Anggaran pemberantasan korupsi di tiga lembaga, yaitu KPK, Kejaksaan dan Polri untuk tahun 2013 dinilai masih terlalu kecil. Total anggarannya ‘hanya’ Rp 346 miliar.
“Dalam Himpunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) mengalokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi pada tiga lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian sebesar Rp 346 miliar untuk tahun anggaran 2013,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers yang diterima, Senin (15/10/2012).
Untuk detailnya, yaitu Kejaksaan sebesar Rp 295,9 miliar, KPK sebesar Rp 33,3 miliar, dan Polri Rp 17,1 miliar.
Uchok mengatakan anggaran itu memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 169 miliar. Namun, dia menilai anggaran itu masih minim untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah sangat masif di Indonesia.
“Alokasi anggaran pemberantasan ini masih minim, memprihatinkan dan alokasi anggaran ini mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi selama satu tahun ke depan masih berwajah buram,” ujarnya.
Uchok mempertanyakan kebijakan pemerintah dan DPR yang malah memberikan anggaran sangat besar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp 1,6 triliun dibandingkan anggaran untuk pemberantasan korupsi yang hanya sebesar Rp 346 miliar.
“Padahal OJK masih sebagai lembaga baru yang belum jelas kinerjanya dan belum jelas kontribusinya buat publik,” tutur Uchok.
“Bandingkan saja dengan alokasi anggaran KPK yang totalnya hanya sebesar Rp 720,7 miliar untuk tahun 2013, sedangkan OJK sudah sampai Rp 1,6 triliun,” tambahnya.
Uchok menyarankan agar anggaran untuk OJK dipotong bahkan hingga 85 persen. Kemudian anggaran tersebut dialihkan untuk pemberantasan korupsi.
“Kembalikan anggaran itu ke alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi untuk Kejaksaan, KPK dan Polri,” pungkasnya.
(trq/fjp)
Sumber: Detik.com
