Peta situs PagesTentang Kami Latar Belakang Pendirian Sejarah Singkat Organisasi Statuta Donor Kerangka Finansial Tata Nilai Jangkauan Kerja Sumberdaya Manusia Struktur Organisasi Produk dan Layanan Anggaran dan Audit Lingkup Kegiatan Visi dan Misi Tim Kerja Analisis Istilah Anggaran Sekilas Proses Penganggaran Indonesia Peta Anggaran About Budget Map Budget years covered Data Sources Longer term aims for this site Two types of Budget-Status Indicators Ketentuan Kontak Layanan Informasi Jaringan FITRA Sumut FITRA Riau FAKTA Kalbar FITRA Jateng Fitra Jatim FITRA NTB FITRA Sukabumi FITRA Sumsel FORMASI Kebumen POKJA 30 SOLUD YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) YASMIB Sulselbar Hasil Pencarian Berita Rilis Pres Program (English Version) Budget Advocacy and Monitoring (BAM) workshop for CSOs from the region of Southeast Asia in Jakarta (English Version) completion of the open budget survey 2012 on behalf of the International Budget Partnership of the Center on Budget and Policy Priorities (English Version) Completion of the Open Budget Survey 2012 on behalf of the International Budget Partnership of the Center on Budget and Policy Priorities (English Version) Contulting Agreement: Promoting the Use of Open data to Strengthen Fiskal Transparency in Indonesia and the Philippines (OD4 Transparency Project) (English Version) Empowering Non-state actors Capacity (Civil society Organization, Media and university) to conduct oversight of Government’s Integrity and Accountability in providing social services (health, education, and women’s small medium enterprises) (English Version) GDNet project: Developing critical Thinking Capacity on Research Uptake and Communications (English Version) Intranet set-up, data storage and computer protection system up-grades (English Version) Launching Open Budget Survey (OBS) 2012 (English Version) Open Budget Survey (OBS) (English Version) Program to replicate best practices of the strategic alliance for poverty alleviation, including the subdistrict budget quota process and integration of poverty reduction planning, in seven districts or cities (English Version) Promoting Freedom of Access to Budgetary Information on Central Government Institutions’ Websites (English Version) Promoting Transparency and Accountability in the Budget Process by Strengthening the Budgetary and Supervisory Role of the National House of Representatives (DPR) (English Version) Review and analysis of gender-based state budget (APBN/APBD) for social protection program (English Version) Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II – Mainstreamed budget accountability as civil societies oversight instrument (English Version) Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II lanjutan – Mainstreamed budget accountability as civil societies oversight instrument (English Version) Build grant Tata kelola anggaran yang berpihak kepada perempuan dan kelompok miskin di Sulawesi dan Pemerintah Nasional (English Version) Capacity building on gender mainstreaming: training for women, communities, villages government and district government in order to implement inclusive policies as well as pro gender policies, Kabupaten Karo and Humbang Hasundutan (English Version) Completion of the open budget survey 2012 on behalf of the International Budget Partnership of the Center on Budget and Policy Priorities (English Version) Demand-side analysis and perspectives on acces to and use of development finance Gender Anggaran Studi Anggaran Daerah di Indonesia (English Version) IBP’s Subnational Work Program (English Version) Internship on Budget Analysis and Advocacy (English Version) Launching of Open Budget Index Survey Results for ASEAN Region Studi Anggaran Daerah di Indonesia (English Version) Mapping and reviwing regulation of regional (English Version) Open Budget Survey (English Version) Program Workshop and Training on “Pro Poor Budgeting with a special focus on the implementation of the new village law (English Version) Promoting transparancy and accountability in the budget process by strengthening the budgetary and supervisory role of the national house of representatives (DPR) (English Version) Strategic alliance for poverty alleviation (English Version) Strengthening and Developing FITRA’s Capacity as a Knowledge Community for Strategic Policy Advocacy (English Version) Strengthening and Developing FITRA’s Capacity as a knowledge community (English Version) Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II (English Version) To develop tools for measuring and rangking gender and pro poor budgeting and piloting them in 70 regencies and cities in Indonesia (English Version) Workshop on ARK working mechanism and road map development Advokasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pro Poor Budgeting Budget Responsif Dalam Proses Penganggaran Gender Budget Responsif Dalam Proses Penganggaran Konfrensi Nasional Gerakan Advokasi Anggaran Mendorong Transparansi Penerimaan Negara Sektor BUMN Pelatihan Analisis dan Advokasi Anggaran Program Pengembangan Transparansi Anggaran Anggaran Daerah di Indonesia Anggaran Daerah di Indonesia Kajian identifikasi mekanisme pendanaan HIV di wilayah kerja Semarang Kota dan Bandung Kota untuk Projek SHIFT dan data collecting anggaran kesehatan TB/HIV 75 Kab/Kota Knowledge Sector Initiative (KSI) Mencari formula dana perimbangan daerah yang berkeadilan dan transparan Mendorong efektifitas anggaran melalui reformasi birokrasi dan tata kelola hutang negara. Mendorong layanan dasar di Desa yang responsive & inklusif melalui penguatan BPD & perbaikan taa kelola pemerintahan desa Mendorong Transparansi Anggaran dan Pengembangan Mekanisme Pengaduan di Desa Peduli Advokasi Dana Desa untuk Kelompok Marginal Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas riset dan analisis Penguatan masyarakat sipil dalam mendukung implementasi kabupaten layak anak di Kalimantan Barat Prakarsa Sektor Pengetahuan Program penguatan kapasitas aparatur desa dalam implementasi UU Desa yang pro poor dan inklusif melalui sistem informasi desa terintegrasi Kabupaten Karo dan Tobasa Program penguatan kapasitas aparatur negara desa dalam implementasi UU yang pro poor dan inklusif melalui sistem informasi desa terintegrasi Save The Children – GKIA. Pemetaan Kebijakan dan Anggaran terkait penurunan angka kematian Ibu dan bayi baru lahir di Indonesia Strengthening Integrity and Accountability Program Studi Anggaran Daerah di Indonesia Studi Anggaran Daerah: Local Budget Index (LBI) & Local Budget Analysis (LBA) di 20 Kabupaten/kota lokasi Program KINERJA Studi Anggaran Daerah: Local Budget Index (LBI) & Local Budget Analysis (LBA) di 20 Kabupaten/kota lokasi Program KINERJA Studi pembiayaan pemilu di Indonesia Tata kelola anggaran yang berpihak kepada perempuan dan kelompok miskin di Sulawesi dan Pemerintah Nasional Website Development: Info-anggaran.com (info-budget.com) List Publikasi Peta situs Mendorong Transparansi Anggaran Pemilu Audit FITRA Period: January 2013 – December 2013 Galeri Hasil Pencarian Media Video Sketsa Harapan Audit Sosial Di Sukabumi UU Keterbukaan Informasi Publik PostsFITRA Duga Penggelembungan KTP ElektronikAnalisis Umum Terhadap KUA dan PPAS TA 2010 Kabupaten Lombok BaratTrend Belanja Pemerintah dalam APBN 2002 – 2010: Tidak EfektifGejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011Moratorium PNS Saja Tak Mampu Pangkas Ongkos BirokrasiReshuffle, Siapa Bermasalah? Tak Berubah, Presiden yang BermasalahAnggaran Polri untuk Teroris Lebih Besar Dibanding Berantas KorupsiMendesak APBD “Pro Poor”Rapat Pansus RUU BPJS di Hotel Mewah Habiskan Rp 173 JutaAnggaran (Rusa) Yang TerlupakanFITRA: Anggaran Legislasi DPR Perlu DirasionalisasiMafia Badan AnggaranKemendiknas Alokasikan Dana Abadi PendidikanMoratorium Belanja PegawaiPemekaran (Masalah) DaerahFitra Sinyalir Adanya Penyimpangan Anggaran Bansos Hingga Rp 2,4 TFITRA : Anggaran Open House SBY Mencapai Rp1,5 MiliarFITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBYPilkada Serentak untuk Efisiensi AnggaranAnggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja PegawaiStaf Baru : spesialis teknologi informasi, Age HadiAnggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu MewahInfographics Minggu IniPemberitahuan : Awas Surat Palsu yang mengaku dari Seknas FITRAnggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan PegawainyaFitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 MSuryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di KemenagGedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu KecilRakyat Berhak Tahu Anggaran Open House IstanaFITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 MiliarFitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu BesarKebijakan Masa Lalu Membebani APBD LamonganSadar (Anggaran) BencanaGejala ‘Katarak’ pada ‘Mata’ APBN 2011Politik Gentong BabiTAHUKAH ANDA; BERAPA RUPIAH DANA NEGARA YANG MENGALIR KE PARTAI POLITIK?APBN-P di Pusaran CenturyRAPOT MERAH FUNGSI ANGGARAN DPR 2004-2009PEMERINTAH TIDAK BEKERJA KERAS UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYATFITRA Akan Telusuri Informasi Anggaran Badan PublikDPRD Rugikan Keuangan Ratusan MiliarFitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan KorupsiStudy Anggaran Tim Kerja Gubernur Pemprov GorontaloDiskusi Publik “Komitmen Pemerintah Untuk Mewujudkan Jaminan Sosial Kesehatan”FITRA NTB: Pemerintah Daerah Harap Berhati-Hati Kelola Keuangan DaerahFitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPRTransfer Anggaran (Birokrasi) DaerahINI DIA KEPALA DAERAH DENGAN PENGHASILAN TERTINGGIMoratorium Belanja PegawaiMafia (Badan) AnggaranPemburu Rente AnggaranEnam Kementerian Pemalas di Tahun Anggaran 2012Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRABaleg DPR Himpun Masukan Fitra dan Fomappi Untuk Revisi UU MD3Indonesia Rangking Tertinggi Dalam Keterbukaan Anggaran Se-Asia TenggaraBelajar Melek Anggaran Ke Seknas FITRAMembangun Keterbukaan Fiskal Yang TransparanWakil bupati kebumen menutup acara magang analisa perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pro poorRKA DIPA, Masihkah Rahasia?”MDGs Yang Transparan dan PartisipatifFITRA Mendesak Kemenkeu Tertibkan Dana Off Budget PolriAPBD Riau Bermasalah15 Kementerian Terindikasi Rugikan Negara Rp 8,3 TriliunOpini “Sandera pegawai pada APBD”Politisasi Anggaran Tahun PemiluFITRA Menolak RAPBN-P 2013Kemenkeu Bantah Ambil Anggaran 38 TNegara Rugi Hingga Rp 203,9 MLobi Politik Cantik Anggaran LapindoFitra Desak Kemenkeu Batasi Dana ke DaerahIni 5 Daerah Terkorup Versi FITRAGubernur Kalsel Bantah Data FITRAAnggaran Pendidikan Untuk Gaji Pegawai?FITRA : “Pemkab, Perhatikan Masalah Aset”60% Perusahaan Tambang Tidak Membayar PajakHampir Setengah Pagu Bansos Ditemukan PelanggaranUchok : “Musuh Demokrasi Saat Ini Justru Anggota Parlemen Yang Dipilih”Wow… 17,85 M Dana Bansos Terpakai Dalam Pilkada Sumsel ?FITRA : Kemendagri Penerima Dana Asing TerbesarKemenkeu Terbesar Menghabiskan Utang Luar NegeriProyek Pantura MencurigakanProyek Tol Medan Terindikasi KorupsiBiaya Tol Medan-Kualanamu Rp 80 Miliar Per KilometerFITRA Desak Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat OKU TimurFITRA :Minta BPKP Audit Pemborosan di Humas DPRD JakartaLima Fokus Perhatian APBN 2014Ini 8 Lembaga Pemerintah Penyerap Anggaran Terbesar10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran TerendahFITRA Minta K/L Mengumumkan Penyerapan Anggaran Yang Dinilai LambanKunjungan LSM ChinaFITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014Inilah 10 Daerah Paling TerbukaIndikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi BantenKasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian SajaFITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via InternetPerjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 TriliunPengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel JanggalAnggaran Siluman DPR Rp 27 TriliunPengadaan Barang Bea Cukai JanggalFITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSRFITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKIKoalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi RakyatMau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRARendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi AnggaranAPBN 2014 Berpotensi BocorFITRA : APBN 2013 Sarat PolitisasiFITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?Fitra Desak Audit Rutin Keuangan ParpolWow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDMSoroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di KriminalisasiDana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu LegislatifKepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN“Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRAFITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan RakyatPengadaan bus Transjakarta butuh dikawalFITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa KorupsiPembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)FITRA : Koalisi Cenderung KoruptifFITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilprese-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 TriliunOperasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPUGugatan Partai Golkar NTB Di TolakPencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan KorupsiFITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam PilpresDisinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana KampanyeBPK Jangan Gampang Beri Opini WTPQuo Vadis Politik Anggaran IndonesiaMengulik Anggaran Debat CapresRemehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD JatimAktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang MandiriFITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBNKabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan RakyatWow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 MFITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”Politik Anggaran Pemerintahan BaruAnggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan PolitiknyaFITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPKFITRA: Kinerja DPR MengecewakanIni Dia Potensi Pilkada Melalui DPRDWow…… Perjalanan Dinas Kementerian InkonstitusionalDigaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalanInformasi Singkat “Perjuangan Panjang PIK di Kabupaten Sukabumi (2009-2013)”FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan NegaraSelusin PR JokowiFitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan BangsaFitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak MasifSekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan RibkaJokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor TambangFITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot JokowiRPJMN Belom Akomodir Visi Misi PresidenAwasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi AsingMERAJUT KESEJAHTERAAN DARI DESAGaji Selangit PNS DKIBLBI Century Terancam TerhentiAhok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa TerkendalaKorupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan AnggaranKrisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBIUntung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKIJokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat PublikFITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPRFITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AADFITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 JutaFITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks ParlemenFitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan RakyatKunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8MFitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan RupiahMengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi PolitikPOSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih DipertanyakanRAPBD DKI 2016 Terancam DeadlockCatatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset NegaraCegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan AkuntabilitasPercepatan proyek menuai pro kontraFITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia BaruFitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-StrukturalFITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan PajakFitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 TFITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang PajakFITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan BaruDeklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan PajakFitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi BantenHanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi SignifikanTolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPKFitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana DesaFitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana DesaFITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik KepentinganAPBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak NaikParlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas JargonFITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian KeuanganFITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian KeuanganKomisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli DesaFITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax AmnestyFitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan InfrastrukturPenanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai SolusiPP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivosAksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publikBuka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung TransparansiParpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTPFITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak GentlemanFITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBIKeseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan DiragukanFITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 DaerahFitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium PercontohanKEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMAFITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran DaerahOptimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRGFitra Selenggarakan Sekolah Anggaran DesaDana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban KekerasanFITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARATBPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran RupiahWajah APBN 2018 “Masam”Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)Politik Patrimonial Pada Konstelasi PilkadaHari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum KomitmenMenjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima TahunanSeknas FITRA Job Vacancy: IT OfficerMengurai Polemik Dana KelurahanFITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran PublikFitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana DesaSaksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian ParpolUrung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panikFITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif GenderOpen Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya PencitraanKenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem UtangJokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan PolitikFitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliunFITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPRUntung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan SuramaduLauncing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPDKartu nikah tidak di perlukanLauncing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPDKartu nikah tidak di perlukanLauncing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPDLauncing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPDPantaskah Remunerasi untuk ASN?Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”Mutasi Masih Ada MasalahPre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di IndonesiaSekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasiSeminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”Galeri Seknas FITRAForum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPAKonferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018Pantaskah Remunerasi untuk ASN?Waspadai Bansos BocorSoal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukanSeknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022Fitra Apresiasi Performa APBN 2018Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi BurukRevitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu DetailnyaPolisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPKFITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPKPublik Apresiasi Tim Gabungan PolriKetiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPNMencegah Kebocoran Anggaran NegaraMemiskinkan Rakyat, Menghambat Laju PerekonomianFITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari RakyatSudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan KorupsiAhead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under JokowiAwasi Dana SwakelolaFITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran InfrastrukturSeknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per TahunBenarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran InfrastrukturJokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta TonCEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik IniOpen Data DayIde Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu DipertimbangkanFITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan SosialOpen Data Day 2019 FITRAFitra Gelar Kegiatan Akses Data AnggaranAliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk DijualFITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu JanggalApel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta WaspadaMayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaanFITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara NasionalFITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVELPemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu DibentukCEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 TriliunPrabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia[Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke BangladeshKoalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan PelanggaranFORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARANBanyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi FitraKajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBNFitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBNJokowi Diminta Kurangi Menteri dari PartaiMakro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif FiskalPENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARATFITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum MendesakFITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering InovasiSEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDANDaftar Kriteria Anggota BPK Versi FitraPower for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surfaceSeknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di SentulPemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HIBertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid IIOpen Parliament dan Gebrakan DewanOpen Parliament dan Gebrakan DewanJokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPKKasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor PanganAnggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?FITRA Yakin KPK Berani Menetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTPAnggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK DilibatkanFITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri SusiSeknas FITRA Salut Sikap Kritis GubernurKOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPKMeragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua HariPengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan KorupsiFITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies BaswedanSerapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemahFitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-MarufTransparansi Anggaran Pemerintah DKIFITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan AgungPR Menteri Desa BaruBelum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki KekuasaanKeterbukaan DKI MenurunStaf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu NegaraWabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor LesteKenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama SekaliFITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan AnggaranUtang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di DaerahFITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas DipaksakanMoratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RIMenelisik Tata Kelola Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS; Antara Potensi Korupsi dan Monopoli Pengadaan ObatAnalisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan KotaMenakar Risiko Utang PemerintahOmnibus Law; Modus Baru Praktik Korupsi Terstruktur dan Legal?Jebakan Ekonomi IndonesiaMengurai Polemik Dana KelurahanPantaskah Remunerasi untuk ASN?Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under JokowiPower for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surfaceMenjaga Marwah BPKOpen Parliament dan Gebrakan DewanMendorong Akuntabilitas Sosial Pemprov DKITata Ulang Keuangan Desa, PR Menteri Desa BaruSeknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19Archives March 2020 (16) February 2020 (1) January 2020 (3) December 2019 (4) November 2019 (4) October 2019 (5) September 2019 (5) August 2019 (8) July 2019 (5) June 2019 (2) May 2019 (4) April 2019 (12) March 2019 (8) February 2019 (14) January 2019 (8) December 2018 (18) November 2018 (19) October 2018 (1) August 2018 (1) May 2018 (1) March 2018 (4) January 2018 (3) December 2017 (1) October 2017 (2) September 2017 (2) August 2017 (1) July 2017 (2) June 2017 (1) May 2017 (3) April 2017 (3) March 2017 (2) January 2017 (2) December 2016 (1) October 2016 (5) August 2016 (3) July 2016 (2) June 2016 (2) May 2016 (2) April 2016 (2) March 2016 (2) February 2016 (2) January 2016 (4) December 2015 (2) November 2015 (1) October 2015 (3) September 2015 (2) August 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (5) February 2015 (2) January 2015 (3) December 2014 (2) November 2014 (2) October 2014 (7) September 2014 (1) August 2014 (7) July 2014 (2) June 2014 (3) May 2014 (4) April 2014 (6) March 2014 (4) January 2014 (6) December 2013 (5) November 2013 (6) October 2013 (6) September 2013 (8) July 2013 (10) June 2013 (8) May 2013 (3) April 2013 (1) March 2013 (5) February 2013 (2) January 2013 (2) December 2012 (5) November 2012 (1) October 2012 (23) September 2012 (6) August 2012 (2) July 2012 (1) May 2012 (3) April 2012 (1) February 2012 (1) November 2011 (2) October 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (1) September 2010 (1) April 2010 (1) March 2010 (2) Categories Analisis Analisis Anggaran Lainnya Analisis Anggaran Sektoral Analisis APBD Analisis APBN Berita Berita Fitra FITRA di Media Galeri Pengumuman Uncategorized Sitemap created with WP Realtime Sitemap. http://seknasfitra.org/sitemap.xml
