Untuk mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak dunia akibat perang Iran-Israel, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap membuat kebijakan baru: memotong gaji pokok para menteri.
Menteri Agrari dan Tata Ruang Nusron Wahid antusias menyambut program itu. “Sebagai abdi dan aparatur negara, kami patuh selama untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa serta rakyat Indonesia,” kata saat dihubungi pada Senin, 23 Maret 2026
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo meminta anak buahnya menyiapkan langkah penghematan anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia sebagai imbas peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Harga minyak mentah jenis Brent mencapai US$ 112-116 per barel pada 23 Maret 2026. Harga ini jauh di atas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang hanya US$ 70 per barel.
Lonjakan harga ini otomatis mengakibatkan pembengkakan subsidi BBM, yang dialokasikan Rp 210 triliun pada 2026. Situasi itu juga dikhawatirkan membuat defisit makin melebar hingga berada di atas 3 persen—batas maksimal defisit terhadap produk domestik bruto yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Selain pemotongan gaji menteri, pemerintah menyiapkan beberapa solusi penghematan. Antara lain menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan serta pemangkasan 15 pos belanja rutin, seperti pemotongan gaji menteri dan pemangkasan anggaran di kementerian/lembaga negara.
Guru besar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan rencana pemotongan penghasilan pejabat itu seharusnya berfokus pada komponen tunjangan, bukan gaji pokok semata. Jumlah gaji pokok menteri jauh lebih kecil dibanding tunjangan dan fasilitas yang mereka peroleh setiap bulan.
Selain itu, kata dia, rencana pemotongan gaji tersebut semestinya berlaku pada semua pejabat pusat dan daerah, dari pejabat eselon pusat, kepala daerah, hingga pejabat eselon di daerah. “Juga direksi dan komisaris badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah,” kata Trubus, Senin, 23 Maret 2026.
Meski pemerintah memotong gaji pokok dan tunjangan semua pejabat, hal itu tetap tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi fiskal. Karena itu, Trubus mengusulkan agar Presiden merampingkan birokrasi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia mengatakan postur kabinet Prabowo yang gemuk sangat membebani anggaran negara. Padahal banyak fungsi kementerian dan lembaga tidak berjalan efektif, bahkan saling tumpang-tindih.
Prabowo membuat kebijakan berbeda dibanding presiden terdahulu pada awal menjabat Presiden periode 2024-2029. Prabowo, misalnya, menambah jumlah kementerian dan lembaga, dari 34 menjadi 48. Saat ini komposisi kabinet Prabowo terdiri atas 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat menteri.
Postur kabinet Prabowo makin gemuk karena jumlah wakil menteri di beberapa kementerian lebih dari satu. Salah satunya Kementerian Keuangan, yang memiliki tiga wakil menteri.
Menurut Trubus, pemerintahan Prabowo memecah kementerian yang sesungguhnya memiliki fungsi yang sama. Misalnya, kementerian di sektor pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. Pemisahan itu berdampak pada pembengkakan anggaran negara.
Di tingkat daerah, ia mengatakan organisasi perangkat daerah (OPD) juga dapat dirampingkan. OPD yang terlalu banyak pasti berimbas pada penggunaan anggaran.
Trubus mengingatkan pemerintah agar kebijakan pemangkasan anggaran itu memiliki dasar hukum yang kuat. Kebijakan tersebut seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang lewat mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Substansi ketentuan dalam undang-undang itu khusus mengatur kondisi darurat atau force majeure. “Dasar hukum itu memungkinkan negara memotong penghasilan pejabat,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemotongan semua tunjangan pejabat di tingkat pusat bisa menghemat anggaran hingga Rp 400 triliun. Komponen tunjangan itu terdiri atas tunjangan kinerja, tunjangan jabatan/struktural, serta belanja pensiun. Ia menyebutkan, jika 40 persen dari tunjangan semua pejabat dipotong, negara bisa menghemat Rp 160 triliun.
Menurut dia, pemotongan tunjangan lebih efektif ketimbang pemangkasan gaji pokok menteri. Gaji pokok menteri dan wakil menteri hanya berkisar Rp 5,04 juta per bulan. Akumulasi pemotongan dari 109 anggota kabinet diperkirakan hanya Rp 6,5 miliar per tahun. “Jadi ini tidak signifikan,” ujarnya, Senin, 23 Maret 2026.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan mengatakan rencana pemotongan gaji para menteri sekadar populisme fiskal. Sebab, rencana itu tidak akan menyentuh akar masalah fiskal.
“Tidak akan efektif menangani krisis fiskal saat ini. Besarannya pun tidak akan signifikan,” ucapnya, Senin, 23 Maret 2026.
Ia menghitung gaji pokok menteri dan wakil menteri hanya Rp 5-6 juta per bulan. Sedangkan tunjangan jabatan dan fasilitas yang mereka dapat bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Misbah memperkirakan hasil pemotongan gaji dan tunjangan menteri hanya sekitar Rp 47,88 miliar per tahun. Angkanya akan jauh lebih kecil jika pemerintah hanya memotong gaji pokok menteri. Hasil pemotongan gaji menteri diperkirakan hanya setara dengan 0,0005 persen dari total APBN 2026.
Menurut Misbah, masalah utama fiskal saat ini adalah struktur belanja negara. Struktur itu perlu direformasi secara substansial. Dengan begitu, pemangkasan anggaran perlu menyasar pada program prioritas nasional yang tidak efektif, seperti proyek makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai program ketahanan pangan. “Karena banyak potensi kebocoran di situ,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum menjawab permintaan konfirmasi mengenai berbagai kritik tersebut. Sebelumnya Prasetyo mengatakan rencana penghematan anggaran tersebut masih dalam tahap pengkajian. Meski begitu, ia memastikan pemerintah tidak akan memotong anggaran MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Juru bicara Presiden itu mengatakan pemangkasan anggaran akan memprioritaskan belanja yang tidak produktif. “Belanja yang menurut kami kurang produktif atau kurang berdampak,” katanya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.
Sumber: https://www.tempo.co/politik/pemotongan-gaji-pokok-menteri-prabowo-2123986
