaat utama anggaran DKI. Dalam konteks hak, prinsip akuntabilitas ini melahirkan hak masyarakat untuk melakukan klaim (right to claim) atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI.

Ketiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di atas, bila dijalankan dengan benar, akan mampu memberi manfaat yang besar (responsiveness), tidak hanya bagi perbaikan tata kelola perencanaan dan pengangguran DKI, tapi juga untuk peningkatan kesejahteraan warga DKI, terutama bagi rakyat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak, dan kelompok rentan lainnya. Ini terjadi bila Pemerintah Provinsi DKI lebih responsif terhadap kebutuhan yang berbeda di antara kelompok warga tersebut. Di sinilah apa yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran telah dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengakhiri polemik tata kelola anggaran yang terjadi di DKI saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menerapkan konsep akuntabilitas sosial yang dimaknai sebagai tindakan dan mekanisme yang diinisiasi oleh warga dan/atau organisasi masyarakat sipil untuk menjamin pemerintah atau pemerintah daerah, politikus, dan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja dalam menyelenggarakan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi hak-hak rakyat (ANSA-EAP, 2010). Prasyarat akuntabilitas sosial tersebut adalah adanya transparansi pemerintah daerah dan mendorong lahirnya masyarakat yang aktif (active citizen), khususnya di DKI Jakarta.

Sumber: https://kolom.tempo.co/read/1262630/transparansi-anggaran-pemerintah-dki/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/transparansi-anggaran-pemerintah-dki/feed/ 0
Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf https://seknasfitra.org/fitra-pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi-maruf/ https://seknasfitra.org/fitra-pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi-maruf/#respond Mon, 21 Oct 2019 08:37:08 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5524 Jakarta, 21 Oktober 2019 Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi. Sekjen FITRA, Misbah Hasan menyatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 …]]>

Jakarta, 21 Oktober 2019

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai visi dan misi Presiden Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi.

Sekjen FITRA, Misbah Hasan menyatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah momentum bersejarah kelanjutan Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Misbah menilai visi dan misi Presiden Jokowi pada periode ini sederhana.

“Jokowi mengatakan ingin fokus bekerja setelah pelantikan, semangat yang baik dan perlu diapresiasi,” kata Misbah melalui pesan singkat, Minggu (20/10/2019).

Misbah menilai pada pidato sambutan saat membuka prosesi pelantikan, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo menyampaikan pencapaian-capaian pemerintah 5 tahun terakhir patut diapresiasi. Dia menyebut antara lain keberhasilan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan mencapai satu digit atau 9%.

Misbah menilai, setelah pelantikan Presiden Jokowi pun menyampaikan pidato kenegaraan. Dia menilai ada 5 prioritas pembangunan Jokowi -Amin 5 kedepan.

Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia.

Kedua, meneruskan pembangunan infeastruktur.

Ketiga, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM masuk prolegnas.

“Selain itu, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran,” pungkas Misbah.

Misbah menyatakan investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan, dan kelima adalah transformasi ekonomi.

“Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi – Amin,” tegas Misbah.

Sementara dia menilai problem utama investasi adalah budaya korupsi. Adapun pemangkasan perizinan dan sistem birokarsi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi.

“Karena perijinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia,” tegasnya.

Seturut rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), tingginya tindak pidana korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama selain birokrasi perijinan.

Selain itu, prioritas investasi yang disampaikan Presiden Jokowi juga tidak berperspektif lingkungan. Hal tersebut menurut Misbah berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

Untuk itu, Seknas FITRA mendorong beberapa hal.

Pertama, pemerintahan Jokowi -Amin kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun.

Kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia yang diprioritaskan akan sia-sia apabila bermental koruptif. Dia mendorong pemerintah melakukan pendidikan anti korupsi.

Ketiga, mempertegas reformasi birokrasi, menegakkan hukum di lingkungan birokrasi. Misalnya dengan mendorong ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Pemerintah juga harus menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Keempat, investigasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan, dan menghormati hak-hak warga atas tanah serta sumber penghidupan mereka.

Sumber:
(Bisnis, 21 Oktober 2019) Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf https://kabar24.bisnis.com/read/20191021/16/1161297/fitra-pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi-maruf

(Harian Jogja, 21 Oktober 2019) Fitra Anggap Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf https://news.harianjogja.com/read/2019/10/21/500/1022596/fitra-anggap-pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi-maruf

(Sinar Keadilan, 21 Oktober 2019) Tidak Dipriroritaskan Dalam Pidato Pelantikan, Jokowi Diminta Utamakan Berantas Korupsi dan Perkuat KPK https://sinarkeadilan.com/tidak-dipriroritaskan-dalam-pidato-pelantikan-jokowi-diminta-utamakan-berantas-korupsi-dan-perkuat-kpk/

(Kaskus, 21 Oktober 2019) Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf https://m.kaskus.co.id/thread/5dacdf722f568d666875a200/fitra–pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi

(Kurio, 21 Oktober 2019) Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf https://kurio.id/app/articles/17598130

(Faktanews, 21 Oktober 2019) Seknas Fitra: Pemberantasan Korupsi Tersisih di Periode Kedua Jokowi https://www.faktanews.id/2019/10/seknas-fitra-pemberantasan-korupsi.html

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-pemberantasan-korupsi-bukan-prioritas-pemerintahan-jokowi-maruf/feed/ 0
Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah https://seknasfitra.org/serapan-anggaran-dki-546-pengendalian-keuangan-anies-dinilai-lemah/ https://seknasfitra.org/serapan-anggaran-dki-546-pengendalian-keuangan-anies-dinilai-lemah/#respond Sat, 19 Oct 2019 10:08:27 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5521 Jakarta, 16 Oktober 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah melakukan pengendalian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini lantaran serapan APBD DKI pada 15 Oktober 2018 baru mencapai 54,6%, dari total APBD-P senilai Rp86,89 triliun. Padahal …]]>

Jakarta, 16 Oktober 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah melakukan pengendalian keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini lantaran serapan APBD DKI pada 15 Oktober 2018 baru mencapai 54,6%, dari total APBD-P senilai Rp86,89 triliun. Padahal tahun anggaran akan berakhir tak lebih dari tiga bulan lagi.

“Baru terserap 54,6% berarti kan sistem pengendalian keuangannya sangat lemah,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (16/10).

Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan serapan yang tinggi di akhir tahun. Sehingga, dikhawatirkan terjadi beberapa risiko keuangan.

“Misalnya, kualitas pekerjaan proyek yang rendah, termasuk potensi korupsi,” ujar Misbah.

Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI melakukan proses lelang, untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian target pembangunan. Misbah juga meminta agar ANies memiliki mekanisme pengendalian keuangan yang ketat, agar proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta lebih efektif.

Sebelumnya, Anies menyebut serapan anggaran Pemprov DKI masih sesuai target yang ditetapkan. Menurutnya, serapan APBD DKI tidak dapat hanya dilihat dari presentase serapan anggaran keseluruhan.

Menurut Anies, yang harus dilakukan adalah membandingkan serapan perkiraan sendiri (SPS) tiap bulannya, yang telah disusun masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada awal tahun.

Misalnya serapan anggaran pada Dinas Kehutanan. Berdasarkan data situs https://publik.bapedadki.net, Dinas Kehutanan memasang target penyerapan anggaran hingga Oktober 2019 sebesar 49,77%. Realisasinya, serapan Dinas Kehutanan mencapai 58,75% hingga Oktober.

Dengan demikian, serapan anggaran Dinas Kehutanan pada Oktober sudah melampaui target SPS. Hal itulah yang mendasari pernyataan Anies yang menyebut serapan anggaran DKI masih sesuai target.

“Jadi bukan dengan melihat sekarang baru berapa persen. Jangan begitu, tapi serapan sekarang dibandingkan dengan rencana,” ucap Anies.

Masih mengutip situs yang sama, rapor SKPD DKI didominasi oleh warna hijau, yang berarti anggaran telah diserap 76%-90% dari SPS. Warna lain yang dominan adalah hijau tua, yang berarti anggaran telah diserap 91%-100% dari SPS.

Satu-satunya SKPD yang memiliki rapor oranye atau anggaran diserap 51%-65% dari SPS, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. SPS Dinas Pemuda dan Olahraga hingga Oktober ini dipatok pada angka 43,8%. Namun, anggaran yang diserap baru 28%.

Selain itu, ada dua SKPD yang mendapat rapor kuning atau anggaran diserap 66%-75% dari SPS, yakni RSUD Cengkareng dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi memikiki SPS 89,89% pada bulan ini, namun baru terserap 67,49%. Sementara RSUD Cengkareng memiliki SPS 68,06% pada Oktober dan baru terserap 48,82%.

Sumber: https://www.alinea.id/nasional/serapan-anggaran-dki-54-6-anies-lemah-kendalikan-keuangan-b1Xoq9onc

]]>
https://seknasfitra.org/serapan-anggaran-dki-546-pengendalian-keuangan-anies-dinilai-lemah/feed/ 0
FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan https://seknasfitra.org/fitra-kritik-keterbukaan-anggaran-anies-baswedan/ https://seknasfitra.org/fitra-kritik-keterbukaan-anggaran-anies-baswedan/#respond Mon, 14 Oct 2019 17:39:04 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5517 Jakarta, 08 Oktober 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran disingkat FITRA, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum serius menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan anggaran kepada publik. Hal itu terlihat dari keterbukaan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI …]]>

Jakarta, 08 Oktober 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran disingkat FITRA, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum serius menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan anggaran kepada publik. Hal itu terlihat dari keterbukaan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020.

Sebab, pemerintah DKI hingga kini belum mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 di laman Apbd.jakarta.go id. Padahal, gubernur telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI sejak 5 Juli 2019.

“Pemda DKI belum serius terhadap komitmen keterbukaan anggaran,” kata peneliti FITRA Gurnadi Ridwan melalui pesan singkat, Selasa, 8 Oktober 2019. Dalam rencana plafon anggaran 2020, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 95,99 triliun.

Menurut Gurnadi, kebijakan pemerintah yang belum mengunggah rencana plafon anggaran 2020 menjadi rawan adanya anggaran ganjil yang berpotensi diloloskan di APBD 2020. Padahal, DKI mempunyai sejarah dana siluman dalam penyusunan anggaran rakyat itu.

“Artinya jika pemda tidak benar-benar transparan sama saja melemahkan sisi pengawasan,” kata Gurnadi. Jika pemerintah segera mengunggah rencana plafon anggaran 2020, masyarakat mampu membantu mengawasi agar anggaran siluman tidak lolos.

Istilah anggaran siluman pernah populer saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, ada pos anggaran yang masuk lewat penganggaran elektronik, tanpa dilalui pembahasan sebelumnya.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengatakan partainya akan mengaudit setiap mata kegiatan yang telah diusulkan di plafon anggaran 2020. “Kami sudah mulai pelajari dan udah inventarisir kegiatan-kegiatan yang kami akan kritisi saat pembahasan anggaran nanti,” ujarnya.

Namun, kata William, partainya menyesalkan waktu yang begitu cepat dalam membahas APBD DKI yang mencapai Rp 96 triliun itu. Menurut dia, jika proses pemilihan alat kelengkapan dewan berjalan lambat, maka anggaran yang besar tersebut hanya akan dibahas dalam waktu satu bulan. “Padahal idealnya tiga bulan untuk membahas RAPBD,” ujarnya.

Sumber: https://metro.tempo.co/read/1257058/fitra-kritik-keterbukaan-anggaran-anies-baswedan/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-kritik-keterbukaan-anggaran-anies-baswedan/feed/ 0
Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi https://seknasfitra.org/pengesahan-revisi-uu-kpk-tragedi-bagi-pemberantasan-korupsi/ https://seknasfitra.org/pengesahan-revisi-uu-kpk-tragedi-bagi-pemberantasan-korupsi/#respond Wed, 18 Sep 2019 12:44:41 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5513 Jakarta, 17 September 2019 Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kronis pengesahan revisi UU KPK oleh DPR yang mendapat dukungan penuh Pemerintah merupakan tragedi buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Revisi UU KPK yang disahkan …]]>

Jakarta, 17 September 2019

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kronis pengesahan revisi UU KPK oleh DPR yang mendapat dukungan penuh Pemerintah merupakan tragedi buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Revisi UU KPK yang disahkan DPR merupakan wujud pelemahan KPK, terutama dari sisi penindakan yang di lemahkan melalaui Dewan Pengawas.

“Pengaturan penyadapan hakekatnya adalah penutupan keran penindakan KPK yang selama ini melakukan penindakan OTT salah satu hasil dari penyadapan. Padahal,kinerja KPK selama ini sudah pada jalur yang benar dalam pemberantasan korupsi.” Ujar Misbah pada Klikanggaran.com Selasa,(17/9/2019).

Dijelaskan Misbah, KPK saat ini perlu diperkuat bukan justru dilemahkan dengan revisi UU KPK. KPK yang selama ini merupakan lembaga penindak pidana korupsi yang mampu mengendus motiv baru korupsi, seperti melalui jaul beli jabatan justru malah dilemahkan.

“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah investasi yang berintegritas, yang masuk tidak melalui suap dalam perijinan, atau investasi yang bukan berasal dari dana hasil pencucian uang, dan investasi yang tidak merusak lingkungan,” Tegas Misbah.

Untuk itu, Misbah menuturkan bahwa Revisi UU KPK justru akan menghambat kinerja KPK, terutama mekanisme penyadapan dalam memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia itu berintegritas.

“Ini justru berbanding terbalik, dimana yang selalu digemakan ke kanca publik malah penguatan, padahal ini merupakan pernyataan yang klise dan jauh dari kata transparansi atas supremasi penegakan hukum,” Pungkasnya.

Sumber: https://klikanggaran.com/peristiwa/fitra-revisi-uu-kpk-tragedi-buruk-bagi-pemberantasan-korupsi-indonesia.html

]]>
https://seknasfitra.org/pengesahan-revisi-uu-kpk-tragedi-bagi-pemberantasan-korupsi/feed/ 0
Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari https://seknasfitra.org/meragukan-kualitas-apbd-perubahan-dki-yang-dikebuut-dua-hari/ https://seknasfitra.org/meragukan-kualitas-apbd-perubahan-dki-yang-dikebuut-dua-hari/#respond Wed, 11 Sep 2019 12:59:49 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5502 Jakarta, 11 September 2019 “Panggil dulu Pak Firdaus-nya sini, tadi enggak ngeh.” Kalimat itu keluar dari mulut Syahrial, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta seusai rapat pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS Kamis 15 Agustus lalu. Ia bingung ketika ditanyai wartawan soal …]]>

Jakarta, 11 September 2019

“Panggil dulu Pak Firdaus-nya sini, tadi enggak ngeh.” Kalimat itu keluar dari mulut Syahrial, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta seusai rapat pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS Kamis 15 Agustus lalu. Ia bingung ketika ditanyai wartawan soal anggaran sebesar Rp934 miliar dalam APBD Perubahan 2019.

Ia pun meminta stafnya memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Achmad Firdaus yang ada di sana.

“Ini [Rp] 934 miliar apa, nih?” tanya Syahrial begitu Firdaus datang. “Ini untuk [tahun] 2020, 22 juta pounds untuk penyelenggaraan, terus 35 juta euro untuk asuransi,” jawab Firdaus.

“Yang bayar siapa?”
“Dari kita.”
“Wuiss,” jawab Syahrial dengan tatapan keheranan ke arah Firdaus.

“Begini, kita lihat ini [Jakarta Fun Race 2020 sebesar Rp600 juta] sukses apa enggak. Kalau sukses pelaksanaannya, mungkin bisa. Ini saja sudah banyak pertanyaan oleh wartawan, apa dampak buat kita. Apalagi dengan anggaran Rp900 miliar, hampir satu triliun, lho. Ini menjadi PM aja, pre-memory, jadi enggak sekian jumlahnya,” Syahrial melanjutkan.

Cerita ini adalah satu dari beberapa kejanggalan dalam pembahasan KUA-PPAS 2019. Anggaran yang sebegitu besar bisa muncul tanpa menjadi perhatian. Beruntung, sisipan anggaran tersebut segera diketahui. DPRD pun mencoret biaya asuransi formula E sebesar 35 juta euro.

Anggaran lain yang tak kalah fantastis jumlahnya adalah penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp800 miliar. Dana itu diajukan untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah. Lagi-lagi, anggaran itu lolos begitu saja.

Kejanggalan lainnya terlihat pada anggaran untuk TGUPP yang dicantumkan anggaran untuk lima bidang. Padahal TGUPP yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan hanya ada empat bidang. Kelebihan hitungan bidang ini pun lolos tanpa kritikan.

Meski terlihat ada penambahan anggaran, akan tetapi sebenarnya APBD Perubahan 2019 itu sejak awal sudah tetapkan akan turun anggarannya. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah memaparkan bahwa APBD-P tersebut turun sekitar Rp2,55 triliun dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu.

Penurunan anggaran APBD-P ini juga diiringi berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019 ini. Pada APBD 2019, target pendapatannya Rp74,77 triliun menjadi Rp74,63 triliun atau turun Rp142 miliar.

Rampung Dua Hari
Semua kejanggalan anggaran itu diduga bermuara dari sistem kebut pembahasan APBD Perubahan 2019. Bayangkan, semua itu hanya dikerjakan dalam waktu dua hari.

Padahal banyak hal penting yang harusnya dibahas detail oleh DPRD DKI Jakarta. Misalnya perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Pembahasan APBD Perubahan itu dimulai pada Selasa 13 Agustus. Hari itu semua komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama para dinas terkait. Dua anggaran besar untuk Formula E dan PMD hunian DP 0 rupiah termasuk yang dibahas saat itu.

Keesokan paginya, Rabu 14 Agustus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai KUPA-PPAS 2019 dan ABPD-P 2019.

Hasilnya Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar Rp89 triliun.

KUPA-PPAS 2019 dan ABPD-P 2019 yang telah disepakati itu kemudian dibahas dalam rapat Raperda APBDP 2019 pada Jumat 16 Agustus siang. Rapat ini semacam pratinjau anggaran secara keseluruhan.

Tiga hari setelahnya, Senin 19 Agustus, DPRD DKI menggelar rapat pandangan umum setiap fraksi tentang APBD Perubahan 2019. Semua berakhir pada Kamis 22 Agustus, APBD Perubahan 2019 disahkan menjadi Raperda. Ini sekaligus menjadi kerja terakhir DPRD DKI Jakarta 2014-2019.

KUA-PPAS 2020 Juga Dikebut
Saat pembahasan KUPA-PPAS 2019 dan APBD-P 2019 rampung pada Selasa 13 Agustus sore, tak lama setelah itu semua komisi DPRD DKI Jakarta dan dinas terkait langsung membahas KUA-PPAS 2020 hingga malam hari.

Keesokan harinya pun begitu. Rabu pagi, saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai KUPA-PPAS 2019 dan ABPD-P 2019 antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, siang harinya semua komisi dan dinas terkait melanjutkan pembahasan KUA-PPAS 2020 hingga malam hari.

Ada indikasi DPRD DKI Jakarta ingin merampungkan segalanya jelang lengser pada 26 Agustus 2019.

Dari draf yang diterima wartawan Tirto, pengajuan anggaran KUA-PPAS 2020 untuk rancangan APBD 2020 tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019. Jika APBD 2019 sebesar Rp89,08 triliun maka anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp95,99 triliun.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan kenaikan signifikan terjadi di anggaran belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang, pada Kamis (15/8/2019) pagi.

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp18,70 triliun. Dengan total belanja langsung Rp95,99 triliun.

Agenda sistem kebut ini mendapat kritikan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia, Idris Ahmad. Sejak awal ia sudah tidak setuju dengan rencana DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang akan membahas beberapa kebijakan strategis jelang lengser 26 Agustus 2019.

“Kemarin Bamus DPRD memutuskan akan mengebut tiga agenda besar sekaligus, yaitu KUPA-PPAS Perubahan 2019, APBD-Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020. Ini semua dokumen besar terkait dengan anggaran DKI Jakarta yang nilainya hampir 100 triliun [rupiah]. Apakah realistis, tiga hal ini bisa dikebut secara bersamaan di sisa dua minggu terakhir?” kata Idris sesudah mendengar rencana itu.

Tapi kritikan itu tidak digubris.

Rentan Politik Uang
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mempertanyakan mengapa pembahasan APBDP 2019 dan APBD 2020 DKI Jakarta berlangsung cepat dan terkesan “kejar tayang”. Ia yakin betul bahwa pembahasan dengan singkat seperti itu tidak akan menghasilkan anggaran yang berkualitas.

“Kalau dari angka-angka yang muncul di atas, metode yang digunakan oleh dewan sangat incremental, hanya menambah/mengurangi sedikit dari alokasi APBD tahun sebelumnya, bukan pendekatan substansial,” kata Misbah saat dihubungi wartawan Tirto, Minggu 1 September.

Padahal, kata Misbah, secara normatif dan idealnya KUA-PPAS dan RAPBD dibahas dalam minimal tiga bulan karena butuh alur dan pembahasan yang panjang.

Sistem “kejar tayang” yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta, kata Misbah, membuat persoalan-persoalan substansial atau isu strategis DKI yang seharusnya dijawab melalui pengalokasian APBD justru terabaikan.

“Misalnya, bagaimana dewan men-tracking anggaran di semua OPD/Dinas untuk mengurangi polusi di DKI, untuk menyelesaikan kemacetan, masalah sampah, masalah kebakaran yang sering terjadi di kawasan padat penduduk, dan seterusnya,” katanya.

“Yang muncul kemudian justru persetujuan anggaran oleh DPRD DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang semula tidak pernah dirumuskan dalam RPJMD, dan pendanaannya membengkak dari estimasi awal,” lanjutnya.

Pembahasan agenda-agenda besar yang “kejar tayang” jelang DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 lengser tersebut, kata Misbah, rentan disusupi kepentingan dewan lama yang ingin tetap memasukan kepentingannya dalam APBD-P 2019 dan APBD 2020.

“Kita semua tahu, pasca-pemilu kemarin, banyak anggota dewan yang mencari peluang pengembalian modal politik. Di banyak daerah, peluang APBD-P digunakan oleh dewan untuk ‘plesiran’ dengan alasan kunjungan kerja,” katanya.

“Di sinilah nanti peran audit BPK harus maksimal. BPK harus melacak konsistensi substansial antara isu strategis perencanaan dan alokasi anggaran dalam RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD DKI yang ditetapkan,” lanjutnya.

Sumber: https://tirto.id/meragukan-kualitas-apbd-perubahan-dki-yang-dikebut-dua-hari-ehR1

]]>
https://seknasfitra.org/meragukan-kualitas-apbd-perubahan-dki-yang-dikebuut-dua-hari/feed/ 0
KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK https://seknasfitra.org/koalisi-masyarakat-madani-penyelamat-kpk/ https://seknasfitra.org/koalisi-masyarakat-madani-penyelamat-kpk/#respond Tue, 10 Sep 2019 12:30:35 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5497 DPR telah memutuskan untuk merevisi dua UU. Yakni UU MD3 dan UU KPK. Berbeda dengan UU MD3 yang memang ramai dibicarakan bukan ini, revisi UU KPK seperti dipaksakan. Sama sekali tidak ada informasi apapun soal rencana revisi ini. Dan tak …]]>

DPR telah memutuskan untuk merevisi dua UU. Yakni UU MD3 dan UU KPK. Berbeda dengan UU MD3 yang memang ramai dibicarakan bukan ini, revisi UU KPK seperti dipaksakan. Sama sekali tidak ada informasi apapun soal rencana revisi ini. Dan tak berhenti di situ, DPR bahkan menjanjikan revisi UU ini dilaksanakan dalam 3 minggu ke depan.

Kalau dicermati, proses pengajuan dan penetapan revisi tidak sesui dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, poin revisinya jelas bertujuan untuk melemahkan KPK.

Melihat ancaman kepada KPK yang terstruktur, sistematis dan masif maka kami Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK dengan tegas menolak keputusan DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU KPK.

Setidaknya ada dua alasan penolakan:

  1. Dasar penetapan revisi KPK melalui rapat paripurna layak dipertanyakan keabsahannya. Revisi UU KPK tidak termasuk dalam prolegnas 2019. Sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR, semua RUU yang akan dibahas di DPR harus terlebih dahulu dimasukan ke dalam prolegnas. Faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas 2019. Jika DPR menganggap sah memasukan revisi karena adanya putusan MK tentang KPK, maka atas argumen ini bertentangan dengan cakupan pembahasan revisi UU KPK.
    Sejatinya revisi UU KPK hanya yang menyangkut soal putusan MK, khsusnya berkenaan dengan status lembaga KPK yang jadi bagian eksekutif. Faktanya, revisi juga menyangkut soal penyadapan, dewan pengawas, SP3, defenisi penyidik, dan lainnya. Jelas ini telah melampaui kehendak dilaksanakannya revisi. Ini bukan lagi soal adanya keputusan MK, tapi merombak pasal penting dan subtantif dari UU KPK.
    Selain itu, rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri oleh sekitar 82 anggota DPR secara fisik tentu tidak dapat disebut quorum. Sekalipun ada pengakuan pimpinan sidang bahwa yang telah menandatangi kehadiran sekitar 302 anggota, tentu saja perlu dilihat bukti nyatanya. Jika tanda tangan ini tidak dapat dibuktikan maka status rapat paripurna kemarin tidak dapat dinyatakan sah. Putusan yang ditetapkan dalam rapat yang tidak sah adalah tidak sah. Rapat ini sama sekali tidak memperdengarkan pandangan atau sikap fraksi-fraksi. Padahal nama rapatnya adalah mendengar pandangan fraksi-fraksi atas rencana revisi 2 UU tersebut. Dengan berbagai fakta ini, keabsahan rapat paripurna penetapan revisi UU KPK layak diragukan.
  2. Waktu yang tersedia hanya kurang dari 3 Minggu. Padahal, ada sekitar 4 poin besar dalam UU KPK yang akan direvisi. Empat poin ini mengandung puluhan pasal dalam UU KPK. Maka revisi macam apa yang terjadi di mana waktu untuk membahasnya hanya 2 Minggu? UU KPK ini adalah UU yang mendapat perhatian penuh masyarakat. Maka membahas revisi UU ini sudah sejatinya harus melibatkan banyak pihak dan lembaga. Dan ini juga dinyatakan di dalam UU MD3 dan Tatib DPR.
    Revisi UU yang mendapat sorotan negatif secara luas dari masyarakat, lalu bisa diputuskan dalam 2 Minggu, hanya bisa terjadi di era otoritarian. Di mana aturan publik ditentukan oleh mereka yang berkuasa.

Maka dengan semua pertimbangan di atas, Koalisi Masyarakat Madani Penyelamatl KPK mendesak:

  1. DPR menghentikan rencana revisi UU KPK karena tidak taat prosedur pengajuan revisi UU. Apalagi subtansi revisi yang dimaksud lebih banyak melemahkan cara dan mekanisme pemberantasan Korupsi di Indonesia.
  2. Meminta Presiden menolak revisi UU KPK karena berlawanan dengan Nawacita yang diusung Presiden, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  3. Meminta Presiden tidak mengeluarkan Surat Presiden (Supres) karena rencana Revisi UU KPK Cacat hukum dan cacat Prosedur.
  4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan penolakan upaya-upaya pelemahan KPK.

Narsum:

  1. Ray Rangkuti (Direktur LIMA),
  2. Badi’ul Hadi (Manager Riset, Seknas FITRA),
  3. Arif Susanto (Pengamat Politik),
  4. Arif Nur Alam (Direktur IBC),
  5. Kaka Suminta (Koordinator KIPP),
  6. Alvin Nicola (Peneliti TII).
]]>
https://seknasfitra.org/koalisi-masyarakat-madani-penyelamat-kpk/feed/ 0
Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur https://seknasfitra.org/seknas-fitra-salut-sikap-kritis-gubernur/ https://seknasfitra.org/seknas-fitra-salut-sikap-kritis-gubernur/#respond Thu, 05 Sep 2019 12:10:49 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5493 Ambon, 5 September 2019 Pernyataan “perang” Gubernur Maluku, Murad Ismail kepada Menteri Susi mendapat dukungan pelbagai kalangan di Maluku maupun Jakarta. Manager Advokasi Seknas FITRA, Ervyn Kaffah menyampaikan salut atas pernyataan “perang” dari Gubernur Maluku kepada Menteri Susi. Menurutnya Kepala …]]>

Ambon, 5 September 2019

Pernyataan “perang” Gubernur Maluku, Murad Ismail kepada Menteri Susi mendapat dukungan pelbagai kalangan di Maluku maupun Jakarta.

Manager Advokasi Seknas FITRA, Ervyn Kaffah menyampaikan salut atas pernyataan “perang” dari Gubernur Maluku kepada Menteri Susi. Menurutnya Kepala daerah mesti kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang bisa berdampak luas pada nasib daerah dan rakyatnya.

Meski demikian, ia menilai hanya sebagian saja dari statement Gubernur Murad yang mudah ditindaklanjuti. “Sebagian besar memerlukan perubahan UU dan regulasi teknis. Langkah Koordinasi dan diskusi dengan KKP dipandang lebih masuk akal untuk menemukan solusi,” kata Kaffah dalam rilisnya yang dikirim ke Redaksi Kabar Timur, kemarin

Dikatakan, skema penerimaan negara berkairan dengan wewenang pengelolaan wilayah laut dimana, pertama: untuk jarak 12 mil menjadi wewenang Pempus, sementara daerah memiliki kewenangan 12 mil yang dibagi antara Provinsi dan Kab/Kota

dan Kedua lanjutnya, wewenang perijinnan berkaitan Gross Tonase (GT) kapal penangkap maupun pengangkut ikan. “Kedua Hal tersebut diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” paparnya.

Sehingga menurut Kaffah, jika ingin ada perubahan skema kewenangan maka harus dilakukan revisi pembagian wewenang tersebut dalam UU. “Ini cukup sulit dilakukan. Butuh effort bersama dari sejumlah Pemda untuk melakukan revisi,” terang Kaffah.

Dia menjelaskan, bahwa pendapatan negara dari sektor SDA meliputi dua
sumber, yakni: Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari penerimaan tersebut, daerah-daerah kemudian mendapatkan transfer dari pusat berupa DBH Pajak dan DBH SDA.

Hal tersebut dia lanjut juga berlaku di sektor perikanan, dimana daerah mendapat DBH Pajak (PPh Badan dan PPh perseorangan) atas usaha di sektor perikanan, dan DBH SDA sektor perikanan.

Kaffah menegaskan, tidak ada hubungannya antara kebijakan moratorium kapal asing dengan penerimaan negara. Bahkan, jika kebijakan moratorium itu efektif, jumlah penerimaan negara baik pajak maupun non pajak dipastikan meningkat.

“Kaitannya dengan pendapatan daerah, untuk DBH Pajak akan tergantung pada dimana perusahaan tersebut terdaftar,” tegasnya. Untuk PNBP sendiri, tambah dia, jika illegal fishing oleh kapal asing. tak lagi berlangsung, maka kapal dalam negeri lah yang beroperasi, dan bisa meningkatkan PNBP, dan konsekuensinya bagian DBH Perikanan untuk daerah akan meningkat pula.

Hanya saja, berbeda dengan sektor SDA lainnya, DBH sektor Perikanan menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi masing-masing 20 persen dari seluruh penerimaan PNBP Perikanan untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen untuk seluruh pemerintah kab/kota di provinsi bersangkutan. Sementara Pemprov tidak kebagian jatah.

“Jadi menurut UU, Pemprov Maluku tidak dapat bagian DBH SDA Perikanan. Namun seluruh Pemkab/kota di Provinsi Maluku mendapat bagian,” terangnya.

Ia menyebut bahwa untuk tahun 2019, secara keseluruhan Pemda di Maluku mendapat alokasi total DBH Perikanan sebesar Rp 10 miliar lebih, dengan rincian tiap Pemkab memperoleh Rp 1 miliar kurang sedikit (Rp 983 juta). “Mungkin saja Pak Gubernur dibisiki informasi yang salah soal ini dari bawahannya,” katanya.

Ia menyarankan Gubernur Maluku berkoordinasi positif dan mendiskusikan dengan Menteri Susi mengenai upaya memperbesar jumlah tenaga kerja yang diserap kapal perikanan di perairan sekitar Maluku, dan berharap pihak Kementerian juga dapat memberikan solusi, karena apa yang dikeluhkan itu cukup logis bagi kepentingan daerah mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tak harus ribut-ribut.

Selain itu, Kaffah mengatakan, sesuai pembagian kewenangan yang diatur UU dan regulasi KKP, Pemprov dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dengan mereview kembali pengaturan retribusi daerah.

Retribusi yang dimaksud adalah Ijin Usaha Perikanan, Ijin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Pengadaan Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan 30 GT untuk kapal dengan tenaga kerja lokal, dan izin penangkapan ikan di wilayah laut 12 mil Kendati begitu, Kaffah mengaku, belum punya gambaran apakah hal tersebut sudah maksimal dikerjakan oleh Pemprov Maluku, tanya dia.

Tiba Hari ini

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespon pernyataan “perang” Gubernur Maluku Murad Ismail. Dua orang yang diutus Menteri Susi hari ini, tiba di Ambon, untuk menemui Murad di Kantor Gubernur Maluku.

“Besok (hari ini), tim dari KKP akan bertemu Pak gubernur,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Romelus Far Far di Ambon, Rabu (4/9).

Pertemuan ini untuk membahas ancaman “perang” Gubernur. Utusan Menteri Susi terdiri dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap. “Saya tidak tahu jam berapa pertemuannya, tapi yang pasti besok (hari ini) mereka tiba di Ambon,” ujar Romelus.

Mulai dari Bupati, Walikota, DPRD, aktivis dan seluruh rakyat Maluku mendukung pernyataan Murad “perang” terhadap moaratorium Menteri Susi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung peryataan gubernur.

Mendagri mempersilakan Gubernur Maluku Murad Ismail mengajukan keberatan terkait kebijakan Menteri Susi. Menurut dia, sikap keberatan yang diajukan kepala daerah terhadap kebijakan dari Pemerintah Pusat wajar dilakukan.

“Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silahkan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah,” ujar Mendagri

Sebagai kepala daerah kata Mendagri, Gubernur mengetahui kondisi di wilayah yang dipimpinnya. Meskipun kepala daerah harus mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat, namun kepala daerah juga memiliki diskresi terhadap daerahnya masing-masing.

“Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis tantangan masalah yang dihadapi oleh daerah,” ucapnya.

Sebelum Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan keberatannya, kata dia, sejumlah bupati di Provinsi Maluku telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena itu, ia meminta agar hal itu disampaikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Maluku.

“Arahan Pak Presiden bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang makin efektif efisien tanpa menyulitkan daerah tapi juga program strategis nasional harus jalan di daerah dengan baik,” jelas Tjahjo.

Untuk diketahui, Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Susi Pudjiastuti. Sebabnya, kebijakan moratorium izin kapal penangkap ikan eks asing sejak 2015 lalu, dinilai telah merugikan Maluku.

Murad menyatakan, kekayaan laut Maluku digerus tapi Maluku tidak mendapatkan apa-apa. Sejak diberlakukan moratorium, Susi mengizinkan 1.600 kapal menangkap ikan di laut Arafura dan tidak mempekerjakan satu pun putra Maluku sebagai anak buah kapal (ABK).

Setiap bulan sekitar 400 kontainer berisi ikan diambil dari laut Arafura dan diekspor tidak melalui Maluku. “Setiap bulan Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda sebelum moratorium, uji mutunya ada di daerah. Ini supaya kalian tau semua. Kita perang (terhadap Menteri Susi),” tegas Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9).

Murad meminta semua pihak menyuarakan bahwa insiden pembajakan KM Mina Sejati di laut Aru, beberapa waktu lalu itu tidak melibatkan orang Maluku. “ABK tidak ada satu pun orang Maluku. Kasus sandera itu, harus kasi tau kalau tidak ada orang Maluku yang melakukan itu,” kata mantan Dankor Brimob Polri itu.

Murad semakin kesal soal hak wilayah laut. Aturan 12 mil lepas pantai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat merugikan Maluku. Hal itu merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut. “Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” cuki mai,” kesal Murad.

Agar kekayaan laut Maluku tidak seenaknya “dirampok” Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekas Kapolda Maluku itu akan menyusun peraturan sasi laut. “Tujuannya, supaya kita punya PAD. Padahal kita punya laut itu luar biasa,” kata Murad.

Murad mengungkapkan, salah seorang seniornya di kepolisian sempat menghubunginya via whatsapp meminta agar mencabut moratorium Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Maluku. Alasannya, moratorium yang dibuat Murad sebagai gubernur merugikan negara.

“Lalu saya bilang, komandan justru saya melakukan ini karena tugas kepala daerah itu dua plus satu, yaitu mengentaskan kemiskinan, mensejahterahkan masyarakatnya dan harus mampu menjaga sumber daya alam agar dapat dimanfaatka generasi saat ini dan yang akan datang. Saya gubernur orang Maluku, saya lakukan ini karena Maluku tidak dapat apa-apa,” cerita Murad.

Murad mencontohkan, salah satu HPH yang tidak memberikan dampak bagi Maluku adalah beroperasinya PT. Jayanti di Maluku. “Semua kayu diekspor dari luar daerah. Seperti pengalaman PT. Jayanti. Saya bilang komandan, ini bukan untuk saya tapi untuk masyarakat Maluku,” sambungnya.


Setelah dijelaskan demikian, seniornya tersebut mengerti. Cerita lain, kata Murad, seorang pejabat dari Kementerian ESDM meminta rekomendasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk pengeboran gas di Pulau Seram. Oleh Menteri Siti diarahkan menemui Murad untuk meminta rekomendasi. “Saya tolak. Kita kalau tidak begitu, sampai kapan kita bisa maju. Makanya HPH semua saya moratorium,” tegas jenderal bintang dua purnawirawan Polri ini.

Sumber: https://www.kabartimurnews.com/2019/09/05/seknas-fitra-salut-sikap-kritis-gubernur/

]]>
https://seknasfitra.org/seknas-fitra-salut-sikap-kritis-gubernur/feed/ 0
FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi https://seknasfitra.org/fitra-salut-soal-perang-gubernur-maluku-ke-menteri-susi/ https://seknasfitra.org/fitra-salut-soal-perang-gubernur-maluku-ke-menteri-susi/#respond Wed, 04 Sep 2019 18:01:44 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5490 Jakarta, 04 September 2019 Manager Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ervyn Kaffah, mengaku salut atas pernyataan “perang” dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Senin (2/9/2019). Menurutnya, Kepala Daerah mesti kritis terhadap …]]>

Jakarta, 04 September 2019

Manager Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ervyn Kaffah, mengaku salut atas pernyataan “perang” dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Senin (2/9/2019).

Menurutnya, Kepala Daerah mesti kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang bisa berdampak luas pada nasib daerah.

Meski begitu, Ervyn menilai statement Gubernur Murad hanya sebagian saja yang mudah ditindaklanjuti. Sebagian besarnya memerlukan perubahan Undang-Undang (UU) dan regulasi teknis. Langkah Koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipandang lebih masuk akal untuk menemukan solusi.

“Skema penerimaan negara berkaitan dengan wewenang pengelolaan wilayah laut dimana untuk jarak >12 mil adalah wewenang pempus, sementara daerah memiliki kewenangan <12 mil (dibagi antara Provinsi dan kab/kota), dan kedua, wewenang perijinan berkaitan dengan Gross Tonase (GT) kapal penangkap maupun pengangkut ikan. Kedua hal tersebut diatur oleh UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Ervyn melalui siaran persnya kepada Gatra.com, Selasa malam (3/9/2019).

Dari aturan itu, menurutnya, jika ingin ada perubahan skema kewenangan, maka harus dilakukan revisi pembagian wewenang tersebut dalam UU.

“Hal itu cukup sulit dilakukan. Butuh effort bersama dari sejumlah Pemda untuk melakukannya,” kata Ervyn.

Ervyn menjelaskan, pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) meliputi 2 sumber. Yaitu pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari penerimaan tersebut, daerah-daerah kemudian mendapatkan transfer dari pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH SDA. Hal tersebut juga berlaku di sektor perikanan. Di mana daerah mendapat DBH Pajak (PPh Badan dan PPh perseorangan) atas usaha di sektor perikanan, dan DBH SDA sektor perikanan.

Ervyn menegaskan, bahwa tidak ada hubungannya antara kebijakan moratorium kapal asing dengan penerimaan negara. Bahkan, jika kebijakan moratorium itu efektif, maka jumlah penerimaan negara baik pajak maupun non pajak dipastikan meningkat.

Kaitannya dengan pendapatan daerah, Ervyn menjelaskan untuk DBH Pajak akan tergantung pada di mana perusahaan tersebut terdaftar. Untuk PNBP, jika illegal fishing oleh kapal asing tak lagi berlangsung, maka kapal dalam negeri lah yang beroperasi, dan bisa meningkatkan PNBP. Dan sebagai konsekwensinya bagian DBH perikanan untuk daerah akan meningkat pula.

Namun berbeda dengan sektor SDA lainnya, DBH sektor perikanan menurut UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibagi masing-masing 20% dari seluruh penerimaan PNBP perikanan untuk Pemerintah Pusat, dan 80% untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memang tidak kebagian jatah.

Jadi, kata Ervyn, menurut UU, Pemprov Maluku memang tidak dapat bagian DBH SDA perikanan. Namun seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mendapat bagian.

Ia menyebutkan, bahwa untuk tahun 2019, secara keseluruhan Pemda di Maluku mendapat alokasi total DBH Perikanan sebesar Rp10 miliar lebih, dengan rincian tiap pemkab memperoleh Rp1 miliar kurang sedikit (Rp983 juta).

“Jadi, mungkin saja Pak Gubernur dibisiki informasi yang salah soal ini dari bawahannya,” katanya.

Ia menyarankan Gubernur Maluku berkoordinasi positif dan mendiskusikan dengan Menteri Susi mengenai upaya memperbesar jumlah tenaga kerja yang diserap oleh kapal perikanan di perairan sekitar Maluku, dan berharap pihak kementerian juga dapat memberikan solusi.

“Karena apa yang dikeluhkan itu cukup logis bagi kepentingan daerah mensejahterakan masyarakatnya. Jadi tak harus ribut-ribut,” pintanya.

Di luar itu, Ervyn mengatakan bahwa sesuai pembagian kewenangan yang diatur UU dan regulasi KKP, Pemprov dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dengan mereview kembali pengaturan retribusi daerah.

“Antara lain: ijin usaha perikanan, ijin usaha penangkapan ikan, ijin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan <30 GT untuk kapal dengan tenaga kerja lokal, dan ijin penangkapan ikan di wilayah laut <12 mil,” terangnya.

Meski demikian, Ervyn mengatakan belum memiliki gambaran apakah hal tersebut sudah maksimal dikerjakan oleh Pemprov.

Sumber: https://www.gatra.com/detail/news/442186?t=2

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-salut-soal-perang-gubernur-maluku-ke-menteri-susi/feed/ 0
Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan https://seknasfitra.org/anggaran-pindah-ibu-kota-fitra-usul-kpk-dilibatkan/ https://seknasfitra.org/anggaran-pindah-ibu-kota-fitra-usul-kpk-dilibatkan/#respond Tue, 27 Aug 2019 14:13:52 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5486 Jakarta, 27 Agustus 2019  Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyampaikan masukan agar perencanaan anggaran terkait dengan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sekretaris Jenderal Seknas Fitra Misbah Hasan mengatakan bahwa hal …]]>

Jakarta, 27 Agustus 2019

 Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyampaikan masukan agar perencanaan anggaran terkait dengan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sekretaris Jenderal Seknas Fitra Misbah Hasan mengatakan bahwa hal tersebut lantaran biaya dalam perpindahan ibu kota terbilang cukup besar. Pelibatan KPK juga sebagai pintu masuk di pencegahan.

Biaya pindah ibu kota rencananya menggunakan dana APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung dari swasta dengan total kebutuhan senilai Rp466 triliun.

“Sepakat, proses pendanaannya mesti diawasi oleh KPK sebagai bentuk pencegahan korupsi dan diaudit oleh BPK,” kata Misbah, Senin (26/8/2019) malam.

Presiden Jokowi dalam pengumuman lokasi ibu kota baru kemarin di Istana Negara memutuskan akan dipindah ke Kaltim, tepatnya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Menurut Jokowi, hanya 19% bersumber dari kas negara.

Menurut Misbah, perlu ada hal yang diwaspadai dalam proses pendanaan tersebut sehingga tidak menjadi ajang bancakan korupsi.

“Ini justru yang harus diwaspadai karena ‘tidak ada makan siang yang gratis’. Swasta pasti akan menuntut kompensasi-kompensasi,” katanya.

Dia mengaku sejak awal Seknas Fitra menolak rencana perpindahan ibu kota lantaran dilatarbelakangi biaya yang sangat besar dan sebagian dibebankan pada APBN. 

Menurutnya, jangan sampai rencana perpindahan ibu kota ini akan berdampak buruk pada utang Indonesia.

Terpisah, Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan belum bisa memberikan tanggapan terkait rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, terutama dalam hal pengawasan

“Kita ikuti dulu saja prosesnya. Belum ada respons dari KPK terkait hal itu,” katanya.

Adapun pemilihan kedua kabupaten itu sudah melalui serangkaian kajian mendalam selama tiga tahun terakhir. Pemerintah sudah memiliki lahan seluas 180.000 hektare di kedua kabupaten tersebut. 

Kawasan Provinsi Kaltim disebut memiliki risiko bencana alam yang minim, misalnya, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, serta banjir.

Perpindahan itu akan dilakukan secara bertahap dan akhir 2024 pusat pemerintahan direncanakan sudah mulai berjalan di ibu kota baru.

Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20190827/15/1141398/anggaran-pindah-ibu-kota-fitra-usul-kpk-dilibatkan#.XWTC1knFmuE.whatsapp

]]>
https://seknasfitra.org/anggaran-pindah-ibu-kota-fitra-usul-kpk-dilibatkan/feed/ 0
FITRA Yakin KPK Berani Menetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP https://seknasfitra.org/fitra-yakin-kpk-berani-menetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktp/ https://seknasfitra.org/fitra-yakin-kpk-berani-menetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktp/#respond Thu, 15 Aug 2019 12:57:22 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5482 Jakarta, 14 Agustus 2019 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengembangkan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Apalagi saat ini KPK juga telah …]]>

Jakarta, 14 Agustus 2019

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengembangkan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Apalagi saat ini KPK juga telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun tersebut.

“Saya yakin masih banyak pihak yang terlibat (korupsi e-KTP), terutama anggota dewan yang namanya pernah disebut oleh Muhammad Nazaruddin,” ujar Misbah Hasan di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Misbakh pun menegaskan, untuk menjerat para pihak yang diduga terlibat dalam korupsi e-KTP maka KPK juga harus bergerak lebih cepat guna menelusuri keterlibatan anggota dewan lain seperti dari fraksi Golkar. Karena hampir tidak mungkin Setya Novanto yang saat ini menjadi terpidana kasus e-KTP melakukannya sendirian tanpa ada keterlibatan pihak lain.

“(Untuk menelusurinya) KPK dapat mengorek keterangan lebih mendalam dari empat orang yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka,” tegasnya.

Selain bisa mengorek 4 tersangka yang baru, sambung Misbakh, KPK juga bisa bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran transaksi yang mungkin dilakukan para pihak yang diduga turut terlibat. Apalagi sejumlah pihak yang diduga terlibat juga telah disebut oleh para saksi baik ketika di persidangan di Pengadilan Tipikor maupun saat diperiksa KPK. Seperti politisi Golkar Melchias Markus Mekeng atau anggota dewan lainnya yang diduga juga menerima aliran dana haram e-KTP.

“Saya yakin KPK punya keberanian untuk itu (menetapkan tersangka lain), tinggal nunggu waktu saja Melchias Markus Mekeng dipanggil,” tandasnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku saat ini penyidik KPK tengah mendalami keterangan Setya Novanto yang menyebut adanya aliran dana proyek e-KTP ke sejumlah pihak di antaranya ke Melchias Marcus Mekeng yang disebut Setya Novanto ikut menikmati USD 500.000. Namun Setya Novanto harus didukung dengan bukti yang lain.

“Pasti kita dalami. Namun, keterangan terdakwa itu harus kita lihat apakah didukung atau tidak dengan bukti yang lain, apakah saksi yang lain, ataupun bukti yang lain juga. Karena kami tentu gabisa mengambil kesimpulan sejak awal kalau hanya ada satu keterangan saja,” ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (29/3) lalu.

Mekeng sendiri telah membantah bahwa dirinya telah menerima uang korupsi dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Terkait hal tersebut, Febri mengatakan tidak mempermasalahkannya. KPK, kata dia, akan terus bekerja mencari bukti keterlibatan pihak lain di kasus megakorupsi tersebut.

“Ya tidak apa apa, kalau ada pihak yang membantah itu kan hak mereka. Namun kalau pertanyaannya itu akan didalami, apakah akan dicermati dan ditindaklanjuti penegak hukum tntu wajib untuk mencermati dan mendalami hal tersebut. Karena itu bagian dari proses hukum kita harus memastikan nanti fakta yang diajukan benar-benar kebenaran materill,” jelas Febri.

Uang korupsi tersebut tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
“Untuk Komisi II Pak Chairuman sejumlah US$ 500 ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD 500.000, Tamsil Lindrung USD 500.000, Olly Dondokambey US$ 500 ribu, di antaranya melalaui Irvanto,” beber Setya Novanto, Kamis 22 Maret 2018.

Selasa (13/8/2019) kemarin, KPK juga menetapkan 4 tersangka baru kasus e-KTP yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani,  Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-e atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulis Tannos.

Sumber:

(Inilah, 14 Agustus 2019) KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di KBN https://nasional.inilah.com/read/detail/2540720/kpk-didesak-usut-dugaan-korupsi-di-kbn

(Teropong Senayan, 14 Agustus 2019) FITRA Yakin KPK Berani Tetapkan Tersangka Baru http://www.teropongsenayan.com/104087-fitra-yakin-kpk-berani-tetapkan-tersangka-baru

(Inilah, 14 Agustus 2019) KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di KBN https://m.inilah.com/news/detail/2540720/kpk-didesak-usut-dugaan-korupsi-di-kbn

(Netral News, 14 Agustus 2019) Dugaan Korupsi di PT KBN Mandek, Kinerja KPK Dipertanyakan https://www.netralnews.com/news/hukum/read/183640/dugaan-korupsi-di-pt-kbn-mandek-kinerja-kpk-dipertanyakan

(Harian Aceh, 14 Agustus 2019) Saya Yakin Masih Banyak Yang Terlibat Korupsi KTP-El https://www.harianaceh.co.id/2019/08/14/saya-yakin-masih-banyak-yang-terlibat-korupsi-ktp-el/

(RMOL, 14 Agustus 2019) Sekjen FITRA: Saya Yakin Masih Banyak Yang Terlibat Korupsi KTP-El https://hukum.rmol.id/read/2019/08/14/399285/sekjen-fitra-saya-yakin-masih-banyak-yang-terlibat-korupsi-ktp-el

(Sindo News, 14 agutus 2019) KPK Kembali Didorong Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN https://jabar.sindonews.com/read/9471/1/kpk-kembali-didorong-tuntaskan-dugaan-korupsi-di-pt-kbn-1565744893

(Harian Terbit, 14 Agustus 2019) https://www.harianterbit.com/nasional/read/109318/KPK-Kembali-Didorong-Tuntaskan-Dugaan-Korupsi-di-PT-KBN https://www.harianterbit.com/nasional/read/109318/KPK-Kembali-Didorong-Tuntaskan-Dugaan-Korupsi-di-PT-KBN

(Harian Terbit, 14 Agustus 2019) FITRA Yakin KPK Berani Menetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP https://harianterbit.com/index.php/read/109335/FITRA-Yakin-KPK-Berani-Menetapkan-Tersangka-Baru-Kasus-Korupsi-e-KTP

(Harian Terbit, 14 Agustus 2019) FITRA Yakin KPK Berani Menetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP https://www.harianterbit.com/nasional/read/109335/FITRA-Yakin-KPK-Berani-Menetapkan-Tersangka-Baru-Kasus-Korupsi-e-KTP

(Telusur, 14 Agustus 2019) Lagi, KPK Didorong Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN https://telusur.co.id/detail/7504

(Akurat, 14 Agustus 2019) KPK Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN http://akurat.co/news/id-723303-read-kpk-diminta-tuntaskan-dugaan-korupsi-di-pt-kbn

(Fakta News, 14 Agustus 2019) FITRA Terus Pantau Perkembangan Kinerja Pansel KPK Setelah Luluskan 40 Nama https://www.faktanews.id/2019/08/fitra-terus-pantau-perkembangan-kinerja.html

(Rilis Id, 14 Agustus 2019) Lagi, KPK Didorong Tuntaskan Dugaan Korupsi di PT KBN http://rilis.id/lagi-kpk-didorong-tuntaskan-dugaan-korupsi-di-pt-kbn

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-yakin-kpk-berani-menetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-e-ktp/feed/ 0
Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa? https://seknasfitra.org/anggaran-formula-e-di-apbd-dki-bengkak-jadi-rp360-m-kok-bisa/ https://seknasfitra.org/anggaran-formula-e-di-apbd-dki-bengkak-jadi-rp360-m-kok-bisa/#respond Wed, 14 Aug 2019 13:48:10 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5474 Jakarta, 14 Agustus 2019 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp346 miliar lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan Formula E. Angka ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diterima …]]>

Jakarta, 14 Agustus 2019

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp346 miliar lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan Formula E. Angka ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diterima reporter Tirto, Selasa (13/8/2019). Penambahan ini tercantum dalam anggaran kegiatan program destinasi pariwisata di Jakarta bernama “Partisipasi Event Olahraga Internasional di Dalam Negeri” di kanal Rincian Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2019. Dalam draf APBD Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD Tahun Anggaran 2019, anggaran itu awalnya hanya sebesar Rp3,69 miliar. Namun, pada proses penyusunan KUPA-PPAS APBD-P 2019, anggaran membengkak menjadi Rp349,7 miliar. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria, menjelaskan Pemprov DKI sebelumnya sudah meminta dana kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, permintaan ditolak lantaran Kemenpora tak punya dana. “Kami sudah bersurat dengan Kemenpora, bahwa di kementerian pusat itu enggak ada anggarannya. Makanya, agar dibebankan kepada APBD,” kata Mahendra dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS di Ruang Serbaguna di DPRD DKI Jakarta, Selasa sore (13/8/2019). Selepas itu, kata Mahendra, Pemprov DKI Jakarta meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri agar dana Rp346 miliar itu bisa dianggarkan di APBD-Perubahan 2019. Bujet yang semula ditaruh di pos Disparbud itu kemudian dipindah ke pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Ini merupakan kegiatan baru,” kata Mahendra. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengonfirmasi pemindahan pos anggaran ini. Dalam rapat sore kemarin, politikus PKS itu berkata alokasi anggaran itu memang dipindahkan ke Dispora DKI karena ada kesalahan alokasi. Tak hanya itu, Triwisaksana menyebut ada kesalahan perhitungan lantaran mata uang rujukan yang digunakan bukan Euro melainkan paun. “Jadi total Rp360 miliar,” kata Triwisaksana.

Tak Tahu Kenaikan dan Peruntukan
Kadispora DKI Jakarta Achmad Firdaus mengamini keterangan Sri Mahendra Satria soal penggunaan dana APBD DKI ini dan rekomendasi dari dua kementerian. Namun, ia mengaku rekomendasi dari Kemendagri baru bersifat lisan. “Tertulisnya, sih, belum,” kata Firdaus saat ditemui setelah rapat KUPA-PPAS, Selasa sore. Firdaus juga membenarkan dana untuk Formula E awalnya diajukan Disparbud karena dianggap “berpotensi mendukung dari segi pariwisata.” “Tapi ternyata, kan, Formula [E] ada induk organisasinya dan kalau di Indonesia ya ada cabang olahraganya, makanya jadi salah satu pertimbangan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi sisi lain, unsur pariwisata tetap ada. Makanya didraf diganti jadi di Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Komisi E,” kata dia. Terkait kenaikan anggaran dari Rp3,69 miliar menjadi Rp360 miliar–sebelumnya ditulis Rp346 miliar karena salah perhitungan kurs paun–, Firdaus tak bisa banyak berkomentar. Menurut dia, angka tersebut masih perhitungan kasar yang didapat Pemprov DKI dari pihak Formula E. Namun, Firdaus tak bisa merinci saat ditanya soal detail peruntukan anggaran sebesar Rp360 miliar yang diajukan ke DPRD DKI tersebut. “Ini yang perlu saya koordinasikan dulu. Dispora, kan, baru mendapatkan tugas. Itu yang nanti akan kami tanyakan [kepada Formula E] tentunya, ini untuk apa saja, sih? Ini yang masih jadi pembahasan,” ucap dia. “Makanya saya belum bisa kasih statement, nih. Lokasinya di mana, lintasan di mana, karena ini masih pembahasan internal,” kata dia menambahkan. Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria, sendiri menepis jika dana yang diajukan oleh Disparbud membengkak menjadi Rp346 miliar dari sebelumnya hanya sebesar Rp3,69 miliar. “Anggaran awal yang ada di Dinas Pariwisata [Rp3,69 miliar] bukan untuk kegiatan E Formula. [Setelah ada anggaran Rp346 miliar untuk Formula E] awalnya memang di Dinas Pariwisata, tapi karena ini adalah kegiatan olahraga, maka anggaran yang ditambahkan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga,” kata Mahendra saat dikonfirmasi, Selasa malam. “Sejak awal anggarannya memang segitu [Rp346 miliar], sesuai dengan permintaan [pihak Formula E di London] untuk commitment fee, jadi tidak ada pembengkakan,” kata dia.

Dipertanyakan Publik
Yang mengherankan, meski belum jelas peruntukannya, tapi anggaran Rp360 miliar ini tetap disetujui DPRD DKI dalam rapat pembahasan KUPA-PPAS, kemarin. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan pun mempertanyakan peruntukan besaran anggaran tersebut. “Akan digunakan untuk apa? Tentu kalau menurut kami, itu kenaikan yang tidak wajar,” kata Misbah kepada reporter Tirto, Selasa (13/8/2019). Misbah tambah bingung, lantaran DPRD DKI malah menyetujui besaran tersebut padahal KUA-PPAS maupun APBD seharusnya mengacu kepada RPJMD yang bersifat lima tahunan. “Selama ini di 2019 tak pernah ada pembahasan terkait dengan Formula E. Itu, kan, ide dadakan,” kata Misbah menambahkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna melaporkan rencana penyelenggaraan Formula E pada 2020. Jokowi, kata Anies, memberikan dukungan penuh karena dinilai sangat penting untuk Indonesia. “Dalam istilah beliau, ada manfaat faedah tangible dan ada faedah yang non-tangible. Non-tangible itu adalah Indonesia tereskpos di dunia internasional. Jakarta terekspos sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia. Itu non-tangible,” kata Anies. Ia menambahkan “yang tangible, dia menggerakkan perekonomian karena meskipun penyelenggaraan itu tentu ada biaya, tapi pergerakan perekonomiannya dalam proyeksi konservatif saja, itu diperkirakan Rp1,2 triliun.”

Namun, Misbah justru mempertanyakan dampak ekonomi yang akan diperoleh DKI bila menyelenggarakan Formula E pada 2020. Menurut dia, bila Pemprov DKI hanya menjadi tuan rumah atau event organizer saja, maka manfaat dan dampak ekonominya tak akan terlalu besar. “Kalau hanya sekadar menjadi EO atau tuan rumah, saya pikir itu manfaatnya enggak terlalu besar. Even-even olahraga hanya sekadar sebatas even,” kata dia. Misbah mencontohkan Asian Games 2018. Ia menyoroti banyaknya pembangunan infrastruktur dari even terbesar di Asia itu yang tak dikelola dengan baik. “Jangan sampai pembangunan infrastruktur event juga ujung-ujungnya sia-sia. Banyak yang dibangun untuk Asian Games kemarin, tapi sekarang tidak termanfaatkan dengan baik. Hanya momentum event itu saja. Banyak yang mangkrak dan tak dimanfaatkan padahal itu pakai APBD. Itu harus diperhatikan untuk Formula E,” kata dia. Pernyataan Misbah ini ada benarnya bila berkaca dari event serupa di negara lain. Sebab, menurut hitung-hitungan The Verge, Formula E masih mengalami kerugian sejak dimulai pada tahun 2014 lalu. Total, kerugian mereka bahkan mencapai 150 juta euro atau sekitar Rp2,35 triliun (asumsi kurs 1 euro = Rp15.680,-). Meski begitu, mereka juga terus mengalami peningkatan pendapatan, yakni mencapai 149 juta euro pada 2018 lalu. Pendapatan yang diperoleh Formula E sebagian besar memang berasal dari sponsor, tapi tim-tim peserta balapan, broadcast, dan kota-kota penyelenggara juga mempunyai peran besar terhadap pendapatan tersebut. Terutama bagi kota-kota yang baru pertama kali menjadi tuan rumah, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Formula E ternyata tak sedikit. Setidaknya, apa yang pernah terjadi di Montreal, Kanada, bisa menjadi pelajaran bagi Jakarta. Karena tidak mampu menggandeng sponsor, pemerintah Montreal harus merogoh kocek sebesar 24 juta euro untuk menyelenggarakan Formula E musim 2016-2017. Biaya itu dianggarkan untuk segala hal, dari persiapan sirkuit, kompensasi parkir, hingga perlindungan lintasan. Namun, karena tidak diikuti dengan rencana bisnis yang matang, Montreal akhirnya mengalami kerugian besar dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan penyelenggara Formula E yang sejatinya berakhir pada musim 2018-2019.

Sumber:

(Tirto, 14 Agutus 2019) Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa? https://tirto.id/anggaran-formula-e-di-apbd-dki-bengkak-jadi-rp360-m-kok-bisa-egfb?source=Whatsapp&medium=Share

Tirto, 13 Agustus 2019) FITRA: Dampak Ekonomi Formula E di Jakarta Belum Terukur https://tirto.id/fitra-dampak-ekonomi-formula-e-di-jakarta-belum-terukur-egd1

(Tirto, 13 Agustus 2019) Anggaran Formula E DKI Jakarta Rp360 Miliar, FITRA: Tidak Wajar https://tirto.id/anggaran-formula-e-dki-jakarta-rp360-miliar-fitra-tidak-wajar-egdD

(Go Sumbar 13 Agustus 2019) Dana Event Formula E Membengkak, PSI Pertanyakan Kilatnya Pembahasan Anggaran di DPRD https://www.gosumbar.com/berita/baca/2019/08/13/dana-event-formula-e-membengkak-psi-pertanyakan-kilatnya-pembahasan-anggaran-di-dprd

(Go Riau, 13 Agustus 2019) Dana Event Formula E Membengkak, PSI Pertanyakan Kilatnya Pembahasan Anggaran di DPRD https://www.goriau.com/berita/baca/dana-event-formula-e-membengkak-psi-pertanyakan-kilatnya-pembahasan-anggaran-di-dprd.html

(Merah Putih, 13 Agustus 2019) Seknas FITRA Sebut Pemprov DKI Belum Punya Konsep Terkait Ajang Formula E https://merahputih.com/post/read/seknas-fitra-sebut-pemprov-dki-belum-punya-konsep-terkait-ajang-formula-e

(RMOL Jakarta, 13 Agustus 2019) PSI Curigai Anggaran Disparbud Naik Drastis http://www.rmoljakarta.com/read/2019/08/13/58446/1/PSI-Curigai-Anggaran-Disparbud-Naik-Drastis

(Riau Barometer, 13 Agustus 2019) Dana Event Formula E Membengkak, PSI Pertanyakan Kilatnya Pembahasan Anggaran Di DPRD http://riaubarometer.com/dana-event-formula-e-membengkak-psi-pertanyakan-kilatnya-pembahasan-anggaran-di-dprd/?bamp-skip-redirect=1

(Medan Riau, 14 Agutus 2019) Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa? https://www.mediariau.com/berita/anggaran-formula-e-di-apbd-dki-bengkak-jadi-rp360-m-kok-bisa

]]>
https://seknasfitra.org/anggaran-formula-e-di-apbd-dki-bengkak-jadi-rp360-m-kok-bisa/feed/ 0
Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan https://seknasfitra.org/kasus-i-nyoman-dhamantra-fitra-korupsi-rawan-di-sektor-pangan/ https://seknasfitra.org/kasus-i-nyoman-dhamantra-fitra-korupsi-rawan-di-sektor-pangan/#respond Sun, 11 Aug 2019 16:43:14 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5469 Jakarta, 9 Agustus 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menyoroti peran Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyusul ditangkapnya I Nyoman Dhamantra terkait dugaan kasus suap izin impor bawang putih. Menurut peneliti Fitra Wasanti, Komisi VI yang mengurusi bidang …]]>

Jakarta, 9 Agustus 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menyoroti peran Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyusul ditangkapnya I Nyoman Dhamantra terkait dugaan kasus suap izin impor bawang putih. Menurut peneliti Fitra Wasanti, Komisi VI yang mengurusi bidang perdagangan ini memang memiliki potensi kerawanan rasuah yang cukup tinggi.

