berita sebelumnya

1. FITRA: PRESIDEN HARUS AMBIL LANGKAH TUNTASKAN KASUS NOVEL
2. Open Data Day 2019 FITRA
3. Open Data Day
4. Mencegah Kebocoran Anggaran Negara
5. Soal Cuitan Jokowi, Apa Salahnya Negara Memberi Bantuan Sosial?
6. Konferensi Pers Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD: Catatan Akhir Tahun 2018
7. FITRA Berperan Aktif dalam Focus Group Discussion Penyusunan Grand Design Pengarusutamaan Gender (PUG) KemenPPPA
8. Forum Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Terbuka “OGP, Improving Governance and Renewing Trust”
9. Kickoff Meeting Program “Enhancing Case Handling Quality through Performance Based Budgeting in Attorney General Office”
10. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
11. Pre Order Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia
12. Seminar dan Peluncuran Buku “Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia”
13. FITRA Terus Mendorong Peran Desa dalam Pembangunan yang Responsif Gender
14. FITRA Gelar Workshop Pengembangan Modul Sekolah Anggaran Publik
15. Fitra Selenggarakan Sekolah Anggaran Desa
16. Optimis Implementasikan APBD yang Responsif Gender, OPD Kab. Bima Tekun Mengikuti Pelatihan PPRG
17. Sinergi FITRA dengan Pemda Kulonprogo Menuju Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
18. FITRA Kritisi Tunjangan DPRD Naik sebagai Anomali Penghematan Anggaran
19. KEMENKOPMK MEMONITORING EVALUASI PROGRAM SIDEKA DI BIMA
20. 4 BPD di Jepara Dijadikan Laboratorium Percontohan
21. FITRA Memberi Pembekalan Anggaran Pada Pimpinan dari 80 Daerah
22. Keseriusan Pemerintah Akan Sektor Pendidikan Diragukan
23. Buka Acara Local Budget Study, Mendagri Dukung Transparansi
24. Aksesibilitas dokumen masih jadi tantangan pengelolaan anggaran publik
25. 100 tokoh perempuan pemimpin women unlimited versi hivos
26. FITRA Mendorong Keterlibatan Mahasiswa untuk Mengawal Program Tax Amnesty
27. Komisi II DPR RI Mengapresiasi Usulan Konsorsium Peduli Desa
28. FITRA Apresiasi Soft Launching Portal Open Data APBN Oleh Kementerian Keuangan
29. Catatan Akhir Tahun 2015 : “Potret Buruk Tata Kelola Anggaran”
30. BUMN Belum Jalankan Nawacita, Transparansi PMN Masih Dipertanyakan
31. POSTUR RAPBN 2016 TERSANDERA KEPENTINGAN?
32. Kunjungan Kerja DPR ke AS Boroskan Uang Negara Rp 4,8M
33. FITRA Desak DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen
34. FITRA : Desak Presiden Beri Sanksi Tegas Pemda yang tidak Amanat Terhadap AAD
35. FITRA : Tolak Rencana Pembangunan Gedung DPR
36. Jokowi Diminta Batalkan Fasilitas Uang Muka Kendaraan Dinas Pejabat Publik
37. Krisis Rupiah dan Kejahatan Ekonomi : Belajar dari Kasus Korupsi BLBI
38. BLBI Century Terancam Terhenti
39. Gaji Selangit PNS DKI
40. Awasi Pengelolaan BUMN dari Intervensi Asing
41. RPJMN Belom Akomodir Visi Misi Presiden
42. FITRA : Turunkan Utang RI, Ini Yang Harus di Sorot Jokowi
43. Jokowi-JK Diminta Berantas Korupsi di Sektor Tambang
44. Sekjen FITRA Ingatkan Jokowi-JK Soal Rokhmin Dahuri dan Ribka
45. Fitra: Demonstrasi Tolak Kenaikkan Harga BBM Kali Ini Tidak Masif
46. Fitra: Jokowi Sulit Realisasikan BUMN Jadi Agen Pembangunan Bangsa
47. Selusin PR Jokowi
48. FITRA: Penjualan Mitratel ke TBIG Rugikan Keuangan Negara
49. Digaji Rp58,3 Juta, Fitra: Anggota DPR Diminta Tak Ugal-ugalan
50. Wow…… Perjalanan Dinas Kementerian Inkonstitusional
51. Ini Dia Potensi Pilkada Melalui DPRD
52. FITRA: Kinerja DPR Mengecewakan
53. Anggaran Merupakan Politik Sumber Daya Penguasa Untuk Kepentingan Politiknya
54. Politik Anggaran Pemerintahan Baru
55. FITRA : “KPK Harus Segera Mengusut Penyimpangan Dana Bansos di Lima Kementerian”
56. Wow…Belanja Fiktif Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Capai 4.5 M
57. Kabinet Perekonomian Jokowi-JK Harus Pro Kesejahteraan Rakyat
58. FITRA : Presiden Baru program RPJMN Dalam Rangka Merumuskan APBN
59. Aktor Neolibral Kabinet Jokowi-Kalla Menghambat Berdirinya Ekonomi Yang Mandiri
60. Remehkan Fenomena Pengemis, Dinsos Dianggap Gagal Mengelola APBD Jatim
61. Mengulik Anggaran Debat Capres
62. Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia
63. BPK Jangan Gampang Beri Opini WTP
64. Disinyalir Dana PU Digunakan Jadi Dana Kampanye
65. FITRA : Jangan Ada Main Dengan Mafia Tambang dan Migas Dalam Pilpres
66. Pencairan Dana APBD ke Rekening Pribadi Rawan Korupsi
67. Gugatan Partai Golkar NTB Di Tolak
68. Operasi Tangkap Tangan Propam Mabes Polri FITRA: Dua Dirlantas Jangan Hanya Dimutasi, Tapi Disidik dan Dijerat UU TPPU
69. e-KTP Berpotensi Merugikan Negara Rp 3 Triliun
70. FITRA Desak Bawaslu dan KPU Melakukan Audit Anggaran Kampanye Pilpres
71. FITRA : Koalisi Cenderung Koruptif
72. Pembelian Pesawat Kepresidenan di Anggap Melanggar Hukum (PMH)
73. FITRA : PLN di Nilai Bantu Rp 23,9 M Untuk Terdakwa Korupsi
74. Pengadaan bus Transjakarta butuh dikawal
75. FITRA : DPR Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
76. “Refresher Course” Anggaran di Seknas FITRA
77. Kepentingan Politik Masih Mendominasi Penyusunan APBN
78. Anggaran Perjalanan dinas DPRD DKI Membengkak Jelang Pemilu Legislatif
79. Dana Reses DPRD DKI Meningkat Pada 2014
80. Soroti Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, FITRA NTB di Kriminalisasi
81. KPK Didesak Ungkap Kasus Lain di Kementerian ESDM
82. Wow… Banjir Utang Setiap satu orang Penduduk, punya hutang sebesar Rp 8.9 juta !
83. Fitra Desak Audit Rutin Keuangan Parpol
84. FITRA : Deposito Uang Pemda Untuk Kepentingan Politik?
85. FITRA : APBN 2013 Sarat Politisasi
86. APBN 2014 Berpotensi Bocor
87. Rendahnya Integritas Pemda Dalam Keterbukaan Informasi Anggaran
88. PERNAS 2013 Menetapkan Sekjend Baru FITRA
89. Mau Tahu, 10 Gubernur dan Wakilnya Yang Berpenghasilan Tertinggi?
90. Koalisi APBN Desak Praktek Pengurangan Subsidi Rakyat
91. Rekening Gendut Pejabat Pemprov DKI
92. FITRA : Anggota DPR Koruptor Tak Layak Dapat Dana Pensiun!
93. FITRA Apresiasi Rencana Jokowi Mengaudit CSR