Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai

Kondisi keuangan daerah semakin kritis dan mengkhawatirkan. Perilaku boros pemda yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh: Pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.

Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Yang mencengangkan jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/ kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas (terlampir dalam tabel) dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa – NAD.

Keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi Pemda untuk memberikan pemenuhan pelayanan publik berkualitas sebagaimana mandat otonomi daerah tidak akan pernah mampu diwujudkan, karena sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program kegiatan hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas akan kembali dikorbankan.

Untuk menyelamatkan daerah dari ancamankebangkrutan, FITRA miminta segera dilakukannya perubahan kebijakan sebagai berikut :

  1. Hentikan Politisasi Birokrasi. Pembinaan PNSD dibawah Kepala Daerah menjadi salah satu pemicu praktek rekrutmen yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil personil serta kemampuan keuangan daerah. Mengingat Kepala Daerah adalah pejabat politik, maka merekrut sebanyak mungkin PNSD merupakan insentif politik untuk merawat tim suksesnya dengan menggunakan uang rakyat. Klausul yang terdapat pada UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah ini harus segera dirubah.
  2. Keluarkan Belanja Pegawai dari Perhitungan Alokasi Dasar DAU. Kuncinya adalah dengan segera merevisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, lalu memasukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.
  3. Pembatasan Jumlah Organisasi di Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus bertindak cepat untuk membuat batasan jumlah maksimal organisasi yang ada di tingkat kabupaten/ kota. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sebenarnya satu organisasi mampu bekerja untuk mengendalikan beberapa urusan. Faktanya sebagian besar kabupaten jumlah organisasinya justru disesuaikan dengan jumlah urusan yang menjadi tanggungjawab pemda. Inilah yang mengakibatkan semakin bertambahnya personil setiap tahunnya.
  4. Teruskan Moratorium Rekrutmen PNSD. Kebijakan moratorium yang telah dibuat pemerintah sejak tahun 2011 harus diteruskan sampai tahun 2014. Dengan begitu laju pertumbuhan jumlah pegawai dapat dikendalikan. Sehingga setelah Pemilu 2014 pemerintah harus menyusun rasio jumlah pegawai secara tepat. Oleh karenanya, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah

Jakarta, 09 April 2012

Hadi Prayitno

Kepala Divisi Pengembangan Jaringan

081 949653162

hadi@seknasfitra.org

Lampiran Tabel:

11 Kab/ Kota Yang Memiliki Belanja Pegawai 70% Ke Atas

No

Kab/ Kota

Provinsi

Porsi Belanja Pegawai

1

Kota Langsa N.A.D

76,7%

2

Kab. Kuningan Jawa Barat

74,0%

3

Kota Ambon Maluku

73,4%

4

Kab. Ngawi Jawa Timur

73,0%

5

Kab. Bantul D.I.Y

71,9%

6

Kab. Bireuen N.A.D

71,8%

7

Kab. Klaten Jawa Tengah

71,6%

8

Kab. Aceh Barat N.A.D

70,9%

9

Kota Gorontalo Gorontalo

70,3%

10

Kab. Karanganyar Jawa Tengah

70,1%

11

Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara

70,0%

Sumber: Ringkasan APBD 2012, DJPK;

Birokrasi Tambun

 
Detil

Judul Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai
Peyusun Hadi Prayitno
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

3 thoughts on “Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai

  1. Anggaran Belanja Pegawai gak bisa dikurangi, tiap tahun pasti naik. Walau tidak ada penambahan pegawai baru. Lo kok bisa? Kenapa? Ini jawabannya :
    1.Setiap 2 tahun sekali, gaji pegawai pasti naik. Namanya kenaikan gaji berkala.
    2.Setiap pegawai yang menikah, akan mendapat tunjangan istri
    3.Setiap pegawai yang punya anak (masimal 2), akan mendapat tunjangan anak
    4.Setiap 4 tahun sekali pegawai akan naik pangkat, yang otomatis akan menaikan gajinya.
    5.Setiap tahun pemerintah pusat ada kebijakan kenaikan gaji PNS.

    JADI BAGAIMANA CARANYA UNTUK MENURUNKAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEGAWAI? PECAT SAJA SEBAGIAN PNS! ATAU TIDAK USAH DIGAJI PNS ITU SEKALIAN !!! APAKAH INI MUNGKIN?

    Ehhhh omomg2 berapa sih gaji PNS itu? Besar mana dengan pedagang sate gerobak yang ada di simpang jalan itu?

    Kata Pak Wage yang jualan sate di simpang itu tiap hari bisa untung 200 ribu, jadi kalo sebulan dia dapat untung 6 juta.

    Berapa PNS? Apa semuanya PNS ada yang lebih sebesar itu? Gaji PNS tetangga cuma 3 juta lebih !

    Kalo anggota (apalagi direktur/ketua) LSM barapa gajinya ya? Dari mana sumbernya?

    • betul masbro….

      bukan belanja gaji yg diributkan, tp efektifitas belanja APBD itu yg harus didiskusikan. masa belanja modal koq setiap tahunnya tidak lebih dari 50% total belanja?!?!?!?

  2. Analisis FITRA ngaco….???!!!

    klo memang mo bahas belanja PNS jangan mengikutkan data selain belanja gaji. baca dulu peraturan mengenai postur APBD!!

    ada klausul belanja langsung dan belanja tidak langsung, apa itu? silahkan pelajari dulu…nanti kita diskusi lagi.

    belajar yg rajin ya nak…sebelum kau berkoar-koar di ranah publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *