berita sebelumnya

1. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
2. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
3. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
4. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
5. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
6. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
7. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
8. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
9. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
10. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
11. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
12. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
13. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
14. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
15. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
16. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
17. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
18. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
19. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
20. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
21. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
22. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
23. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
24. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
25. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
26. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
27. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
28. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
29. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
30. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
31. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
32. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
33. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
34. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
35. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
36. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
37. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
38. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
39. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
40. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
41. Percepatan proyek menuai pro kontra
42. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
43. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara
44. FITRA: Ada 11 Anggaran Tidak Wajar DPR Tahun 2016
45. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
46. RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
47. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
48. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
49. Mengutuk Politisasi Pendamping dan Dana Desa : Bentuk Korupsi Politik
50. Audit: Ketidakpatuhan Jadi Sebab Negara Rugi Triliunan Rupiah
51. Fitra: Ada BUMN yang Jadi `Bancakan`
52. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
53. Fitra: Pembangunan Gedung DPR Berpotensi Rugikan Rakyat
54. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
55. FITRA: Batalkan Sayembara Desain Gedung Baru DPR Berhadiah Rp 400 Juta
56. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
57. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
58. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
59. Untung Rugi Penggunaan Pagu Anggaran 2014 bagi Pemprov DKI
60. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
61. Korupsi (sudah) Terjadi Sejak Perencanaan Anggaran
62. Ahok Vs DPRD, Pakai APBD 2014 Proyek DKI Bisa Terkendala
63. BLBI Century Terancam Terhenti
64. Gaji Selangit PNS DKI
65. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
66. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
67. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
68. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
69. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
70. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
71. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
72. Selusin PR Jokowi
73. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
74. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
75. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
76. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
77. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
78. FITRA : Tolak 12 Politisi Masuk BPK
79. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
80. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
81. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
82. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
83. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
84. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
85. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
86. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
87. Mengulik Anggaran Debat Capres
88. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
89. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
90. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
91. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
92. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
93. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak