berita sebelumnya

1. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
2. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
3. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
4. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
5. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
6. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
7. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
8. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
9. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
10. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
11. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
12. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
13. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
14. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
15. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
16. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
17. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
18. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
19. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
20. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
21. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
22. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
23. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
24. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
25. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
26. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
27. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
28. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
29. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
30. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
31. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
32. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
33. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
34. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
35. BLBI Century Terancam Terhenti
36. Gaji Selangit PNS DKI
37. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
38. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
39. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
40. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
41. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
42. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
43. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
44. Selusin PR Jokowi
45. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
46. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
47. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
48. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
49. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
50. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
51. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
52. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
53. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
54. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
55. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
56. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
57. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
58. Mengulik Anggaran Debat Capres
59. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
60. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
61. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
62. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
63. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
64. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
65. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
66. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
67. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
68. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
69. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
70. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
71. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
72. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
73. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
74. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
75. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
76. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
77. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
78. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
79. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
80. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
81. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
82. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
83. APBN 2014 Berpotensi Bocor
84. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
85. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
86. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
87. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
88. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
89. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
90. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
91. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
92. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
93. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal