[Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh

Jakarta, 14 April 2019 Dalam sesion debat terakhir Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pasangan Calon (Paslon) nomor 01 mengklaim Republik Indonesia sudah mengekspor banyak kereta api di Bangladesh. “Kita sudah ekspor kereta api ke Bangladesh,” kata Joko Widodo. … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  2. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  3. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  4. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  5. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  6. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  7. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  8. Open Data Day 2019 FITRA
  9. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  10. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  11. Open Data Day
  12. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  13. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  14. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  15. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  16. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  17. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  18. Awasi Dana Swakelola
  19. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  20. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  21. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  22. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  23. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  24. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  25. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  26. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  27. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  28. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  29. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  30. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  31. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  32. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  33. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  34. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  35. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  36. Waspadai Bansos Bocor
  37. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  38. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  39. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  40. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  41. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  42. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  43. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  44. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  45. Mutasi Masih Ada Masalah
  46. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  48. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  50. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  51. Kartu nikah tidak di perlukan
  52. Kartu nikah tidak di perlukan
  53. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  54. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  55. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  56. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  57. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  58. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  59. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  60. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  61. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  62. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  63. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  64. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  65. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  66. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  67. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  68. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  69. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  70. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  71. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  72. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  73. Wajah APBN 2018 “Masam”
  74. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  75. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  76. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  77. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  78. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  79. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  80. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  81. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  82. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  83. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  84. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  85. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  86. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  87. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  88. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  89. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  90. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  91. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  92. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  93. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos