ANALISIS

Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru

Tata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa Baru

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan Terpilihnya Abdul Halim Iskandar dan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes/Wamendes PDTT) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024...
Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI

Mendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKI

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan Memasuki tahun ketiga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, polemik terkait keterbukaan informasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harusnya tidak perlu terjadi. Namun kenyataannya, masyarakat menganggap...
Open Parliament dan Gebrakan Dewan

Open Parliament dan Gebrakan Dewan

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan*. Langkah Partai NasDem menyelenggarakan sekolah legislatif bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih dari partainya patut mendapat apresiasi. Pertanyaannya, seberapa besar publik dapat...
Menjaga Marwah BPK

Menjaga Marwah BPK

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan*. Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan beredarnya 64 nama calon anggota BPK yang dirilis oleh DPR. Dari nama-nama yang muncul, 15 orang di antaranya berasal dari partai...
Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface

Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan*. A recent high-profile case of alleged bribery(link is external) for promotions in the Religious Affairs Ministry is just one small example of the deep-seated corruption still infecting Indonesia’s civil...
Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi

Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi

March 24, 2020
Infrastructure will take the stage this weekend as a theme of the second televised debate between Indonesia’s presidential and vice presidential candidates for the 2019 election. As the incumbent, President...
Pantaskah Remunerasi untuk ASN?

Pantaskah Remunerasi untuk ASN?

March 24, 2020
oleh: Misbah Hasan*. Peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 pada 29 November lalu ditandai dengan kenaikan tunjangan kinerja pegawai (remunerasi) bagi empat kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian...
Mengurai Polemik Dana Kelurahan

Mengurai Polemik Dana Kelurahan

March 24, 2020
Oleh: Misbah Hasan Rencana Pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar tiga triliun rupiah yang diambilkan dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik. Aturan operasional, sumber pendanaan, dan mekanisme pengawasannya...
Jebakan Ekonomi Indonesia

Jebakan Ekonomi Indonesia

March 23, 2020
Oleh Misbah Hasan*. Indonesia saat ini banyak mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Pujian tersebut tertuang secara eksplisit dalam buku ‘Realizing Indonesia’s...
Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?

Omnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?

March 23, 2020
Penulis : Yenti Nurhidayat*. Belakangan ini, jagat media Indonesia diramaikan oleh isu Omnibus Law sebagai senjata pamungkas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Omnibus Law sendiri disebut secara eksplisit...
Menakar Risiko Utang Pemerintah

Menakar Risiko Utang Pemerintah

March 23, 2020
Oleh: Tim Peneliti Utang Seknas FITRA Saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Konsekuensinya belanja Negara jadi ekspansif, dan proporsi belanja semakin besar sementara penerimaan Negara...
Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

March 23, 2020
oleh: Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi Abstrak Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik...
Menelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan Obat

Menelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan Obat

March 23, 2020
Oleh Gulfino Guevarrato* Pada tahun awal tahun 2019, Kementerian Kesehatan mengalami gagal tender untuk pengadaan obat ARV, karena ketidaksepakatan harga antara pemerintah dan perusahaan farmasi yang memiliki izin edar obat...
Merajut Kesejahteraan Dari Desa

Merajut Kesejahteraan Dari Desa

February 9, 2015
Oleh : Dakelan* Semenjak disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuka harapan baru untuk terwujudnya kemandirian desa dalam arti desa memiliki kewenangan secara otonom untuk membangun, sekaligus memunculkan...
Informasi Singkat “Perjuangan Panjang PIK di Kabupaten Sukabumi (2009-2013)”

Informasi Singkat “Perjuangan Panjang PIK di Kabupaten Sukabumi (2009-2013)”

October 9, 2014
Berawal dari hasil kajian FITRA Sukabumi terhadap pelaksanaan perencanaan penganggaran di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bahwa pada realitasnya masih banyak suara masyarakat yang mempertanyakan tentang...
Mafia (Badan) Anggaran

Mafia (Badan) Anggaran

December 20, 2012
Pasca pemanggilan keempat pimpinan badan anggaran DPR oleh KPK, publik dikejutkan oleh aksi boikot pembahasan anggaran oleh badan ini. Alih-alih membenahi mekanisme pembahasan anggaran, pimpinan badan anggaran menyerahkan pembahasan anggaran...
Moratorium Belanja Pegawai

Moratorium Belanja Pegawai

December 20, 2012
Tepat tanggal 1 September 2011 kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi diberlakukan selama 16 bulan. Kebijakan yang berlaku sampai 31 Desember 2012 ini, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB)...
FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan Daerah

October 25, 2012
Temuan di Pemprov NTB tertinggi Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fitra NTB menyebutkan, temuan-temuan kesalahan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah se-NTB periode 2008-2012 sekitar 3.408, dengan total potensi keuangan daerah...
Pemerintah Tidak Bekerja Keras Untuk Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Tidak Bekerja Keras Untuk Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat

October 19, 2012
Tema besar yang diusung oleh Pemerintah untuk APBN 2010 adalah “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, tema ini menyenangkan, memberi harapan, dan bahkan memberi kesan...
Rapot Merah Fungsi Anggaran DPR 2004-2009

Rapot Merah Fungsi Anggaran DPR 2004-2009

October 19, 2012
Fungsi anggaran DPR merupakan alat ukur yang menunjukan keberpihakan DPR terhadap  konstiutennya dalam perwujudan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disusun. DPR Periode 2004-2009 adalah DPR hasil produk  reformasi...


Simpul Jaringan dan Budget Resource Center


AGENDA

No event found!


Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Pemotongan Anggaran MPR Tidak Terkait Dengan Pandemi, Kok Bisa?

18 views December 4, 2021 11:59 am

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS4zRjM0MkVCRTg0MkYyQTM0
Hermann Josis Mokalu atau dikenal sebagai Yosi Project Pop membantah tudingan yang menyebut dirinya mengajak masyarakat jadi influencer pro pemerintah. "Saya kalau ada waktu nanti menjelaskan. Saya tidak ingin membesarkan-besarkan karena sepertinya ada yang menunggu saya marah. Dan kalau saya marah video saya itu bisa mengangkat isu yang enggak perlu," ujar Yosi Mokalu. #salamtransparansi #seknasfitra #literasianggaran Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Cover Story One "Jejak Influencer Garap Proyek Negara"

51 views September 11, 2020 3:06 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS41NkI0NEY2RDEwNTU3Q0M2
Di tengah pandemi, DPRD DKI Jakarta membahas anggaran APBD perubahan 2020 di salah satu resor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Apbd 2020 dilangsungkan di Grand Cempaka pada Selasa kemarin (20/10/2020) Rapat itu dihadiri kurang lebih 800 orang, terdiri dari Anggota Dewan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta. Rapat antara seluruh Komisi DPRD DKI Jakarta dan SKPD Pemprov DKI, disesalkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Ade menyatakan rapat ini tidak memiliki surat rekomendasi dari Satgas Covid setempat. Banyaknya kerumunan pada rapat ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menilai alasan DPRD DKI menyelenggarakan rapat di puncak untuk menghindari covid-19 tak masuk akal. FITRA meminta agar inspektorat dan BPK untuk mengaudit proses pembahasan APBD perubahan 2020 karena disinyalir ada pemborosan anggaran dan bukan penyerapan anggaran secara optimal. #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi
Bahas Anggaran, DPRD DKI Gelar Rapat di Sebuah Resort Kawasan Puncak

44 views November 1, 2020 8:35 am

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS4yODlGNEE0NkRGMEEzMEQy
Rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah menuai sorotan. Di tengah pandemi yang kian meningkat, serapan anggaran di sejumlah daerah justru lambat. Ada beragam alasan mengapa hal ini terjadi, hingga muncul kesan pusat dan daerah tidak kompak dan saling tuding. Berikut dialog bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, dan Sekjen FITRA Misbah Hasan
Gagal Fokus Anggaran Penanganan Pandemi

81 views July 28, 2021 1:06 am

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS41MjE1MkI0OTQ2QzJGNzNG
Penyimpangan dana penanganan pandemi covid-19 diduga terjadi hingga pemerintahan tingkat bawah. Pejabat selevel menteri hingga pengurus desa terlibat kasus korupsi dana penanganan pandemi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik transparansi dana penanganan pandemi yang rendah. Dana penanganan pandemi dinilai tidak dipublikasikan setiap itemnya sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari informasi dan turut mengawasi.
FITRA Kritik Transparansi Dana Penanganan Covid 19 yang Rendah

21 views August 12, 2021 4:07 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS4wOTA3OTZBNzVEMTUzOTMy
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi mengatakan Program Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp21 miliar masih penting untuk dilakukan. Ia menilai program itu sebagai upaya menjelaskan lebih jauh kepada masyarakat luas terkait kebijakan pembatalan haji tahun 2021. Itu Ia katakan sekaligus merespons kritik dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat, Achmad terkait urgensi penggunaan dana besar dalam program tersebut. #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Polemik Anggaran Jumbo Kementerian Agama Laporan Utama tvOne

44 views September 9, 2021 12:15 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS41MzJCQjBCNDIyRkJDN0VD
Berkisah tentang bagaimana upaya menjaga masa depan anak-anak yatim, piatu atau yatim piatu akibat covid-19, termasuk komitmen alokasi anggaran negara sebagai social safety net. "Tak Semata Derma" akan mengajak kita untuk berpikir ulang tentang bantuan apa yang pantas dan tepat diberikan kepada mereka yang ditinggalkan kedua orang tua di tengah pandemi Tayang perdana, di DAAI TV Selasa, 21 September 2021 pukul 19.30 WIB
Tak Semata Derma

34 views September 23, 2021 1:56 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS5DQUNERDQ2NkIzRUQxNTY1
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 tentang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ada sejumlah revisi dalam Perpres itu, salah satunya Proyek Kereta Cepat kini bisa didanai APBN. Di Pasal 4 ayat 2 disebutkan pendanaan dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiscal. Sementara dalam aturan lama pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau Perusahaan Patungan. Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut kondisi keuangan para pemegang saham Perusahaan Konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi covid-19. "Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat tetap dapat terlaksana dengan baik, maka kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan," kata Arya Sinulingga seperti dikutip dari Kompas.com. Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus menyebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain yang tidak menggunakan APBN misalnya kerja sama BUMN dengan swasta. #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Dana Konsorsium Macet, Kini Kereta Cepat Dibiayai APBN

32 views October 13, 2021 10:16 am

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS45NDk1REZENzhEMzU5MDQz
BPK menilai kelebihan bayar tidak bisa selesai begitu saja ketika uang dikembalikan. "Ketika uangnya balik itu persoalan administrasi selesai tapi penegak hukum punya pandangan lain. Kalau penegak hukum melihat itu berpotensi merugikan negara maka bisa bermasalah," ungkap Harry Azhar Azis, Anggota VI BPK RI . Misbah Hasan Sekretaris Jenderal FITRA menilai ada celah korupsi, sehingga dibutuhkan audit dari KPK untuk menginvestigasi lebih lanjut. Sementara itu, DPRD Kota Tangerang bikin heboh karena anggaran baju dinas anggota dewan yang naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Hal ini menghebohkan publik karena ada embel-embel merek ternama walau belakangan dibantah dan kemudian dibatalkan. Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyatakan bahwa baju dinas merupakan hak anggota dewan, “Baju dinas jadi bagian fasilitas anggota DPRD dan hak kita, namun momennya belum pas,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo Misbah Hasan, Sekretaris Jenderal FITRA menilai harusnya DPRD sudah melakukan analisis anggaran. FITRA juga mencurigai kenaikan anggaran baju dinas yang mencapai 100% itu terjadi karena fungsi anggaran yang lemah. #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Kawal Uang Rakyat

46 views November 11, 2021 5:36 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS5GNjNDRDREMDQxOThCMDQ2
I. Latar Belakang Pada pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampaian Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8) lalu, disebutkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2022 direncanakan sebesar Rp.770,4 triliun. Ada penurunan alokasi TKDD tahun 2022 sekitar 3,1 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 yang telah dipatok sebesar Rp.795,48 triliun. Turunnya TKDD 2022 sepertinya akan berdampak pada penurunan jumlah anggaran Dana Desa tahun 2022 yang bersumber dari APBN. Dalam lampiran RUU APBN 2022 tersebut, Dana Desa tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 68 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 ini Dana Desa memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang diperuntukan bagi 74.961 desa diseluruh Indonesia. Alih–alih menaikan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2022 yang akan datang, Pemerintah malah berencana akan menurunkan alokasi anggaran Dana Desa pada RAPBN 2022. kebijakan ini patut dipertanyakan, terlebih tahun depan diprediksi akan didominasi oleh agenda pemulihan ekonomi di desa setelah 2 tahun lamanya dihantam badai pandemi Covid–19. Oleh karena itu dibutuhkan penyusunan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 yang tepat sasaran dan melibatkan koordinasi yang intensif diantara Kemendes PDTT, Kemenkeu dan Kemendagri dengan pengawasan dari DPR dan DPD RI. II. Isu – Isu Krusial 1. Penggunan, penyerapan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan BLT Dana Desa 2. Koordinasi Kemendes PDTT dan Kemenkeu dalam penyusunan Prioritas Pengunaan Dana Desa 3. Pembinaan dan pengawasan Dana Desa III. Narasumber 1. Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua DPD RI 2. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo 3. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badi’ul Hadi IV. Penanggap 1. Ketua Umum DPP Papdesi, Hl. Wargiyati 2. Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono 3. Sekretaris Jenderal DPP APDESI, Agung Heri Susanto Host: Iwan Sulaiman Soelasno, Pendiri desapedia.id #seknasfitra #literasianggaran #salamtransparansi Kunjungi Kami Website: http://seknasfitra.org Facebook: https://www.facebook.com/seknasfitra.org Twitter: https://twitter.com/seknasfitra Instagram: https://instagram.com/seknasfitra/
Dana Desa 2022 Turun?

162 views November 11, 2021 5:36 pm

YouTube Video UExxYnd2RXZ4YlVnSjNFN1ducEE5SDJTc25tc0EwaXdsUS40NzZCMERDMjVEN0RFRThB