Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru

Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru

Oleh: Misbah Hasan Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/Wamendes PDTT) dalam Kabinet...
Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI

Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI

Oleh: Misbah Hasan Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, polemik terkait keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya tidak perlu terjadi....
Open Parliament dan Gebrakan Dewan

Open Parliament dan Gebrakan Dewan

Oleh: Misbah Hasan*. Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya,...
Menjaga Marwah BPK

Menjaga Marwah BPK

Oleh: Misbah Hasan*. Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan beredarnya 64 nama calon anggota BPK yang dirilis oleh DPR. Dari nama-nama yang muncul, 15 orang di...
Pantaskah Remunerasi untuk ASN?

Pantaskah Remunerasi untuk ASN?

oleh: Misbah Hasan*. Peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 pada 29 November lalu ditandai dengan kenaikan tunjangan kinerja pegawai (remunerasi) bagi empat kementerian,...
Mengurai Polemik Dana Kelurahan

Mengurai Polemik Dana Kelurahan

Oleh: Misbah Hasan Rencana Pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar tiga triliun rupiah yang diambilkan dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik. Aturan operasional, sumber...
Jebakan Ekonomi Indonesia

Jebakan Ekonomi Indonesia

Oleh Misbah Hasan*. Indonesia saat ini banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Pujian tersebut tertuang secara eksplisit...
Menakar Risiko Utang Pemerintah

Menakar Risiko Utang Pemerintah

Oleh: Tim Peneliti Utang Seknas FITRA Saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Konsekuensinya belanja Negara jadi ekspansif, dan proporsi belanja semakin...
Merajut Kesejahteraan Dari Desa

Merajut Kesejahteraan Dari Desa

Oleh : Dakelan* Semenjak disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka harapan baru untuk terwujudnya kemandirian desa dalam arti desa memiliki kewenangan secara otonom...
Mafia (Badan) Anggaran

Mafia (Badan) Anggaran

Pasca pemanggilan keempat pimpinan badan anggaran DPR oleh KPK, publik dikejutkan oleh aksi boikot pembahasan anggaran oleh badan ini. Alih-alih membenahi mekanisme pembahasan anggaran, pimpinan badan...
Moratorium Belanja Pegawai

Moratorium Belanja Pegawai

Tepat tanggal 1 September 2011 kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi diberlakukan selama 16 bulan. Kebijakan yang berlaku sampai 31 Desember 2012 ini, ditetapkan melalui...
Rapot Merah Fungsi Anggaran DPR 2004-2009

Rapot Merah Fungsi Anggaran DPR 2004-2009

Fungsi anggaran DPR merupakan alat ukur yang menunjukan keberpihakan DPR terhadap  konstiutennya dalam perwujudan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun. DPR Periode 2004-2009 adalah...
APBN-P di Pusaran Century

APBN-P di Pusaran Century

Oleh : Yuna Farhan Jakarta-- Aroma tidak sedap kasus Bank Century telah menjadi panggung utama politik sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Yudhoyono) terbentuk kedua kalinya. Ada...
Politik Gentong Babi

Politik Gentong Babi

Oleh : Abdul Ghopur Jakarta - Usulan "dana aspirasi" atau dana desa sebesar Rp 15 miliar yang sedang diperjuangkan dan diajukan oleh Partai Golkar untuk alasan...
Gejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011

Gejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011

Oleh : H. Muhammad Maulana Staff Research & Development Jakarta- Sebuah tindakan yang tepat, akurat, efektif, dan efisien harus didukung penglihatan yang jeli. Seperti seekor singa...
Sadar (Anggaran) Bencana

Sadar (Anggaran) Bencana

Oleh : Yenny Sucipto Direktur Resource Centre SEKNAS FITRA Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2005, pemerintah terlihat tak lagi main-main dengan...
<!--:id-->Kebijakan Masa Lalu Membebani APBD Lamongan<!--:-->

Kebijakan Masa Lalu Membebani APBD Lamongan

Kebijakan Masa Lalu Membebani APBD Lamongan Oleh Madekhan Ali* Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) selalu saja menjadi dokumen yang mencemaskan. Tentu saja kecemasan...
<!--:id-->Pemekaran (Masalah) Daerah<!--:-->

Pemekaran (Masalah) Daerah

Indonesia mulai menerapkan satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan baru yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintahan daerah melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian...
Kemendiknas Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Kemendiknas Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikas) mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk dana alokasi pendidikan (DAP). Anggaran sebesar itu diperuntukan bagi program yang bersifat multiyears. Antara lain...
<!--:id-->Anggaran (Rusa) Yang Terlupakan<!--:-->

Anggaran (Rusa) Yang Terlupakan

Keberadaan rusa-rusa tutul ditaman Monas mungkin harus ditinjau kembali oleh pemerintah DKI Jakarta, karena hewan tersebut yang terkesan tidak dirawat oleh dinas pertamanan DKI Jakarta. Hal...
<!--:id-->Mendesak APBD “Pro Poor”<!--:-->

Mendesak APBD “Pro Poor”

Berdasarkan hasil analisa Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), mayoritas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2010 di semua provinsi di seluruh Indonesia yang...
<!--:id-->Trend Belanja Pemerintah dalam APBN 2002 – 2010: Tidak Efektif<!--:-->

Trend Belanja Pemerintah dalam APBN 2002 – 2010: Tidak Efektif

Jika menilai kinerja pemerintah dari sisi alokasi belanja, bisa dikatakan belum maksimal. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lumayan antara belanja pegawai dengan belanja-belanja yang lain. Kenaikan signifikan yang terjadi di belanja pegawai tidak terlihat di belanja barang dan belanja modal, sekalipun belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan.