Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi

Jakarta, 1 Juli 2020 Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel lantaran jajaran menterinya masih bekerja biasa di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan bekas Gubernur DKI Jakarta itu adalah belanja kementerian yang masih biasa-biasa saja. “Saya lihat … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. Dana untuk BUMN Diawasi
  2. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
  3. Celah Rasuah Dana Bantuan
  4. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  5. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  6. Rusuh Santunan Sampai Desa
  7. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  8. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  9. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  10. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  11. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  12. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  13. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  14. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  15. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  16. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  17. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  18. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  19. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  20. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  21. Keterbukaan DKI Menurun
  22. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  23. PR Menteri Desa Baru
  24. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  25. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  26. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  27. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  28. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  29. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  30. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  31. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  32. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  33. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  34. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  35. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  36. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  37. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  38. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  39. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  40. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  41. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  42. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  43. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  44. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  45. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  46. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  47. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  48. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  49. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  50. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  51. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  52. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  53. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  54. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  55. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  56. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  57. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  58. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  59. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  60. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  61. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  62. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  63. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  64. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  65. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  66. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  67. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  68. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  69. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  70. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  71. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  72. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  73. Awasi Dana Swakelola
  74. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  75. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  76. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  77. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  78. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  79. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  80. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  81. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  82. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  83. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  84. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  85. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  86. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  87. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  88. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  89. Waspadai Bansos Bocor
  90. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  91. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  92. Mutasi Masih Ada Masalah
  93. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  94. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  95. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD