FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

Temuan di Pemprov NTB tertinggi

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fitra NTB menyebutkan, temuan-temuan kesalahan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah se-NTB periode 2008-2012 sekitar 3.408, dengan total potensi keuangan daerah sebesar Rp 67,1 miliar. Sepanjang periode tersebut, secara kumulatif, temuan-temuan ini mengalami tren peningkatan tiap tahun. “Angka ini berpotensi meningkat, karena ini temuan sampai semester I tahun 2012,” kata Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Rabu (17/10), di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, pada acara seminar yang dilaksanakan KPK RI.

Jika diurut berdasarkan potensi kerugian keuangan daerah, Pemerintah Kota Bima berada pada urutan pertama sebesar Rp 25,4 miliar, diikuti oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan potensi kerugian sebesar Rp 9,95 miliar. Sedangkan dua urutan terbawah adalah pemerintah daerah dengan potensi kerugian terendah, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Bima, masing-masing potensi kerugian yang timbul akibat kesalahan pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp 1,01 miliar dan Rp 476 juta.

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Namun dari sisi jumlah kasus, Pemerintah Provinsi NTB memuncaki pemeringkatan. Total temuan BPK RI pada pengelolaan keuangan daerah sebanyak 636 kasus. Berbeda dengan Kabupaten Bima yang berada di urutan terendah, yaitu 113 kasus.

Sedangkan peringkat kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut, hanya empat pemerintah daerah yang mampu menindaklanjuti di atas 50 persen temuan, yaitu Kabupaten Sumbawa (73,3%), Kabupaten Bima (65,5%), Pemprov NTB (64,6%), dan Kabupaten Lombok Barat (53,8%). Sedangkan tiga pemerintah daerah terburuk adalah Kabupaten Lombok Timur(23,3%), Kabupaten Dompu(27,8%). Tahun ini nampaknya, Kota Mataram yang sebelumnya menjadi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik pada Semester II 2011, kinerjanya menurun.

TABEL 2. PERINGKAT KINERJA TERBAIK DAN TERBURUK PEMERINTAH DAERAH SE-NTB DALAM MENINDAKLANJUTI TEMUAN BPK RI PERIODE 2008-2012

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Dari uraian-uraian ini, FITRA NTB berharap pemerintah daerah se-NTB terus meningkatkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing, terutama Pemprov NTB yang menjadi lokus temuan kasus tertinggi. “Jangan sampai temuan-temuan ini menumpuk dari tahun ke tahun,” ungkap Ramli.

Sumber: IHPS Semester I BPK RI, Oktober 2012, diolah oleh FITRA NTB.

Grafik 1. TREN PENINGKATAN TEMUAN BPK RI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SE-NTB PERIODE 2008-2012

“Kami berharap pemerintah daerah berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, agar jangan sampai muncul temuan yang berkonswekuensi hukum,” kata Ramli. Fitra NTB berharap pengawasan internal diperketat agar temuan-temuan kesalahan pengelolaan keungan yang merugikan kas daerah itu mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. “Karena mencegah itu lebih baik dan akan berpotensi meningkatkan kualitas anggaran daerah atau uang rakyat. Harapannya, ini akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat menjadi lebih baik,” pungkasnya.