Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera mengurangi utang. Jika tidak, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang akan semakin berat, mengingat utang jatuh tempo di tahun…
Keputusan Jokowi menaikkan belanja pegawai sebesar 5 persen dan anggaran bantuan sosial (bansos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mengundang pro dan kontra. Ada yang menyebut kebijakan…
Deputi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Misbah Hasan menilai pemerintah perlu mengerem utang. Menurut Misbah, jika ditambah dengan utang baru, postur anggaran akan menjadi berat. "Kami menyarankan…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ( RAPBN) 2019 akan menaikkan anggaran belanja pegawai sebesar lima persen. "Pada 2019, pemerintah akan menaikkan gaji pokok…
Deputi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran atau Fitra Misbah Hasan mengatakan ada upaya pencitraan dalam rencana pemerintah menaikkan gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS sebesar rata-rata 5 persen…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh Duta Besar RI untuk Republik Korea Umar Hadi di KBRI Republik Korea, Minggu (04/11).…
Sekjen FITRA Misbahul Hasan menilai pemerintah plin plan terkait rencana menaikkan harga BBM. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang kurang baik antarkementerian lembaga. "Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah panik,…
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyebut bahwa organisasinya menolak usul Komisi II DPR RI agar saksi pada pemilu 2019 dibiayai negara. Menurut Hasan, pengupahan saksi oleh…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memandang, secara prinsip alokasi anggaran dana kelurahan merupakan komitmen pemerintah dalam mendorong maksimalnya pelayanan publik. Meski begitu, Sekjen Fitra Misbah menilai, ada persoalan lain…
(Kolom opini, Koran TEMPO 29/10) oleh Misbah Hasan (Sekjen FITRA) Rencana Pemerintah mengucurkan Dana Kelurahan sebesar tiga triliun rupiah yang diambilkan dari Dana Desa dalam skema RAPBN 2019 menuai polemik.…
Peneliti Fitra Gulfino C mengatakan, korupsi pemilu lebih rentan dilakukan calon kepala daerah petahana. Pasalnya petahana masih memiliki wewenang dan kekuasaan atas pengelolaan anggaran. "Dengan kekuasaan tersebut, peluangnya lebih besar…
Sumber: koran Sindo (22/2) JAKARTA - Potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jelang pelaksanaan pilkada disinyalir meningkat. Dari berbagai modus yang dilakukan, ijon proyek-proyek dengan pihak ketiga menjadi…
APBN 2018 menunjukan wajah yang sedikit masam, hal ini berkaca dari realisasi APBN 2017 lalu. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun…
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bima. Nilai akumulasinya mencapai miliaran rupiah. Auditor mengeluarkan rekomendasi penyelesaian agar tidak jadi kerugian negara.…
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat ( FITRA NTB) Ervin Kaffah menanggapi posi datif adanya informasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merilis adanya pencucian…
Deklarasi itu kemudian disebut Deklarasi Bandung. "16 desa ini berkomitmen untuk membangun desa lebih transparan dari sisi anggaran," kata Misbah Hasan, Deputi Sekjen Fitra, usai pembacaan deklarasi. Deklarasi Bandung juga memuat…
Tahun 2018, pemerintah tidak menaikkan anggaran untuk dana desa, yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun. Dibanding tahun lalu Rp 40,68 triliun, dan 2015 Rp 20,68 triliun sudah lumayan besar.…
Untuk penguatan kapasitas aparatur desa dalam implementasi UU Desa, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerjasama dengan Prakarsa Desa dan Shoes For Flores (SFF) dengan dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES)…
Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan oleh Komisi Pemberantasan korupsi terkait jual-beli status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan tamparan keras…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengungkap dugaan mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Apalagi sudah 15 tahun kasus tersebut tidak jelas…
FITRA mengutuk keras tindakan penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. FITRA menganggap hal ini sebagai bentuk intimidasi. "Tindakan ini disinyalir adalah bentuk intimidasi terhadap Novel dan penyidik KPK…
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, anggota DPR sebagai pihak yang banyak disebut terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP harus kooperatif dengan penegak hukum. Partai…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara peluncuran hasil Local Budget Study dan Portal Info Anggaran oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA). Mendagri mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2016 harus dibatalkan. Hal ini untuk menyelamatkan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selamat dari tangan asing.…
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengkritik kinerja anggaran 2016, yang tidak mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Disisi lain pemerintah memaksakan untuk pembangunan…
JAKARTA,.- Dua tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai uang rakyat dihabiskan untuk birokrasi dan infrastruktur. Kesejahteraan dan ketimpangan belum menjadi prioritas utama sesuai Nawacita…
Koalisi Masyarakat Sipil menilai parlemen modern masih sebatas jargon. Hal itu dikatakan anggota koalisi dari IBC, Roy Salam dalam jumpa pers jelang peringatan Ulang Tahun DPR ke-71 di Seknas FITRA,…
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai niat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberi jatah Rp 1 Triliun untuk setiap partai setiap tahun, harus ditolak. Kondisi riil yang…
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan cuti bagi petahana yang ikut dalam pilkada merupakan keharusan, termasuk pada kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Cuti petahana adalah…
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyesalkan Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak melakukan audit dana Desa ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan alasan percepatan pencairan dana. "Sangat menyesalkan…
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyesalkan Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak melakukan audit dana Desa ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan alasan percepatan pencairan dana. "Sangat menyesalkan…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar aksi teatrikal menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bertema 'Mari Rebut Kedaulatan Rakyat atas Anggaran'. Acara diadakan di halaman Gedung Merah Putih Komisi…
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yenny Sucipto meyakini bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty tak akan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Karena menurut…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada empat modus yang terjadi dalam dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD tahun anggaran 2014-2015 di Provinsi Banten. Peneliti politik…
Sejumlah masalah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, financial dan pencucian uang. konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi…
Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah mendekati masa kadaluwarsanya 2016 ini. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut kasus ini terancam hilang jika dibiarkan begitu saja.…
Terbongkarnya dokumen Panama Papers secara internasional membuktikan bahwa keinginan warga masyarakat untuk menghindari pajak tinggi. Seperti diketahui Panama Papers adalah sebutan terkait bocornya data ribuan klien perusahaan pengelola investasi asal…
Seketaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuding adanya kehilangan nilai kompensasi penerimaan negara hingga Rp 7 triliun. Potensi tersebut dihitung melalui dividen kerjasama Badan Usaha Milik Negara…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty hanya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara sekitar satu hingga tiga persen. Kondisi ini kalah…
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, berharap pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak ada lagi lembaga-lembaga non-struktural yang membawa dampak terhadap pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)…
JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Inpres tersebut antara lain bertujuan untuk melindungi kepala daerah dan pejabat lain dari kriminalisasi,…
Pemerintah baru saja meluncurkan Inpres nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan dua beleid…
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendorong sistem yang transparan dan akuntabilitas dalam pembahasan atau implementasi proyek-proyek pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran…
Jakarta - Untuk mengamankan aset negara agar tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, Presiden Joko Widodo disarankan membentuk Badan Penyelamatan Aset Negara. "Ratusan triliun aset berupa tanah milik Pemda DKI, Sekretariat…
Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai pada tahun ini ada 11 anggaran internal tidak wajar dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kebutuhan Rencana Umum…
JAKARTA--Pembahasan RAPBD 2016 DKI Jakarta terancam deadlock dan berpotensi kejadian seperti anggaran tahun ini, yang menggunakan peraturan gubernur (pergub). Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan lanjutan pembahasan Kebijakan Umum…
Beredarnya dokumen mirip kontrak antara pendamping desa dengan salah satu partai politik yang mengikat dua hal: wajib menjadi kader partai dan potongan gaji 10% untuk setoran partai sungguh sangat disesalkan.…
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2015 menunjukan, ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan berdampak finansial sebesar Rp 21,62 triliun. Dari angka itu, kerugian negara sebesar Rp 2,26…
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), merilis adanya 125 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) besar namun tidak memberikan deviden atau setoran kepada…
JAKARTA DPR telah merencanakan anggaran Pembangunan Gedung senilai Rp. 2,7 triliun secara multiyear. Dalam RAPBN, rencananya akan dimasukkan Rp.700 M. Pertanyaannya, dari alokasi APBN, dana pembangunan sebenarnya diambil dari mana?…
Meski megaproyek pembangunan kompleks parlemen belum disetujui, DPR RI telah menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), membuat sayembara desain dengan total hadiah Rp 400 juta. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan temuan riset mereka terkait penggunaan pagu anggaran 2014 untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Menurut Fitra, sejumlah kerugian akan mendera…
Kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi…
Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yenny Sucipto mengatakan proyek DKI Jakarta bisa terkendala jika memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Menurut dia,…
Pada 3-4 Januari 2013 yang lalu Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengadakan kegiatan Tasyakuran dan Media Gathering. Tasyakuran tersebut sebagai bentuk sosialisasi, partisipasi dan pengenalan Seknas…
(Civil Service) Budgetary Transfers to Regions The 24/8 edition of Kompas carried an item on the effectiveness of increased State budget (APBN) fiscal transfers to regions of Rp 518.9…
Sumber: beritasatu.com Hal ini membuat sejumlah anggota DPR meradang kepada Dahlan Iskan Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan belakangan panas dipicu pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam…
Jember - Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur, Dahlan, mengatakan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD di sejumlah daerah rawan korupsi dan penyimpangan. "Biasanya, penggunaan…
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sudah terlanjur menikmati tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan belanja penunjang operasional pimpinan (BPOP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, hingga kini belum…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan, alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih sebesar Rp822.445.000. Fitra menilai jumlah tersebut terlalu besar. “Alokasi anggaran sebesar Rp822 juta ini sebetulnya terlalu…
Alokasi anggaran pemberantasan korupsi untuk tahun 2013 masih buram. Dalam himpunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) mengalokasi anggaran untuk pemberantasan tiga lembaga seperti KPK, Kejaksaan, kepolisan hanya sebesar Rp…
"Open House" Istana Negara - C Wahyu Haryo P/KOMPAS Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi mengatakan, rakyat berhak dan layak mengetahui anggaran sebesar Rp 1,5…
Anggaran pemberantasan korupsi di tiga lembaga, yaitu KPK, Kejaksaan dan Polri untuk tahun 2013 dinilai masih terlalu kecil. Total anggarannya 'hanya' Rp 346 miliar. "Dalam Himpunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran…
Jakarta Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai terlalu mahal dan tidak begitu penting. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak agar pembangunan gedung baru ini dibatalkan saja. "DPD maunya…
Jakarta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga adanya penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 41 miliar di Kementerian Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali meminta LSM itu membuktikan tudingan tersebut.…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap kerugian negara akibat ambruknya proyek Hambalang bisa mencapai Rp 753 miliar. KPK diminta mengusut tuntas proyek ini. "Saya baru punya data sebesar Rp.753…
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap, anggaran terbesar di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hanya untuk menggemukan pegawainya saja. Sedangkan anggaran untuk tugas menjaga keamanan masih terlalu “kurus” alias sedikit.…
JAKARTA -- Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta sangat mubazir. Acara seremonial yang anggarannya mencapai Rp…
Sebagian besar anggaran yang terdapat di berbagai instansi pemerintah, banyak digunakan untuk belanja pegawai. Karenanya, DPR harus turun tangan dan membuat rencana kerja alternatif terhadap anggaran yang diajukan instansi pemerintahan.…
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja…
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) tak pantas menanyakan soal acara open house di Istana Negara, Jakarta,…
JAKARTA SON – Pemerintah menganggarkan penyelengaraan open house Lebaran tahun ini untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga miliaran rupiah. Berdasarkan catatan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA),…
Jakarta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga adanya penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di 8 kementerian. Bentuk penyimpangan itu seperti dana bantuan disimpan di bank. Total anggaran yang disimpangkan mencapai…
Seknas FITRA mengkritik daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR tahun 2010. Berdasarkan kajian, Seknas FITRA mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, mahalnya harga RUU Inisiatif. Untuk tahun 2010, DPR menargetkan akan…
Jakarta Pekan lalu Pansus BPJS menggelar rapat di Hotel InterContinental, Jakarta. Rapat selama 4 hari di hotel bintang lima ini menelan biaya fantastis hingga Rp 173 juta. "Total anggaran sidang Pansus…
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengalokasikan Rp 71 miliar untuk memberantas terorisme. Namun untuk memberantas korupsi, Polri hanya 'diberi' Rp 2,1 miliar. Sementara itu, kejaksaan mendapat dana senilai Rp 142 miliar,…
Reshuffle kabinet tidak berarti penting bagi jalannya pemerintahan hingga 2014, jika Presiden SBY justru tidak mengubah atau mengoreksi diri. Sorotan atas reshuffle tidak hanya pada menteri yang bermasalah tapi juga…
Jika dibandingkan 2005, belanja pegawai tahun ini membengkak 233 persen atau Rp 126,5 triliun. Sayangnya, peningkatan belanja negara tak dirasakan dampaknya terhadap perbaikan layanan birokrasi. Untuk menekan mahalnya ongkos birokrasi,…
TEMPO Interaktif, Jakarta-LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga adanya penggelembungan dalam alokasi anggaran kartu tanda penduduk elektronik sebesar Rp 842,2 miliar untuk enam wilayah uji petik. Dalam siaran…
This mode enables people with epilepsy to use the website safely by eliminating the risk of seizures that result from flashing or blinking animations and risky color combinations.
Visually Impaired Mode
Improves website's visuals
This mode adjusts the website for the convenience of users with visual impairments such as Degrading Eyesight, Tunnel Vision, Cataract, Glaucoma, and others.
Cognitive Disability Mode
Helps to focus on specific content
This mode provides different assistive options to help users with cognitive impairments such as Dyslexia, Autism, CVA, and others, to focus on the essential elements of the website more easily.
ADHD Friendly Mode
Reduces distractions and improve focus
This mode helps users with ADHD and Neurodevelopmental disorders to read, browse, and focus on the main website elements more easily while significantly reducing distractions.
Blindness Mode
Allows using the site with your screen-reader
This mode configures the website to be compatible with screen-readers such as JAWS, NVDA, VoiceOver, and TalkBack. A screen-reader is software for blind users that is installed on a computer and smartphone, and websites must be compatible with it.
Online Dictionary
Readable Experience
Content Scaling
Default
Text Magnifier
Readable Font
Dyslexia Friendly
Highlight Titles
Highlight Links
Font Sizing
Default
Line Height
Default
Letter Spacing
Default
Left Aligned
Center Aligned
Right Aligned
Visually Pleasing Experience
Dark Contrast
Light Contrast
Monochrome
High Contrast
High Saturation
Low Saturation
Adjust Text Colors
Adjust Title Colors
Adjust Background Colors
Easy Orientation
Mute Sounds
Hide Images
Virtual Keyboard
Reading Guide
Stop Animations
Reading Mask
Highlight Hover
Highlight Focus
Big Dark Cursor
Big Light Cursor
Navigation Keys
Accessibility Statement
seknasfitra.org
July 29, 2026
Compliance status
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience,
regardless of circumstance and ability.
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level.
These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible
to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific
disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML,
adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email sekretariat@seknasfitra.org
Screen-reader and keyboard navigation
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with
screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive
a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements,
alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website.
In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels;
descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups),
and others. Additionally, the background process scans all of the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag
for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology.
To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on
as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside of it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
Disability profiles supported in our website
Epilepsy Safe Mode: this profile enables people with epilepsy to use the website safely by eliminating the risk of seizures that result from flashing or blinking animations and risky color combinations.
Visually Impaired Mode: this mode adjusts the website for the convenience of users with visual impairments such as Degrading Eyesight, Tunnel Vision, Cataract, Glaucoma, and others.
Cognitive Disability Mode: this mode provides different assistive options to help users with cognitive impairments such as Dyslexia, Autism, CVA, and others, to focus on the essential elements of the website more easily.
ADHD Friendly Mode: this mode helps users with ADHD and Neurodevelopmental disorders to read, browse, and focus on the main website elements more easily while significantly reducing distractions.
Blindness Mode: this mode configures the website to be compatible with screen-readers such as JAWS, NVDA, VoiceOver, and TalkBack. A screen-reader is software for blind users that is installed on a computer and smartphone, and websites must be compatible with it.
Keyboard Navigation Profile (Motor-Impaired): this profile enables motor-impaired persons to operate the website using the keyboard Tab, Shift+Tab, and the Enter keys. Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
Additional UI, design, and readability adjustments
Font adjustments – users, can increase and decrease its size, change its family (type), adjust the spacing, alignment, line height, and more.
Color adjustments – users can select various color contrast profiles such as light, dark, inverted, and monochrome. Additionally, users can swap color schemes of titles, texts, and backgrounds, with over 7 different coloring options.
Animations – epileptic users can stop all running animations with the click of a button. Animations controlled by the interface include videos, GIFs, and CSS flashing transitions.
Content highlighting – users can choose to emphasize important elements such as links and titles. They can also choose to highlight focused or hovered elements only.
Audio muting – users with hearing devices may experience headaches or other issues due to automatic audio playing. This option lets users mute the entire website instantly.
Cognitive disorders – we utilize a search engine that is linked to Wikipedia and Wiktionary, allowing people with cognitive disorders to decipher meanings of phrases, initials, slang, and others.
Additional functions – we provide users the option to change cursor color and size, use a printing mode, enable a virtual keyboard, and many other functions.
Browser and assistive technology compatibility
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers), both for Windows and for MAC users.
Notes, comments, and feedback
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs, there may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to sekretariat@seknasfitra.org