“Karena sektor pangan ini banyak melibatkan lintas stakeholder seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, di mana setiap kementerian memiliki ego sektoral yang cukup tinggi,” kata Wasanti melalui keterangan tertulis, Jumat, 9 Agustus 2019.

Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra sebelumnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan asal Bali ini dibawa ke markas KPK di tengah berlangsungnya kongres partai di Denpasar, kemarin.

Nyoman kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. KPK menduga dia menerima suap terkait kuota impor bawang putih sebanyak 20 ribu ton pada tahun 2019. Dia ditengarai meminta fee sebenar Rp 1.700-Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Wasanti mengatakan penangkapan anggota Komisi VI DPR lantaran dugaan rasuah juga bukan pertama kali ini. Sebelum Nyoman, anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso juga dicocok KPK karena dugaan suap pengangkutan pupuk dan gratifikasi.

Potensi kerawanan kerja Komisi VI DPR dinilai tak terlepas dari tidak sinkronnya data antara kementerian dan lembaga yang menjadi mitra. Jika bicara data yang akan diimpor, kata Wasanti, data dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kerap tidak sinkron.

Wasanti mencontohkan, persoalan data kebutuhan impor ini pernah ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan data, konsumsi beras mencapai 45,2 juta ton dengan produksi 44,1 juta ton (selisih 1,1 juta ton). Namun pemerintah menerbitkan alokasi impor 1,5 juta ton, atau selisih 0,4 juta ton dari kebutuhan 1,1 juta ton.

Fitra menyampaikan sejumlah catatan yang dianggap menyebabkan keberulangan korupsi di sektor pangan ini. Pertama, data yang tidak akurat menjadi celah korupsi melalui permainan penentuan kuota. Kemudian, belum adanya Lembaga Pangan Nasional seperti yang diamanatkan Undang-undang, serta penegakan hukum dalam pemberantasan mafia pangan yang belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Wasanti mengatakan, perlu juga ada tindakan tegas terhadap pejabat sektor pangan yang tak patuh terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Dia juga mendorong transparansi pengadaan kuota, misalnya melalui aplikasi khusus. “Dan terakhir lagi langkah-langkah represif yang tegas sehingga menimbulkan efek jera,” kata Wasanti.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1234075/kasus-i-nyoman-dhamantra-fitra-korupsi-rawan-di-sektor-pangan/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/kasus-i-nyoman-dhamantra-fitra-korupsi-rawan-di-sektor-pangan/feed/ 0
Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-turut-andil-dalam-seleksi-bpk/ https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-turut-andil-dalam-seleksi-bpk/#respond Sun, 11 Aug 2019 16:36:44 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5465 Jakarta, 9 Agustus 2019 Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan “Koalisi Selamatkan BPK” meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turut andil dalam seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebab, proses seleksi anggota BPK 2019-2024 yang kini …]]>

Jakarta, 9 Agustus 2019

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan “Koalisi Selamatkan BPK” meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk turut andil dalam seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebab, proses seleksi anggota BPK 2019-2024 yang kini berada di DPR dinilai tengah bermasalah.

“Mekanisme pemilihan saat ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD,” kata Anggota Divisi Advokasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), Gulfino dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, yang diterima Tempo, Kamis 8 Agustus 2019.

Gulfino mengatakan, ketidaksesuaian itu juga terindikasi dari keputusan DPR yang mengeliminasi 30 nama sebelum diserahkan kepada DPD. Selain itu, indikasi ketidakberesan juga terlihat dari waktu pendaftaran yang hanya berlangsung selama dua minggu.

Menurut Gulfino, gejala tidak transparan dan minim akuntabilitas ini juga terlihat dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI. Komposisi itu terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.

Atas dasar alasan itu, Koalisi Selamatkan BPK menuntut 3 hal kepada Presiden Jokowi. Berikut ketiga tuntutan itu.

  1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.
  2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).
  3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1233965/jokowi-diminta-turut-andil-dalam-seleksi-bpk/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-turut-andil-dalam-seleksi-bpk/feed/ 0
Open Parliament dan Gebrakan Dewan https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-2/ https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-2/#respond Wed, 07 Aug 2019 12:06:59 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5414 Jakarta, 24 Juli 2019 Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat berharap pada kinerja anggota DPR Partai NasDem ini ke …]]>

Jakarta, 24 Juli 2019

Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat berharap pada kinerja anggota DPR Partai NasDem ini ke depan?

Pertanyaan ini patut dikemukakan mengingat buruknya hasil evaluasi atas kinerja DPR periode sebelumnya. Dalam bidang legislasi, DPR Periode 2014-2019 hanya mampu melahirkan tidak lebih dari tiga undang-undang (UU) setiap tahunnya.

Dari sisi fungsi anggaran dan pengawasan, DPR lebih banyak mementingkan diri dan golongannya jika dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Banyak anggota dewan yang justru terlibat kasus korupsi jika dibandingkan dengan menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran.

Masyarakat sendiri cenderung ragu akan kualitas DPR terpilih periode 2019-2024 saat ini. Padahal, sebagai salah satu lembaga tinggi negara, DPR punya peran strategis dalam mewarnai pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional.

PR internal
Keraguan atas kinerja dewan ke depan musti dijawab anggota dewan dengan mulai membangun kepercayaan (trust) publik. Caranya ialah dengan mengidentifikasi persoalan yang membelit dewan secara kelembagaan. Contoh kasus, Pada 2017, pimpinan dan anggota DPR telah menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp845,5 miliar.

Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas tahun sebelumnya yang terserap sebesar Rp682,4 miliar. Jumlah tersebut 62% digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri dan selebihnya digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri.

Meski setiap anggota DPR diberi kelonggaran yang sangat besar mengelola uang perjalanan dinasnya, toh BPK masih menemukan indikasi pembelian tiket fiktif senilai Rp2,05 miliar (2015), perjalanan fiktif, hingga yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945,46 miliar (2016), dan ketidaksesuain biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp76,9 juta (LHP BPK, 2015-2017).

Kelonggaran lain yang dimanfaatkan anggota DPR ialah penggunaan dana reses untuk kebutuhan lain. Penulis pernah menyampaikan kritik bahwa reses yang dilakukan DPR tidak efektif karena tidak mempunyai indikator capaian yang jelas dan cenderung menghamburkan anggaran negara. Hal ini diperparah dengan masih digunakannya PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR sebagai acuan untuk memanfaatkan ruang abu-abu dan praktik akuntabilitas semu.

Penulis katakan ‘akuntabilitas semu’ karena ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas DPR hanya melampirkan ‘surat perintah perjalanan dinas’ atas nama yang bersangkutan dan kuitansi atau tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas (lumsum), bukan berdasar actual cost dan dilampiri laporan narasi hasil perjalanan dinas.

Ketentuan ini sebenarnya merujuk pada perkembangan akuntansi modern yang sudah lama meninggalkan mekanisme lumsum. Mengingat, Setiap rupiah yang dikeluarkan lembaga negara, termasuk DPR harus dapat dipertanggungjawabkan secara real cost disertai dengan keluaran (output) yang jelas.

Tidak hanya ruang abu-abu di atas, ada ruang lebih gelap yang juga terus dirawat DPR hingga kini, yakni arena pembahasan anggaran. Tercatat sebanyak 121 orang anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2015 hingga Mei 2018 karena tersesat di ruang gelap ini. Modus yang dilakukan beragam, tapi sebagian besar terkena suap terkait pembahasan anggaran.

Masih kuat dalam ingatan kita kasus KTP elektronik (KTP-E) yang menjerat mantan Ketua DPR dari Fraksi Golkar dan diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Sebelumnya, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat terkena operasi tangkap tangan (OTT) dengan sangkaan menerima suap sebesar US$D40 ribu dan Rp500 juta untuk mengegolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan proyek Sumatra Barat dalam APBN Perubahan 2016.

Ada juga kasus Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp3,65 miliar terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

Open parliament
Dengan masih luasnya ruang abu-abu dan ruang gelap di gedung parlemen saat ini, calon anggota DPR terpilih perlu membangun komitmen diri, internal partai, maupun secara kelembagaan dewan untuk lebih transparan dan akuntabel.

Platform ‘open parliament’ dengan menjadikan lembaga legislatif lebih terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas penting untuk kembali dikumandangkan. Ide open parliament telah digagas bersama antara pemerintah, DPR, dan organisasi masyarakat sipil sejak 2012, tadi redup.

Open parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong agar DPR semakin transparan, akuntabel, dan inklusif. Pasca-Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) Juli 2018 di Tbilisi, Georgia, DPR sebenarnya sudah mendeklarasikan inisiatif open parliament DPR RI dengan meluncurkan aplikasi DPR Now!. Aplikasi itu diklaim menjadi media keterbukaan dan akuntabilitas parlemen, selain upaya mendekatkan suara masyarakat dengan DPR.

Inisiasi ini patut dilanjutkan karena untuk menuju parlemen yang modern, DPR harus mengembangkan kultur transparansi dan akuntabilitas yang sejati serta meninggalkan pola-pola lama dalam mengelola dan membelanjakan anggaran negara. Basis utama akuntabilitas ialah transparansi anggaran. Penggunaan teknologi informasi sebagaimana aplikasi DPR Now!, memudahkan masyarakat turut berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja DPR.

Langkah berikutnya ialah mendorong pemerintah merevisi PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR. Ini memang semacam pil pahit bagi DPR sendiri karena menutup ruang-ruang abu-abu dan ruang gelap parlemen.

Jangan sampai upaya DPR mengembangkan citra terbuka, akuntabel, dan inklusif terkesan kamuflase karena tetap mempertahankan peraturan pemerintah ini. DPR dapat menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan/PMK No 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap dalam melakukan revisi PP tersebut. PMK 113/2012 secara teknis mengatur tata cara pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berdasarkan real cost.

Terakhir, DPR dapat menggunakan momentum awal masa jabatan untuk membuat gebrakan positif di mata publik, yakni upaya modernisasi parlemen. Parlemen yang modern bukan berarti membangun gedung baru, tetapi berkomitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih substantif.

Sekolah legislatif yang digagas Partai NasDem, harusnya mampu mendorong akuntabilitas anggaran DPR lebih baik jangan hanya semangat dadakan di awal periode, tetapi meredup saat nanti masuk gelanggang parlemen.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/248781-open-parliament-dan-gebrakan-dewan

]]>
https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan-2/feed/ 0
Open Parliament dan Gebrakan Dewan https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan/ https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan/#respond Wed, 07 Aug 2019 11:39:52 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5409 Jakarta, 24 Juli 2019

LANGKAH Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat berharap pada kinerja anggota DPR Partai NasDem ini ke depan?

Pertanyaan ini patut dikemukakan mengingat buruknya hasil evaluasi atas kinerja DPR periode sebelumnya. Dalam bidang legislasi, DPR Periode 2014-2019 hanya mampu melahirkan tidak lebih dari tiga undang-undang (UU) setiap tahunnya.

Dari sisi fungsi anggaran dan pengawasan, DPR lebih banyak mementingkan diri dan golongannya jika dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Banyak anggota dewan yang justru terlibat kasus korupsi jika dibandingkan dengan menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran.

Masyarakat sendiri cenderung ragu akan kualitas DPR terpilih periode 2019-2024 saat ini. Padahal, sebagai salah satu lembaga tinggi negara, DPR punya peran strategis dalam mewarnai pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional.

PR internal
Keraguan atas kinerja dewan ke depan musti dijawab anggota dewan dengan mulai membangun kepercayaan (trust) publik. Caranya ialah dengan mengidentifikasi persoalan yang membelit dewan secara kelembagaan. Contoh kasus, Pada 2017, pimpinan dan anggota DPR telah menghabiskan anggaran perjalanan dinas hingga Rp845,5 miliar.

Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas tahun sebelumnya yang terserap sebesar Rp682,4 miliar. Jumlah tersebut 62% digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri dan selebihnya digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri.

Meski setiap anggota DPR diberi kelonggaran yang sangat besar mengelola uang perjalanan dinasnya, toh BPK masih menemukan indikasi pembelian tiket fiktif senilai Rp2,05 miliar (2015), perjalanan fiktif, hingga yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945,46 miliar (2016), dan ketidaksesuain biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp76,9 juta (LHP BPK, 2015-2017).

Kelonggaran lain yang dimanfaatkan anggota DPR ialah penggunaan dana reses untuk kebutuhan lain. Penulis pernah menyampaikan kritik bahwa reses yang dilakukan DPR tidak efektif karena tidak mempunyai indikator capaian yang jelas dan cenderung menghamburkan anggaran negara. Hal ini diperparah dengan masih digunakannya PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR sebagai acuan untuk memanfaatkan ruang abu-abu dan praktik akuntabilitas semu.

Penulis katakan ‘akuntabilitas semu’ karena ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas DPR hanya melampirkan ‘surat perintah perjalanan dinas’ atas nama yang bersangkutan dan kuitansi atau tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas (lumsum), bukan berdasar actual cost dan dilampiri laporan narasi hasil perjalanan dinas.

Ketentuan ini sebenarnya merujuk pada perkembangan akuntansi modern yang sudah lama meninggalkan mekanisme lumsum. Mengingat, Setiap rupiah yang dikeluarkan lembaga negara, termasuk DPR harus dapat dipertanggungjawabkan secara real cost disertai dengan keluaran (output) yang jelas.

Tidak hanya ruang abu-abu di atas, ada ruang lebih gelap yang juga terus dirawat DPR hingga kini, yakni arena pembahasan anggaran. Tercatat sebanyak 121 orang anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2015 hingga Mei 2018 karena tersesat di ruang gelap ini. Modus yang dilakukan beragam, tapi sebagian besar terkena suap terkait pembahasan anggaran.

Masih kuat dalam ingatan kita kasus KTP elektronik (KTP-E) yang menjerat mantan Ketua DPR dari Fraksi Golkar dan diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Sebelumnya, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat terkena operasi tangkap tangan (OTT) dengan sangkaan menerima suap sebesar US$D40 ribu dan Rp500 juta untuk mengegolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan proyek Sumatra Barat dalam APBN Perubahan 2016.

Ada juga kasus Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp3,65 miliar terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

Open parliament
Dengan masih luasnya ruang abu-abu dan ruang gelap di gedung parlemen saat ini, calon anggota DPR terpilih perlu membangun komitmen diri, internal partai, maupun secara kelembagaan dewan untuk lebih transparan dan akuntabel.

Platform ‘open parliament’ dengan menjadikan lembaga legislatif lebih terbuka dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas penting untuk kembali dikumandangkan. Ide open parliament telah digagas bersama antara pemerintah, DPR, dan organisasi masyarakat sipil sejak 2012, tadi redup.

Open parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong agar DPR semakin transparan, akuntabel, dan inklusif. Pasca-Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) Juli 2018 di Tbilisi, Georgia, DPR sebenarnya sudah mendeklarasikan inisiatif open parliament DPR RI dengan meluncurkan aplikasi DPR Now!. Aplikasi itu diklaim menjadi media keterbukaan dan akuntabilitas parlemen, selain upaya mendekatkan suara masyarakat dengan DPR.

Inisiasi ini patut dilanjutkan karena untuk menuju parlemen yang modern, DPR harus mengembangkan kultur transparansi dan akuntabilitas yang sejati serta meninggalkan pola-pola lama dalam mengelola dan membelanjakan anggaran negara. Basis utama akuntabilitas ialah transparansi anggaran. Penggunaan teknologi informasi sebagaimana aplikasi DPR Now!, memudahkan masyarakat turut berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja DPR.

Langkah berikutnya ialah mendorong pemerintah merevisi PP No 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas DPR. Ini memang semacam pil pahit bagi DPR sendiri karena menutup ruang-ruang abu-abu dan ruang gelap parlemen.

Jangan sampai upaya DPR mengembangkan citra terbuka, akuntabel, dan inklusif terkesan kamuflase karena tetap mempertahankan peraturan pemerintah ini. DPR dapat menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan/PMK No 113/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap dalam melakukan revisi PP tersebut. PMK 113/2012 secara teknis mengatur tata cara pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berdasarkan real cost.

Terakhir, DPR dapat menggunakan momentum awal masa jabatan untuk membuat gebrakan positif di mata publik, yakni upaya modernisasi parlemen. Parlemen yang modern bukan berarti membangun gedung baru, tetapi berkomitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih substantif.

Sekolah legislatif yang digagas Partai NasDem, harusnya mampu mendorong akuntabilitas anggaran DPR lebih baik jangan hanya semangat dadakan di awal periode, tetapi meredup saat nanti masuk gelanggang parlemen.

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/248781-open-parliament-dan-gebrakan-dewan

]]>
https://seknasfitra.org/open-parliament-dan-gebrakan-dewan/feed/ 0
Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II https://seknasfitra.org/bertentangan-dengan-semangat-pajak-fitra-tolak-tax-amnesty-jilid-ii/ https://seknasfitra.org/bertentangan-dengan-semangat-pajak-fitra-tolak-tax-amnesty-jilid-ii/#respond Mon, 05 Aug 2019 12:26:15 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5402 Jakarta, 4 Agustus 2019 “Fitra tidak setuju dengan kebijakan tax amnesty jilid II. Sebab tujuan utama tax amnesty I, yakni repatriasi dana dari luar negeri gagal dan jauh dari target,” ujar Misbah Hasan, Sekjen FITRA kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu …]]>

Jakarta, 4 Agustus 2019

“Fitra tidak setuju dengan kebijakan tax amnesty jilid II. Sebab tujuan utama tax amnesty I, yakni repatriasi dana dari luar negeri gagal dan jauh dari target,” ujar Misbah Hasan, Sekjen FITRA kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (3/8).

Jika pemerintah mewujudkan kebijakan tax amnesty II, lanjut Misbah, pemerintah terkesan tidak memiliki sikap yang tegas dan bertentangan dengan semangat pajak, yang bersifat memaksa.

Ketimbang menjalankan itu, Kementerian Keuangan seharusnya menindak lanjuti data base tahun lalu agar bisa memaksimalkan potensi pajak.

“Pemerintah harusnya memaksimalkan perjanjian AEoI yang bisa digunakan untuk melacak dan memberi efek jera bagi wajib pajak yang nakal,” tegas Misbah.

Pelaksanaan tax amnesty II, terang Sekjen Fitra, bukanlah kebijakan yang prioritas. Seharusnya pemerintah lebih menekankan pada evaluasi kebocoran dan juga minimnya potensi pajak di sektor lain, seperti PNBP sektor SDA non migas.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty jilid II. Rencana itu sudah tertuang dalam paket reformasi pajak yang sedang disusun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara dalam program tax amnesty 2016-2017, jumlah peserta mencapai 974.058 pelaporan surat pernyataan harta (SPH) dari 921.744 wajib pajak (WP). Untuk deklarasi harta yang berhasil dilaporkan sebesar Rp 4.813,4 triliun dan repatriasi Rp 46 triliun.

Sumber: http://www.rmoljabar.com/read/2019/08/04/103421/Bertentangan-Dengan-Semangat-Pajak,-FITRA-Tolak-Tax-Amnesty-Jilid-II-

]]>
https://seknasfitra.org/bertentangan-dengan-semangat-pajak-fitra-tolak-tax-amnesty-jilid-ii/feed/ 0
Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI https://seknasfitra.org/pemprov-perlu-transparan-soal-anggaran-instalasi-bambu-di-bundaran-hi/ https://seknasfitra.org/pemprov-perlu-transparan-soal-anggaran-instalasi-bambu-di-bundaran-hi/#respond Mon, 22 Jul 2019 14:39:39 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5359 Jakarta, 20 Juli 2019 Respons Seknas FITRA atas pembongkaran instalasi seni Getah Getih karya Seniman Joko Avianto: Mengapresiasi adanya ruang publik untuk menampilkan karya-karya seni semacam Getah Getih; Persoalan utamanya adalah pada kurangnya informasi soal ketahanan instalasi seni tersebut yang …]]>

Jakarta, 20 Juli 2019

Respons Seknas FITRA atas pembongkaran instalasi seni Getah Getih karya Seniman Joko Avianto:

  1. Mengapresiasi adanya ruang publik untuk menampilkan karya-karya seni semacam Getah Getih;
  2. Persoalan utamanya adalah pada kurangnya informasi soal ketahanan instalasi seni tersebut yang hanya 6 hingga 12 bulan. Untuk itu, pemprov perlu memasang papan informasi di sekitar instalasi seni tersebut, misalnya terkait: tema dan makna karya seni, jumlah anggaran, asal anggaran (APBD/CSR/lainnya), siapa yang mengerjakan, dan berapa lama daya tahan produk seni tersebut.
  3. Anggaran sebesar Rp 550 juta untuk karya seni semacam instalasi Getah Getih sangat relatif, tidak bisa di-judge terlalu mahal/terlalu murah. Hanya, Pemprov DKI perlu lebih transparan menginformasikan rinciannya. Jangan-jangan anggaran sebesar itu banyak dipakai untuk rapat-rapat persiapan, dan sebagainya. Untuk pembuatan instalasinya sendiri tidak sebesar itu.
  4. Kalau anggarannya berasal dari CSR, perlu merujuk pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa CSR harus punya implikasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan. Bahwa bambu itu juga punya nilai ekonomi tinggi bila dikemas dalam bentuk seni, kerajinan bambu, dan lainnya. Prioritas lain adalah melanjutkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang mangkrak. Anggaran untuk pembangunan RPTRA juga sekitar Rp 500-600 jutaan dan bisa menggunakan CSR. RPTRA juga dapat digunakan untuk mengembangkan bakat seni anak.
  5. Pemprov DKI perlu memperbanyak ruang-ruang publik yang dapat digunakan oleh pegiat seni mengekspresikan karyanya.

Sumber: https://kumparan.com/fitra/pemprov-perlu-transparan-soal-anggaran-instalasi-bambu-di-bundaran-hi-1rVP9IOFWjw

]]>
https://seknasfitra.org/pemprov-perlu-transparan-soal-anggaran-instalasi-bambu-di-bundaran-hi/feed/ 0
Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul https://seknasfitra.org/seknas-fitra-singgung-pidato-jokowi-di-sentul/ https://seknasfitra.org/seknas-fitra-singgung-pidato-jokowi-di-sentul/#respond Tue, 16 Jul 2019 14:40:12 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5346 Jakarta, 16 Juli 2019 Pidato Presiden Jokowi di Sentul beberapa hari lalu mendapat tanggapan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Misbah Hasan selaku Sekjen FITRA didampingi Ervyn Kaffah yang merupakan Manager Advokasi, menjelaskan bahwa ada hal substansial soal pencegahan …]]>

Jakarta, 16 Juli 2019

Pidato Presiden Jokowi di Sentul beberapa hari lalu mendapat tanggapan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Misbah Hasan selaku Sekjen FITRA didampingi Ervyn Kaffah yang merupakan Manager Advokasi, menjelaskan bahwa ada hal substansial soal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang justru sama sekali tidak disinggung dalam pidato Jokowi di Sentul.

“Jokowi hanya menyoroti soal pungli dalam konteks investasi yang sebenarnya hanya “recehan” dibanding menyelesaikan kasus besar korupsi. Misalnya BLBI, Bank Century, Korupasi yang dilakukan Menteri dan Pejabat Daerah, dll,” ujar Misbah pada Klikanggaran.com, Selasa (16/7/2019).

Kata Misbah, di sinilah nampak bahwa komitmen Jokowi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi masih sangat lemah dan perlu dipertanyakan.

“Selain itu, ada kasus pungli yang sebenarnya bisa diatasi dengan penyederhanaan perizinan, meski prasyarat investasi yang ramah lingkungan, punya impact ekonomi-sosial besar bagi masyarakat, dan transparan harus dikedepankan. Misalnya investor yang mau mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap/angin/panas bumi, masih ada sekitar 58 izin yang musti diurus. Ini yang perlu dipangkas,” tegas Misbah.

Hal senada juga diungkapkan Ervyn, bahwa pungli tetap harus diberantas, tapi yang tidak muncul kemarin adalah komitmen Jokowi untuk memperkuat KPK, melindungi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus korupsi besar.

“Sebagai contoh, seperti kasus yang baru saja terjadi, soal jual beli izin reklamasi, jual beli jabatan, dan kasus korupsi lainnya. Komitmen Jokowi terkait penguatan SDM sudah bagus. Anggaran negara memang harus diperuntukkan sebagai pemenuhan hak rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, Jokowi harus hati-hati, ada paradoks di sini, izin investasi yang dipermudah, dengan mengabaikan dampak ekologi, akan memberangus hak rakyat atas tanah dan lingkungan yang layak,” tutup Ervyn

Sumber: https://klikanggaran.com/peristiwa/seknas-fitra-singgung-pidato-jokowi-di-sentul.html

]]>
https://seknasfitra.org/seknas-fitra-singgung-pidato-jokowi-di-sentul/feed/ 0
Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface/ https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface/#respond Wed, 03 Jul 2019 08:41:33 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5337 Melbourne, 3 Juli 2019 A recent high-profile case of alleged bribery(link is external) for promotions in the Religious Affairs Ministry is just one small example of the deep-seated corruption still infecting Indonesia’s civil service. The case, which involved Lukman Hakim Saifuddin, Minister …]]>

Melbourne, 3 Juli 2019

A recent high-profile case of alleged bribery(link is external) for promotions in the Religious Affairs Ministry is just one small example of the deep-seated corruption still infecting Indonesia’s civil service. The case, which involved Lukman Hakim Saifuddin, Minister for Religious Affairs, and Muhammad Romahurmuziy, until recently the chair of the United Development Party (PPP), demonstrates the uphill battle faced by the government to reform the bureaucracy.

Bureaucratic reform aims to achieve good governance – clean, accountable, effective, efficient, and able to provide high quality public services. For reform to be effective it must address organisational management, business processes and human resources. It is a strategic effort to develop a state apparatus capable of assuming the public duties of governance and national development.

Yet despite efforts to this end, corruption remains rampant in Indonesia’s civil service. According to data from the State Civil Service Agency (BKN), there are at least 2,357 civil servants currently caught up in corruption cases, including 98 at the central government level and 2,259 in the regions.

This situation is made worse by weak monitoring of performance, particularly in regard to the use of budgetary funds, as well as insufficient punishment of those found guilty of corruption. As of 2018, only 317 of the thousands of civil servants just mentioned had been dishonourably discharged from service.

Without firmer consequences, alleged corruptors can remain in their positions in the civil service, collecting their salary each month and potentially placing an increasing burden on state resources.

And these problems are just as bad in the regions. Many district heads in 2018 were picked up by the Corruption Eradication Commission (KPK) for receiving bribes, buying and selling positions of power, or otherwise engaging in corruption of budget funds, including the leaders of Klaten in Central Java, Cirebon in West Java, Jombang in East Java, East Halmahera in Northern Maluku, as well as the mayor of Kendari City, the governor of Aceh, and many others. The five provinces known to have the highest levels of civil service corruption are North Sumatra, West Java, Riau, East Nusa Tenggara, and Papua.

A pattern of corruption

Successive administrations have made efforts to combat these problems. During President Susilo Bambang Yudhoyono’s second term, he issued a regulation on a “Grand Design for Bureaucratic Reform” for 2010-2025 (Perpres No. 81 of 2010). The aim was to create a state bureaucracy of high professionalism and integrity.

Joko “Jokowi” Widodo’s ‘Working Cabinet’ carried this ideal forward by introducing laws on the Civil Service Apparatus (Law No. 5 of 2014) and Government Administration (Law No. 30 of 2014). The two laws were meant to embody the spirit of the second priority of Jokowi’s ‘Nawacita’ development agenda: “To ensure the people feel that the government is working for them by developing governance that is clean, effective, democratic, and trustworthy.”

Unfortunately, these efforts to achieve clean, corruption-free governance are yet to bear results. Buying and selling positions of power, embezzlement, bribery and other corrupt practices continue routinely at all levels of government.

The repeated reports of corruption within the Religious Affairs Ministry are a case in point. The latest scandal is certainly not the first to rock the ministry. In 2006, a former minister, Said Agil Husin Al Munawar, was sentenced to five years in jail and ordered to pay a fine of Rp 200 million (AU$20,000) for embezzling Rp 719 billion (AU$74 million) intended for the hajj pilgrimage and the Ummah Endowment Fund (Dana Abadi Umat).

Another case involved graft in the procurement of Qur’ans under the 2011 and 2012 state budgets, ensnaring former Golkar figures Zulkarnaen Djabar, his son Dendy Prasetia, fellow politician Fahd El Fouz, and others within the ministry. State losses in this case were estimated to have reached Rp 27 billion (AU$ 2.7 million).

A third case involved Yudhoyono-era Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, and the embezzlement of funds intended for the hajj and ministerial operations, totalling Rp 27.2 billion (AU$ 2.7 million) and 17.9 million Saudi riyal (AU$ 6.8 million).

Case by case, we see corrupt behaviour repeated in the Religious Affairs Ministry, as if the earlier cases never happened. In fact, according to BKN data, the ministry now ranks as the government’s second-most corrupt, following the Transportation Ministry

The task ahead

In the Religious Affairs Ministry, the current scandal serves as a reminder of the potential for political intervention in ministry appointments, made possible by the enormous authority wielded by the minister in determining how ministry positions are filled – including the heads of the regional offices (33 at the provincial level and more than 400 at the district or municipal level), and even in appointing the rectors of religious higher education institutions(link is external) (25 institutions in total) – especially when leaders in the ministry happen to come from the same party.

Then there is the issue of raising funds for political campaigning. It is important to keep in mind that the corrupt acts in the current Religious Affairs Ministry scandal took place before the 2019 general election. PPP chair Muhammad Romahurmuziy was under pressure to retain the 39 seats his party had secured in the House of Representatives (DPR) in 2014. With a senior PPP figure as minister of religious affairs, PPP likely viewed the ministry as an opportunity to raise funds.

Finally, the weakness of internal monitoring in ministries raises big problems for bureaucratic reform. In 2019, the Religious Affairs Ministry allocated Rp 163.5 billion (AU$16.7 million) to its “Program for Monitoring and Increasing Accountability”. Despite the large amount budgeted for oversight, ministers are almost untouchable by the inspectorate in their respective ministries, so cases of buying and selling positions of power can still occur at the highest level.

Now that the ministry has the attention of the KPK, hopefully authorities can take bigger steps toward their stated aspirations for bureaucratic reform, both for the ministry and for the country as a whole. Otherwise, commitment to bureaucratic reform in Indonesia will remain not much more than jargon.

Sumber: https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface/

]]>
https://seknasfitra.org/power-for-sale-religious-affairs-scandal-just-scratching-the-surface/feed/ 0
Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra https://seknasfitra.org/daftar-kriteria-anggota-bpk-versi-fitra/ https://seknasfitra.org/daftar-kriteria-anggota-bpk-versi-fitra/#respond Tue, 02 Jul 2019 17:59:17 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5332 Jakarta, 2 Juli 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan. Sekretaris Nasional Fitra, Gurnadi Ridwan mengatakan hal ini karena BPK …]]>

Jakarta, 2 Juli 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan. Sekretaris Nasional Fitra, Gurnadi Ridwan mengatakan hal ini karena BPK sebagai lembaga negara memiliki peran yang sangat vital dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha negara

Secara tegas peran BPK telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. “Kemampuan teknis saja tidak cukup menjamin seseorang bisa mengisi jabatan di BPK,” kata Gurnadi dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Juli 2019.

Komisi XI DPR tengah melakukan evaluasi administrasi kepada calon anggota BPK. Evaluasi administrasi diperlukan untuk menentukan sosok calon pengganti anggota BPK yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Komisi XI DPR telah menerima 64 pendaftar calon pimpinan di lembaga auditor tersebut.

Menurut Gurnadi, calon anggota BPK harus lepas dari konflik kepentingan. Jika tidak, kata dia, maka penilaian auditnya bisa menjadi tidak objektif. “Kasus suap dan jual-beli opini BPK pernah terjadi di masa lalu dan bisa saja terulang,” ujarnya.

Seperti contoh kasus suap terhadap auditor utama keuangan negara III BPK dengan maksud agar memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Belum lagi, kata dia, bisa saja dimanfaatkan untuk menjadi ajang balas budi dan balas jasa bagi kelompok kepentingan tertentu. Sehingga, menurut Gurnadi, tim pansel tidak boleh sembarangan dalam menilai dan memilih anggota BPK.

“Terakhir, FITRA berharap proses seleksi yang dilakukan oleh tim pansel DPR di Komisi XI terbuka terhadap masukan dari publik luas,” kata dia.

Bahkan, Fitra mendorong publik agar terlibat dalam memberikan saran dan masukan terhadap rekam jejak calon anggota BPK. Hal ini menjadi penting untuk menambah kekayaan informasi kepada tim pansel dan bisa menyeleksi calon anggota BPK yang tidak memiliki integritas.

Gurnadi juga mengatakan calon anggota BPK jelas harus bebas dari kasus korupsi dan kasus hukum lainnya. “Bahkan, FITRA menilai, rekam jejak terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan juga penting untuk jadi pertimbangan,” ujar dia.

Menurut dia, pimpinan lembaga seperti BPK merupakan contoh bagi bawahnya, maka memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas merupakan sebuah keharusan.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1220448/daftar-kriteria-anggota-bpk-versi-fitra/full&view=ok

]]>
https://seknasfitra.org/daftar-kriteria-anggota-bpk-versi-fitra/feed/ 0
SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN https://seknasfitra.org/seknas-fitra-kritisi-pengelolaan-anggaran-dki-era-anies-baswedan/ https://seknasfitra.org/seknas-fitra-kritisi-pengelolaan-anggaran-dki-era-anies-baswedan/#respond Mon, 01 Jul 2019 10:53:32 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5318 Jakarta, 28 Juni 2019 Pengelolaan anggaran DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan dirasa gagal. Kritik tersebut disampaikan oleh Seketariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra). Lembaga tersebut memandang bahwa tidak adanya inovasi baru dalam pemanfaatan anggaran yang …]]>

Jakarta, 28 Juni 2019

Seknas Fitra Kritisi Pengelolaan Anggaran DKI Era Anies Baswedan

Pengelolaan anggaran DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan dirasa gagal. Kritik tersebut disampaikan oleh Seketariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra). Lembaga tersebut memandang bahwa tidak adanya inovasi baru dalam pemanfaatan anggaran yang besar.

Lebih lanjut, Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi, memaparkan bahwa dengan APBD 2019 sebesar 80 triliun Rupiah, maka dapat dikatakan bahwa angka tersebut lebih besar dibanding anggaran provinsi lain. Akan tetapi Pemprov DKI dinilai hanya bisa melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya.

“Potret kenyataan APBD ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah DKI. Problemnya adalah apakah karena kering inovasi,”kata Badiul pada Minggu (23/06/2019).

“Berdasarkan analisa kami, tidak ada terobosan baru yang dilakukan Anies dengan total anggaran lebih dari 80 triliun,”sambungnya.

Badiul juga menyebut perkara jurang kesenjangan sosial masyarakat pesisir utara Jakarta yang masih sangat lebar. Padahal dalam kampanyenya, Anies menjanjikan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat Jakarta.

“Angka kemiskinan masih cukup lumayan. Terutama potret di wilayah utara di wilayah pesisir nampak sekali potret kesenjangan sosial ekonomi sangat jelas,” papar Badiul.

Selain itu, Badiul juga menilai bahwa Pemprov DKI kurang ambisius dalam mengelola retribusi daerah dari izin mendirikan bangunan. Meskipun mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun kenaikan tersebut dinilai tidak signifikan.

Pada 2017, Jakarta mendapat retribusi sebesar 320 miliar Rupiah. Kemudian meningkat pada 2018 menjadi 350 miliar Rupiah dan 352 miliar Rupiah pada 2019. Padahal, di era Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur, ia menargetkan pendapatan dari retribusi sebesar 40 triliun Rupiah. Itupun hanya berasal dari reklamasi saja.

“Ini menunjukan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta,” kata Badiul.

Sumber:
http://www.harianindo.com/2019/06/28/338550/seknas-fitra-kritisi-pengelolaan-anggaran-dki-era-anies-baswedan/

]]>
https://seknasfitra.org/seknas-fitra-kritisi-pengelolaan-anggaran-dki-era-anies-baswedan/feed/ 0
FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi https://seknasfitra.org/fitra-apbd-dki-semakin-besar-tetapi-kering-inovasi/ https://seknasfitra.org/fitra-apbd-dki-semakin-besar-tetapi-kering-inovasi/#respond Thu, 27 Jun 2019 13:19:15 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5316 Jakarta, 24 Juni 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya. Namun, peningkatan …]]>

Jakarta, 24 Juni 2019

Diskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya. Namun, peningkatan itu tak disertai terobosan yang berarti. “APBD DKI trennya naik. Tahun 2016 APBD Rp 56,9 triliun. Tahun 2017, Rp 61,8 triliun. Tahun 2018 Rp 75 triliun dan tahun ini Rp 80,9 triliun. Ini sangat tinggi untuk daerah seluas DKI,” kata Badiul dalam diskusi “Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi”, di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih besar secara luasan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, DKI punya anggaran berlebih untuk mewujudkan kesejahteraan.

Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya, tak ada terobosan baru untuk percepatan pembangunan. “APBD tidak bisa dikelola dengan baik. Apakah ini karena kering inovasi? Karena kalau kita lihat pembangunan saat ini belum ada inobasi dari Pemda DKI. Masih sama tahun kemarin yang dilanjutkan, belum ada kebijakan yang benar-benar baru. Berdasarkan analisis kami, tidak ada terobosan baru dengan anggaran Rp 80 triliun,” ujar Badiul. Pasalnya, tingkat kemiskinan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kesenjangan masih terasa nyata di Ibu Kota.

“Skala prirotitas pembangunan harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak dilakukan maka jangan berharap mimpi kampanye Jakarta tercapai. Yang ada menderitanya terus karena pemdanya bingung,” kata Badiul. Badiul juga menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Penambahan dari IMB naik meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar. Padahal, asumsinya, pendapatan DKI naik secara pesat, apalagi setelah November 2018 lalu DKI menerbitkan 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi. Badiul membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi. “Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta,” ujarnya.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/24/11144861/fitra-apbd-dki-semakin-besar-tetapi-kering-inovasi

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-apbd-dki-semakin-besar-tetapi-kering-inovasi/feed/ 0
FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak https://seknasfitra.org/fitra-pengajuan-apbn-2019-perubahan-belum-mendesak/ https://seknasfitra.org/fitra-pengajuan-apbn-2019-perubahan-belum-mendesak/#respond Mon, 17 Jun 2019 16:33:49 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5312 Jakarta, 17 Juni 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah harus berupaya mempertahankan target-target indikator asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sudah ditetapkan, sehingga tidak perlu adanya APBN Perubahan.

Sekjen FITRA, Misbahul Hasan, mengatakan bahwa meskipun ada prediksi ketidaktepatan pencapaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, ICP, lifting minyak dan gas, asalkan koreksinya (downside risk) tidak terlalu signifikan, maka pemerintah tidak perlu mengubah APBN 2019.

“Pemerintah harus berupaya mempertahankan target-target indikator asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sudah ditetapkan, sehingga tidak perlu adanya APBN Perubahan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (17/06/2019). 

Menurutnya, berdasarkan pengalaman APBN 2018 yang tanpa perubahan, saat itu juga terjadi ketidaktepatan asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan ICP, akan tetapi tidak signifikan.

“Tapi waktu itu dari sisi belanja negara bisa sangat efektif karena kementerian/lembaga tidak terganggu dengan perubahan APBN,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Misbah, bila APBN 2019 diubah, maka akan memunculkan kekhawatiran intervensi politik yang kuat pascapemilu dan bukan lagi fokus pada pencapaian pembangunan.

Dia menilai, bahwa tekanan terhadap pendapatan negara hampir pasti terjadi, oleh sebab itu pemerintah tidak cukup hanya pasrah dengan kondisi tersebut. 

“Perlu terobosan untuk menggenjot pajak dan PNBP. Pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan terhadap potential loss pajak dan PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam dan non SDA,” ujarnya.

Sumber:
https://m.bisnis.com/amp/read/20190617/10/934466/fitra-pengajuan-apbn-2019-perubahan-belum-mendesak

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-pengajuan-apbn-2019-perubahan-belum-mendesak/feed/ 0
PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT https://seknasfitra.org/penguatan-aparatur-desa-dalam-implementasi-uu-desa-yang-pro-poor-dan-inklusif-melalui-sistem-informasi-desa-terintegrasi-di-kabupaten-sumba-barat/ https://seknasfitra.org/penguatan-aparatur-desa-dalam-implementasi-uu-desa-yang-pro-poor-dan-inklusif-melalui-sistem-informasi-desa-terintegrasi-di-kabupaten-sumba-barat/#respond Mon, 20 May 2019 09:57:16 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5309 Informasi dan data menjadi dua kata kunci dalam pembangunan ditingkat desa.
Desa membutuhkan data-data penting ditingkat lokal untuk menjadi acuan dalam
perencanaan pembangunan desa. Desa harus memiliki kedaulatan data untuk dapat
membuat perencanaan pembangunan yang baik dan sesuai dengan konteks dan
kebutuhannya. Sementara, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) memiliki
kebutuhan terkait dengan data kawasan yang real untuk dapat melakukan
pembangunan desa dalam skala yang beririsan dengan desa lainnya. Melalui
penguatan sistem informasi desa dan pengelolaan data maka kebijakan desa yang pro
poor dan inklusif dapat tercapai dengan tepat.

Berdasarkan Pasal 82 UU Desa, mengamanatkan bahwa masyarakat berhak untuk
mendapatkan informasi terkait dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan, hasil
musyawarah desa, keuangan desa, informasi lainnya yang terkait dengan
pemerintahan desa. Untuk mendukung amanat tersebut maka teknologi dan Informasi
perlu dipersiapkan dalam mendukung tata kelola pemerintah desa yang efesien, cepat,
transparan, dan berpegang pada kearifan lokal. Akses informasi tersebut dapat
menggunakan website desa.

Sejak tahun 2015, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Seknas Fitra) dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan
(BP2DK) dan didukung penuh oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Kementerian
Koordinator Pembangunan Bidang Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah
berkolaborasi dalam melakukan penguatan kapasitas aparatur desa dengan sistem
informasi desa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kabupaten Bima, Kabupaten Sikka, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Toba Samosir. Pada tahun 2019,
Program Penguatan Kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka)
akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Mamuju.

Sistem Informasi Desa Terintegrasi merupakan suatu sistem pengelolaan informasi
desa yang tidak hanya mampu menampilkan profil desa secara umum tetapi juga
postur anggaran. Dengan demikian diharapkan masyarakat desa mampu
mengunakan data-data tersebut untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan
pembangunan desanya. Sistem Informasi Desa Terintegrasi ini tidak hanya berbasis
website atau teknologi informasi tetapi juga dipadukan dengan sistem informasi yang
berbasis ekonomi, sosial dan budaya melalui pemberdayaan aktif warga.

Tujuh Desa yang menjadi pilot project pelaksanaan Sideka di Kabupaten Sumba Barat
adalah : Desa Tebara, Desa Kalibukuni, Desa Lapale, Desa Rua, Desa Waihura, Desa
Ubu Pede dan Desa Manukuku.***
Contact Person:

  • Yenti (081288390820)
  • Mian (081280667712)
]]>
https://seknasfitra.org/penguatan-aparatur-desa-dalam-implementasi-uu-desa-yang-pro-poor-dan-inklusif-melalui-sistem-informasi-desa-terintegrasi-di-kabupaten-sumba-barat/feed/ 0
Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal https://seknasfitra.org/makro-9-fitra-daerah-bandel-tak-bikin-rdtr-bisa-dikenakan-disinsentif-fiskal/ https://seknasfitra.org/makro-9-fitra-daerah-bandel-tak-bikin-rdtr-bisa-dikenakan-disinsentif-fiskal/#respond Fri, 10 May 2019 10:41:10 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5302 Jakarta, 9 Mei 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai bahwa pemerintah pusat harus tegas terhadap pemerintah daerah yang membandel tidak segera menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mereka dengan memberikan sangsi berupa disinsentif fiskal.

Misbah Hasan, Sekjen FITRA mengatakan bahwa disinsentif fiskal yang bisa dikenakan kepada daerah, kabupaten / kota yang membandel tersebut bisa dalam bentuk pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun demikian, lanjut dia, begitu juga bagi daerah yang proaktif dan cepat dalam penyelesaian pembuatan RDTR, maka berhak mendapatkan insentif.

“Pusat harus tegas, bisa saja ada penerapan insentif dan disinsentif. Bagi daerah yang tidak menyusun RDTR, bisa diterapkan disintensif pengurangan DAK,” ujarnya, Kamis (9/5/2019).

Menurut Misbah, masih minimnya daerah yang memiliki RDTR tersebut lantaran pemerintah pusat dinilai kurang gencar mendorong daerah menyusun RDTR dan peta digital, sehingga daerah lamban dan lemah inisiasinya.

“Padahal sebenarnya sudah ada UU No.26/2017 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan daerah menyusun RTRW dan RDTR, akan tetapi terbukti belum implementatif,” ujarnya.

Menurut Misbah, RTRW saja tidak cukup, karena RDTR memiliki dua esensi yakni sebagai alat operasionalisasi RTRW dan sebagai alat acuan perizinan.

Oleh seba itu koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam penyusunan RDTR, terutama Pemkab/Pemkot dengan Pemprov menjadi sangat penting.

Sebelumnya diketahui bahwa Kemenko Perekonomian menilai bahwa salah satu penyebab terhambatnya kemudahan berinvestasi di Indonesia adalah karena masih minimnya daerah yang telah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasalnya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dari sebanyak 514 daerah, kabupaten / kota di Indonesia, yang telah menyelesaikan dan memiliki RDTR, baru sebanyak 50 daerah. Kemudian, dari 50 daerah yang telah memiliki RDTR tersebut, yang memiliki Peta Digital baru 10 daerah saja.

“Saat ini dari sekitar 514 daerah di Tanah Air, hanya baru ada 50 daerah yang memiliki RDTR. Dan dari 50 yang telah mempunyai RDTR itu, baru 10 daerah yang telah memiliki Peta Digital,” ujarnya di sela Musrenbangnas 2019, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan untuk segera menyelesaikan penyusunan RDTR masing-masing tersebut. “Pemda tolong di follow up soal ini, supaya kita bisa segera menjalani OSS (online single submission) secara benar-benar online betul,” ujarnya.

Menko Darmin menerangkan bahwa dengan kepemilikan RDTR oleh suatu daerah, maka akan menjadi sangat krusial bagi layanan kemudahan maupun kepastian hukum bagi para calon investor yang hadir untuk berinvestasi.

Hal itu mengingat keberadaan RDTR berkaitan erat dengan penataan ruang suatu wilayah. Maka dengan telah adanya RDTR, selain akan memudahkan calon investor dalam proses perizinan mendapatkan suatu lokasi tertentu, juga akan menciptakan kepastian hukum bagi calon investor tersebut.

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan bahwa dengan daerah memiliki RDTR dan bahkan Peta Digital, maka proses perizinan yang saat ini melalui OSS juga akan semakin mudah dalam pemrosesannya.

Sumber:
https://m.bisnis.com/amp/read/20190509/9/920731/minim-rdtr-pemerintah-diminta-beri-sanksi-ke-pemda

]]>
https://seknasfitra.org/makro-9-fitra-daerah-bandel-tak-bikin-rdtr-bisa-dikenakan-disinsentif-fiskal/feed/ 0
Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-kurangi-menteri-dari-partai/ https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-kurangi-menteri-dari-partai/#respond Tue, 07 May 2019 11:36:21 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5297 (Koran Tempo, Kolom Berita Utama Senin, 6 Mei 2019)



Rekam jejak calon menteri harus dicek melaui Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, mengatakan lembaganya mendorong kabinet ke depan diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Disamping itu, para menteri dan ketua lembaga juga diharapkan punya rekam jejak yang baik. “Bisa dicek lewat Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar dia kemarin.

Misbah meperkirakan perwakilan partai bakal mengisi lagi kabinet Joko Widodo. Presiden, menurut dia, seharusnya berpikir ulang tentang komposisi orang partai dan profesional. “Untuk membantu kerja-kerja beliau, proporsi partai harus dikurangi,” kata Misbah. “Apalagi pada periode kedua nanti, Jokowi harus membuat terobosan untuk mencapai target pembangunan nasional.”

]]>
https://seknasfitra.org/jokowi-diminta-kurangi-menteri-dari-partai/feed/ 0
Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN https://seknasfitra.org/fitra-sebut-wacana-pindah-ibu-kota-tak-transparan-dan-bebani-apbn/ https://seknasfitra.org/fitra-sebut-wacana-pindah-ibu-kota-tak-transparan-dan-bebani-apbn/#respond Fri, 03 May 2019 15:05:26 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5294 Jakarta, 30 April 2019

Ilustrasi/Monumen Nasional



Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa dalam rapat terbatas dengan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabek pada Senin 29 April 2019.

Namun, dalam pelaksanaanya kebijakan pemindahan ibu kota ini memiliki sejumlah kekurangan dan cenderung perlu dikritisi lebih dalam lagi. Terlebih, wacana ini sudah dikaji sejak lama oleh Presiden sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengatakan wacana ini sudah sejak lama dibahas, namun kajiannya tidak serius dan tidak pernah dipublikasikan secara luas sehingga terkesan main-main dan tidak transparan.

Selain itu, lanjut dia, wacana pemindahan ini justru dapat memecah konsentrasi pemerintah dalam membahas isu yang lebih krusial, misalnya pembangunan ekonomi inklusif, penanggulangan kemiskinan, pemerataan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Tak sampai di situ, Misbah memperkirakan anggaran memindah ibu kota yang ditaksir mencapai Rp446 triliun pasti akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dan biasanya pemerintah ambil jalan pintas dengan pendanaan melalui utang.

“Ini yang musti dikritisi mengingat beban utang akan semakin berat, bunga utang Indonesia saja sudah 17 persen lebih dari total belanja APBN,” tegas Misbah dalam keterangan tertulisnya, Selasa 30 April 2019.

Ia mengungkapkan, APBN dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren defisit. Sehingga, menjadi tidak sehat jika APBN dikuras untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, apalagi hanya digunakan untuk pembiayaan pengadaan infrastruktur awal, seperti kantor pemerintahan dan parlemen.

Dalam catatan FITRA, pada 2014 defisit APBN sebesar Rp220,2 triliun, 2015 sebesar Rp325,2 triliun, 2016 sebesar Rp321,9 triliun, 2017 sebesar Rp349,6 triliun dan pada 2018 Rp287,9 triliun.

Kemudian, terkait dengan utang, kajian FITRA mengenai utang menunjukkan bahwa utang BUMN jauh lebih besar dibanding dengan utang pemerintah. per 2017 utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun.

Angka utang 2017 itu mengalami peningkatan sebesar 38 persen dibanding 2014 yang mencapai Rp3.488 triliun. Selama proyek yang diselenggarakan BUMN rasio pembiayaan 30 persen dari ekuitas dan 70 persen dari pinjaman.

Untuk itu, Misbah menuturkan untuk melakukan pemerataan pembangunan sebaiknya tidak harus memindah ibu kota, tapi menerapkan konsep pembangunan dan pertumbuhan inklusif, terutama di wilayah timur Indonesia. 

“Konsentrasi pada pembangunan Infrastruktur pada era kabinet kerja I sudah tepat, tinggal mengisi dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah prioritas pembangunan,” ujarnya.

Sumber:
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1144577-fitra-sebut-wacana-pindah-ibu-kota-tak-transparan-dan-bebani-apbn

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-sebut-wacana-pindah-ibu-kota-tak-transparan-dan-bebani-apbn/feed/ 0
Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN https://seknasfitra.org/kajian-pemindahan-ibukota-tidak-transparan-dan-membebani-apbn/ https://seknasfitra.org/kajian-pemindahan-ibukota-tidak-transparan-dan-membebani-apbn/#respond Tue, 30 Apr 2019 11:22:08 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5292 Jakarta, 30 April 2019

Wacana pemindahan ibukota yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja dan Jokowi (29/4) patut dicermati:

  1. Wacana ini sudah dibahas dan dikaji sejak lama oleh kabinet-kabinet Presiden sebelumnya, tetapi hasil kajian tidak serius & tidak pernah dipublikasikan secara luas, jadi terkesan main-main & tidak transparan, termasuk Kabinet Kerja saat ini; 2. Wacana pemindahan ini justru dapat memecah konsentasi pemerintah dalam membahas isu2 yang lebih krusial, misalnya pembangunan ekonomi inklusif, penanggulangan kemiskinan, pemerataan, & perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dst; 3. Anggaran memindah ibukota yang ditaksir mencapai Rp 446 Triliun pasti akan mempersempit ruang fiskal pemerintah dan biasanya pemerintah ambil jalan pintas dengan pendanaan melalui Utang, ini yg musti dikritisi mengingat beban utang akan semakin berat, bunga utang Indonesia saja sudah 17% lebih dari Total Belanja APBN.

APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren defisit. Menjadi tidak sehat jika APBN dikuras untuk pembiayaan pemindahan ibukota, apalagi hanya digunakan untuk pembiayaan pengadaan infrastruktur awal, seperti kantor pemerintahan dan parlemen, dll.

Dalam catatan hasil analisis FITRA, pada tahun 2014 defisit APBN sebesar Rp 220,2 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 325,2 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 321,9 triliun pada tahun 2017 defisit sebesar Rp 349,6 triliun dan tahun 2018 Rp 287,9 triliun.

Terkait dengan Utang, kajian FITRA mengenai utang menunjukkan bahwa utang BUMN jauh lebih besar dibanding dengan utang pemerintah. Per tahun 2017 utang BUMN mencapai Rp 4.825 triliun angka ini mengalami peningkatan sebesar 38% dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp 3.488 triliun. Selama proyek-proyek yang diselenggarakan BUMN rasio pembiayaan 30% dari ekuitas dan 70% dari pinjaman;

  1. Untuk melakukan pemerataan pembangunan tidak harus memindah ibukota, tapi menerapkan konsep pembangunan & pertumbuhan inklusif, terutama di wilayah timur Indonesia; 5. Konsentrasi pada pembangunan Infrastruktur pada era kabinet kerja I sudah tepat, tinggal mengisi dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah prioritas pembangunan.

Contact Person :

  1. Misbah Hasan (Sekjen FITRA) : 082211713249
  2. Ervyn Kaffah (Manager Advokasi Seknas FITRA ) : 08123727818
  3. Badiul Hadi (Manager Riset Seknas FITRA ) : 085325990822
]]>
https://seknasfitra.org/kajian-pemindahan-ibukota-tidak-transparan-dan-membebani-apbn/feed/ 0
Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra https://seknasfitra.org/banyak-penyimpangan-di-dana-ini-rekomendasi-fitra/ https://seknasfitra.org/banyak-penyimpangan-di-dana-ini-rekomendasi-fitra/#respond Mon, 29 Apr 2019 12:56:33 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5290 Jakarta, 29 April 2019

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merekomendasikan terkait perbaikan program dana desa yang telah bergulir selama lima tahun.

Secara umum, problem dana desa masih berpusar pada kerawanan penyimpangan. Selain itu, terdapat ketidakselarasan kebijakan antar kementerian terkait yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Alhasil, menurut Sekjen Fitra Misbah Hasan, terjadi kebingungan dalam pelaksanaan anggaran desa. Lebih jauh, masyarakat juga belum banyak memahami alokasi dan supervisi penggunaan dana desa.

“Karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal,” ungkap Misbah, Minggu (26/4/2019).

Rekomendasi pertama, mendorong koordinasi yang lebih intensif antar Kementerian yang membidangi isu Desa, yakni Kemendesa, PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk duduk bersama ketika akan menerbitkan suatu regulasi, sehingga tidak membingungkan Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kedua, kementerian terkait, perlu memberi teguran atau bahkan sanksi kepada Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya, memperkuat peran masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan audit sosial terhadap pengelolaan keuangan Desa. Penguatan kapasitas ini bisa dilakukan atau disupervisi oleh lembaga penegak hukum, seperti Inspektorat (APIP), Kejaksaan, Kepolisian, dll, bukan terjun langsung melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang justru menyuburkan praktik korupsi di Desa.

Keempat, mempertahankan dan mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Desa. Terakhir, yaitu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui literasi anggaran, skill advokasi, dan pendalaman demokrasi di tingkat desa, misalnya dengan penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan membetuk Posko Pengaduan Warga.

Selama lima tahun implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 triliun untuk tahun anggaran 2015-2019.

Namun demikian, masih terjadi disharmoni kebijakan antar regulasi turunan UU Desa, misalnya, Permendes 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari pengaturan Nomenklatur Belanja dalam APBDesa.

Begitupun, mandat bagi Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa masih banyak dilanggar. Dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menetapkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa tersebut.

Hingga akhir 2018, Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) menerima 14.291 pengaduan dari masyarakat dan baru 5.067 aduan yang diproses. Sedangkan pengaduan yang terkait Dana Desa sebanyak 1.371. Khusus kasus korupsi Dana Desa ada 181 kasus. Kasus korupsi ini melibatkan 184 tersangka termasuk 141 Kepala Desa. Per Semester I 2018 Penyimpangan Dana Desa mencapai Rp 40,6 Milyar. (ICW, 2018).

Dari aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, sebagian besar Desa sudah membuat publikasi APBDesa melalui baliho/website desa, namun masih sebatas ringkasan, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal untuk peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa.
Sumber: https://kabar24.bisnis.com/read/20190429/15/916501/banyak-penyimpangan-di-dana-ini-rekomendasi-fitra

]]>
https://seknasfitra.org/banyak-penyimpangan-di-dana-ini-rekomendasi-fitra/feed/ 0
PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN https://seknasfitra.org/pendalaman-demokrasi-dan-akuntabilitas-sosial-melalui-desa-melek-anggaran/ https://seknasfitra.org/pendalaman-demokrasi-dan-akuntabilitas-sosial-melalui-desa-melek-anggaran/#respond Sun, 28 Apr 2019 19:02:31 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5287 Bogor, 28 April 2019

Refleksi 5 Tahun Implementasi UU DESA

Lima tahun implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa hingga hari ini masih menyisakan masalah, meski Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Dana Desa dari APBN mencapai Rp 257,7 triliun untuk tahun anggaran 2015-2019.

Hasil refleksi Seknas FITRA dalam Diskusi dengan tema “Desa Melek Anggaran untuk Pembangunan Desa yang Responsif Gender dan Inklusif” pada 27 April 2019, di Bogor, memberi catatan, antara lain:

  1. Masih terjadi disharmoni kebijakan antar regulasi turunan UU Desa, misalnya, Permendes 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 tidak sinkron dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari pengaturan Nomenklatur Belanja dalam APBDesa;
  2. Mandat bagi Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa masih banyak dilanggar. Dari 74.957 Desa, baru sekitar 20 persen yang sudah menetapkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa tersebut;
  3. Hingga akhir 2018, Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) menerima 14.291 pengaduan dari masyarakat dan baru 5.067 aduan yang diproses. Sedangkan pengaduan yang terkait Dana Desa sebanyak 1.371. Khusus kasus korupsi Dana Desa ada 181 kasus. Kasus korupsi ini melibatkan 184 tersangka termasuk 141 Kepala Desa. Per Semester I 2018 Penyimpangan Dana Desa mencapai Rp 40,6 Milyar. (ICW, 2018)
  4. Dari aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, sebagian besar Desa sudah membuat publikasi APBDesa melalui baliho/website desa, namun masih sebatas ringkasan, sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal untuk peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa.

Melihat fenomena di atas Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

  1. Mondorong koordinasi yang lebih intensif antar Kementerian yang membidangi isu Desa, yakni Kemendesa, PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu untuk duduk bersama ketika akan menerbitkan suatu regulasi, sehingga tidak membingungkan Pemerintah Desa dan masyarakat;
  2. Kementerian terkait, perlu memberi teguran atau bahkan sanksi kepada Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Perbup/Perwali tentang Daftar Kewenangan Desa sesuai aturan yang berlaku;
  3. Memperkuat peran masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan audit sosial terhadap pengelolaan keuangan Desa. Penguatan kapasitas ini bisa dilakukan atau disupervisi oleh lembaga penegak hukum, seperti Inspektorat (APIP), Kejaksaan, Kepolisian, dll, bukan terjun langsung melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang justru menyuburkan praktik korupsi di Desa;
  4. Mempertahankan dan mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Desa;
  5. Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui literasi anggaran, skill advokasi, dan pendalaman demokrasi di tingkat desa, misalnya dengan penyelenggaraan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan membetuk Posko Pengaduan Warga.

Narasumber:
Misbah Hasan (Sekjen FITRA) – 0822 1171 3249
Badiul Hadi (Manager Riset) – 085 325 990 822

]]>
https://seknasfitra.org/pendalaman-demokrasi-dan-akuntabilitas-sosial-melalui-desa-melek-anggaran/feed/ 0
FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019 https://seknasfitra.org/forum-apresiasi-open-data-day-global-winner-2019/ https://seknasfitra.org/forum-apresiasi-open-data-day-global-winner-2019/#respond Thu, 25 Apr 2019 11:06:07 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5281 Jakarta, 23 April 2019

OPEN DATA DAY (ODD) adalah perayaan tahunan tentang OPEN DATA yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 2 Maret. Tahun 2019 memasuki tahun ke-9, kelompok-kelompok masyarakat baik yang berasal dari kalangan akademisi atau LSM/NGO, berlomba untuk menggunakan data APBN untuk kemudian diolah menjadi informasi yang menarik dan mudah dipahami. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan arti pentingnya OPEN DATA untuk mendorong transparansi anggaran.

ODD 2019, dengan tema DATAQUEST for BETTER BUDGET, diselenggarakan oleh Direktorat Penyusunan APBN bersinergi dengan PKN STAN dan Seknas FITRA (lembaga non pemerintahan yang bergerak di bidang transparansi anggaran). Kegiatan ini melibatkan 88 orang berasal dari mahasiswa dan lembaga non pemerintah, dengan tema yang diusung adalah seputar gender, ketimpangan (inequality), dan lingkungan (environment). Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari penuh, dimulai pukul 9 pagi dan diakhiri dengan presentasi dari masing-masing tim hingga pukul 5 sore. Kesan yang dapat diambil adalah bahwa dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 3-5 jam, peserta dapat mengolah data dan menghasilkan informasi tentang APBN, termasuk beberapa peserta dapat membuat sebuah kajian sederhana tentang APBN dalam kurun waktu yang singkat tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bertempat di Ruang Rapat Ditjen Anggaran lantai 12, pada hari Senin (22/4) Dirjen Anggaran, Askolani, memberikan penghargaan kepada pemenang I ODD 2019 yang sekaligus ditunjuk sebagai Global Winner, yaitu Tim pou’s Fund Tim yang terdiri dari Rosita Dewi Astuti, Ihza Zhafranianto, Yocha Wisnu Pradita, dan Farah Annisa Widianingsih. Para pemenang ini mengambil tema “Lingkungan” dengan judul karya “The Indonesian Fiscal Instrument to Deal with Natural Disaster” Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal FITRA dan Direktur PKN STAN. 

Satu anggota tim yaitu Rosita Dewi Astuti setelah melalui seleksi internal di PKN STAN ditunjuk untuk menghadiri dan mempresentasikan pengalamannya pada acara OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) GLOBAL SUMMIT di Ottawa, Canada, pada tanggal 29-31 Mei 2019. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh GIFT (Global Initiative for Fiscal Transparency) – lembaga di bawah International Budget Partnership (IBP) yang menangani survey transparansi anggaran. 

DEFINISI OPEN DATA

OPEN DATA adalah sebuah gagasan yang menyebutkan bahwa data (termasuk data APBN) harus tersedia secara bebas untuk digunakan dan diterbitkan ulang oleh semua orang sesuai keinginan, tanpa batasan hak cipta, paten, atau mekanisme kontrol lainnya. Tujuan dari gagasan ini serupa dengan gagasan “open-source” lainnya seperti open source-perangkat lunak, perangkat keras, konten terbuka, pendidikan terbuka, sumber daya pendidikan terbuka, pemerintahan terbuka, pengetahuan terbuka, akses terbuka, sains terbuka, dan web terbuka. 

Filosofi di balik OPEN DATA telah lama didirikan, tetapi istilah “OPEN DATA” sendiri baru-baru ini semakin populer dengan munculnya internet dan World Wide Web, terutama dengan peluncuran inisiatif OPEN GOVERNMENT. Di Indonesia, inisiatif keterbukaan pemerintah ini dilaksanakan oleh Sekretariat OGI (Open Government Indonesia). 

OPEN DATA, dalam bahasa yang sederhana, adalah bagaimana kemudian Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menyediakan data APBN untuk publik secara cepat dan up-to-date. Data yang disediakan juga harus memenuhi kriteria, format dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data (format Excel atau csv). Format publikasi data dalam bentuk pdf tidak direkomendasikan dalam inisiatif OPEN DATA. 

OPEN BUDGET INDEX (OBI)

OBI – Indeks Transparansi Anggaran berdasarkan hasil survey yang diluncurkan tahun 2018 lalu, Indonesia memperoleh skor 64, di atas rata-rata global 42. Dalam survey tersebut, banyak hal yang diukur termasuk kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen APBN yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana publik berpartisipasi dalam memberi masukan atas kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi publik yang diukur adalah bagaimana kemudian Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan portal data APBN yang telah disediakan. Bagaimana masyarakat berproses mengolah data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tahun 2019, bentuk lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran adalah lomba berburu data APBN (DATAQUEST) sekaligus memperingati OPEN DATA DAY 2019. Harapannya, dengan diadakannya lomba ini, masyarakat dapat berpartisipasi dan memanfaatkan data APBN dengan baik, masyarakat dapat mendapatkan data APBN langsung dari sumber yang dapat dipercaya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan skor OBI. 

Sumber:
http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1435&fbclid=IwAR37pmOSsFGyc5SdDTD-nuT55D8mG9r3sdB5nImDxHNFMm-017DKBA36fR4

]]>
https://seknasfitra.org/forum-apresiasi-open-data-day-global-winner-2019/feed/ 0
Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran https://seknasfitra.org/koalisi-sipil-pemilu-2019-semrawut-ada-ribuan-pelanggaran/ https://seknasfitra.org/koalisi-sipil-pemilu-2019-semrawut-ada-ribuan-pelanggaran/#respond Tue, 23 Apr 2019 11:54:19 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5279 Jakarta, 18 April 2019

Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu 2019 yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengkritik pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Koalisi menemukan sebanyak 1.022 cacat Pemilu, mayoritas merupakan pelanggaran Pemilu.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw, salah satu lembaga yang tergabung dalam koalisi tersebut, menyatakan bahwa pemilu 2019 memiliki sejumlah catatan merah, terutama soal penyediaan logistik.

“Kesimpulan pertama, pemilu kita semrawut, chaotic dan crowded. Penyebabnya tak lain adalah penyelenggara dan bukan masyarakat,” kata Jeirry di Jakarta, Kamis (18/4).

Jeirry mengatakan semrawutnya Pemilu bisa diindikasikan dari tidak tersedianya logistik di wilayah yang dianggap masih terjangkau. Salah satunya, Jeirry menyesalkan penyediaan logistik pemilu di Bekasi yang bermasalah.

Menurutnya, Bekasi masih daerah yang mampu terjangkau dari segi pengiriman logistik.

“Sulit membayangkan logistik tidak sampai ke lokasi. Kalau di Jayawijaya orang masih bisa paham secara geografi. Kalau Bekasi bagaimana rasionalisasinya,” kata dia.

Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak bisa memastikan dan melakukan pengawasan ketersediaan logistik. Harusnya Bawaslu bisa memberikan peringatan atau imbauan atas kekurangan dari penyelenggaraan pemilu oleh KPU.

“Jadi jelas ini ada di penyelenggara Pemilu, bukan hanya KPU tapi juga Bawaslu. Ini bentuk ketidakmampuan Bawaslu memastikan logistik atau teknis betul-betul oke,” beber dia.

Belum lagi hingga kini menurut Jeirry tidak ada pernyataan resmi dari KPU dan Bawaslu mengenai kekurangab logistik tersebut. KPU menurutnya hanya menjelaskan bakal ada pemilihan susulan tanpa mengungkapkan fakta dan kendala di lapangan.

“Tidak ada permintaan maaf dan tidak ada pengakuan bersalah. Ini parah menrut saya. Itu harusnya ada penjelasan dari penyelenggara,” ungkap dia.

Kendati membeberkan kesemrawutan penyelenggara pemilu, Jeirry menegaskan bahwa pemilu 2019 sah dilaksanakan. Pelanggaran yang terjadi adalah tindakan oknum yang harus diteruskan ke institusi penindakan hukum.

Sementara peneliti Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Ihsan Maulana menyatakan paling banyak pelanggaran yang pihaknya temukan ialah di sektor pelanggaran teknis dan administrasi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hal yang paling menonjol menyangkut pelanggaran teknis administrasi dengan total 367 temuan,” kata Ihsan di Jakarta, Kamis (18/4).

Sebanyak 1.022 temuan yang ditemukan Ihsan, dibagi menjadi 7 kategori, diantaranya pelanggaran teknis dan administrasi, temuan mengenai partisipasi dan hak pilih serta terakhir kesiapan penyelenggara. Pelanggaran teknis dan administrasi menjadi temuan terbanyak yang diindikasikan dengan enam masalah.

“Ada 204 temuan DPT yang tidak terpasang di TPS, 93 temuan keterlambatan pembukaan TPS, 20 temuan surat tertukar dan rusak . Ada 9 temuan surat yang kurang, 5 surat suara yang tercoblos dan 6 temuan mengenai TPS yang ditutup tidak tepat waktu,” kata dia.

Temuan terbesar di Pemilu 2019 lainnya ialah ketidaksiapan penyelenggara yakni sebanyak 275 temuan panwas disebut tidak di tempat saat TPS buka. Berikutnya, temuan kesiapan logistik yang dinilai kurang.

“Ada 97 temuan kasus logistik kurang, 50 kasus logistik rusak, 52 logistik terlambat, dan sisanya ialah karena bencana alam dan logistik rusak di Malaysia, NTB, Riau, bengkulu dan sejumlah tempat lainnya,” jelas dia.
Lihat juga:Absen Deklarasi Prabowo ‘Menang’, Sandi Bakal Muncul Sore Ini
Temuan lainnya, 93 kasus politik uang. Satu di antaranya, kata Ihsan, ialah kasus dugaan politik uang di Jakarta Utara hingga Sumatera Utara. Adapula yang dilakukan tim kampanye di Probolinggo hingga Ciamis dengan pembagian uang tunai disertai stiker dan sembako.

Laporan ini dibuat Koalisi Masyarakat Sipil berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh relawan di lapangan sepanjang masa tenang 14-16 April 2019, pemantauan media untuk pemilu luar negeri selama 8 April hingga 14 April 2019 dan pemantauan media pada H-1 hingga H Pemungutan suara pukul 21.00 WIB.

Adapun lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini ialah Mata Rakyat Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Kode Inisiatif, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia (LIMA). Kemudian Komite Pemilih Indonesia (TePI) Indonesia serta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190418164601-32-387690/koalisi-sipil-pemilu-2019-semrawut-ada-ribuan-pelanggaran

]]>
https://seknasfitra.org/koalisi-sipil-pemilu-2019-semrawut-ada-ribuan-pelanggaran/feed/ 0
[Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh https://seknasfitra.org/5276-2/ https://seknasfitra.org/5276-2/#respond Mon, 15 Apr 2019 11:52:41 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5276 Jakarta, 14 April 2019

Dalam sesion debat terakhir Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pasangan Calon (Paslon) nomor 01 mengklaim Republik Indonesia sudah mengekspor banyak kereta api di Bangladesh.

“Kita sudah ekspor kereta api ke Bangladesh,” kata Joko Widodo.

Penelusuran:

Seperti dikutip dari Detik.com, 21 Januari 2019, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (LPEI) diberikan mandat oleh pemerintah untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor. PT INKA (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan suntikan modal ekspor.

Di situs berita CNN, 21 Januari 2019, dijelaskan PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA) pada Minggu (20/12019) mengekspor 250 gerbong kereta ke Bangladesh. Total nilai ekspor ke-250 gerbong kereta tersebut mencapai US$100,89 juta atau setara Rp1,4 triliun.

Sebanyak 250 unit gerbong kereta untuk Bangladesh Railway itu masing-masing 50 gerbong tipe Broad Gauge (BG), dan 200 gerbong tipe Meter Gauge (MG). “Untuk kereta tipe BG untuk track dengan lebar 1.676 milimeter, sedangkan kereta tipe MG digunakan pada track dengan lebar 1.000 milimeter,” kata Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro, seperti dikutip dari Kompas.com.

PT INKA sendiri kata Budi, merupakan pemenang tender dalam pengadaan kereta penumpang untuk Bangladesh Railway pada 2017 dengan total nilai kontrak sebesar 100,89 juta dollar AS. Pada 2016, PT INKA juga telah mengekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak senilai 72,39 juta dollar AS, dan 50 unit sebelumnya pada 2006 dengan nilai kontrak sebesar 13,8 juta dollar AS.

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gulfino Guevarrato menerangkan PT INKA pada tahun 2016 mendapatkan Penyertaan Modan Negara sebesar 1 Triliun. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan pabrik, yaitu rencana pembangunan pabrik kereta di Banyuwangi dengan alokasi anggaran 600 Miliar. Dengan adanya ekspansi tersebut semakin mendorong PT INka untuk bisa ekspansi produk ke luar negeri. Semisal eksport gerbong sejumlah 250 dengan total kontrak senilai senilai USD 100,89 Juta. tidak hanya ke Bangladehs, rencanya pun Inka akan melakukan eksport ke Filipan, Afrika, dll.

“Ini sebagai contoh adanya kepercayaan Internasional akan hasil dari produksi Inka. PMN yang diberikan negara pada BUMN2 produktif adalah langkah yang baik,” kata Gulfino, Sabtu (13/4/2019) malam.

Kesimpulan:

Pernyataan tersebut benar adanya. Indonesia mengekspor 250 kereta api ke Banglades

Sumber:
https://kumparan.com/bloktuban/cek-fakta-ri-ekpor-banyak-kereta-api-ke-bangladesh-1qt3SJbU5UM

]]>
https://seknasfitra.org/5276-2/feed/ 0
Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia https://seknasfitra.org/prabowo-jangan-jangan-infrastruktur-malah-mempermudah-barang-impor-masuk-indonesia/ https://seknasfitra.org/prabowo-jangan-jangan-infrastruktur-malah-mempermudah-barang-impor-masuk-indonesia/#respond Mon, 15 Apr 2019 11:51:03 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5274 Jakarta, 13 April 2019

Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia

Calon Presiden Nomor Usut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang sedang dan tengah dikerjakan pemerintah saat ini jangan-jangan hanya ingin membuka jalan bagi barang-barang impor masuk ke Indonesia.

“Infrastruktur mempermudah barang luar (impor) masuk ke Indonesia,” ungkap Prabowo, Sabtu (13/4).

Sementara itu, Calon Presiden Nomor Usut 01 Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur bisa menghubungkan kawasan industri dan pariwisata. “Infrastruktur akan terhubung ke wilayah industri dan pariwisata,” ungkap

Menanggapi itu, Gurnadi Ridwan Peneliti Fitra mengatakan, kebijakan yang tepat tentu saja bisa membatasi barang dari luar negeri, tetapi infrastruktur juga menopang atau mendukung kawasan ekonomi khusus di dalam negeri.

Misalnya, bisa mendukung pariwisata berbasis maritim di Selayar, Sulawesi Selatan dan Raja Empat, Papua Barat. “Atau industri manufaktur dan galangan kapal di Lhokseumawe, Aceh, industri agro di Padang-Pariaman, Sumatera Barat,” ungkap Gurnadi.

Sumber:
https://cekfakta.kontan.co.id/news/prabowo-jangan-jangan-infrastruktur-malah-mempermudah-barang-impor-masuk-indonesia

]]>
https://seknasfitra.org/prabowo-jangan-jangan-infrastruktur-malah-mempermudah-barang-impor-masuk-indonesia/feed/ 0
CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun https://seknasfitra.org/cek-fakta-jokowi-sebut-pendapatan-tax-amnesty-rp-114-triliun/ https://seknasfitra.org/cek-fakta-jokowi-sebut-pendapatan-tax-amnesty-rp-114-triliun/#respond Mon, 15 Apr 2019 11:48:45 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5272 Jakarta, 13 April 2019

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa pendapatan tax amnesty (pengampunan pajak) menghasilkan lebih dari Rp 100 triliun untuk negara. Hal ini disampaikan Jokowi dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Sabtu (13/4/2019). “Tax amnesty, ada deklarasi Rp 4.800 triliun, dan kita mendapatkan income dari sana Rp 114 triliun tahun itu,” kata Jokowi. Benarkah pernyataan Jokowi?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak pada 1 April 2017, total pelaporan harta melalui tax amnesty mencapai Rp 4.855 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp 3.676 triliun. Sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun. Sementara, jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 trilun. Dengan demikian, total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp 135 triliun. Perlu diketahui, pemerintah membuat sejumlah target meliputi dana deklarasi dalam dan luar negeri Rp 4.000 triliun, dana repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun.

Staf Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevarrato menyampaikan bahwa tax amnesty pada awalnya memiliki tujuan utama untuk repatriasi dana warga negara di luar negeri. “Karena berdasarkan wacana awalnya, terdapat dana sekitar Rp 11.000 triliun dana Indonesia di luar negeri. Nyatanya, repatriasi dana Indonesia hanya 114 triliun dari target Rp 1.000 triliun,” ujar Gulfino kepada Kompas.com, Sabtu, (13/4/2019). Angka tersebut dinilai gagal, sekalipun deklasasi dana dalam negeri melebihi target. Sementara yang ditekan untuk mendeklarasikan hartanya adalah warga negara. Temuan Fitra, upaya tersebut sempat ada upaya-upaya intimidasi dan informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada wajib pajak. Sehingga, realisasi deklarasi wajib pajak diindakasi dengan rasa takut akibat adanya denda-denda. “Sedangkan repratriasi dana Indonesia di luar negeri tidak begitu tersentuh,” ujar Gulfino.

Sumber:
https://money.kompas.com/read/2019/04/13/231816726/cek-fakta-jokowi-sebut-pendapatan-tax-amnesty-rp-114-triliun

]]>
https://seknasfitra.org/cek-fakta-jokowi-sebut-pendapatan-tax-amnesty-rp-114-triliun/feed/ 0
2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk https://seknasfitra.org/2-tahun-penyerangan-novel-baswedan-tgpf-perlu-dibentuk/ https://seknasfitra.org/2-tahun-penyerangan-novel-baswedan-tgpf-perlu-dibentuk/#respond Fri, 12 Apr 2019 11:41:52 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5270 Jakarta, 11 April 2019



Berbagai elemen menggelar peringatan peristiwa penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Meski sudah dua tahun berselang, pengungkapan kasus ini belum menemui titik terang. Sekertaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan berpendapat bahwa, kasus Novel Baswedan harus segera dituntaskan.

“Aksi penyerangan ini menunjukan upaya pelemahan terhadap pemberatas korupsi masih nyata,” ujarnya, seusai mengikuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, selain kasus Novel Baswedan, upaya pelemahan komisi anntirasuah juga terlihat dalam peristiwa pelemparan bom molotov di rumah para pimpinan KPK, serta penganiayaan terhadap karyawan komisi itu oleh oknum pejabat Pemprov Papua di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Karena itu, KPK perlu disokong oleh seluruh elemen masyarakat untuk terus berkiprah melakukan pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Dia menilai waktu dua tahun merupakan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel. Perkara ini harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum serta Presiden.

Karena itu, Fitra beserta berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu menuntut Presiden untuk bersikap tegas dan terang memerangi teror serta pelemahan terhadap KPK dan segera pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Karena sudah dua tahun kasus penyerangan namun belum ada upaya hukum yang kongkrit, aktor intelektual atas kejadian tersebut juga belum tersentuh.

“Pembentukan TGPF sejauh ini hanya menjadi wacana belaka, yang muncul kemudian hanyalah tim kecil bentukan kepolisian saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Novel Baswedan, penyidik KPK diserang menggunakan air keras oleh dua orang tak dikenal saat hendak menunaikan salat subuh di sebuah masjid yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya.

Akibat serangan tersebut, penglihatan dari mantan anggota polisi tersebut menjadi terganggu.

Sumber:
https://kabar24.bisnis.com/read/20190411/16/910850/2-tahun-penyerangan-novel-baswedan-tgpf-perlu-dibentuk

]]>
https://seknasfitra.org/2-tahun-penyerangan-novel-baswedan-tgpf-perlu-dibentuk/feed/ 0
Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur https://seknasfitra.org/pemprov-dki-diminta-perjelas-konsep-pembangunan-infrastruktur/ https://seknasfitra.org/pemprov-dki-diminta-perjelas-konsep-pembangunan-infrastruktur/#respond Fri, 12 Apr 2019 11:40:22 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5268 Jakarta, 11 April 2019

Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk memilik konsep yang jelas terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur dasar melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang secara keseluruhan ditargetkan selesai pada 2030.

“Jangan sampai ini hanya ambisi yang kosong, pembangunannya asal-asalan tanpa konsep yang jelas,” ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan, Kamis (11/4/2019).


Selain itu, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan maka sistem pengawasan juga harus diperketat dan melibatkan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun juga harus dipastikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Ibeth Koesrini pun mencatat hingga saat ini belum terdapat panduan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau BUMN/BUMD pelaksana untuk menyusun anggaran dan melaksanakan kewajiban pembayaran kompensasi kepada badan usaha.

Diperlukan suatu pedoman bagi PJPK yang paling tidak mengatur kriteria pengalokasian sera mekanisme penganggaran dana kompensasi finansial dan pengaturan jenis belanja serta mata anggarannya.

“Kriteria penganggaran dapat berupa adanya suatu kajian yang menyimpulkan bahwa tingkat keterjadian dan besaran kompensasi finansial yang harus diberikan adalah pasti akan terjadi, serta menjelaskan sebab-sebab terjadinya risiko infrastruktur dan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan oleh PJPK,” kata Ibeth, Kamis (11/4/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan percepatan pembangunan infratruktur senilai Rp571 triliun yang meliputi pembangunan transportasi massal seperti MRT dari saat ini 16 km menjadi 223 km dengan nilai Rp214 triliun.

Pembangunan LRT dari 5,8 km saat ini menjadi 116 km dengan nilai Rp60 triliun, perpanjangan TransJakarta dari saat ini 431 km menjadi 2.149 km dengan nilai Rp10 triliun.

Selain itu juga akan dilakukan pengangkatan jalur kereta yang ada di Jakarta menjadi melayang sepanjang 27 km dengan nilai Rp27 triliun.

Selain itu, DKI Jakarta juga mengusulkan kemudahan akses air bersih dari saat ini 60% masyarakat menjadi 100% dengan nilai Rp27 triliun, jaringan pengelolaan limbah dari 14% menjadi 81% dengan nilai Rp69 triliun serta penyediaan 600.000 unit rumah baru dengan nilai Rp90 triliun.

Selanjutnya, bus mikro juga akan direvitalisasi dengan menambahkan armada hingga 20.000 unit dengan nilai Rp4 milliar dan yang terakhir adalah pengendalian banjir dan penambahan pasokan air dengan nilai Rp70 milliar.

Dari seluruh proyek tersebut, hanya satu proyek yang tidak dapat di-KPBU-kan yaitu revitalisasi angkot yang membutuhkan nilai investasi mencapai Rp4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan proyek-proyek lain. Adapun skema KPBU yang ditawarkan bervariasi mulai dari KPBU tarif dan KPBU availability payment (AP).

“Memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja, tapi justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan. Nanti sesudah fix setiap aspek nanti kita akan beritahukan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (10/4/2019).
Sumber:
https://jakarta.bisnis.com/read/20190411/77/910773/pemprov-dki-diminta-perjelas-konsep-pembangunan-infrastruktur

]]>
https://seknasfitra.org/pemprov-dki-diminta-perjelas-konsep-pembangunan-infrastruktur/feed/ 0
FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL https://seknasfitra.org/fitra-presiden-harus-ambil-langkah-tuntaskan-kasus-novel/ https://seknasfitra.org/fitra-presiden-harus-ambil-langkah-tuntaskan-kasus-novel/#respond Fri, 12 Apr 2019 07:01:36 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5263 Jakarta, 11 April 2019

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bersama Wadah Pegawai KPK (WP KPK), Koalisi Masyarakat Sipil, Mahasiswa, serta media masa berkumpul melaksanakan rangkaian peringatan 2 (dua) tahun percobaan pembunuhan Novel Baswedan.

Sudah dua tahun kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dipeti eskan, namun belum ada upaya hukum yang kongkrit, aktor intelektual atas kejadian tersebut juga belum tersentuh. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen pun kemudian hanya menjadi wacana belaka, yang muncul kemudian hanyalah tim kecil bentukan kepolisian saja.

Sekertaris FITRA Misbah Hasan berpendapat bahwa, kasus Novel Baswedan harus segera dituntaskan karena “ini menunjukan upaya pelemahan terhadap pemberatas korupsi masih nyata.” Misbah hasan juga melanjutkan “tidak hannya kasus Novel Baswedan, terror bom yang terjadi kepada ketua dan wakil ketua KPK dan belum lagi penganiayaan terhadap pegawai KPK di hotel Borobudur menujukan KPK masih perlu kehadiran elemen masyarakat.”

Dua tahun untuk menyelesaikan kasus novel baswedan dinilai terlalu lama, kasus novel tentu harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum bahkan presiden. Oleh sebab itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menuntut Presiden RI untuk bersikap tegas dan terang memerangi Teror serta pelemahan terhadap KPK dan segera pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen.

CP:
Misbah Hasan (Sekjen Fitra) 0822-1171-3249
IG @seknasfitra

FITRA

2TAHUNNOVEL

LITERASIANGGARAN

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-presiden-harus-ambil-langkah-tuntaskan-kasus-novel/feed/ 0
FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional https://seknasfitra.org/fitra-catat-15-ribu-pengaduan-penyelewengan-dana-desa-secara-nasional/ https://seknasfitra.org/fitra-catat-15-ribu-pengaduan-penyelewengan-dana-desa-secara-nasional/#respond Tue, 09 Apr 2019 14:14:37 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5261 Surabaya, 1 April 2019

FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, setidaknya ada sekitar 15 ribu pengaduan kasus dugaan penyelewengan ADD (anggaran dana desa), secara nasional.

Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan mengungkapkannya pada acara Diskusi Terfokus “Mewujudkan Desa Melek Anggaran”, di Surabaya, Senin (1/4/2019).

“Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu temuan terkait dengan penyimpangan anggaran desa, terutama dana desa,” katanya.

Misbah mengatakan, temuan penyimpangan ini menjadi pekerjaan rumah (PR), bagaimana penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan kapabilitas ini diterapkan di tingkat desa.

“Penyelewengan tersebut, memang tidak bisa ditolelir dalam bentuk apapun dan berapapun itu nilainya, karena penyelewengan tetap penyelewengan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak yang hadir dalam acara diskusi itu juga mengakui adanya kasus penyelewengan dana desa di Jatim. “Namun besarnya sekitar 0,04 persen dari nasional,” katanya.

“Ada sekitar 23 kasus sesuai data tahun 2018, dengan total kerugian 8,2 milyar. Artinya 0,04 persen di Jawa Timur,” jabarnya.

Emil mengatakan, beberapa kasus penyelewengan anggaran dana desa itu antara lain, duplikasi anggaran, penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan, pemotongan dana desa, penggunaan untuk kepentingan pribadi, ada pengurangan volume dan pemerasan.

Sementara itu, Kasubdit Perlindungan Sosial Kementrian Desa PDTT, Ir. Sri Wahyuni memaparkan, lewat diskusi ini diharapkan desa mengetahui besaran anggaran, serta peruntukkannya.

“Desa itu mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan dan bagaimana pemanfaatan anggaran desa itu tentunya dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Namun Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, setidaknya ada sekitar 15 ribu pengaduan kasus dugaan penyelewengan ADD (anggaran dana desa) secara nasional.
Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/208106/20190401/163854/fitra-catat-15-ribu-pengaduan-penyelewengan-dana-desa-secara-nasional/

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-catat-15-ribu-pengaduan-penyelewengan-dana-desa-secara-nasional/feed/ 0
Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan https://seknasfitra.org/mayoritas-anggota-dpr-tak-laporkan-harta-kekayaan/ https://seknasfitra.org/mayoritas-anggota-dpr-tak-laporkan-harta-kekayaan/#respond Wed, 27 Mar 2019 07:36:30 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5240 Jakarta, 26 Maret 2019

Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)tidak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan, bahwa yang memastikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)sebenarnya bukan tugas KPK, melainkan tugas pimpinan eksekutif, yudikatif, dan jajarannya.

“Memastikan kepatuhan LHKPN ini bukan tugas KPK, namun tugas pimpinan eksekutif, yudikatif dan jajarannya. Jadi nilai Pak Wapres JK (Jusuf Kalla) untuk kepatuhan pelaporan LHKPN ini saya beri nilai D,” tutur Ervyn di Jakarta, Selasa (26/3).

Lebih lanjut, Ervyn mengingatkan, pimpinan KPK juga jangan hanya melaporkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara, melainkan juga melaporkan tingkat kepatuhan jajarannya sendiri.

Pimpinan KPK juga saya dorong untuk melaporkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara di KPK kepada publik. Jangan sampai sibuk dorong kepatuhan di tempat lain, namun tingkat kepatuhan jajarannya sendiri tidak ada yang tahu,” kata Ervyn menuturkan.

Kalau ditinjau dari data yang disajikan KPK pada 25 Maret 2019, kata Ervyn, memang tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih sangat rendah, belum sampai 50%.

Dari total 553 orang anggota DPR wajib lapor LHKPN, baru 99 orang (17,9%) yang melapor. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah melapor 4.360 (25,96%) dari total wajib lapor 16.798 orang.

Kepatuhan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 63,16%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 57,2%, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 50%, eksekutif 47,30%, dan yudikatif 39,53%. Dari total 335.969 penyelenggara negara wajib lapor baru 156.116 (46,47%) yang sudah melapor.

Menurut Ervyn, ada tiga kelompok yang harus mendapat perhatian dari data yang disajikan KPK tersebut. Pertama, untuk kelompok eksekutif yang kepatuhannya masih sekitar 47%. 

“Harus ada rencana tindakan konkret dari Wapres pak JK dan jajarannya untuk memastikan pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang tidak patuh,” ujar Ervyn.

Selain itu, kata Ervyn, harus ada penjelasan publik dari pak JK dan jajarannya di Sekertaris Negara (Setneg) yang membawahi kementerian atau lembaga (K/L), serta menteri dalam negeri (Mendagri) yang membawahi pemerintah daerah (Pemda) mengenai apa yang sudah mereka siapkan untuk masalah LHKPN ini.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) 28/1999 PN yang tidak melaporkan LHKPN mendapatkan sanksi dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Berlaku pula untuk kelompok kedua, yudikatif. Ervyn menjelaskan, harus ada rencana tindakan yang jelas dari masing-masing pimpinan lembaga yudikatif.

“Misalnya untuk penyelenggara negara dari pengadilan, ketua MA harus memastikan penerapan sanksi ini bisa berjalan,” kata Ervyn.

Sementara untuk kelompok ketiga, kata Ervyn, khususnya DPR dan DPRD, ini telah menjadi tren yang terus berulang setiap tahun, sehingga memerlukan tindakan khusus. Karena rentang waktu yang tersedia sangat panjang, maka alasan anggota DPR belum melaporkan LHKPN bukanlah tidak bisa mengisi atau sangat sibuk.

“Saya kira, masih rendahnya realisasi pelaporan oleh DPR/DPRD ini menunjukkan bahwa sebenarnya anggota DPR dan DPRD resisten untuk terbuka mengenai harta kekayaan mereka kepada publik,” ujar Ervyn.

Sayangnya, kata Ervyn, tidak ada aturan yang mengatur sanksi untuk anggota DPR/DPRD yang tidak mau melaporkan LHKPN. Oleh karena itu, kata Ervyn, seharusnya presiden turut memperkuat aturan LKHPN dalam turunan UU Nomor 28 Tahun1999.

“Untuk jangka pendek ini, saya kira kita sulit berharap ada peningkatan kepatuhan DPR/DPRD melaporkan kekayaan mereka,” kata Ervyn.

Meski demikian, kata Ervyn, karena peraturan KPU menegaskan bahwa LHKPN menjadi syarat pelantikan anggota DPR/DPRD terpilih, maka kita berharap LHKPN sudah terpenuhi saat awal menjabat.

Sementara untuk memastikan anggota DPR/DPRD tetap melaporkan kekayaannya setiap tahun dan pada akhir masa jabatannya, Ervyn menyarankan agar dipikirkan mekanisme insentif baik positif dan negatif agar mereka mau melapor.

“Lebih efektif bagi KPK untuk memastikan kepatuhan anggota DPR/DPRD ini melalui koordinasi dengan pimpinan partai politik. Karena anggota dewan hanya akan patuh kepada pimpinan partai politik mereka masing-masing,” kata Ervyn.

Secara umum Ervyn merekomendasikan KPK untuk mendorong bagaimana mekanisme penerapan sanksi administratif oleh pimpinan instansi bisa diterapkan secara luas. Selain mengidentifikasi instansi-instansi yang penyelenggara negaranya tidak patuh dan mengirimkan surat kepada pimpinan instansi, Ervyn juga mengharapkan KPK mendorong Pak Wapres dan jajarannya memastikan rencana tindakan untuk memperbaiki kepatuhan pelaporan LKHPN mereka.

Sumber: https://www.alinea.id/nasional/mayoritas-anggota-dpr-tak-laporkan-harta-kekayaan-b1XcX9iAH

]]>
https://seknasfitra.org/mayoritas-anggota-dpr-tak-laporkan-harta-kekayaan/feed/ 0
Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada https://seknasfitra.org/bunga-utang-terus-meningkat-pemerintah-diminta-waspada/ https://seknasfitra.org/bunga-utang-terus-meningkat-pemerintah-diminta-waspada/#respond Wed, 27 Mar 2019 07:13:04 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5236 Jakarta, 26 Maret 2019


Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra meminta pemerintah untuk mewaspadai rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat. Menurut catatan Seknas Fitra, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah terus meningkat dari 13,2 persen pada 2014, menjadi 17,2 persen pada 2018.

“Tren peningkatan ini perlu ditangani secara cermat sehingga tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk belanja lain yang bersifat produktif maupun belanja modal dan bantuan sosial,” kata Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Misbah Hasan saat memaparkan hasil kajian di Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat, Selasa 26 Maret 2019.

Seknas Fitra merilis hasil kajian mereka mengenai tata kelola utang pemerintah yang berjudul “Tata Kelola Utang Negara untuk Pembangunan Nasional”. Dalam kajian tersebut Fitra memaparkan dan menganalisa profil, dampak utang pemerintah, risiko serta beban utang pemerintah.


Hasil kajian Seknas Fitra tersebut juga mencatat bahwa dalam periode 2014-2018, pertumbuhan utang pemerintah terus meningkat. Pertumbuhan puncak utang terjadi pada 2015 yang tumbuh sebesar 29,8 persen sebesar Rp 323, 1 triliun. Sedangkan secara nominal pembiayaan utangsecara neto terbesar terjadi pada 2017 yang mencapai Rp 366,6 triliun.

Kajian Seknas Fitra tersebut dibenarkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Menurut catatan dia, belanja pemerintah untuk membayar bunga utang meningkat sebanyak 94 persen sepanjang 2014-2018.

Sedangkan, menurut catatan Faisal, utang pemeritah terus meningkat sebesar 71 persen sejak 2014-2018. “Beban bunga itu kian membuat pemerinrah tidak leluasa untuk meningkatkan belanja lain yang penting,” kata Faisal dalam acara yang sama.

Kementerian Keuangan sebelumnya merilis data kondisi fiskal tahun berjalan 2019 lewat APBN Kita. Dalam rilis tersebut tercatat bahwa posisi utang pemerintah pada Februari 2019 sebesar Rp 4.566,26 triliun. Secara month to month posisi utang tersebut tercatat meningkat dari sebelumnya yang sebesar Rp 4.498,65 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyayangkan anggapan bahwa kerja Kementerian Keuangan hanya melakukan penerbitan utang. “Padahal kita tidak punya Dirjen Utang, yang ada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, karena teknisnya namanya pembiayaan,” katanya saat membuka acara kompetisi “Hackathon” di Jakarta, Jumat malam, 1 Maret 2019.


Selain itu, kata Sri Mulyani, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa Indonesia merupakan negara kaya karena mempunyai barang milik negara. Nilai barang milik negara itu lebih dari Rp 6.000 triliun dan dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

“DJKN tidak pernah dilihat, yang dilihat utangnya terus. Dan kita ketakutan sama utang. Padahal aset kita yang naik tidak pernah dilihat,” kata Sri Mulyani. Berdasarkan revaluasi aset yang dilakukan pemerintah pada periode 2017-2018, nilai aset negara saat ini mencapai Rp 5.728,49 triliun, atau melonjak hingga  272,42 persen, dari Rp 1.538,18 triliun pada satu dekade lalu.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1189406/bunga-utang-terus-meningkat-pemerintah-diminta-waspada

]]>
https://seknasfitra.org/bunga-utang-terus-meningkat-pemerintah-diminta-waspada/feed/ 0
Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan? https://seknasfitra.org/apel-kebangsaan-jaga-nkri-politis-atau-pemborosan/ https://seknasfitra.org/apel-kebangsaan-jaga-nkri-politis-atau-pemborosan/#respond Wed, 20 Mar 2019 15:02:20 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5234 Jakarta, 19 Maret 2019

berita

Acara Apel Kebangsaan jadi bola panas di ruang publik. Ada yang meyakini kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ini, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah menguatnya “perpecahan” rakyat karena beda pilihan politik. Tapi ada pula yang menilai sebatas kegiatan politis demi capres tertentu, dalam arti lain: kampanye terselubung. Bahkan ada yang menyebut hanya pemborosan anggaran.
Seperti diketahui, Pemprov Jateng menggelar Apel Kebangsaan di sekitar Simpang Lima Semarang, Minggu (17/3/2019). Selain mengundang sejumlah artis dan band papan atas, acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Ribuan massa juga menyemut untuk memeriahkan kegiatan yang mengusung tema “Kita Merah Putih” itu.
Publik ramai-ramai menyoroti besaran anggaran Apel Kebangsaan. APBD Jateng harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar demi acara yang hanya berlangsung sekitar empat jam ini. Jumlah tersebut dinilai terlampau besar, jika tidak elok menyebut sia-sia. Menurut Anda, apakah kegiatan tersebut hanya membakar duit rakyat?
Bagi sebagian kalangan, duit sebesar Rp18 miliar lebih baik digunakan untuk kepentingan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan rakyat, misalnya, pembangunan infrastruktur. Artinya, ada yang harus lebih diprioritaskan ketimbang Apel Kebangsaan. Jika benar demikian, apakah itu artinya Pemprov Jateng tidak cermat dalam menyusun skala prioritas?
Jika melihat tema “Kita Merah Putih” yang diusung, nampaknya Apel Kebangsaan punya niatan yang mulia. Tujuannya menjaga persatuan dan kesatuan agar masyarakat tidak terpecah karena beda pilihan politik di Pilpres 2019. Dengan kata lain, pilpres tidak boleh mengorbankan keutuhan NKRI
Namun sebagian kalangan menduga acara Apel Kebangsaan erat kaitannya dengan kepentingan politik di Pilpres 2019, bukan semata-mata demi keutuhan NKRI, sekalipun tidak ada unsur kampanye selama acara berlangsung. Salah satu alasannya, kegiatan ini dihadiri beberapa tokoh nasional yang punya preferensi politik terhadap Jokowi-Ma’ruf. Lantas, sejauh mana kegiatan ini terindikasi kampanye terselubung (mobilisasi massa) demi paslon nomor urut 01?
Lalu, bagaimana seharusnya mengemas kegiatan semacam Apel Kebangsaan ini supaya jauh dari kesan politis? Sebab, kegiatan yang mengusung semangat persatuan tentu amat dibutuhkan di tengah tensi politik yang dinilai telah mempertajam aura permusuhan antar rakyat. Setiap elemen bangsa, setidak-tidaknya tokoh nasional boleh jadi perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa keutuhan NKRI jauh lebih penting ketimbang meributkan paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02.

Misbah Hasan – Sekjen FITRA
Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional

“Menanggapi kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 ‘Kita Merah Putih’ yang diselenggaraan oleh Pemprov. Jawa Tengah dengan alokasi APBD sekitar Rp16.399.035.000 (Pagu kegiatan Rp 18 milyartapi pemenang tender berani menawar hingga Rp16,39 milyar, Seknas FITRA berpegang pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

Atas dasar itu, setidaknya terdapat dua catatan. Pertama, aspek substansi kegiatan. Kegiatan Apel Kebangsaan mungkin telah sinkron dengan point ke 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2019 yang meliputi; 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan 5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Kedua, aspek prinsip-prinsip penyusunan APBD 2019. Ada beberapa prinsip yang patut dijadikan refleksi bersama terkait kegiatan apel kebangsaan tersebut, yakni prinsip efisiensi, efektifitas, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Fitra melihat bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang stabilitas nasional dan kesuksesan pemilu dengan melibatkan para tokoh lintas agama, stakeholders yang luas mulai tingkat nasional, regional dan daerah.

Dari aspek substansi kegiatan mungkin bagus, namun melihat alokasi anggarannya terlalu besar, sangat wajar jika memunculkan banyak pertanyaan di benak publik. Kegiatan ‘kolosal’ semacam ini juga kurang efektif, belum mampu menjangkau representasi masyarakat bawah yang seharusnya menjadi sasaran utama kegiatan.

Proses pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan kegiatan ini juga tergolong sangat singkat, terhitung hanya 19 hari mulai dari proses pengadaan tender kegiatan tanggal 6-25 Februari 2019, sedangkan acara dilaksanakan pada 17 Maret 2019.

Dari aspek kepatutan, anggaran ini terlalu besar dan kurang proporsional ditengah kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangunan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya. Untuk itu, perlu evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan ini.”

Sumber: https://www.watyutink.com/topik/politika/Apel-Kebangsaan-Jaga-NKRI-Politis-atau-Pemborosan

]]>
https://seknasfitra.org/apel-kebangsaan-jaga-nkri-politis-atau-pemborosan/feed/ 0
FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal https://seknasfitra.org/fitra-menag-simpan-uang-ratusan-juta-di-ruangannya-itu-janggal/ https://seknasfitra.org/fitra-menag-simpan-uang-ratusan-juta-di-ruangannya-itu-janggal/#respond Wed, 20 Mar 2019 14:55:32 +0000 http://seknasfitra.org/?p=5232 Jakarta, 20 Maret 2019

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan penjelasan pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar Singapura dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla maupun Sekjen PPP Arsul Sani menyebut kalau keberadaan uang ratusan juta dan puluhan ribu dolar adalah gaji Lukman.

Kadiv Advokasi Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra) Ervyn Kaffah mengaku janggal jika ada uang ratusan juta dan berbentuk dolar di dalam ruang menteri. Meski tidak ada aturan spesifik tentang larangan menyimpan uang di ruang kerja menteri, uang kementerian seharusnya tidak berada di ruang pribadi menteri.

“Jika uang yang disimpan itu dana milik negara atau milik kantor untuk keperluan kementerian ya memang layak menimbulkan pertanyaan. Dana tersebut mestinya disimpan oleh staf keuangan kementerian,” kata Ervyn kepada reporter Tirto, Selasa (19/3/2019).

Ervyn justru menganggap wajar jika uang tersebut uang pribadi milik Lukman. Ia memahami kalau Lukman punya kebiasaan menyimpan uang di ruangan pribadi. Sebab, ada sejumlah orang yang suka menyimpan uang di kantor sendiri.

“Perilaku tiap orang dan pribadi ya beda-beda. Ada sangat banyak alasan untuk itu. Misal, soal duit dolar itu, mungkin sisa atau persiapan perjalanan ke luar negeri,” kata Ervyn.

Ervyn menyebut wajar menteri menyimpan uang ratusan juta. Ia beralasan, anggaran rumah tangga suatu kementerian bisa lebih dari Rp 150 juta dalam sebulan. Uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan satpam maupun dapur.

Begitu pula perolehan uang yang berasal dari honor. Sepengetahuan Ervyn, seorang menteri itu taksiran saya bisa dapat sampai Rp10 juta sebulan. “Itu honor yang terkait dengan posisinya sebagai penanggung jawab, pengarah dan sebagainya dalam kegiatan-kegiatan kementerian,” kata Ervyn.

Akan tetapi, kewajaran tersebut tidak berarti uang tersebut bukan hasil korupsi. Ervyn mengingatkan, uang korupsi umumnya mengalir pada pejabat di level atas. Ia menyebut, kasus rekrutmen pejabat Kemenag main mata dalam rekrutmen.

Oleh karena itu, FITRA beranggapan sebaiknya KPK mengusut asal-muasal uang tersebut agar terang melibatkan perkara jual-beli jabatan atau tidak.

“Kami mendorong KPK memeriksa dengan seksama sumber dana yang ditemukan di ruang pak menteri, biar jelas asal-usulnya,” kata Ervyn.

“Klaim mengenai sumber uang tersebut sementara ini tidak cukup penting. Yang terpenting adalah proses pembuktian nanti di pengadilan. Setiap komentar pihak terkait menyangkut asal-usul dan pemilik dana tersebut dapat dipergunakan di muka sidang,” tegas Ervyn.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang saat menggeledah kantor Kementerian Agama, Senin (18/3/2019). Uang tersebut ditemukan saat KPK menggeledah ruang Menteri Agama Lukman Hakim. KPK mencatat uang yang diamankan mencapai Rp 180 juta dan 30 ribu dolar Singapura.

“Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja menteri agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/3/2019).

Sementara itu, pihak Kementerian Agama belum bisa berkomentar tentang keberadaan uang di ruang Menteri Agama Lukman Hakim. Pihak Kementerian Agama pun tidak bisa memastikan uang di dalam ruangan Lukman adalah gaji politikus PPP itu. Mereka memandang hal tersebut sebaiknya disampaikan dalam pemeriksaan KPK.

“Karena itu barang bukti yg belum dijelaskan oleh penyidik, sebaiknya tunggu klarifikasi dari Menag nanti jika ada pemanggilan KPK,” kata Karo Humas, Informasi, dan Data Kemenag Mastuki saat dikonfirmasi Tirto, Selasa.

Sumber: https://tirto.id/fitra-menag-simpan-uang-ratusan-juta-di-ruangannya-itu-janggal-djTw

]]>
https://seknasfitra.org/fitra-menag-simpan-uang-ratusan-juta-di-ruangannya-itu-janggal/feed/ 0