Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?

Jakarta, 14 Agustus 2019 Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana Rp346 miliar lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk penyelenggaraan Formula E. Angka ini tercantum dalam draf rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 yang diterima … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  2. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  3. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  4. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  5. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  6. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  7. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  8. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  9. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  10. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  11. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  12. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  13. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  14. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  15. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  16. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  17. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  18. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  19. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  20. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  21. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  22. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  23. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  24. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  25. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  26. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  27. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  28. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  29. Open Data Day 2019 FITRA
  30. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  31. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  32. Open Data Day
  33. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  34. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  35. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  36. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  37. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  38. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  39. Awasi Dana Swakelola
  40. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  41. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  42. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  43. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  44. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  45. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  46. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  47. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  48. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  49. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  50. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  51. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  52. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  53. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  54. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  55. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  56. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  57. Waspadai Bansos Bocor
  58. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  59. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  60. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  61. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  62. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  63. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  64. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  65. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  66. Mutasi Masih Ada Masalah
  67. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  68. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  69. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  70. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  71. Kartu nikah tidak di perlukan
  72. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  73. Kartu nikah tidak di perlukan
  74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  75. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  76. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  77. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  78. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  79. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  80. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  81. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  82. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  83. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  84. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  85. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  86. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  87. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  88. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  89. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  90. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  91. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  92. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  93. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)