Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak

Jakarta, 21 September 2020 Sekjend Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 harus ditunda pelaksanaannya. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pihaknya mengatakan sepakat dengan kebijakan PBNU untuk menunda Pilkada … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’
  2. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
  3. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
  4. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
  5. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
  6. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
  7. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
  8. Government, House forced to adapt to online meeting
  9. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
  10. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
  11. Dana untuk BUMN Diawasi
  12. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
  13. Celah Rasuah Dana Bantuan
  14. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  15. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  16. Rusuh Santunan Sampai Desa
  17. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  18. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  19. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  20. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  21. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  22. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  23. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  24. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  25. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  26. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  27. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  28. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  29. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  30. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  31. Keterbukaan DKI Menurun
  32. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  33. PR Menteri Desa Baru
  34. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  35. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  36. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  37. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  38. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  39. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  40. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  41. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  42. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  43. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  44. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  45. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  46. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  47. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  48. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  49. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  50. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  51. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  52. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  53. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  54. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  55. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  56. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  57. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  58. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  59. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  60. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  61. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  62. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  63. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  64. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  65. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  66. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  67. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  68. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  69. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  70. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  71. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  72. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  73. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  74. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  75. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  76. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  77. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  78. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  79. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  80. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  81. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  82. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  83. Awasi Dana Swakelola
  84. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  85. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  86. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  87. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  88. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  89. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  90. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  91. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  92. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  93. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  94. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  95. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018