liputan media sebelumnya

1. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
2. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
3. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
4. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
5. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
6. Keterbukaan DKI Menurun
7. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
8. PR Menteri Desa Baru
9. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
10. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
11. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
12. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
13. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
14. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
15. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
16. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
17. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
18. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
19. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
20. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
21. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
22. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
23. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
24. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
25. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
26. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
27. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
28. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
29. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
30. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
31. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
32. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
33. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
34. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
35. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
36. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
37. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
38. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
39. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
40. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
41. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
42. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
43. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
44. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
45. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
46. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
47. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
48. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
49. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
50. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
51. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
52. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
53. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
54. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
55. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
56. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
57. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
58. Awasi Dana Swakelola
59. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
60. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
61. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
62. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
63. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
64. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
65. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
66. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
67. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
68. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
69. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
70. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
71. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
72. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
73. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
74. Waspadai Bansos Bocor
75. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
76. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
77. Mutasi Masih Ada Masalah
78. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
79. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
80. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
81. Kartu nikah tidak di perlukan
82. Kartu nikah tidak di perlukan
83. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
84. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
85. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
86. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
87. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
88. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
89. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
90. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
91. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
92. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
93. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
94. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
95. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa