FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan

Jakarta, 23 Januari 2020 Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai revitalisasi Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, dipaksakan. Sebab proyek bernilai Rp 64 miliar itu dilakukan di akhir tahun dan ditargetkan selesai selama 50 hari. “Terlihat sangat … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  2. Keterbukaan DKI Menurun
  3. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  4. PR Menteri Desa Baru
  5. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  6. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  7. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  8. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  9. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  10. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  11. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  12. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  13. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  14. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  15. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  16. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  17. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  18. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  19. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  20. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  21. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  22. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  23. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  24. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  25. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  26. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  27. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  28. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  29. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  30. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  31. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  32. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  33. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  34. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  35. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  36. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  37. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  38. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  39. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  40. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  41. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  42. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  43. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  44. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  45. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  46. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  47. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  48. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  49. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  50. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  51. Open Data Day 2019 FITRA
  52. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  53. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  54. Open Data Day
  55. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  56. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  57. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  58. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  59. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  60. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  61. Awasi Dana Swakelola
  62. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  63. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  64. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  65. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  66. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  67. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  68. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  69. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  70. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  71. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  72. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  73. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  74. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018
  75. Fitra Apresiasi Performa APBN 2018
  76. Seknas Fitra Bahas Tindak Lanjut Penguatan Tuha Peut hingga 2022
  77. Raih penghargaan KPK, audit anggaran Kemtan harus dilakukan
  78. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  79. Waspadai Bansos Bocor
  80. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  81. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  82. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  83. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  84. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  85. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  86. Sekjen Fitra ingin anggaran Kementan sebaiknya diawasi
  87. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  88. Mutasi Masih Ada Masalah
  89. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  90. Pantaskah Remunerasi untuk ASN?
  91. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  92. Launcing Modul Sekolah Anggaran Desa Dan Penguatan BPD
  93. Kartu nikah tidak di perlukan