Statuta

Mukadimah

Perjuangan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas  sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.     Disadari bahwa perjuangan tersebut dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global, sementara di internal negara saja, masyarakat  masih banyak yang buta anggaran  akibat hegemoni dari rezim yang tertutup.   Dominasi dan penetrasi tersebut telah memposisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial, ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi  perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya rakyat.   Perebutan akses sumber daya  tersebut tercermin dalam politik anggaran publik di berbagai level pemerintahan.  Selama ini penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.   Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial,  budaya dan politik. Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik  negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak Transparansi Anggaran dan sumber – sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas Transparansi Anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.   FITRA memainkan peran: menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat yang berorientasi pada nilai-nilai : (1) Partisipasi masyarakat, (2) tegaknya supremasi hukum (3) transparansi, (4) kesetaraan  (5) efektivitas dan efisiensi, (6) akuntabilitas, (7)  adil jender,  (8) keswadayaan dan (9) profesionalisme, (10) anti kekerasan

BAB I

ORGANISASI

Pasal 1

Nama, Bentuk dan Kedudukan

Pasal 3

MISI

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol anggaran negara;
2. Meperjuangkan anggaran negara yang berbasis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat;
3. Menjadi acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran di dan bagi Indonesia

Pasal 4

Sifat dan Tujuan

Pasal 5

Stategi dan Kegiatan

1. Pengorganisasian rakyat
2. . Pendidikan
3. Kampaye
4. Riset
5. Dialog kebijakan
6. Litigasi
7. Konsultasi
8. Legal drafting dan conter legal drafting

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Pasal 7

Syarat Keanggotaan

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota FITRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:
   1. Hak bicara dan hak suara.
   2. Hak memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen FITRA
   3. Hak melakukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya pelanggaran Statuta.
   4. Hak meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program di Pernas dan Munas secara lisan dan tertulis.
   5. Hak untuk memperoleh dukungan dan atau pembelaan atas resiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang dilakukan.
   6. Hak memperoleh sumber pendanaan yang bersifat tidak mengikat
   7. Menghadiri rapat-rapat FITRA
   8. Anggota FITRA memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
      1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat atas anggaran
      2. Melaksanakan Statuta dan atau keputusan-keputusan kelembagaan.
      3. Menyampaikan pelaksanaan program dan keuangan yang difasilitasi oleh Simpul Jaringan dan atau Sekretariat Nasional .
      4. Bersedia untuk diaudit baik program maupun keuangan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh dewan nasional

Pasal 9

Mekanisme Penerimaan Anggota

1. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota FITRA kepada Simpul Jaringan dengan melampirkan:
   1. Surat pernyataan menyetujui Statuta FITRA.
   2. Surat rekomendasi dari dua (2) Sijar FITRA.
   3. Profil lembaga.

2. Calon anggota yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh dewan nasional. 3. Organisasi calon anggota di wilayah yang belum memiliki Simpul Jaringan dapat mengajukan permohonan keanggotaannya pada Simpul Jaringan terdekat. 4. Anggota yang memenuhi syarat disahkan di dalam Pernas atau Munas

Pasal 10

Kehilangan Keanggotaan

1. Kehilangan keanggotaan disahkan dalam Munas atau Pernas.

Pasal 11

Pemberhentian Anggota

1. Anggota FITRA dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Statuta
2. Pemberhentian anggota bisa diproses apabila ada usulan sekurang-kurangnya tiga (3) lembaga di wilayah Sijar FITRA Daerah.
3. Proses pemberhentian anggota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   1. Tiga anggota pengusul menyampaikan usulan pemberhentian secara tertulis kepada Dewan Nasional dengan tembusan Koordinator Simpul Jaringan, yang dilengkapi dengan uraian bentuk pelanggaran Statuta.
   2. Dewan Nasional dan Koordinator Simpul Jaringan membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kebenaran pelanggaran Statuta.
   3. Hasil verifikasi dibawa oleh Dewan Nasional dan Koordinator Simpul Jaringan ke forum Munas atau Pernas.
   4. Anggota yang terancam diberhentikan diberikan kesempatan membela diri di dalam forum Munas atau Pernas.
   5. Keputusan Munas atau Pernas tentang pemberhentian anggota bersifat final dan mengikat.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 12

Pasal 13

Sekretaris Nasional

1. Sekretaris Nasional adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam Pernas dan Munas.
2. Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal; yang dipilih langsung oleh Pernas.
3. Sekretariat Nasional terdiri dari Sekretaris Nasional; dan stafnya.
4. Masa jabatan Sekretaris Nasionall;  selama tiga (3) tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pasal 14

Tugas, Wewenang dan Hak Sekretaris Nasional;

1. Sekretaris Nasional; memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
   1. Memimpin pelaksanaan rencana kerja yang telah disepaktai dalam Munas dan Pernas
   2. Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional.
   3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Munas, Pernas dan pertemuan-pertemuan FITRA lain dan pelaksanaan program secara nasional.
   4. Memberikan dukungan kepada Simpul Jaringan dalam pelaksanaan advokasi di tingkat daerah.
   5. Melakukan penggalian dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati di dalam Pernas dan Munas .
   6. Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan Simpul Jaringan.
   7. Memberikan laporan tahunan dalam MUNAS dan laporan pertanggungjawaban dalam PERNAS atau PERNAS Luar Biasa.
   8. Sekretaris Nasional; memiliki wewenang sebagai berikut:
      1. Mewakili FITRA dalam melakukan advokasi nasional dan internasional.
      2. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Badan  Eksekutif .
      3. Mewakili FITRA dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
      4. Mengajukan Pernas Luar Biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta dan permintaan pengunduran diri seluruh anggota Dewan Nasional.
      5. Sekretaris Nasional; dan memiliki hak-hak sebagai berikut:
         1. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan keuangan organisasi.
         2. Hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan oleh anggota atau Dewan nasional
         3. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

BAB IV

DEWAN NASIONAL

Pasal 15

Keanggotaan

1. Dewan Nasional adalah kelembagaan yang terdiri dari individu- individu  yang dipilih dan disahkan dalam Pernas.
2. Anggota Dewan Nasional berjumlah sekurang-kurangnya lima (5) orang dan sebanyak-banyak tujuh (7) orang yang terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris, seorang wakil Sekretaris dan Anggota.
3. Anggota Masa jabatan Dewan Nasional selama tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pasal 16

Tugas, Wewenang dan Hak  Dewan Nasional

1. Dewan Nasional memiliki tugas sebagai berikut:
   1. Mengawasi pelaksanaan hasil Pernas dan Munas .
   2. Membahas, mempertimbangkan, menyetujui rencana program kerja hasil Pernas  .
   3. Melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan keuangan yang dilakukan oleh FITRA .
   4. Melakukan rapat rutin dengan Sekretaris Nasional minimum dua (2) kali dalam setahun.
   5. Melakukan konsultasi dengan Seknas
   6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada Pernas atau Pernas  Luar Biasa.
   7. Dewan Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut:
      1. Mengarahkan  pelaksanaan program kerja dan keuangan.
      2. Menunjuk Pejabat sementara Sekretaris Jenderal; yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
      3. Membentuk Tim Verifikasi FITRA.
      4. Mengajukan Pernas Luar Biasa dalam hal pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal; .
      5. Menyelenggarakan Pernas Luar Biasa dalam hal pengunduran diri oleh Sekretaris Jenderal .
      6. Dewan Nasional memiliki hak-hak sebagai berikut:
         1. Memperoleh fasilitas dari organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
         2. Membela diri di dalam forum-forum FITRA terhadap kebijakan yang dipersoalkan.
         3. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

Pasal  17

Pemberhentian Dewan Nasional

1. Meninggal dunia;
   1. Mengundurkan diri
   2. Diberhentikan melalui Pernas atau Munas

Pasal  18

Simpul Jaringan

1. Simpul Jaringan adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Pernas dan` Munas..
2. Nama, Bentuk, susunan dan struktur organisasi dan mekanisme kerja Simpul Jaringan ditetapkan dan disusun oleh Koordinator Simpul Jaringan.
3. Simpul Jaringan dipimpin oleh Koordinator Simpul Jaringan yang dipilih dalam pertemuan daerah.

Pasal 19

Tugas, Wewenang dan Hak Koordinator Simpul Jaringan

1. Koordinator Simpul Jaringan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
   1. Membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu.
   2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program daerah dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya.
   3. Melakukan penggalian dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati.
   4. Memberikan laporan perkembangan FITRA Daerah dalam Munas atau Pernas
   5. Koordinator Simpul Jaringan memiliki wewenang sebagai berikut:
      1. Mewakili Sijar dalam melakukan advokasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.
      2. Mengangkat dan memberhentikan Staff .
      3. Mewakili sijar dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
      4. Koordinator Simpul Jaringan dan Staff memiliki hak-hak sebagai berikut:
         1. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti dari FITRA sesuai program.
         2. Hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan.
         3. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

BAB  V

PEMBENTUKAN DAN PEMBEKUAN SIJAR

Pasal 20

Usulan Pembentukan Sijar

1. Sijar dapat dibentuk atas usulan Sekretaris Nasional berdasarkan uji kelayakan dan verifikasi yang sudah dilakukan oleh Sekretaris Nasional.
2. Pengesahan terbentuknya Sijar  melalui Pernas.

Pasal 21

1. Pertemuan Nasional (Pernas).
2. Pertemuan Nasional Luar Biasa (Pernaslub).
3. Musyawarah Nasional Transparansi Anggaran (Munas).
4. Pertemuan Daerah (Perda).
5. Rapat Pleno Dewan Nasional.
6. Rapat Kerja Sekretariat Nasional .
7. Rapat Kerja Simpul Jaringan.

Pasal 22

1. Sijar dapat dibekukan apabila seluruh komponen Sijar :
   1. Tidak mengadakan kegiatan advokasi selama satu (1) tahun.
   2. Tidak mengikuti Munas dua kali berturut-turut.
   3. Melakukan perbuatan melanggar hukum dan kesusilaan.
   4. Sekretariat Nasional dan Dewan Nasional membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap Sijar yang memenuhi ketentuan Pasal 1.
   5. Hasil verifikasi Sijar dibahas dan ditetapkan di dalam forum Munas atau Pernas atau Pernas Luar Biasa.
   6. Penutupan Sijar diputuskan dan disahkan dalam forum Pernas atau Pernas Luar Biasa.

BAB VI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU FUNGSIONARIS

Pasal 23

Pergantian Antarwaktu Sekretaris Jenderal

1. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, dilakukan penunjukan Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal oleh Dewan Nasional dengan tugas menyelenggarakan Pernas Luar Biasa.
2. Masa jabatan Pejabat Sementara Sekretaris Nasional berlaku sampai dengan terselenggaranya Pernas Luar Biasa selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah penunjukan.
3. Sekretaris Nasional baru yang terpilih di dalam Pernas Luar Biasa hanya boleh menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

Pasal 24

Pergantian Antarwaktu Dewan Nasional

1. Apabila anggota Dewan Nasional berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum habis masa baktinya, dilakukan pengangkatan dan pengesahan anggota Dewan Nasional pengganti antarwaktu dalam Rapat Pleno Dewan Nasional.
2. Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak menghadiri rapat Dewan Nasional duat (2) kali dan satu kali Munas maka dapat dilakukan penggantian antarwaktu kepada anggota yang bersangkutan oleh Rapat Pleno Dewan Nasional.
3. Pergantian antar waktu juga dapat dilakukan dalam hal anggota Dewan Nasional melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai FITRA.
4. Anggota Dewan Nasional pengganti antarwaktu diangkat dari nomor urut teratas dalam daftar pemilihan Pernas terakhir.
5. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat 4 maka penggantian antarwaktu  dilakukan pada Munas .
6. Dalam hal pergantian anggota Dewan Nasional antarwaktu terjadi antara Munas terakhir dan Pernas,  maka proses pergantian antarwaktu ditentukan oleh anggota Dewan Nasional yang tersisa.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 25

Rapat Pengambilan Keputusan

1. Pertemuan Nasional (Pernas).
2. Pertemuan Nasional Luar Biasa (Pernaslub).
3. Musyawarah Nasional (Munas).
4. Rapat Pleno Dewan Nasional.
5. Rapat Kerja Sekretariat Nasional .
6. Rapat Kerja Simpul Jaringan.

Pasal 26

Pertemuan Nasional (Pernas)

1. Pertemuan Nasional Transparansi Anggaran merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun untuk:
   1. Membahas dan mensahkan pertanggungjawaban Sekretatiat Nasional dan Dewan Nasional,
   2. Mengevaluasi kegiatan FITRA selama satu periode.
   3. Merumuskan strategi kebijakan dasar FITRA.
   4. Menetapkan dan mensahkan Statuta FITRA.
   5. Memilih dan menetapkan Sekretaris Nasional;  dan Dewan Nasional .
   6. Mensahkan pendirian atau  pembekuan Sijar.
   7. Peserta Pertemuan Nasional  terdiri dari Sekretaris Nasional, Dewan Nasional,   dan Simpul Jaringan .
   8. Sekretaris Nasional, dan Simpul Jaringan, mempunyai hak bicara dan  suara.
   9. Sekretaris Nasional, dan Simpul Jaringan, masing-masing mempunyai hak 1  suara
   10. Dewan nasional mempunyai hak bicara dalam Pernas
   11. Individu anggota FITRA dan undangan lainnya dimungkinkan menghadiri Pernas dengan status sebagai peninjau.
   12. Pertemuan Nasional dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar sebagai peserta.
   13. Keputusan Pertemuan Nasional dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
   14. Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Pernas ditentukan dalam Munas.
   15. Dalam keadaan tertentu waktu dan tempat Pernas ditentukan oleh rapat dewan nasional atau Sekretaris Nasional.
   16. Jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Pernas serta kriteria Sekretaris Nasional  ditentukan dalam Munas terakhir.

Pasal 27

Pertemuan Nasional Luar Biasa (PERNASLUB)

1. Pertemuan Nasional Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan yang diselenggarakan apabila:
   1. Terjadinya pelanggaran Statuta FITRA oleh Sekretaris Jenderal; dan atau oleh Dewan Nasional.
   2. Sekretaris Nasional; atau Dewan Nasional mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
   3. Adanya tuntutan pembubaran FITRA.
   4. Penyelenggaraan Pertemuan Nasional Luar Biasa yang dikarenakan pelanggaran Statuta oleh Sekretaris Nasional; diajukan oleh Dewan Nasional dan harus mendapat persetujuan sekurang–kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota FITRA.
   5. Penyelenggaraan Pertemuan Nasional Luar Biasa yang dikarenakan pelanggaran Statuta Dewan Nasional diajukan oleh Sekretaris Nasional dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota FITRA.
   6. Penyelenggaraan Pertemuan Nasional  Luar Biasa yang dikarenakan oleh pengunduran diri Sekretaris nasional; dilakukan oleh Dewan Nasional.
   7. Penyelenggaraan Pertemuan Nasional Luar Biasa yang dikarenakan oleh pengunduran diri Dewan Nasional dilakukan oleh Sekretaris Nasional; .
   8. Pertemuan Nasional Transparansi Anggaran Luar Biasa mengambil keputusan tentang:
      1. Pertanggungjawaban dan pemberhentian Sekretaris Nasional; dan atau Dewan Nasional.
      2. Pertanggungjawaban Sekretaris Nasional; dan atau Dewan Nasional yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatan.
      3. Mengevaluasi kegiatan FITRA yang telah dilaksanakan sampai Pertemuan Nasional Luar Biasa.
      4. Membahas dan mensahkan Statuta jika dianggap perlu.
      5. Memilih dan menetapkan Sekretaris Nasional; atau Dewan Nasional.
      6. Mensahkan pembubaran FITRA.
      7. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Pertemuan Nasional Luar Biasa diatur di dalam Peraturan Pelaksana Statuta.

