Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia

PRE ORDER 7 – 22 Desember 2018 Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia Harga Reguler Rp. 100.000,- Harga Pre-Order Rp. 80.000,- Pemesanan hubungi: Mita Maulidta SMS/WA 0813 1412 0874 FORMAT PEMESANAN Nama, Kota, Jumlah #BukuRB Contoh: Didi, Bogor, 2pcs … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  2. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  3. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  4. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  5. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  6. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  7. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  8. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  9. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  10. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  11. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  12. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  13. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  14. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  15. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  16. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  17. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  18. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  19. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  20. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  21. BLBI Century Terancam Terhenti
  22. Gaji Selangit PNS DKI
  23. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  24. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  25. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  26. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  27. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  28. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  29. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  30. Selusin PR Jokowi
  31. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  32. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  33. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  34. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  35. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  36. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  37. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  38. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  39. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  40. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  41. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  42. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  43. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  44. Mengulik Anggaran Debat Capres
  45. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  46. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  47. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  48. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  49. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  50. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  51. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  52. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  53. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  54. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  55. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  56. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  57. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  58. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  59. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  60. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  61. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  62. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  63. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  64. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  65. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  66. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  67. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  68. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  69. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  70. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  71. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  72. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
  73. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
  74. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
  75. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
  76. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
  77. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
  78. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
  79. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
  80. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
  81. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
  82. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
  83. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
  84. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
  85. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
  86. Kunjungan LSM China
  87. FITRA Minta K/L Mengumumkan Penyerapan Anggaran Yang Dinilai Lamban
  88. 10 Kementerian Dengan Realisasi Anggaran Terendah
  89. Ini 8 Lembaga Pemerintah Penyerap Anggaran Terbesar
  90. Lima Fokus Perhatian APBN 2014
  91. FITRA :Minta BPKP Audit Pemborosan di Humas DPRD Jakarta
  92. FITRA Desak Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat OKU Timur
  93. Biaya Tol Medan-Kualanamu Rp 80 Miliar Per Kilometer