berita sebelumnya

1. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
2. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
3. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
4. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
5. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
6. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
7. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
8. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
9. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
10. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
11. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
12. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
13. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
14. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
15. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
16. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
17. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
18. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
19. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
20. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
21. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
22. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
23. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
24. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
25. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
26. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
27. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
28. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
29. Open Data Day 2019 FITRA
30. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
31. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
32. Open Data Day
33. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
34. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
35. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
36. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
37. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
38. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
39. Awasi Dana Swakelola
40. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
41. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
42. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
43. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
44. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
45. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
46. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
47. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
48. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
49. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
50. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
51. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
52. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
53. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
54. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
55. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
56. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
57. Waspadai Bansos Bocor
58. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
59. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
60. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
61. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
62. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
63. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
64. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
65. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
66. Mutasi Masih Ada Masalah
67. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
68. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
69. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
70. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
71. Kartu nikah tidak di perlukan
72. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
73. Kartu nikah tidak di perlukan
74. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
75. Untung Rugi Kebijakan Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
76. FITRA Apresiasi Rencana PSI Pangkas Anggaran DPR
77. Fitra: Utang bebani APBN, cicilan bunganya saja Rp 275,4 triliun
78. Jokowi Harus Buktikan RAPBN 2019 Bukan untuk Kepentingan Politik
79. Fitra: Pemerintah Perlu Mengerem Utang
80. Kenaikan Belanja Pegawai di RAPBN 2019, Upaya Pencitraan Pemerintah?
81. Kenaikan Gaji PNS 2019, Fitra: Ada Upaya Pencitraan
82. Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting 2018
83. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
84. Urung naikkan harga Premium, FITRA: Pemerintah panik
85. Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
86. Fitra: Dana Kelurahan Jangan Serobot Dana Desa
87. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
88. Mengurai Polemik Dana Kelurahan
89. Menjadikan Pemilihan Kepala Daerah Tak Sekadar Ritual Lima Tahunan
90. Hari Perempuan Internasional Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Pusat-Daerah Belum Komitmen
91. Politik Patrimonial Pada Konstelasi Pilkada
92. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (2/2)
93. Waspadai Bancakan APBD Jelang Pilkada (1/2)