Tanggal 25-27 Maret 2013 berlangsung pertemuan keempat Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) tentang Agenda Pembangunan Pasca 2015. Presiden Indonesia merupakan salah satu pimpinan bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris. Pertemuan ini menjadi penentu kemana agenda pembangunan dunia akan diarahkan pasca MDGs?
Berkaitan dengan ini FITRA memandang penting untuk mendesakkan transparansi dan partisipasi dalam anggaran sebagai salah satu agenda pembangunan pasca 2015. Zumrotin K Susilo Ketua Dewan Nasional FITRA, dalam Forum CSO Global Pasca 2015 di Bali Tanggal 23-24 Maret mengatakan “Konsep MDGs yang saat ini berlaku, tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan, dan juga tidak diikutsertakannya masyarakat untuk melakukan monitoring implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka tidaklah mengejutkan jika pencapaian MDGS secara umum sangat mengecewakan”.
Berdasarkan kajian FITRA, jika dilihat dari trend anggaran bagi program- program MDGs di tiap kementerian –walaupun belum sebanding dengan tantangan yang harus diselesaikan– kecenderungannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya bidang kesehatan, rata-rata pertumbuhan anggaran khususnya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 14% selama periode 2006-2012, bahkan 2010-2011 sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 38,6%. Sayangnya walaupun kecenderungan alokasi anggarannya naik, hasilnya terlihat tetap stagnan dan tidak ada kemajuan berarti, sehingga terkesan anggaran yang telah digelontorkan untuk program-program MDGs terkesan terbuang sia-sia.
Hal ini terjadi karena masyarakat sama sekali tidak dapat melakukan kontrol terhadap setiap program yang disusun dan dilaksanakan pemerintah. “Contohnya salah satu program MDGs khususnya menyangkut kematian ibu dan anak yang ada di Kementerian Kesehatan, hampir sebagian besar anggaran (sekitar 75%) hanya dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas (pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monev, dll)” ujar Yenny Sucipto Manager Riset FITRA, yang juga ikut dalam pertemuan ini.