Fitra: Anggaran APBN 2021 yang Akan Fokus ke Penanganan Pandemi Penuh dengan Janji Palsu

Jakarta, 8 Oktober 2020 Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang berfokus pada penanganan Covid-19 dipandang akan banyak menimbulkan janji palsu. Terlebih saat Menteri Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi … selengkapnya »

berita sebelumnya

  1. KOALISI MASYARAKAT MADANI PENYELAMAT KPK
  2. PENGUATAN APARATUR DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA YANG PRO POOR DAN INKLUSIF MELALUI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT
  3. Kajian Pemindahan Ibukota Tidak Transparan dan Membebani APBN
  4. PENDALAMAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL MELALUI DESA MELEK ANGGARAN
  5. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
  6. Open Data Day 2019 FITRA
  7. Open Data Day
  8. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
  9. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
  10. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
  11. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
  12. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
  13. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
  14. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  15. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
  16. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
  17. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
  18. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
  19. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
  20. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
  21. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
  22. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
  23. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
  24. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
  25. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
  26. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
  27. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
  28. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
  29. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
  30. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
  31. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
  32. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
  33. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
  34. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
  35. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
  36. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
  37. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
  38. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
  39. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
  40. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
  41. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
  42. BLBI Century Terancam Terhenti
  43. Gaji Selangit PNS DKI
  44. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
  45. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
  46. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
  47. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
  48. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
  49. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
  50. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
  51. Selusin PR Jokowi
  52. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
  53. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
  54. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
  55. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
  56. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
  57. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
  58. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
  59. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
  60. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
  61. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
  62. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
  63. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
  64. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
  65. Mengulik Anggaran Debat Capres
  66. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
  67. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
  68. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
  69. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
  70. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
  71. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
  72. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
  73. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
  74. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
  75. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
  76. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
  77. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
  78. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
  79. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
  80. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
  81. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
  82. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
  83. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
  84. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
  85. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
  86. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
  87. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
  88. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
  89. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
  90. APBN 2014 Berpotensi Bocor
  91. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
  92. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
  93. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?