Pasal 28

Musyawarah Nasional (MUNAS)

1. Musyawarah Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan satu tahun sekali untuk:
   1. Melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan advokasi selama satu tahun, menetapkan waktu, tempat, peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Pertemuan Nasional serta kriteria calon Sekretaris Nasional FITRA.
   2. Memutuskan pembekuan dan pembentukan Simpul Jaringan yang direkomendasikan oleh Tim Verifikasi untuk ditutup.
   3. Peserta Munas adalah Dewan Nasional, Sekretaris Nasional ,  Simpul Jaringan dan individu sebagai peninjau.
   4. Munas dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu peserta yang telah terdaftar sebagai peserta.
   5. Keputusan Munas dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
   6. Penanggungjawab pelaksanaan Munas adalah Sekretaris Nasional.
   7. Tempat dan waktu pelaksanaan Munas diusulkan oleh Simpul Jaringan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Nasional dan Sekretaris Nasional.

Pasal 26

Rapat Pleno Dewan Nasional

1. Rapat Pleno Dewan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun atau mengikuti kebutuhan untuk:
   1. Membahas dan menyetujui usulan rancangan program dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Sekretariat Nasional .
   2. Membahas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekretariat Nasional
   3. Memberhentikan dan mengangkat anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu.
2. Rapat Dewan Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Nasional.
3. Keputusan Rapat Dewan Nasional dianggap sah bilamana disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Nasional yang hadir.

Pasal 29

Rapat Kerja Sekretariat Nasional

Pasal  30

Rapat Kerja Simpul Jaringan

1. Rapat Kerja Simpul Jaringan adalah Rapat Kerja untuk evaluasi dan perencanaan program, personalia serta keuangan
2. Tata cara dan mekanisme rapat Simpul Jaringan diatur tersendiri dalam sebuah SOP yang ditetapkan oleh mekanisme internal Simpul jaringan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal  31

Sumber Dana

1. Sumber Dana FITRA diperoleh dari:
2. Iuran Anggota Sijar.
3. Sumbangan dari masyarakat, swasta, atau lembaga lainnya baik nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari:

(1)    Hasil kegiatan yang merusak transparansi anggaran dan merugikan masyarakat. (2)    Utang luar negeri maupun pemberian dari lembaga pemberi hutang yang diperoleh  secara langsung maupun tidak langsung. (3)    Dana yang berasal dari korupsi dan kejahatan ekonomi.

1. Usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai FITRA.
   1. Tata cara pengelolaan dana iuran dan sumbangan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta.

BAB VIII

SANKSI

Pasal  30

Bentuk dan Mekanisme Sanksi

1. Setiap pelanggaran terhadap Statuta FITRA dapat dijatuhkan sanksi berupa:
   1. Peringatan tertulis.
   2. Pemecatan fungsionaris dan atau anggota.
   3. Pembekuan dan atau pembubaran SIJAR.
   4. Pengumuman sanksi kepada seluruh anggota FITRA.
   5. Sanksi dapat ditentukan dalam forum Pernas, Pernaslub, Munas.
   6. Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan membela diri kepada yang bersangkutan.

4. Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dam mengikat.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal  32

Pembubaran FITRA

Pasal 33

Perubahan Statuta

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Pertemuan Nasional atau Pertemuan Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
2. Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal  34

Kekayaan FITRA

1. Jika dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik FITRA dilimpahkan kepada lembaga atau forum non profit yang sesuai dengan misi dan visi gerakan sosial yang diperjuangkan FITRA.
2. Penetapan lembaga penerima kekayaan milik FITRA, dan perhitungan aset FITRA ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh PERNAS atau PERNASLUB yang membahas tentang pembubaran FITRA.

BAB X

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan dituangkan di dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS).
2. PPS yang ditetapkan dan disahkan oleh Munas adalah bagian tak terpisahkan dari Statuta.
3. Dalam hal Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS) belum diatur  secara konsultatif antara Sekretaris Nasional, Dewan Nasional dan   Simpul jaringan
4. Statuta ini ditetapkan pada Pertemuan Nasional Luar Biasa  di Jakarta, pada tanggal 16 September 2006  dan mulai berlaku sejak ditetapkan.