Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai prinsip pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 melalui UU No. 59/2024. Namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak tantangan. Hak kelompok rentan seperti perempuan miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak belum terpenuhi dengan baik. Masih ada hambatan struktural dan budaya patriarki, dan kapasitas fiskal daerah pun terbatas. Partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan penganggaran juga masih rendah. Penyebabnya antara lain belum adanya regulasi daerah yang menjamin partisipasi inklusif, terbatasnya kapasitas teknis JMS, stigma sosial, dan sulitnya mengakses data terpilah.

Tujuan utama program ini adalah menguatkan kapasitas JMS agar dapat mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif GEDSI dan berbasis bukti. Strategi intinya adalah membentuk Inclusive Budget Resource Center (IBRC), yaitu pusat pengetahuan dan advokasi anggaran inklusif di enam provinsi: Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. IBRC diharapkan menjadi community of influence di daerah. IBRC juga akan membuka ruang komunikasi dan kerja sama yang tetap antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung penguatan kapasitas tersebut, FITRA menyusun lima modul pelatihan dalam berbagai format agar dapat diakses penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kelima modul tersebut adalah dasar-dasar perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI, analisis anggaran berbasis data, advokasi kebijakan, penyelenggaraan Musrenbang Inklusif, serta pembentukan dan penguatan IBRC. Pelatihan ini menargetkan 120 peserta dari JMS lokal dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), masing-masing 20 orang per provinsi.

Program berjalan dari April 2025 hingga September 2026 bersama mitra masyarakat sipil dan perguruan tinggi di setiap provinsi. Mitra tersebut antara lain Masyarakat Transparansi Aceh, FITRA NTB, WIRE-Gorontalo, Bengkel APPeK, Puspa Banuata, dan Yayasan Rumah Generasi. Selain pelatihan tatap muka, FITRA juga mengembangkan modul elektronik melalui Learning Management System (LMS) di kelas.sekolahanggaran.id. Lewat platform ini, peserta dan masyarakat umum bisa mempelajari materi perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI secara daring kapan saja, sehingga proses belajar tetap berjalan setelah pelatihan selesai. Program ini juga mencakup diskusi tematik, talkshow di FITRA TV, serta monitoring dan evaluasi berkala. Dengan cara kerja yang transparan, inklusif, dan berbasis bukti, FITRA ingin memastikan anggaran daerah benar-benar menjangkau semua warga, sesuai semangat “No one left behind”.