Pemerintah Didorong Kembangkan Teknologi di Pilkada Serentak

Jakarta, 21 September 2020 Sekjend Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Misbah Hasan menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 harus ditunda pelaksanaannya. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pihaknya mengatakan sepakat dengan kebijakan PBNU untuk menunda Pilkada … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
  2. Strategi Serabutan Jokowi Selamatkan Ekonomi Pariwisata
  3. Demi Transparansi, Evaluasi BLT Dana Desa Secara Menyeluruh
  4. Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
  5. Pengusiran Dirut Inalum Bentuk Arogansi
  6. Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi
  7. Kartu Kuning untuk Terawan & Buruknya Penyerapan Anggaran COVID-19
  8. Government, House forced to adapt to online meeting
  9. Peran Jaksa Agung Bisa Maksimalkan Pengawalan Program PEN
  10. Pengawasan Anggaran Pandemi Daerah
  11. Dana untuk BUMN Diawasi
  12. Urgensi Revisi Rencana Pembangunan
  13. Celah Rasuah Dana Bantuan
  14. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  15. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  16. Rusuh Santunan Sampai Desa
  17. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  18. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  19. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  20. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  21. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  22. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  23. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  24. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  25. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  26. Utang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di Daerah
  27. FITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan Anggaran
  28. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  29. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  30. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  31. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  32. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  33. Keterbukaan DKI Menurun
  34. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  35. PR Menteri Desa Baru
  36. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  37. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  38. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  39. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  40. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  41. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  42. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  43. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  44. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  45. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  46. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  47. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  48. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  49. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  50. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  51. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  52. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  53. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  54. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  55. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  56. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  57. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  58. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  59. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  60. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  61. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  62. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  63. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  64. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  65. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  66. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  67. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  68. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  69. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  70. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  71. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  72. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  73. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  74. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  75. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  76. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  77. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  78. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  79. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  80. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  81. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  82. Open Data Day 2019 FITRA
  83. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  84. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  85. Open Data Day
  86. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  87. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  88. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  89. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  90. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  91. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  92. Awasi Dana Swakelola
  93. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi