Skip to main content

Rabu, 20 April 2022 – Beban keuangan negara yang semakin berat bukan hanya disebabkan oleh tambahan defisit untuk menangani pandemi Covid-19 sejak 2020 hingga 2022 ini, tetapi jauh sebelumnya masih ada warisan kesalahan di masa lalu yaitu penempatan obligasi rekapitalisasi perbankan saat krisis moneter 1998.

Sejak ditempatkan di beberapa bank untuk memperkuat permodalan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menganggarkan pembayaran bunga obligasi tersebut minimal 60 triliun rupiah per tahun.

Dengan asumsi bunga berbunga atau bunga majemuk, total Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditambah obligasi rekap yang semula hanya sekitar 600 triliun lebih kini diperkirakan sudah menjebol APBN 5.000 triliun rupiah. Pada 2019 lalu, total BLBI dan obligasi rekap plus bunga berbunga sudah tercatat sekitar 4.500 triliun rupiah.

Besarnya uang negara yang dijebol para konglomerat melalui bank mereka yang memegang obligasi tersebut sudah seharusnya dicarikan solusi untuk menghentikan tindakan perampokan uang negara secara terselubung dengan segala macam dalih seperti biaya krisis.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menegaskan kalau pembayaran obligasi rekap BLBI membuat beban APBN kian berat. Jika tidak dihentikan, APBN bisa jebol.

“Obligor saja tidak lunasi kewajibannya kepada negara, negara juga semestinya menghentikan pembayaran itu. Jangan sampai membebani negara untuk jangka panjang, apalagi setiap tahun alami kenaikan,” kata Badiul.

Langkah menyehatkan APBN itu harus diambil secepat mungkin agar beban utang tidak semakin membengkak. Sementara di sisi lain, pemerintah kesulitan menambah pundi-pundi negara.

Utang berdampak pada besarnya belanja bunga utang dengan rerata rasio mencapai 17 persen 2015-2021. Rerata rasio tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan rerata rasio belanja lainnya, seperti rerata rasio belanja bantuan sosial 7 persen, rerata rasio belanja modal 13 persen, dan rerata rasio belanja subsidi 13 persen.

Sumber: https://koran-jakarta.com/apbn-sudah-jebol-rp5-000-triliun-akibat-obligasi-rekap-blbi?page=all