liputan media sebelumnya

1. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
2. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
3. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
4. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
5. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
6. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
7. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
8. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
9. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
10. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
11. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
12. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
13. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
14. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
15. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
16. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
17. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
18. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
19. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
20. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
21. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
22. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
23. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
24. Awasi Dana Swakelola
25. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
26. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
27. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
28. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
29. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
30. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
31. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
32. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
33. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
34. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
35. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
36. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
37. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
38. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
39. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
40. Waspadai Bansos Bocor
41. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
42. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
43. Mutasi Masih Ada Masalah
44. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
45. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
46. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
47. Kartu nikah tidak di perlukan
48. Kartu nikah tidak di perlukan
49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
50. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
51. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
52. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
53. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
54. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
55. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
56. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
57. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
58. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
59. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
60. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
61. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
62. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
63. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
64. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
65. Wajah APBN 2018 “Masam”
66. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
67. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
68. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
69. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
70. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
71. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
72. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
73. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
74. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
75. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
76. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
77. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
78. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
79. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
80. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
81. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
82. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
83. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
84. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
85. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
86. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
87. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
88. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
89. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
90. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
91. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
92. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
93. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
94. Percepatan proyek menuai pro kontra
95. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas