Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Jakarta, 20 Juli 2020 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dengan hormat, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dan anggaran … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  2. Open Data Day 2019 FITRA
  3. Open Data Day
  4. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  5. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  6. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  7. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  8. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  9. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  10. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  11. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  12. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  13. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  14. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  15. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  16. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  17. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  18. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  19. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  20. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  21. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  22. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  23. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  24. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  25. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  26. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  27. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  28. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  29. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  30. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  31. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  32. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  33. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  34. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  35. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  36. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  37. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  38. BLBI Century Terancam Terhenti
  39. Gaji Selangit PNS DKI
  40. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  41. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  42. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  43. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  44. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  45. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  46. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  47. Selusin PR Jokowi
  48. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  49. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  50. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  51. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  52. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  53. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  54. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  55. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  56. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  57. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  58. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  59. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  60. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  61. Mengulik Anggaran Debat Capres
  62. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  63. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  64. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  65. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  66. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  67. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  68. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  69. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  70. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  71. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  72. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  73. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  74. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  75. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  76. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  77. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  78. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  79. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  80. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  81. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  82. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  83. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  84. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  85. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  86. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  87. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  88. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  89. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  90. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  91. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  92. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  93. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR