Ford Foundation

Ford Foundation adalah organisasi swasta yang terbentuk di Michigan dan berpusat di Kota New York didirikan untuk mendanai program-program yang diprakarsai oleh Edsel Ford dan Henry Ford pada tahun 1936. Hibah organisasi ini diberikan melalui kantor pusat di New York dan melalui dua belas kantor perwakilan internasional lainnya. Pada tahun 2008, organisasi ini mencatat jumlah aset sebesar US$ 13,7 miliar dan menyalurkan US$ 530 juta dalam bentuk hibah untuk proyek yang berfokus pada penegakan nilai demokrasi, pengembangan komunitas dan ekonomi, pendidikan, media, seni dan budaya, serta hak asasi manusia.

Periode Program: Mei 2018 – April 2022
Nominal: US$1.326.190

KOMPAK

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya pada bulan Januari 2015 dengan fase pertama yang berjalan hingga bulan Juni 2018. DFAT menyetujui fase lanjutan KOMPAK untuk periode 2019 hingga 2022. KOMPAK akan beroperasi hingga 30 Juni 2022 dengan total komitmen hingga A$178 juta.

KOMPAK berkomitmen untuk bekerja di tiap tingkat pemerintahan untuk mencari solusi dalam rangka menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim ahli kami tersebar di tujuh provinsi dan kementerian di tingkat nasional, dimana kami mengidentifikasi tantangan, melakukan uji coba dan mengetes pendekatan inovatif, serta memberikan saran ahli, hasil studi dan dukungan kepada mitra pemerintah dalam membuat arahan, membangun kapasitas dan mendukung implementasi untuk hasil yang berkelanjutan.

KOMPAK bekerja dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menerima manfaat dari peningkatan penyediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Untuk mencapainya, kami mendukung berbagai inisiatif yang akan meningkatkan kapasitas pemerintah – di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa – dalam mengelola dan menghadirkan layanan dasar terkait administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan serta menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, kami juga mendorong perencanaan dan koordinasi pembangunan yang kuat, pemerintah daerah yang inklusif dan efektif serta sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi kinerja dan efisien.

Knowledge Sector Initiative (KSI)

Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian, data dan analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan lembaga penelitian dan pemerintah untuk memperkuat kualitas dan relevansi penelitian supaya dapat mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk menyempurnakan peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas sehingga penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.

KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

KSI dikelola oleh RTI International, bekerjasama dengan Nossal Institute for Global Health dari University of Melbourne, Overseas Development Institute dan Australia National University.

Periode Program: 2018 – Desember 2021
Nominal: IDR 7.376.234.303

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Indonesia adalah negara mitra prioritas dari kerjasama internasional Jerman. Kerjasama teknis dengan Indonesia dimulai pada tahun 1958.

Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), GIZ bekerja di Indonesia sejak tahun 1975 dan sejak saat itu mempunyai kantor di Jakarta. Pemberi tugas lainnya antara lain adalah Kementerian Federal Lingkungan Hidup Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman dan Uni Eropa. Saat ini, 255 tenaga kerja nasional, 32 tenaga kerja asing, 4 Tenaga Ahli Terintegrasi pada institusi setempat dan 8 bekerja Tenaga Ahli Pembangunan di Indonesia (per 31 Desember 2018).

Indonesia adalah satu negara transisi. Walaupun sejak tahun 2007 Indonesia termasuk negara berpenghasilan menengah (middle income country), namun ada ketimpangan antar wilayah yang sangat besar: Gambaran kota-kota besar dengan pusat perbelanjaan yang modern sangatlah berkontras dengan daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal. Indonesia merupakan anggota dari Kelompok 20 Ekonomi Utama (G20) dari negara-negara maju dan berkembang yang memainkan peran yang terus bertambah besar. Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan tempat kedudukan dari Sekretariat dari Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Berdasarkan bobot regionalnya negara ini merupakan mitra pembangunan global dari BMZ.

Pada negosiasi antar pemerintah bulan November 2013 dengan pemerintah Indonesia disetujui untuk mengkonsentrasikan kerjasama pembangunan pada tiga titik berat:

• Energi dan Perubahan Iklim
• Pertumbuhan Inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas
• Pemerintah yang baik dan jejaring global

Mitra Indonesia yang resmi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPENAS). Kantor GIZ di Jakarta selain itu juga bertugas untuk proyek-proyek regional yang diwujudkan bersama dengan ASEAN Secretariat serta kerjasama dengan Republik Demokratik Timor-Leste.

Periode Program:15 Mei 2019 – Februari 2021
Nominal: IDR 6.024.648.840

FHI 360 – MADANI

Proyek MADANI di Indonesia berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas, legitimasi, dan efektivitas mereka untuk membawa perubahan sosial. Proyek ini beroperasi di 32 kabupaten di provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.

Didanai oleh Badan Pembangunan Internasional AS, MADANI mendukung kegiatan yang memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil lokal untuk mengadvokasi akuntabilitas pemerintah yang lebih besar dan toleransi komunal. Selain itu, proyek ini memberikan dukungan yang disesuaikan melalui kumpulan pakar pengembangan kapasitas nasional, memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal untuk meningkatkan sistem operasional mereka, memperluas jangkauan konstituen dan pemangku kepentingan mereka, dan membangun cara yang lebih berkelanjutan untuk memobilisasi sumber daya keuangan, termasuk dari pemerintah dan sektor swasta. MADANI memfasilitasi peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dengan mempromosikan manfaat kemitraan dan meningkatkan koneksi untuk kolaborasi.

Staf proyek mendorong organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jaringan mereka dengan memimpin forum pembelajaran dan bermitra dengan kelompok lain untuk layanan garis depan yang lebih akuntabel (dengan fokus awal pada kesehatan ibu dan neonatal), untuk memfasilitasi partisipasi warga yang lebih efektif dalam kegiatan masyarakat seperti forum perencanaan pembangunan dan majelis desa, dan untuk melawan penyebaran disinformasi dan pidato kebencian yang mempromosikan intoleransi. MADANI juga sedang mengembangkan platform bantuan teknis virtual (Knowledge and Innovation Hub) yang berisi materi pelatihan dan penilaian, lembar tip, modul peningkatan kapasitas dan keterkaitan dengan dukungan teknis nasional dan provinsi.

Periode Program: 1 Maret 2020 – 28 Februari 2021
Nominal: IDR 550.000.000

International Budget Partnership (IBP)

Kemitraan Anggaran Internasional adalah kemitraan global analis anggaran, penyelenggara masyarakat, dan pendukung yang bekerja untuk memajukan sistem anggaran publik yang bekerja untuk orang-orang, bukan kepentingan khusus. Bersama-sama, kami menghasilkan data, mengadvokasi reformasi, dan membangun keterampilan dan pengetahuan orang sehingga setiap orang dapat memiliki suara dalam keputusan anggaran yang berdampak pada kehidupan mereka.

Periode Program: 2018 – Desember 2022
Nominal: IDR 3.767.455.000

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah yayasan politik tertua di Jerman dengan tradisi demokrasi yang mengakar sejak berdirinya pada 1925. Yayasan ini berikut visinya dibentuk oleh Friedrich Ebert, Presiden Jerman pertama yang dipilih secara demokratis. Friedrich Ebert, seorang Sosial Demokrat dari latar belakang pengrajin sederhana yang berhasil memegang jabatan politik tertinggi di negaranya, mendirikan yayasan ini sebagai tanggapan terhadap pengalamannya yang panjang dalam konfrontasi politik, dengan tujuan sebagai berikut: memajukan pendidikan politik dan sosial seluruh lapisan masyarakat dalam semangat demokrasi dan pluralisme, memfasilitasi akses ke pendidikan tinggi (universitas) dan penelitian untuk anak-anak muda berbakat dalam bentuk beasiswa, berkontribusi terhadap kesepahaman dan kerjasama internasional. Sejak awal berdirinya, kerja-kerja yayasan ini didasarkan pada ide-ide inti dan nilai sosial demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan dan solidaritas. Sikap ini menyatukan kami dengan keluarga besar sosial demokrat Jerman maupun dunia internasional. Namun, sebagai lembaga nirlaba kami bekerja secara otonom dan independen.

Periode Program: 2018 – Oktober 2020
Nominal: IDR 2.314.250.000

International Development Law Organization (IDLO)

Sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah sejak 2008, Indonesia telah meningkatkan standar hidup dan semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan dasar. Langkah-langkah luar biasa dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi telah dilakukan. Namun, tantangan besar tetap ada saat Indonesia berupaya mengurangi kemiskinan, memberantas korupsi, memastikan akses yang setara terhadap keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Pengelolaan sumber daya alam menghadapi ancaman serius, dan kelompok rentan yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses terbatas ke layanan sosial dan bantuan hukum. Undang-undang dan peraturan yang bertentangan di tingkat nasional dan daerah serta kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah menghambat Indonesia untuk mewujudkan potensi penuhnya, sekaligus meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia dan Belanda memiliki sejarah kerjasama yang panjang di bidang supremasi hukum. Warisan bersama dari sistem hukum menciptakan peluang kemitraan antara lembaga-lembaga sektor peradilan Indonesia dan Belanda. Mengingat tujuan bersama untuk meningkatkan akses terhadap keadilan melalui supremasi hukum, IDLO bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta untuk mengelola Dana Penegakan Hukum Indonesia-Belanda. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan lembaga-lembaga sektor peradilan yang efektif, akuntabel dan inklusif, serta menjamin akses yang setara terhadap keadilan di Indonesia.

Wilayah Kerja International Development Law Organization (IDLO)

The Asia Foundationa (TAF)

Indonesia memainkan peran kepemimpinan yang semakin besar sebagai ekonomi utama dan pemegang aset lingkungan utama. The Asia Foundation menciptakan kemitraan yang efektif dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemimpin sektor swasta yang inovatif di Indonesia. Upaya kami memajukan reformasi yang meningkatkan tata kelola lingkungan, meningkatkan inklusi sosial, memperkuat sistem peradilan, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan toleransi dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Wilayah Kerja The Asia Foundation (TAF)

SYSTEMIQ

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris, kita harus membangun ekonomi yang memberikan kemakmuran bagi semua, menstabilkan iklim, dan meregenerasi alam untuk generasi mendatang.

Kami mendirikan Systemiq, perusahaan perubahan sistem, untuk membantu merancang dan membangun ekonomi yang lebih baik. Kami berupaya menghadirkan kecepatan dan skala untuk mengubah lima sistem yang membentuk cara kita hidup dan bekerja: energi, alam dan makanan, material, area perkotaan, dan keuangan.

Systemiq adalah perancang, pengembang, dan pengganggu sistem kolaboratif. Pekerjaan kami adalah kombinasi unik dari pembangunan koalisi, layanan konsultasi spesialis, transformasi kepemimpinan, pengembangan kebijakan, desain ulang pasar dan rantai nilai, mobilisasi modal, aksi di lapangan, serta inkubasi dan investasi dalam bisnis tahap awal.

Hal ini memungkinkan kami untuk memelopori dan menerapkan solusi kreatif yang menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia. Kami membuka kunci perubahan sistem dengan mengembangkan kemitraan tepercaya dan sepenuh hati dengan para pemimpin masyarakat sipil, investor inovatif, pemerintah, bisnis, dan keuangan.

Kami menawarkan rumah kolegial dan menyenangkan bagi para pemimpin perubahan sistem. Orang-orang kami bergabung dengan kami dari konsultasi, keuangan, akademisi, LSM, bisnis dan pemerintah, membawa beragam perspektif dan komitmen total untuk mengatasi tantangan sistemik dengan solusi yang berpusat pada orang. Kami didorong oleh tujuan dan berkembang dalam memecahkan masalah yang paling sulit untuk mendorong tindakan.

Dunia memiliki pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Tetapi perubahan tidak terjadi pada skala atau kecepatan yang dibutuhkan. Systemiq ada untuk mempercepat perubahan itu secara dramatis 50 Kab/Kota

MAMPU

MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait.

Bagi Program MAMPU, pemberdayaan perempuan adalah tujuan sekaligus cara untuk mencapai tujuan tersebut. MAMPU menjangkau perempuan yang terpinggirkan dengan bekerja bersama organisasi masyarakat sipil, Mitra MAMPU, untuk memberdayakan perempuan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat daerah dan nasional. MAMPU memperkuat kapasitas Mitra, memperluas jaringan mereka dan menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan strategis dan pembuat kebijakan.

Wilayah Kerja MAMPU

BURUNG INDONESIA

Burung Indonesia didirikan sebagai organisasi konservasi nasional pada 2002 dengan nama resmi Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (BirdLife Indonesia Association). Dengan dukungan masyarakat, Burung ndonesia berusaha melestarikan burung-burung liar di Indonesia beserta habitatnya. Sebelumnya, pada 1992-2002 organisasi ini dikenal sebagai BirdLife International-Indonesia Programme.

Burung Indonesia merupakan bagian dari kemitraan global BirdLife International yang memiliki 114 organisasi di seluruh dunia. Burung Indonesia bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas kelompok-kelompok atau komunitas lokal dan menjalin kerjasama dengan para pihak.

Pada tahun-tahun awal sebagai BirdLife International-Indonesia Programme, fokus kerja organisasi ini yaitu mengidentifikasi Daerah Penting bagi Burung dan Keragaman Hayati (DPB/IBA). Pengembangan jaringan serta pembentukan kelompok-kelompok pengamat burung juga merupakan komponen kerja Burung Indonesia selama masa tersebut. Pada masa ini beberapa DPB juga didorong untuk menjadi kawasan perlindungan.

Hingga saat ini, Burung Indonesia aktif dalam memfasilitasi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan mengingat lebih dari separuh IBA berada di luar jaringan kawasan perlindungan di Indonesia. Meskipun demikian, menciptakan area yang aman untuk keragaman hayati yang mendukung mata pencaharian tidak semudah mengubah status kawasan menjadi kawasan perlindungan. Karena itu Burung Indonesia mendorong pengelolaan kawasan hutan alam produksi melalui restorasi ekosistem. Burung Indonesia bekerja melalui tiga pendekatan, konservasi pada tingkat tapak, pengelolaan bentang alam produktif secara lestari dan restorasi hutan alam produksi.

Wilayah Kerja Burung Indonesia

The Shamdana Institute

Diambil dari kata Sansekerta untuk penyembuhan, persatuan dan perdamaian, Samdhana dibentuk pada tahun 2003 oleh sekelompok ahli konservasi dan pembangunan; generasi pertama Samdhana Fellows, yang mengatalisasi jaringan berbagi pengetahuan dan kearifan tradisional. Hari ini, kami melanjutkan pekerjaan memberi kembali, bekerja untuk memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, dan perempuan, pemuda, dan orang-orang dengan kemampuan berbeda.

Wilayah Kerja The Shamdana Institute