Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menanggung sendiri kelebihan biaya perjalanan luar negeri (LN) menggunakan dana pribadi, menuai kritik tajam.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai narasi tersebut justru mengaburkan prinsip dasar tata kelola keuangan negara.
Manajer Hukum, Demokrasi, dan HAM sekaligus Analis Anggaran Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato, mempertanyakan landasan kapasitas kunjungan tersebut.
Menurutnya, jika lawatan dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala negara, maka seluruh alur pembiayaan wajib tunduk pada sistem yang ada.
“Presiden dan seskab ke LN itu mau apa dan sebagai siapa? Apabila sebagai presiden dan setara menteri ya artinya tugas negara. Sesuai prinsip dalam UU Keuangan Negara, setiap anggaran negara harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas,” ujar pria yang akrab disapa Fino tersebut kepada Tribunnews.com, Selasa (2/6/2026).
Fino menegaskan, setiap kegiatan penyelenggaraan negara mutlak menggunakan uang negara yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
Ia mengingatkan Seskab Teddy agar lebih memahami prinsip tata kelola anggaran, di mana menutupi kekurangan dana negara dengan uang pribadi tidak lantas bisa dibenarkan dalam sistem pemerintahan.
“Poinnya bukan pakai uang siapa. Negara ini kan punya sistem. Tidak lantas saat pakai uang pribadi untuk urusan pemerintahan jadi dianggap benar. Ya tidak bisa begitu,” kata Fino.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi dan dalih penggunaan dana pribadi ini berisiko merusak sistem akuntabilitas.
Ia bahkan mempertanyakan urgensi dari lawatan tersebut di tengah kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan.
“Apabila kemudian Teddy bilang pakai uang pribadi untuk menutupi kekurangannya, harus diluruskan dulu, maksud kunjungan ke LN yang begitu sering itu apakah tujuannya jalan-jalan? Prabowo hadir ke luar negeri kan dalam kapasitasnya sebagai presiden. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil, kunjungan tersebut perlu dipertanyakan urgensinya. Lebih-lebih, patut dipertanyakan model diplomasi Prabowo ini,” paparnya.
Fino juga memandang bahwa langkah tersebut menjadi sebuah ironi.
Menurutnya, intensitas lawatan luar negeri Prabowo justru bertolak belakang dengan semangat penghematan yang didengungkan oleh pemerintahannya sendiri.
Kunjungan tersebut dinilai menciptakan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi anggaran yang telah digariskan presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
ebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya mengeklaim bahwa segala kelebihan biaya operasional presiden ke luar negeri yang melampaui pagu anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Prabowo.
Pernyataan ini dilontarkan Teddy pada Senin (1/6/2026) malam, guna merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti intensitas lawatan Prabowo dan besarnya anggaran rombongan.
Selain soal biaya, Teddy juga menepis kritik Dino terkait jumlah rombongan.
Ia mengeklaim bahwa jumlah pendamping Presiden Prabowo saat ini telah dipangkas secara signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.
“Jumlah rombongan, ini sangat penting, jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu,” tutur Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet.
Menurut Teddy, komposisi rombongan yang turut serta dalam kunjungan luar negeri Prabowo saat ini maksimal hanya berkisar di angka 50 hingga 60 orang, sebuah fakta yang menurutnya sudah banyak diketahui oleh awak media.
