Indonesia punya target iklim yang tinggi: emisi turun 31,89% pada 2030 dengan kemampuan sendiri, dan 43,2% dengan dukungan internasional. Second NDC memperkirakan kebutuhan investasinya sekitar USD 472,6 miliar. Sementara itu, belanja aksi perubahan iklim selama 2016–2022 rata-rata hanya sekitar Rp 81,3 triliun per tahun, atau kira-kira 3,5% dari APBN. Untuk menutup kesenjangan ini, sumber pembiayaan makin beragam, mulai dari green bond dan green sukuk, blended finance, CSR, pendanaan bilateral dan multilateral, sampai hibah dan pinjaman lunak. Makin banyak sumbernya, makin penting pula sistem akuntabilitas yang bisa melacak asal dana, alokasi, penggunaan, dan dampaknya terhadap target mitigasi dan adaptasi.
Hilirisasi nikel telah mengubah ekonomi sejumlah daerah penghasil dengan sangat cepat. Namun ada paradoks: kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi persoalan utama di daerah-daerah tersebut. Penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH), pajak, dan retribusi belum tentu sampai sebagai manfaat bagi masyarakat terdampak. Karena itu, Seknas FITRA menjalankan program ini dengan dua tujuan: memperkuat akuntabilitas pendanaan iklim yang terkait transisi energi dan hilirisasi industri hijau nikel, serta mengembangkan model redistribusi fiskal yang adil dan berkelanjutan dari anggaran, investasi industri hijau, dan hilirisasi.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah) serta Kabupaten Halmahera Tengah (Maluku Utara). Ada beberapa metode yang dipakai bersama. Desk study menelaah regulasi, APBN/APBD, dan dokumen sektor nikel. Wawancara mendalam dilakukan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas terdampak. Rapid assessment melihat kondisi di lapangan, dan pemetaan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengenali siapa yang belum menikmati manfaat. Pendekatan benefit tracing menelusuri alur dari penerimaan daerah, ke distribusi anggaran, hingga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasakan warga.
Advokasi program berjalan di dua jalur. Di tingkat nasional, kajian ini memberi masukan kepada pemerintah agar mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi akuntabilitas pembiayaan iklim yang terintegrasi. Untuk itu, FITRA berdialog dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas, jaringan masyarakat sipil, akademisi, dan media. Di tingkat daerah, program ini menggelar diskusi dan forum multipihak, mengujicobakan model akuntabilitas redistribusi fiskal, dan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil serta komunitas lokal, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Saat ini desain riset sudah dikonsolidasikan, desk study dan pengumpulan data awal sedang berjalan, pemetaan pemangku kepentingan sudah dilakukan, dan instrumen lapangan sedang disiapkan. Program ini akan menghasilkan lima publikasi:
- Laporan analisis akuntabilitas anggaran dan pembiayaan ketahanan iklim
- Kerangka sistem akuntabilitas pembiayaan iklim
- Laporan pola distribusi manfaat ekonomi hilirisasi
- Policy brief redistribusi manfaat yang adil dan akuntabel
- Model akuntabilitas redistribusi manfaat ekonomi hilirisasi
Melalui publikasi ini, FITRA ingin memastikan manfaat dari transisi energi dan hilirisasi nikel benar-benar sampai kepada masyarakat di wilayah penghasil.
