liputan media sebelumnya

1. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
2. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
3. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
4. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
5. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
6. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
7. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
8. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
9. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
10. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
11. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
12. Waspadai Bansos Bocor
13. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
14. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
15. Mutasi Masih Ada Masalah
16. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
17. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
18. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
19. Kartu nikah tidak di perlukan
20. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
21. Kartu nikah tidak di perlukan
22. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
23. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
24. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
25. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
26. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
27. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
28. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
29. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
30. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
31. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
32. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
33. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
34. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
35. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
36. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
37. Wajah APBN 2018 “Masam”
38. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
39. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
40. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
41. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
42. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
43. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
44. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
45. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
46. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
47. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
48. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
49. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
50. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
51. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
52. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
53. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
54. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
55. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
56. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
57. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
58. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
59. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
60. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
61. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
62. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
63. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
64. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
65. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
66. Percepatan proyek menuai pro kontra
67. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
68. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
69. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
70. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
71. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
72. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
73. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
74. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
75. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
76. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
77. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
78. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
79. Tasyakuran Kantor Baru SEKNAS FITRA
80. Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah
81. Fitra: Pernyataan Dahlan Iskan Ibarat Cambuk Bagi DPR
82. Fitra: Dana Hibah dan Bansos Rawan Korupsi
83. DPRD Rugikan Keuangan Ratusan Miliar
84. Fitra: Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Rp 822 Juta Terlalu Besar
85. FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
86. Rakyat Berhak Tahu Anggaran Open House Istana
87. Fitra: Anggaran Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Terlalu Kecil
88. Gedung DPD Kemahalan & Tak Perlu, Batalkan Saja!
89. Suryadharma Minta Fitra Buktikan Penyimpangan Bansos di Kemenag
90. Fitra: Proyek Hambalang Ambruk, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 753 M
91. nggaran Kepolisian Habis Terpakai untuk Menggemukan Pegawainya
92. Anggaran Pelantikan Gubernur DKI Terlalu Mewah
93. Anggaran Terbesar Pemerintah untuk Belanja Pegawai
94. Pilkada Serentak untuk Efisiensi Anggaran
95. FITRA Tak Pantas Persoalkan Anggaran Openhouse SBY