berita sebelumnya

1. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
2. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
3. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
4. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
5. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
6. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
7. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
8. Open Data Day 2019 FITRA
9. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
10. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
11. Open Data Day
12. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
13. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
14. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
15. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
16. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
17. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
18. Awasi Dana Swakelola
19. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
20. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
21. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
22. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
23. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
24. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
25. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
26. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
27. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
28. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
29. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
30. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
31. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
32. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
33. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
34. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
35. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
36. Waspadai Bansos Bocor
37. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
38. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
39. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
40. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
41. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
42. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
43. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
44. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
45. Mutasi Masih Ada Masalah
46. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
48. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
49. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
50. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
51. Kartu nikah tidak di perlukan
52. Kartu nikah tidak di perlukan
53. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
54. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
55. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
56. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
57. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
58. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
59. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
60. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
61. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
62. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
63. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
64. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
65. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
66. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
67. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
68. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
69. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
70. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
71. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
72. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
73. Wajah APBN 2018 “Masam”
74. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
75. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
76. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
77. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
78. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
79. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
80. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
81. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
82. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
83. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
84. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
85. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
86. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
87. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
88. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
89. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
90. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
91. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
92. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
93. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos