Rencana besar reformasi birokrasi hampir selalu menjadi kata kunci dalam setiap pidato pejabat negara di republik ini sejak sepuluh tahun terakhir. Janji merombak sistem aparatur sipil negara dan memperbaiki kualitas kinerja mereka selalu didengungkan dalam rapat-rapat paripurna antara parlemen dan pemerintah. Mimpi mengubah imej pegawai negeri yang selama ini lebih dikenal sebagai kumpulan birokrat dengan pola pikir kuno menjadi mesin birokrasi modern yang menunjang transformasi Indonesia menjadi negara maju juga sudah lama menjadi wacana publik.

penting untuk menghidupkan kembali perdebatan publik seputar rencana besar ini. Buku ini menghimpun sejumlah perspektif dari mereka yang sehari-hari berkecimpung dengan isu ini dan penuh dengan tawaran solusi untuk memecah kebuntuan proses reformasi birokrasi kita.
Secara garis besar, buku ini mencatat ada beberapa isu besar yang harus dipecahkan jika kita ingin mengakselerasi proses reformasi birokrasi. Pertama, perlu ada upaya sistematis untuk memperbaiki pola pikir (mindset) dari aparatur sipil negara, menjadi lebih melayani publik, fokus pada pencapaian target kinerja dan tunduk pada hukum. Pola pikir ini adalah mekanisme pertahanan pertama yang seharusnya bisa menangkal berbagai upaya untuk memanfaatkan birokrasi di luar mandatnya sebagai pelayan publik. Tanpa perubahan fundamental ini, semua rencana teknis reformasi birokrasi akan membentur tembok tebal resistensi dari internal aparatur sipil negara sendiri.


Kedua, perlu ada penyesuaian anggaran untuk insentif yang lebih layak buat struktur birokrasi profesional. Sejauh ini, komposisi anggaran untuk belanja pegawai di berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memang kerap sudah lebih dari separuh total anggaran. Namun, besarnya anggaran itu tidak identik dengan perbaikan remunerasi untuk aparatur yang berprestasi karena jumlah total pegawai negeri yang amat besar dan belum optimalnya penilaian kinerja berbasis prestasi dan kompetensi.
Ketiga, perbaikan mendasar pada rekruitmen dan manajemen aparatur sipil negara, yang memberi ruang pada kompetisi kinerja berdasarkan indikator yang terukur dan obyektif. Kebijakan untuk meningkatkan standar kompetensi aparatur sipil negara dalam setiap

rekrutmen harus benar-benar dijalankan dengan konsisten. Bahkan, ketika hasil dari rekrutmen tersebut jauh di bawah perkiraan, seperti yang terjadi pada proses penerimaan pegawai negeri sipil belum lama ini (Oktober 2018). Anjuran untuk menurunkan standar ujian agar lebih banyak calon pegawai yang lulus harus ditolak karena pada jangka panjang akan menyulitkan upaya modernisasi birokrasi kita.


Keempat, penegasan akan prinsip dasar birokrasi negara yang seharusnya bebas kepentingan politik, sehingga mesin aparatur sipil ini benar-benar bekerja tanpa gangguan dan intervensi yang bersifat politis. Faktor ini bisa jadi merupakan bagian yang tersulit dari proses reformasi birokrasi. Hampir semua penguasa di negeri ini selalu tergoda untuk membujuk birokrasi menjadi bagian dari partai politik yang sedang memerintah (ruling party). Dibutuhkan kombinasi dari peraturan yang tegas, penegakan aturan yang tak pandang bulu dan kesadaran dari semua pihak agar upaya untuk menjaga birokrasi dari tarik-menarik kepentingan politik ini bisa terwujud.


Dan kelima, penegakan hukum. Bagian ini terkait dengan mekanisme reward and punishment buat mereka yang sudah jelas-jelas melanggar hukum, misalnya melakukan korupsi, jual-beli jabatan, atau menerima suap untuk melonggarkan aturan mengenai suatu hal. Pembinaan mental aparatur sipil negara dan pencegahan korupsi tentu tetap perlu dilakukan, namun ada saatnya ketika penindakan dan pemidanaan adalah jalan yang efektif, terutama untuk memberi pelajaran dan menimbulkan efek jera.


Pemaparan mendetail atas kelima isu tersebut oleh pakar dan praktisi yang mumpuni dan amat menguasai bidangnya, dalam buku ini diharapkan bisa mengarahkan diskursus publik di masa depan mengenai arah reformasi birokrasi di negeri ini. Di atas semuanya, manfaat terbesar dari penerbitan buku ini adalah upayanya untuk mengembalikan diskusi mengenai reformasi birokrasi kepada khalayak ramai sebagai penerima manfaat terbesar jika kelak rencana besar ini terwujud dengan baik. Selamat membaca.

Dapatkan Buku Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Gramedia dengan Harga Rp. 80.000