Jakarta, 24 Juni 2019
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) mengkritik pengelolaan APBD DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Research and Advocacy Manager Seknas Fitra Badiul Hadi menyebut APBD DKI terus meningkat tiap tahunnya. Namun, peningkatan itu tak disertai terobosan yang berarti. “APBD DKI trennya naik. Tahun 2016 APBD Rp 56,9 triliun. Tahun 2017, Rp 61,8 triliun. Tahun 2018 Rp 75 triliun dan tahun ini Rp 80,9 triliun. Ini sangat tinggi untuk daerah seluas DKI,” kata Badiul dalam diskusi “Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi”, di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih besar secara luasan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, DKI punya anggaran berlebih untuk mewujudkan kesejahteraan.
Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya, tak ada terobosan baru untuk percepatan pembangunan. “APBD tidak bisa dikelola dengan baik. Apakah ini karena kering inovasi? Karena kalau kita lihat pembangunan saat ini belum ada inobasi dari Pemda DKI. Masih sama tahun kemarin yang dilanjutkan, belum ada kebijakan yang benar-benar baru. Berdasarkan analisis kami, tidak ada terobosan baru dengan anggaran Rp 80 triliun,” ujar Badiul. Pasalnya, tingkat kemiskinan tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kesenjangan masih terasa nyata di Ibu Kota.
“Skala prirotitas pembangunan harus jadi pertimbangan utama. Kalau tidak dilakukan maka jangan berharap mimpi kampanye Jakarta tercapai. Yang ada menderitanya terus karena pemdanya bingung,” kata Badiul. Badiul juga menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Penambahan dari IMB naik meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar. Padahal, asumsinya, pendapatan DKI naik secara pesat, apalagi setelah November 2018 lalu DKI menerbitkan 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi. Badiul membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi. “Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta,” ujarnya.
