FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak

Jakarta, 17 Juni 2019 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah harus berupaya mempertahankan target-target indikator asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sudah ditetapkan, sehingga tidak perlu adanya APBN Perubahan. Sekjen FITRA, Misbahul Hasan, mengatakan … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  2. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  3. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  4. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  5. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  6. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  7. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  8. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  9. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  10. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  11. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  12. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  13. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  14. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  15. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  16. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  17. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  18. Open Data Day 2019 FITRA
  19. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  20. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  21. Open Data Day
  22. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  23. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  24. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  25. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  26. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  27. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  28. Awasi Dana Swakelola
  29. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  30. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  31. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  32. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  33. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  34. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  35. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  36. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  37. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  38. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  39. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  40. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  41. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  42. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  43. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  44. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  45. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  46. Waspadai Bansos Bocor
  47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  48. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  49. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  50. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  51. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  52. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  53. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  54. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  55. Mutasi Masih Ada Masalah
  56. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  57. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  58. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  59. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  60. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  61. Kartu nikah tidak di perlukan
  62. Kartu nikah tidak di perlukan
  63. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  64. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
  65. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
  66. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
  67. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
  68. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
  69. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
  70. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
  71. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
  72. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  73. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
  74. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
  75. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
  76. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  77. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
  78. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
  79. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
  80. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
  81. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
  82. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
  83. Wajah APBN 2018 “Masam”
  84. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
  85. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
  86. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
  87. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
  88. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  89. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  90. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  91. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
  92. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  93. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA