Ford Foundation

Ford Foundation adalah organisasi swasta yang terbentuk di Michigan dan berpusat di Kota New York didirikan untuk mendanai program-program yang diprakarsai oleh Edsel Ford dan Henry Ford pada tahun 1936. Hibah organisasi ini diberikan melalui kantor pusat di New York dan melalui dua belas kantor perwakilan internasional lainnya. Pada tahun 2008, organisasi ini mencatat jumlah aset sebesar US$ 13,7 miliar dan menyalurkan US$ 530 juta dalam bentuk hibah untuk proyek yang berfokus pada penegakan nilai demokrasi, pengembangan komunitas dan ekonomi, pendidikan, media, seni dan budaya, serta hak asasi manusia.

Wilayah Kerja Program Ford Foundation



KOMPAK

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada bulan Januari 2015 dengan fase pertama yang berjalan hingga bulan Juni 2018. DFAT menyetujui fase lanjutan KOMPAK untuk periode 2019 hingga 2022. KOMPAK akan beroperasi hingga 30 Juni 2022 dengan total komitmen hingga A$178 juta.

KOMPAK berkomitmen untuk bekerja di tiap tingkat pemerintahan untuk mencari solusi dalam rangka menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim ahli kami tersebar di tujuh provinsi dan kementerian di tingkat nasional, dimana kami mengidentifikasi tantangan, melakukan uji coba dan mengetes pendekatan inovatif, serta memberikan saran ahli, hasil studi dan dukungan kepada mitra pemerintah dalam membuat arahan, membangun kapasitas dan mendukung implementasi untuk hasil yang berkelanjutan.

KOMPAK bekerja dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menerima manfaat dari peningkatan penyediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Untuk mencapainya, kami mendukung berbagai inisiatif yang akan meningkatkan kapasitas pemerintah – di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa – dalam mengelola dan menghadirkan layanan dasar terkait administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan serta menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, kami juga mendorong perencanaan dan koordinasi pembangunan yang kuat, pemerintah daerah yang inklusif dan efektif serta sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi kinerja dan efisien.

Wilayah Kerja Program KOMPAK



Knowledge Sector Initiative (KSI)

Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian, data dan analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk memperkuat kualitas dan relevansi penelitian supaya dapat mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk menyempurnakan peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas sehingga penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.

KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

KSI dikelola oleh RTI International, bekerjasama dengan Nossal Institute for Global Health dari University of Melbourne, Overseas Development Institute dan Australia National University.



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Indonesia adalah negara mitra prioritas dari kerjasama internasional Jerman. Kerjasama teknis dengan Indonesia dimulai pada tahun 1958.

Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), GIZ bekerja di Indonesia sejak tahun 1975 dan sejak saat itu mempunyai kantor di Jakarta. Pemberi tugas lainnya antara lain adalah Kementerian Federal Lingkungan Hidup Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman dan Uni Eropa. Saat ini, 255 tenaga kerja nasional, 32 tenaga kerja asing, 4 Tenaga Ahli Terintegrasi pada institusi setempat dan 8 bekerja Tenaga Ahli Pembangunan di Indonesia (per 31 Desember 2018).

Indonesia adalah satu negara transisi. Walaupun sejak tahun 2007 Indonesia termasuk negara berpenghasilan menengah (middle income country), namun ada ketimpangan antar wilayah yang sangat besar: Gambaran kota-kota besar dengan pusat perbelanjaan yang modern sangatlah berkontras dengan daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal. Indonesia merupakan anggota dari Kelompok 20 Ekonomi Utama (G20) dari negara-negara maju dan berkembang yang memainkan peran yang terus bertambah besar. Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan tempat kedudukan dari Sekretariat dari Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Berdasarkan bobot regionalnya negara ini merupakan mitra pembangunan global dari BMZ.

Pada negosiasi antar pemerintah bulan November 2013 dengan pemerintah Indonesia disetujui untuk mengkonsentrasikan kerjasama pembangunan pada tiga titik berat:

  • Energi dan Perubahan Iklim
  • Pertumbuhan Inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas
  • Pemerintah yang baik dan jejaring global

Mitra Indonesia yang resmi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPENAS). Kantor GIZ di Jakarta selain itu juga bertugas untuk proyek-proyek regional yang diwujudkan bersama dengan ASEAN Secretariat serta kerjasama dengan Republik Demokratik Timor-Leste.

Wilayah Kerja Program GIZ

Papua dan Papua Barat



FHI 360 – MADANI

Proyek MADANI di Indonesia berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas, legitimasi, dan efektivitas mereka untuk membawa perubahan sosial. Proyek ini beroperasi di 32 kabupaten di provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Didanai oleh Badan Pembangunan Internasional AS, MADANI mendukung kegiatan yang memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil lokal untuk mengadvokasi akuntabilitas pemerintah yang lebih besar dan toleransi komunal. Selain itu, proyek ini memberikan dukungan yang disesuaikan melalui kumpulan pakar pengembangan kapasitas nasional, memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal untuk meningkatkan sistem operasional mereka, memperluas jangkauan konstituen dan pemangku kepentingan mereka, dan membangun cara yang lebih berkelanjutan untuk memobilisasi sumber daya keuangan, termasuk dari pemerintah dan sektor swasta. MADANI memfasilitasi peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dengan mempromosikan manfaat kemitraan dan meningkatkan koneksi untuk kolaborasi.

Staf proyek mendorong organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jaringan mereka dengan memimpin forum pembelajaran dan bermitra dengan kelompok lain untuk layanan garis depan yang lebih akuntabel (dengan fokus awal pada kesehatan ibu dan neonatal), untuk memfasilitasi partisipasi warga yang lebih efektif dalam kegiatan masyarakat seperti forum perencanaan pembangunan dan majelis desa, dan untuk melawan penyebaran disinformasi dan pidato kebencian yang mempromosikan intoleransi. MADANI juga sedang mengembangkan platform bantuan teknis virtual (Knowledge and Innovation Hub) yang berisi materi pelatihan dan penilaian, lembar tip, modul peningkatan kapasitas dan keterkaitan dengan dukungan teknis nasional dan provinsi.



International Budget Partnership (IBP)

Kemitraan Anggaran Internasional adalah kemitraan global analis anggaran, penyelenggara masyarakat, dan pendukung yang bekerja untuk memajukan sistem anggaran publik yang bekerja untuk orang-orang, bukan kepentingan khusus. Bersama-sama, kami menghasilkan data, mengadvokasi reformasi, dan membangun keterampilan dan pengetahuan orang sehingga setiap orang dapat memiliki suara dalam keputusan anggaran yang berdampak pada kehidupan mereka.