Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan

Jakarta, 5 April 2020 Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa merealokasi anggaran belanja guna menyelamatkan nelayan dan pembudidaya ikan yang kena dampak virus corona atau Covid-19. Ia mengusulkan, paling … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  2. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  3. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  4. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  5. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  6. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  7. Keterbukaan DKI Menurun
  8. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  9. PR Menteri Desa Baru
  10. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  11. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  12. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  13. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  14. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  15. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  16. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  17. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  18. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  19. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  20. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  21. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  22. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  23. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  24. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  25. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  26. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  27. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  28. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  29. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  30. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  31. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  32. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  33. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  34. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  35. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  36. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  37. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  38. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  39. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  40. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  41. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  42. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  43. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  44. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  45. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  46. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  47. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  48. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  49. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  50. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  51. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  52. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  53. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  54. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  55. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  56. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  57. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  58. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  59. Awasi Dana Swakelola
  60. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  61. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  62. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  63. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  64. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  65. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  66. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  67. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  68. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  69. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  70. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  71. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  72. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  73. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  74. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  75. Waspadai Bansos Bocor
  76. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  77. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  78. Mutasi Masih Ada Masalah
  79. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  80. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  81. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  82. Kartu nikah tidak di perlukan
  83. Kartu nikah tidak di perlukan
  84. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  85. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  86. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  87. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  88. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  89. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  90. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  91. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  92. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  93. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  94. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  95. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol