FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak

Jakarta, 17 Juni 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah harus berupaya mempertahankan target-target indikator asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sudah ditetapkan, sehingga tidak perlu adanya APBN Perubahan. Sekjen FITRA, Misbahul Hasan, mengatakan … selengkapnya »

liputan media sebelumnya

  1. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  2. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  3. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  4. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  5. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  6. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  7. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  8. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  9. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  10. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  11. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  12. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  13. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  14. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  15. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  16. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  17. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  18. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  19. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  20. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  21. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  22. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  23. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  24. Awasi Dana Swakelola
  25. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  26. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  27. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  28. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  29. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  30. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  31. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  32. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  33. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  34. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  35. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  36. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  37. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  38. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  39. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  40. Waspadai Bansos Bocor
  41. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  42. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  43. Mutasi Masih Ada Masalah
  44. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  45. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  46. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  47. Kartu nikah tidak di perlukan
  48. Kartu nikah tidak di perlukan
  49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  50. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  51. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  52. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  53. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  54. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  55. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  56. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  57. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  58. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  59. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  60. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  61. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  62. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  63. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  64. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  65. Wajah APBN 2018 “Masam”
  66. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  67. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  68. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  69. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  70. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  71. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  72. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  73. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  74. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  75. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  76. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  77. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  78. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  79. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  80. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  81. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  82. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  83. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  84. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  85. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  86. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  87. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  88. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  89. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  90. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  91. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  92. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  93. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  94. Percepatan proyek menuai pro kontra
  95. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas