berita sebelumnya

1. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
2. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
3. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
4. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
5. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
6. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
7. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
8. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
9. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
10. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
11. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
12. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
13. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
14. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
15. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
16. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
17. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
18. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
19. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
20. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
21. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
22. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
23. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
24. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
25. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
26. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
27. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
28. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
29. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
30. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
31. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
32. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
33. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
34. BLBI Century Terancam Terhenti
35. Gaji Selangit PNS DKI
36. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
37. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
38. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
39. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
40. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
41. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
42. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
43. Selusin PR Jokowi
44. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
45. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
46. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
47. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
48. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
49. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
50. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
51. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
52. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
53. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
54. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
55. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
56. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
57. Mengulik Anggaran Debat Capres
58. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
59. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
60. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
61. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
62. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
63. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
64. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
65. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
66. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
67. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
68. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
69. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
70. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
71. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
72. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
73. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
74. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
75. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
76. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
77. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
78. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
79. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
80. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
81. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
82. APBN 2014 Berpotensi Bocor
83. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
84. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
85. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
86. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
87. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
88. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
89. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
90. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
91. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
92. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
93. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun