Oleh: Gurnadi Ridwan
Wakil Bupati Sukabumi, Drs. H. Adjo Ardjono, MM. bersama Hj. Yani Jatnika Marwan selaku Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) menyambut kedatangan perwakilan Unit Audit Sosial Kantor Perdana Menteri Timor Leste, ReNAS, Unit Pendanaan Civil Society dan Forum ONG Timor Leste (FONGTIL). Acara tersebut difasilitasi oleh perwakilan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yaitu Yenti Nurhidayat dan Koordinator FITRA Sukabumi Abu Bakar Hasan atau akrab disapa Amo.
Nori Maria Soares selaku perwakilan Kantor Perdana Menteri Timor Leste, menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan ini. Tidak hanya ingin mendapatkan pembelajaran, Nori juga berharap pertemuan ini bisa menjadi titik awal membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dan NGO di Indonesia – Timor Leste.
Pak Adjo membuka diskusi dengan menjelaskan seputar target pemda di sektor kesehatan. Harapannya pemda bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemda. Tiap tahun, Kab. Sukabumi meraih penghargaan pelayanan kesehatan Swasti Saba. Selain itu, Adjo juga menjelaskan potensi ekowisata seperti pelabuan ratu, geopark tingkat global Ciletuh, dan jembatan terpanjang se-Asia Tenggara di Situ Gunung.
Ibu Yani Jatnika menambahkan bahwa di era teknologi digital ini, masyarakat bisa terlibat aktif dalam mendorong kualitas kesehatan. Pengalaman pemda memfasilitasi masukan masyarakat dari audit sosial merupakan praktik baik dari sinergi pemda dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah mendorong sanitasi yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih partisipatif, atau istilah yang digunakan oleh FSKSS adalah strategi pendekatan “silaturahmi”.
Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kata kunci dari jalannya program Sukabumi Sehat adalah CBOD (Cara Belajar Orang Dewasa), dimulai dari tahu, mau, sadar, dan mengaplikasikan. Metodenya dengan menciptakan kader-kader.
Salah satu peserta dari Perkumpulan Tuna Netra Timor Leste, Gaspar bertanya mengenai sejauhmana kaum disabilitas dilibatkan dalam FSKSS, bagaimana kebijakan tingkat daerah dan tingkat pusat kepada kaum disabilitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merespon bahwa di Sukabumi ada 8,6% disabilitas. Kesempatan usaha, sekolah, berkarya di Sukabumi cukup mendapat perhatian.
Di Kementerian Sosial juga saat ini ada pucuk pimpinan di Balai Penanganan Fakir Miskin itu dipimpin oleh disabilitas. Artinya sudah punya kesempatan yang sama.
Ia juga menyarankan agar FSKSS meningkatkan fokus peran kaum disabilitas. Sebelum ditutup, Yenti Nurhidayat dari Seknas FITRA mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan sambutan yang baik dari pemda, sehingga kawan-kawan dari Timor Leste mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dari pemangku kebijakan sekaligus pelaksana program.
