liputan media sebelumnya

1. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
2. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
3. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
4. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
5. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
6. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
7. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
8. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
9. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
10. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
11. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
12. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
13. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
14. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
15. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
16. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
17. Awasi Dana Swakelola
18. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
19. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
20. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
21. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
22. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
23. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
24. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
25. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
26. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
27. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
28. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
29. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
30. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
31. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
32. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
33. Waspadai Bansos Bocor
34. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
35. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
36. Mutasi Masih Ada Masalah
37. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
38. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
39. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
40. Kartu nikah tidak di perlukan
41. Kartu nikah tidak di perlukan
42. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
43. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
44. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
45. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
46. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
47. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
48. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
49. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
50. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
51. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
52. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
53. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
54. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
55. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
56. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
57. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
58. Wajah APBN 2018 “Masam”
59. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
60. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
61. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
62. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
63. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
64. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
65. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
66. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
67. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
68. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
69. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
70. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
71. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
72. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
73. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
74. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
75. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
76. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
77. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
78. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
79. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
80. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
81. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
82. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
83. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
84. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
85. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
86. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
87. Percepatan proyek menuai pro kontra
88. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
89. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
90. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
91. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
92. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
93. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
94. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
95. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat