Mencegah Kebocoran Anggaran Negara

Jakarta, 17 Januari 2019 Salah satu sub tema debat pertama Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 adalah korupsi. APBN dan APBD. Wacana perbaikan tata kelola anggaran menjadi isu yang krusial karena maraknya prakter korupsi didaerah. Berikut adalah pandangan FITRA mengenai korupsi:  Strategi … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  2. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  3. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  4. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  5. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  6. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  7. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  8. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  9. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  10. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  11. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  12. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  13. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  14. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  15. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  16. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  17. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  18. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  19. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  20. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  21. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  22. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  23. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  24. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  25. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  26. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  27. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  28. BLBI Century Terancam Terhenti
  29. Gaji Selangit PNS DKI
  30. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  31. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  32. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  33. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  34. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  35. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  36. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  37. Selusin PR Jokowi
  38. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  39. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  40. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  41. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  42. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  43. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  44. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  45. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  46. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  47. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  48. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  49. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  50. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  51. Mengulik Anggaran Debat Capres
  52. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  53. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  54. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  55. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  56. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  57. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  58. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  59. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  60. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  61. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  62. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  63. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  64. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  65. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  66. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  67. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  68. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  69. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  70. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  71. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  72. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  73. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  74. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  75. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  76. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  77. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  78. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  79. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  80. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  81. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  82. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  83. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  84. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  85. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  86. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  87. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
  88. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
  89. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
  90. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
  91. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
  92. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
  93. Kunjungan LSM China