Fitra Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19
Jakarta, 6 November 2020 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan potensi korupsi anggaran penanganan Covid-19. Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan, potensi korupsi terdapat di sektor kesehatan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi. “Tertutupnya pengadaan barang jasanya, …
selengkapnya »
-
Fitra menilai ada dua aturan yang ditabrak DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan APBD 2021 di Puncak Bogor.
Jakarta, 06 November 2020 Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan pembahasan di luar Gedung DPRD berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan ... selengkapnya » -
November 6, 2020Jakarta, 4 November 2020 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik. Draf ... selengkapnya »
-
Oktober 29, 2020Jakarta, 26 Oktober 2020 Penempatan dalam bentuk deposito yang dilakukan pemerintah daerah di bank rawan terjadi gratifikasi. Motivasi penempatan anggaran daerah di bank bisa berujung pada perilaku kickback ... selengkapnya »
-
Oktober 14, 2020Jakarta, 12 Oktober 2020 Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Badiul Hadi menilai, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tentang pengajuan judicial review (JR) ke ... selengkapnya »
liputan media sebelumnya
- Sasaran Penerima Bansos Mesti Diperluas
- Pemerintah Jangan Sungkan Meminta Restrukturisasi
- Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pandemi
- Menyiapkan Desa Peduli Touberkulosis
- Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak
- Calon Berstatus Tersangka Tak Etis Maju Pilkada
- Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Fitra: Kurang Realistis
- Seknas FITRA Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi dan Validasi Data Subsidi Gaji
- Soal POP, Kemendikbud Diimbau Perhatikan Catatan KPK
- Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’
- Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
- Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
- Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
- Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
- Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
- Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
- Government, House forced to adapt to online meeting
- Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
- Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
- Dana untuk BUMN Diawasi
- Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
- Celah Rasuah Dana Bantuan
- APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
- Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
- Rusuh Santunan Sampai Desa
- Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
- Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
- FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
- Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
- FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
- Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
- Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
- Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
- FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
- Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
- Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
- Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
- Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
- Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
- Keterbukaan DKI Menurun
- Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
- PR Menteri Desa Baru
- FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
- Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
- Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
- Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
- FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
- Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
- Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
- Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
- FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
- Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
- Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
- Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
- Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
- Open Parliament dan Gebrakan Dewan
- Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
- Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
- Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
- Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
- Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
- SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
- FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
- FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
- Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
- Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
- Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
- Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
- FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
- Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
- [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
- Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
- CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
- 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
- Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
- FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
- Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
- Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
- Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
- FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
- Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
- Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
- Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
- FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
- Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
- CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
- Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
- FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
- Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
- Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
- FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
- Awasi Dana Swakelola
- Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
- Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
- Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?