berita sebelumnya

1. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
2. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
3. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
4. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
5. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
6. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
7. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
8. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
9. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
10. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
11. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
12. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
13. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
14. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
15. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
16. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
17. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
18. Open Data Day 2019 FITRA
19. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
20. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
21. Open Data Day
22. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
23. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
24. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
25. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
26. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
27. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
28. Awasi Dana Swakelola
29. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
30. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
31. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
32. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
33. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
34. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
35. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
36. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
37. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
38. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
39. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
40. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
41. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
42. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
43. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
44. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
45. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
46. Waspadai Bansos Bocor
47. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
48. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
49. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
50. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
51. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
52. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
53. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
54. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
55. Mutasi Masih Ada Masalah
56. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
57. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
58. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
59. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
60. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
61. Kartu nikah tidak di perlukan
62. Kartu nikah tidak di perlukan
63. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
64. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
65. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
66. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
67. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
68. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
69. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
70. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
71. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
72. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
73. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
74. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
75. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
76. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
77. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
78. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
79. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
80. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
81. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
82. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)
83. Wajah APBN 2018 “Masam”
84. BPK : Kekurangan Volume Pekerjaan di Kabupaten Bima Tembus Miliaran Rupiah
85. FITRA NTB RESPON 19 TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI MATARAM DAN SUMBAWA BARAT
86. 16 Desa Deklarasi Menjadi Desa Mandiri, Transparan dalam Anggaran dan Peduli Korban Kekerasan
87. Dana Pemberdayaan Desa Mencapai Rp 500 Triliun
88. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
89. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
90. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
91. 5 Desa di Kabupaten Sikka menjadi Pilot Project Seknas FITRA, FES, SFF dan Prakarsa Desa untuk Tahun 2017
92. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
93. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA