Sejarah Singkat Organisasi

Bergulirnya reformasi tahun 1998, berkonsekuensi terhadap mengemukanya tuntutan akan isu good governance sebagai prinsip bernegara. Anggaran sebagai instrumen pemerintah menyejahterakan rakyatnya menjadi tuntutan berbagai pihak. Guna merespon momentum tersebut maka pada bulan September 1999 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilahirkan dengan menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya good governance. Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi dipilih menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, FITRA menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan baik negara, PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan multinasional maupun kelompok lain yang potensial merusak transparansi anggaran dan sumber–sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas transparansi anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Sejak berdiri FITRA telah melakukan gerakan transparansi anggaran dengan berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan pada tingkat lokal. Upaya ini telah memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat ditingkat grass root akan pentingnya melakukan kontrol dan mendorong proses transparansi dalam pengelolaan anggaran, guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran. Pada awalnya FITRA memiliki tingkatan organisasi yaitu Sekretariat Nasional (Seknas) yang berkedudukan di Jakarta dan Simpul Jaringan (Sijar) yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil Pertemuan Nasional (Pernas) tahun 2008 kedudukan Sijar didorong untuk berada pada tingkat provinsi atau memperluas area advokasi kebijakan perencanaan penganggaran provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah tersebut.