liputan media sebelumnya

1. Sasaran Penerima Bansos Mesti Diperluas
2. Pemerintah Jangan Sungkan Meminta Restrukturisasi
3. Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pandemi
4. Menyiapkan Desa Peduli Touberkulosis
5. Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak
6. Calon Berstatus Tersangka Tak Etis Maju Pilkada
7. Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Fitra: Kurang Realistis
8. Seknas FITRA Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi dan Validasi Data Subsidi Gaji
9. Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK
10. Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’
11. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
12. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
13. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
14. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
15. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
16. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
17. Government, House forced to adapt to online meeting
18. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
19. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
20. Dana untuk BUMN Diawasi
21. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
22. Celah Rasuah Dana Bantuan
23. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
24. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
25. Rusuh Santunan Sampai Desa
26. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
27. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
28. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
29. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
30. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
31. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
32. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
33. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
34. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
35. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
36. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
37. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
38. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
39. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
40. Keterbukaan DKI Menurun
41. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
42. PR Menteri Desa Baru
43. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
44. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
45. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
46. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
47. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
48. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
49. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
50. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
51. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
52. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
53. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
54. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
55. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
56. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
57. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
58. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
59. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
60. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
61. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
62. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
63. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
64. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
65. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
66. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
67. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
68. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
69. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
70. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
71. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
72. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
73. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
74. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
75. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
76. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
77. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
78. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
79. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
80. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
81. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
82. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
83. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
84. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
85. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
86. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
87. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
88. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
89. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
90. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
91. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
92. Awasi Dana Swakelola
93. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
94. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
95. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?