Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi

Jakarta, 1 Juli 2020 Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku jengkel lantaran jajaran menterinya masih bekerja biasa di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang menjadi sorotan bekas Gubernur DKI Jakarta itu adalah belanja kementerian yang masih biasa-biasa saja. “Saya lihat … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Celah Rasuah Dana Bantuan
  2. APBD DKI Terancam, FITRA Singgung Realokasi Belanja Fee Formula E
  3. Uji Nyali KPK “Kejar” LHKPN Anggota DPR RI
  4. Rusuh Santunan Sampai Desa
  5. Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN
  6. Keterbukaan Dibutuhkan untuk Meningkatkan Akurasi Data
  7. FITRA Tekankan Kemenkeu Percepat Transfer Anggaran DBH, DAU, dan DAK
  8. Fitra Sarankan 2 Skenario Realokasi Anggaran KKP untuk Nelayan
  9. FITRA Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19
  10. Yang Mengganjal dari BLT untuk Ojol & Buruh Mal Terdampak COVID-19
  11. Seknas Fitra: Rawan Terjadi Korupsi, Harus Ada Publikasi Penggunaan Anggaran Covid-19
  12. Moratorium Pembayaran Bunga Obligasi Rekap Perkuat Ekonomi RI
  13. FITRA Sebut Proyek Revitalisasi Monas Dipaksakan
  14. Utang Pemerintah & Banyaknya Uang yang Mengendap di Daerah
  15. FITRA Sebut Banjir Jakarta Dampak dari Pemotongan Anggaran
  16. Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Ikut Pilkada, Fitra: Idealnya Dilarang Sama Sekali
  17. Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?
  18. Wabup Paparkan Kabupaten Sehat Kepada Forum Ong Timor Leste
  19. Hari Antikorupsi Sedunia 2019: Bahaya, Korupsi Bisa Bubarkan Suatu Negara
  20. Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
  21. Keterbukaan DKI Menurun
  22. Belum Terbitkan Perppu KPK Jokowi dianggap Tawanan Oligarki Kekuasaan
  23. PR Menteri Desa Baru
  24. FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejaksaan Agung
  25. Transparansi Anggaran Pemerintah DKI
  26. Fitra : Pemberantasan Korupsi Bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf
  27. Serapan anggaran DKI 54,6%, pengendalian keuangan Anies dinilai lemah
  28. FITRA Kritik Keterbukaan Anggaran Anies Baswedan
  29. Pengesahan Revisi UU KPK Tragedi bagi Pemberantasan Korupsi
  30. Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari
  31. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  32. Seknas FITRA Salut Sikap Kritis Gubernur
  33. FITRA Salut Soal Perang Gubernur Maluku ke Menteri Susi
  34. Anggaran Pindah Ibu Kota : FITRA Usul KPK Dilibatkan
  35. Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?
  36. Kasus I Nyoman Dhamantra, Fitra: Korupsi Rawan di Sektor Pangan
  37. Jokowi Diminta Turut Andil dalam Seleksi BPK
  38. Open Parliament dan Gebrakan Dewan
  39. Bertentangan Dengan Semangat Pajak, FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
  40. Pemprov Perlu Transparan soal Anggaran Instalasi Bambu di Bundaran HI
  41. Seknas FITRA Singgung Pidato Jokowi di Sentul
  42. Power for sale: Religious Affairs scandal just scratching the surface
  43. Daftar Kriteria Anggota BPK Versi Fitra
  44. SEKNAS FITRA KRITISI PENGELOLAAN ANGGARAN DKI ERA ANIES BASWEDAN
  45. FITRA: APBD DKI Semakin Besar, tetapi Kering Inovasi
  46. FITRA: Pengajuan APBN 2019 Perubahan Belum Mendesak
  47. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  48. Makro-9-FITRA : Daerah Bandel Tak Bikin RDTR, Bisa Dikenakan Disinsentif Fiskal
  49. Jokowi Diminta Kurangi Menteri dari Partai
  50. Fitra Sebut Wacana Pindah Ibu Kota Tak Transparan dan Bebani APBN
  51. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  52. Banyak Penyimpangan di Dana, Ini Rekomendasi Fitra
  53. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  54. FORUM APRESIASI OPEN DATA DAY GLOBAL WINNER 2019
  55. Koalisi Sipil: Pemilu 2019 Semrawut, Ada Ribuan Pelanggaran
  56. [Cek Fakta]: RI Ekpor Banyak Kereta Api ke Bangladesh
  57. Prabowo: Jangan-jangan infrastruktur malah mempermudah barang impor masuk Indonesia
  58. CEK FAKTA: Jokowi Sebut Pendapatan “Tax Amnesty” Rp 114 Triliun
  59. 2 Tahun Penyerangan Novel Baswedan, TGPF Perlu Dibentuk
  60. Pemprov DKI Diminta Perjelas Konsep Pembangunan Infrastruktur
  61. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  62. FITRA Catat 15 Ribu Pengaduan Penyelewengan Dana Desa Secara Nasional
  63. Mayoritas anggota DPR tak laporkan harta kekayaan
  64. Bunga Utang Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Waspada
  65. Apel Kebangsaan: Jaga NKRI, Politis, atau Pemborosan?
  66. FITRA: Menag Simpan Uang Ratusan Juta di Ruangannya Itu Janggal
  67. Saham PT Delta Jakarta Dinilai Belum Penting untuk Dijual
  68. Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
  69. Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran
  70. Open Data Day 2019 FITRA
  71. FITRA Usul Jokowi Lebih Baik Buat 1 Kartu Perlindungan Sosial
  72. Ide Transportasi Publik Gratis di DKI Dinilai Perlu Dipertimbangkan
  73. Open Data Day
  74. CEK FAKTA: Prabowo Ungkap Kekayaan RI Tidak Tinggal di Republik Ini
  75. Jokowi Klaim 4 Tahun Ini Impor Jagung Turun Hingga 3,3 Juta Ton
  76. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  77. Benarkah Klaim Jokowi soal Tak Ada Kebakaran Lahan Sejak 2016?
  78. Seknas Fitra: Belanja Infrastruktur 17% Per Tahun
  79. FITRA Ingatkan Jokowi-Prabowo Soal Korupsi Anggaran Infrastruktur
  80. Awasi Dana Swakelola
  81. Ahead of the second debate, get the lowdown on infrastructure under Jokowi
  82. Dana Swakelola Penataan Kampung Dinilai Rawan Korupsi
  83. Sudah Ada e-Budgeting, Kenapa Pemda Suka Rapat Anggaran di Hotel?
  84. FITRA Jawab Rudiantara: Gaji ASN dari Rakyat
  85. Memiskinkan Rakyat, Menghambat Laju Perekonomian
  86. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  87. Ketiadaan Sanksi Jadi Celah DPRD DKI Tak Lapor LHKPN
  88. Publik Apresiasi Tim Gabungan Polri
  89. FITRA: Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Teror terhadap Pimpinan KPK
  90. Polisi Didesak Segera Ungkap Pelaku Teror KPK
  91. Revitalisasi Taman DKI: DPRD Setujui Anggaran Tanpa Tahu Detailnya
  92. Reposisi BNPB: Dinilai Rentan Tak Transparan dan Koordinasi Buruk
  93. Fitra: Catatan Positif dan Negatif Mengenai APBN 2018