Awasi Dana Swakelola

(Kolom Metropolitan, Koran Kompas 14/2) Jakarta, 14 Februari 2019 Pengucuran dana swakelola didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  2. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  3. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  4. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  5. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  6. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  7. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  8. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  9. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  10. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  11. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  12. Waspadai Bansos Bocor
  13. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  14. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  15. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  16. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  17. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  18. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  19. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  20. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  21. Mutasi Masih Ada Masalah
  22. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  23. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  24. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  25. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  26. Kartu nikah tidak di perlukan
  27. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  28. Kartu nikah tidak di perlukan
  29. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  30. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  31. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  32. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  33. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  34. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  35. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  36. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  37. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  38. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  39. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  40. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  41. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  42. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  43. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  44. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  45. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  46. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  47. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  48. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  49. Wajah APBN 2018 “Masam”
  50. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  51. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  52. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  53. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  54. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  55. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  56. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  57. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  58. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  59. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  60. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  61. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
  62. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  63. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  64. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
  65. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
  66. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
  67. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  68. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  69. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  70. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
  71. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
  72. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
  73. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  74. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  75. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  76. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
  77. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
  78. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
  79. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  80. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
  81. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
  82. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
  83. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
  84. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
  85. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
  86. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
  87. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
  88. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
  89. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
  90. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
  91. Percepatan proyek menuai pro kontra
  92. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
  93. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara