berita sebelumnya

1. Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
2. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
3. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
4. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
5. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
6. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
7. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
8. Government, House forced to adapt to online meeting
9. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
10. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
11. Dana untuk BUMN Diawasi
12. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
13. Celah Rasuah Dana Bantuan
14. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
15. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
16. Rusuh Santunan Sampai Desa
17. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
18. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
19. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
20. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
21. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
22. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
23. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
24. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
25. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
26. Utang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di Daerah
27. FITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan Anggaran
28. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
29. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
30. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
31. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
32. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
33. Keterbukaan DKI Menurun
34. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
35. PR Menteri Desa Baru
36. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
37. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
38. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
39. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
40. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
41. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
42. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
43. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
44. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
45. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
46. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
47. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
48. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
49. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
50. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
51. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
52. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
53. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
54. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
55. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
56. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
57. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
58. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
59. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
60. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
61. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
62. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
63. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
64. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
65. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
66. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
67. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
68. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
69. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
70. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
71. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
72. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
73. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
74. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
75. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
76. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
77. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
78. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
79. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
80. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
81. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
82. Open Data Day 2019 FITRA
83. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
84. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
85. Open Data Day
86. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
87. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
88. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
89. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
90. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
91. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
92. Awasi Dana Swakelola
93. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi