Local Budget Analysis (LBA) atau Analisis Anggaran Daerah (AAD) merupakan sebuah studi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dari aspek kepatuhan atas regulasi (mandatory spending), terutama untuk melihat potret anggaran dan kualitas belanja daerah, baik efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran dan keberpihakan untuk pelayanan dasar. Ini adalah sebuah studi yang telah memiliki instrumen baku yang dikembangkan sendiri oleh SEKNAS FITRA dan diharapkan bisa menjadi benchmark guna mengetahui perkembangan kondisi anggaran daerah di Indonesia secara periodik. SEKNAS FITRA biasanya melakukan studi ini setiap dua tahun sekali, dan pada setiap putaran ditentukan puluhan daerah sebagai unit analisis. Pada Putaran 2017 misalnya, LBA dilaksanakan pada 70 kabupaten/kota di Tanah Air.
Pada tahun 2020 ini, LBA dilaksanakan khusus untuk mengkaji kondisi anggaran daerah di Tanah Papua, serangkaian pelaksanaan Program Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Tanah Papua, kerjasama SEKNAS FITRA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan GIZ Indonesia. Program ini pada pokoknya berupaya mendorong terbangunnya ekosistem yang kondusif untuk pencegahan korupsi dengan memajukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam praktek pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai salah satu pilar yang tak tergantikan. Hal ini didasari oleh penilaian awal bahwa selama ini kerja pencegahan korupsi di Tanah Papua cenderung lebih mengedepankan strategi yang bertumpu pada relasi antara institusi pemerintahan, dalam hal ini antara KPK dan Pemerintah Daerah melalui pendekatan perbaikan sistem, namun masih kurang melibatkan masyarakat dalam pilihan strategi pencegahan yang ditempuh.
Selain melaksanakan LBA, SEKNAS FITRA juga melaksanakan Local Budget Index (LBI) atau Indeks Anggaran Daerah (IAD) di Tanah Papua yang berlokasi di dua provinsi dan sejumlah kabupaten unit analisis yang sama dengan studi LBA. Pelaksanaan LBA dan LBI di Tanah Papua ini merupakan bagian dari proses pemetaan terhadap kondisi dan praktek pemerintahan daerah setempat, yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program SEKNAS FITRA untuk membantu KPK melakukan pencegahan korupsi di Tanah Papua. Lebih dari itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak yang ingin dan/atau sedang bekerja di Tanah Papua khususnya mengenai kondisi pengelolaan anggaran daerah Sesuai hasil pemetaan awal melalui diskusi regular dan penilaian cepat (rapid assessment) ke beberapa wilayah di Tanah Papua), Tim peneliti telah menetapkan kebutuhan analisis yang perlu dilakukan guna mendapat gambaran mengenai situasi-situasi khusus yang relevan sekaligus kontekstual dengan kondisi Papua hari ini. Untuk itu, Tim Peneliti telah mengembangkan instrumen tersendiri untuk melaksanakan analisis LBA di wilayah Papua, sebagai pengembangan dari instrumen LBA yang biasa digunakan.
