The emergence of an understanding of the importance of principles of good governance in the mid-1990s has had a quite significant impact on the evolution of the Indonesian polity. This fact was evident in the second amendment to the Constitution which guarantees the right of every citizen to obtain information. Recognition of this right was a breath of fresh air in the new democratic way of life in Indonesia.  This was especially so given that, during the New Order Government of President Soeharto, information—especially information bearing on public policy—was the exclusive preserve of, and monopolized by, those in power. The community was simply not able to obtain information and so its role in the development process was very weak.

 Law No. 14/2008 concerning freedom of access to public information (known as UU KIP) contains detailed provisions on how the right to information can be exercised in practice.  The law calls for a paradigm shift on the part of all government-funded elements of the body politic—the executive, legislature, judiciary and all other institutions. UU KIP has been a breath of fresh air for budget advocacy work which is always confronted with the problem of obtaining copies of budgetary information.  With UU KIP’s entry into force, information relating to policies, programs, activities and budgets of public institutions became public information that has to be made available to, and can be accessed by the public.

 To help accelerate implementation of UU KIP, the National Secretariat of the Indonesian Forum for Budget Transparency (Seknas FITRA) conducted a study by lodging requests for budget information with 118 national-level public institutions and assessing their responses. On the basis of the study’s findings (outlined in this booklet), FITRA has concluded that a satisfactory standard of freedom of information service is not yet being provided; that the quality of freedom of information services varies from institution to institution; and that public access to budgetary information remains disappointing. FITRA also makes several recommendations to help improve this situation.

Pemahaman prinsip-prinsip good governance, yang mulai berkembang di Indonesia di pertengahan tahun 1990-an, telah memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara. Hal itu dapat dilihat pada amandemen konstitusi kedua yang menambahkan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Lahirnya jaminan hak ini jelas membawa angin segar dalam kehidupan baru demokrasi di indoesia. Karena di masa orde baru di bawah presiden Soeharto informasi, khususnya informasi yang berhubungan dengan kebijakan publik,  adalah sesuatu yang dihegemoni dan dimonopoli oleh penguasa saja, sehingga peran masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat lemah.

UU No. 14 tahun 2008 (UU KIP) memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang bagaimana jaminan hak memperoleh informasi dapat dijalankan. Selain itu, UU KIP mendorong perubahan paradigma di badan publik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang dananya bersumber dari anggaran negara. Keberadaan UU KIP juga mengembuskan angin segar dalam proses advokasi anggaran yang selalu dihadapkan dengan kesulitan untuk memperoleh salinan informasi anggaran. Dengan diberlakukannya UU KIP, maka informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan, dan anggarannya menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan dapat diperoleh oleh publik.

Untuk mendorong akselerasi implementasi UU KIP, Seknas FITRA melakukan permintaan informasi anggaran ke 118 badan publik di tingkat nasional.  Berdasarkan temuan-temuan kerja lapangan ini, FITRA menyimpulkan bahwa standar pelayanan informasi belum berkerja dengan baik; beda badan publik,  beda pula kinerja pelayanan informasinya; dan keterbukaan informasi anggaran belum menggembirakan.  FITRA juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk mendorong askelerasi implementasi UU KIP.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.