liputan media sebelumnya

1. Covid-19: Perjalanan dinas ASN disebut ‘sembrono’ dari segi anggaran dan kesehatan, pemerintah klaim ‘akan selektif’
2. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
3. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
4. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
5. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
6. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
7. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
8. Government, House forced to adapt to online meeting
9. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
10. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
11. Dana untuk BUMN Diawasi
12. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
13. Celah Rasuah Dana Bantuan
14. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
15. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
16. Rusuh Santunan Sampai Desa
17. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
18. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
19. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
20. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
21. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
22. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
23. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
24. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
25. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
26. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
27. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
28. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
29. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
30. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
31. Keterbukaan DKI Menurun
32. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
33. PR Menteri Desa Baru
34. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
35. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
36. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
37. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
38. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
39. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
40. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
41. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
42. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
43. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
44. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
45. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
46. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
47. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
48. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
49. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
50. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
51. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
52. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
53. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
54. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
55. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
56. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
57. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
58. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
59. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
60. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
61. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
62. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
63. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
64. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
65. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
66. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
67. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
68. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
69. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
70. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
71. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
72. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
73. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
74. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
75. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
76. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
77. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
78. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
79. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
80. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
81. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
82. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
83. Awasi Dana Swakelola
84. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
85. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
86. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
87. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
88. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
89. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
90. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
91. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
92. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
93. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
94. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
95. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018