berita sebelumnya

1. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
2. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
3. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
4. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
5. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
6. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
7. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
8. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
9. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
10. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
11. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
12. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
13. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
14. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
15. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
16. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
17. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
18. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
19. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
20. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
21. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
22. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
23. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
24. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
25. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
26. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
27. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
28. BLBI Century Terancam Terhenti
29. Gaji Selangit PNS DKI
30. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
31. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
32. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
33. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
34. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
35. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
36. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
37. Selusin PR Jokowi
38. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
39. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
40. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
41. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
42. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
43. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
44. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
45. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
46. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
47. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
48. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
49. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
50. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
51. Mengulik Anggaran Debat Capres
52. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
53. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
54. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
55. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
56. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
57. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
58. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
59. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
60. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
61. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
62. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
63. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
64. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
65. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
66. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
67. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
68. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
69. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
70. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
71. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
72. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
73. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
74. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
75. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
76. APBN 2014 Berpotensi Bocor
77. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
78. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
79. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
80. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
81. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
82. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
83. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
84. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal
85. Anggaran Siluman DPR Rp 27 Triliun
86. Pengadaan Alat Kesehatan Pemkot Tangsel Janggal
87. Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TA 2013 Mencapai Rp 24 Triliun
88. FITRA Mengapresiasi Terobosan Pemprov DKI Membuka APBD Via Internet
89. Kasus Perpustakaan UI Tak Ada Cerita Pelaku Bertindak Sendirian Saja
90. Indikasi Penyimpangan Anggaran Di Provinsi Banten
91. Inilah 10 Daerah Paling Terbuka
92. FITRA Minta DPR Serius Bahas RAPBN 2014
93. Kunjungan LSM China