SEKRETARIAT Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat. Salah satunya adalah menerapkan transparansi dan pengawasan ketat anggaran program prioritas pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, resmi mengumumkan perombakan Kabinet Merah Putih jilid II. Kepala negara mengganti posisi Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu.
“Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru tentunya sudah dihadapkan pada berbagai tantangan dan pekerjaan rumah (PR) dalam mengelola keuangan negara,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan lewat keterangan tertulis yang dikutip Minggu, 14 September 2025.
Menkeu bertanggung jawab atas tata kelola anggaran, termasuk untuk belanja bagi sederet program. FITRA meminta Purbaya mengembangkan mekanisme transparansi, partisipasi publik dan pengawasan yang ketat. “Program-program direktif Presiden menyedot dana besar, tanpa studi kelayakan, tanpa partisipasi publik, sehingga sangat riskan diselewengkan.”
Pemerintah telah menetapkan porsi anggaran untuk sederet program pada 2026. Dana yang digunakan berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 tak sedikit. Misal program ketahanan pangan yang tahun depan menyedot anggaran Rp 164,6 triliun dan Ketahanan Energi sebesar Rp 402,4 triliun.
Program makan bergizi gratis (MBG) mendapat anggaran Rp 335 triliun pada 2026. Lalu pendidikan, termasuk sekolah rakyat mencapai Rp 757,8 triliun. Program kesehatan, termasuk cek kesehatan gratis, ditetapkan Rp 244 triliun.
FITRA juga menyoroti pendanaan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih yang akan berutang ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan jumlah 80 ribu koperasi, maka utang ke bank BUMN mencapai sekitar Rp 400 triliun. Bila rugi, akan ditanggung dana desa yang juga berasal dari APBN.
Selain itu ada program pertahanan semesta, 3 juta rumah dan lainnya. “Sebagian besar program-program tersebut bersifat top down dan tanpa background study yang memadai dan komperehensif, sehingga dampaknya akan sangat kecil dirasakan oleh masyarakat” ucap Misbah.
Dalam pidatonya pada acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada 9 September lalu, Purbaya menyatakan fokusnya untuk mengawal program prioritas Presiden. “Dari dalam negeri ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan lurus,” ujar Purbaya.
