berita sebelumnya

1. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
2. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
3. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
4. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
5. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
6. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
7. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
8. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
9. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
10. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
11. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
12. Waspadai Bansos Bocor
13. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
14. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
15. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
16. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
17. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
18. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
19. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
20. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
21. Mutasi Masih Ada Masalah
22. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
23. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
24. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
25. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
26. Kartu nikah tidak di perlukan
27. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
28. Kartu nikah tidak di perlukan
29. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
30. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
31. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
32. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
33. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
34. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
35. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
36. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
37. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
38. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
39. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
40. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
41. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
42. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
43. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
44. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
45. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
46. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
47. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
48. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
49. Wajah APBN 2018 “Masam”
50. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
51. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
52. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
53. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
54. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
55. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
56. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
57. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
58. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
59. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
60. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
61. Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan
62. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
63. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
64. FITRA Dukung KPK Ungkap Mega Korupsi BLBI
65. FITRA: Teror ke Novel Baswedan Sangat Kasar dan Tak Gentleman
66. Parpol Diminta Buat Komitmen dengan KPK untuk Ungkap Korupsi e-KTP
67. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
68. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
69. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
70. PP 72 Berpotensi Sebabkan Penjualan BUMN ke Asing
71. Penanganan Buruk, Indonesia Akan Tambah Utang Sebagai Solusi
72. Fitra: Uang Rakyat Habis untuk Birokrasi dan Infrastruktur
73. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
74. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
75. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
76. Parlemen Modern Dinilai Hanya Sebatas Jargon
77. APBN Defisit, Dana Parpol Tak Layak Naik
78. FITRA: Cuti bagi Petahana adalah Keharusan agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan
79. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
80. Fitra Sesalkan Banggar DPR Tidak Melakukan Audit Dana Desa
81. Tolak RUU Tax Amnesty, FITRA gelar aksi teatrikal di KPK
82. Hanya Sumbang Rp 60 Triliun, “Tax Amnesty” Dinilai Tak Beri Kontribusi Signifikan
83. Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten
84. Deklarasi Gerakan Nasional Menolak RUU Pengampunan Pajakdan Peraturan Pemerintah (PP) Pengampunan Pajak
85. FITRA: BLBI akan Kadaluwarsa, Harus Ada Penyidikan Baru
86. FITRA Tolak Pembahasan Pengampunan Pengemplang Pajak
87. Fitra: Kerja sama pengelolaan Grand Indonesia rugikan negara Rp 7 T
88. FITRA: Efektifkan Administrasi Perpajakan Ketimbang Pengampunan Pajak
89. Fitra Setuju Rencana Pembubaran 14 Lembaga Non-Struktural
90. FITRA Khawatir Inpres ‘Antikriminalisasi’ Munculkan Rente dan Mafia Baru
91. Percepatan proyek menuai pro kontra
92. Cegah Korupsi dengan Bangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
93. Fitra Usulkan Badan Penyelamatan Aset Negara