berita sebelumnya

1. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
2. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
3. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
4. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
5. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
6. Open Data Day 2019 FITRA
7. Open Data Day
8. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
9. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
10. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
11. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
12. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
13. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
14. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
15. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
16. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
17. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
18. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
19. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
20. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
21. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
22. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
23. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
24. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
25. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
26. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
27. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
28. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
29. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
30. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
31. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
32. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
33. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
34. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
35. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
36. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
37. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
38. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
39. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
40. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
41. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
42. BLBI Century Terancam Terhenti
43. Gaji Selangit PNS DKI
44. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
45. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
46. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
47. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
48. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
49. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
50. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
51. Selusin PR Jokowi
52. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
53. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
54. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
55. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
56. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
57. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
58. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
59. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
60. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
61. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
62. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
63. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
64. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
65. Mengulik Anggaran Debat Capres
66. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
67. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
68. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
69. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
70. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
71. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
72. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
73. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
74. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
75. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
76. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
77. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
78. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
79. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
80. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
81. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
82. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
83. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
84. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
85. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
86. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
87. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
88. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
89. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
90. APBN 2014 Berpotensi Bocor
91. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
92. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
93. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?