berita sebelumnya

1. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
2. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
3. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
4. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
5. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
6. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
7. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
8. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
9. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
10. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
11. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
12. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
13. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
14. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
15. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
16. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
17. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
18. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
19. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
20. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
21. BLBI Century Terancam Terhenti
22. Gaji Selangit PNS DKI
23. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
24. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
25. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
26. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
27. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
28. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
29. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
30. Selusin PR Jokowi
31. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
32. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
33. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
34. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
35. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
36. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
37. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
38. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
39. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
40. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
41. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
42. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
43. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
44. Mengulik Anggaran Debat Capres
45. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
46. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
47. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
48. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
49. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
50. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
51. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
52. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
53. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
54. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
55. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
56. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
57. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
58. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
59. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
60. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
61. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
62. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
63. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
64. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
65. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
66. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
67. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
68. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
69. APBN 2014 Berpotensi Bocor
70. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
71. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
72. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
73. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
74. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
75. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
76. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
77. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
78. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
79. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
80. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
81. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
82. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
83. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
84. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
85. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
86. Kunjungan LSM China
87. FITRA Minta K/L Mengumumkan Penyerapan Anggaran Yang Dinilai Lamban
88. 10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah
89. Ini 8 Lembaga Pemerintah Penyerap Anggaran Terbesar
90. Lima Fokus Perhatian APBN 2014
91. FITRA :Minta BPKP Audit Pemborosan di Humas DPRD Jakarta
92. FITRA Desak Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat OKU Timur
93. Biaya Tol Medan-Kualanamu Rp 80 Miliar Per Kilometer