berita sebelumnya

1. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
2. Keterbukaan DKI Menurun
3. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
4. PR Menteri Desa Baru
5. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
6. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
7. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
8. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
9. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
10. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
11. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
12. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
13. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
14. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
15. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
16. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
17. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
18. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
19. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
20. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
21. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
22. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
23. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
24. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
25. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
26. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
27. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
28. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
29. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
30. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
31. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
32. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
33. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
34. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
35. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
36. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
37. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
38. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
39. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
40. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
41. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
42. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
43. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
44. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
45. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
46. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
47. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
48. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
49. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
50. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
51. Open Data Day 2019 FITRA
52. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
53. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
54. Open Data Day
55. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
56. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
57. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
58. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
59. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
60. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
61. Awasi Dana Swakelola
62. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
63. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
64. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
65. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
66. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
67. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
68. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
69. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
70. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
71. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
72. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
73. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
74. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
75. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
76. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
77. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
78. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
79. Waspadai Bansos Bocor
80. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
81. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
82. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
83. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
84. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
85. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
86. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
87. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
88. Mutasi Masih Ada Masalah
89. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
90. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
91. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
92. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
93. Kartu nikah tidak di perlukan