berita sebelumnya

1. Open Data Day 2019 FITRA
2. Open Data Day
3. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
4. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
5. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
6. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
7. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
8. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
9. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
10. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
11. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
12. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
13. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
14. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
15. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
16. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
17. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
18. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
19. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
20. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
21. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
22. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
23. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
24. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
25. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
26. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
27. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
28. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
29. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
30. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
31. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
32. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
33. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
34. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
35. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
36. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
37. BLBI Century Terancam Terhenti
38. Gaji Selangit PNS DKI
39. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
40. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
41. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
42. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
43. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
44. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
45. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
46. Selusin PR Jokowi
47. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
48. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
49. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
50. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
51. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
52. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
53. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
54. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
55. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
56. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
57. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
58. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
59. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
60. Mengulik Anggaran Debat Capres
61. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
62. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
63. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
64. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
65. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
66. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
67. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
68. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
69. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
70. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
71. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
72. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
73. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
74. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
75. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
76. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
77. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
78. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
79. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
80. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
81. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
82. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
83. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
84. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
85. APBN 2014 Berpotensi Bocor
86. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
87. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
88. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
89. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
90. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
91. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
92. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR
93. Pengadaan Barang Bea Cukai Janggal