Tahun 2021 masih menjadi tahun yang berat bagi bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 tercacat masih sangat tinggi, apalagi berkembang varian baru Delta dengan tingkat penyebaran yang luar biasa cepat dan mematikan. Namun demikian, ada kabar gembira dari pengelolaan anggaran pemerintah di masa pandemi ini. Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam Open Budget Survey (OBS) yang dilakukan oleh Seknas FITRA bekerjasama dengan International Budget Partnership (IBP). Aspek yang dinilai antara lain transparansi anggaran, partisipasi publik, dan pengawasan anggaran. Secara global, Indonesia menempati peringkat 17 dari 120 negara dalam aspek transparansi.
Setelah mendapat banyak kritik atas pengelolaan APBN terutama anggaran penanganan COVID-19 atau sering disebut anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 yang tertutup, tidak partisipatif dan kurang akuntabel, di tahun 2021 ini pemerintah mulai melakukan pembenahan-pembenahan dalam mengelola APBN. Seluruh proses perencanaan dan penganggaran mulai berjalan normal meski sebagian masih dilakukan secara daring. Pemerintah juga sudah mengembangkan dashboard anggaran PEN beserta laporan realisasinya. Meski banyak catatan yang harus dibenahi oleh pemerintah, misalnya kedalaman informasi anggaran, karena informasi yang disajikan terlalu umum, kurang mendalam, dan tidak utuh (parsial).
Pada sisi yang lain, pada 2021 Seknas FITRA mulai menginisiasi gerakan masyarakat sipil untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui platform ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Seknas FITRA menjadi koordinator dari sekitar 15 CSOs dan expert yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (Koalisi Generasi Hijau). Koalisi ini dibentuk pada 14 April 2021 di Jakarta. Visi Koalisi Generasi Hijau adalah “Terwujudnya Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Isu utama yang diadvokasi adalah sektor energi, pertanian, dan persampahan yang dituangkan dalam bentuk policy paper dan policy brief.
Seknas FITRA juga terus melakukan kerja-kerja literasi anggaran di tingkat nasional, daerah, dan desa pada 2021. Bersama dengan CSOs di Jawa Timur misalnya, Seknas FITRA berhasil mengembangkan Gender Budgeting Academy – serial pelatihan tentang anggaran dengan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Seknas FITRA juga memperkuat dan mereplikasi Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di 11 kabupaten. Selain itu, 13 Simpul Jaringan FITRA telah menyelenggarakan Sekolah Anggaran bagi CSOs, mahasiswa, DPRD, dan kelompok rentan di berbagai daerah.
Pada Annual Report 2021 kali ini, kami menyajikan progress perkembangan kelembagaan Seknas FITRA, kerja-kerja riset, advokasi, dan jaringan, upaya lembaga dalam pengembangan pengetahuan dan literasi anggaran, serta laporan keuangan. Tentu saja banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengemban amanat pencapaian visi dan misi lembaga. Tetapi hambatan dan tantangan tersebut kami jadikan sebagai pembelajaran untuk menyusun agenda lanjutan demi kemajuan lembaga di masa yang akan datang.
