Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya, Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Tim KOMPAK-DFAT dan Tim Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, yang telah berkolaborasi menyusun Panduan Fasilitas Akuntabilitas Sosial di Desa.

Tujuan pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah:
1) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, dan
2) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Penguatan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan ini dimulai dari upaya memberdayakan warga Desa untuk mampu terlibat aktif dalam urusan hidup bersama di Desa. Setiap warga Desa bersedia secara sukarela berswadaya gotong royong membangun Desa.

Warga Desa yang mampu berpartisipasi memiliki kemampuan untuk secara mandiri mengolah daya cipta, rasa, karsa, dan karya dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. Keberdayaan warga Desa ini lahir dari proses belajar secara sosial melalui proses dialog dan perbincangan antar warga Desa. Selain itu, proses belajar secara sosial ini menuntut adanya praktik-praktik langsung hasil pembelajaran yang diperoleh warga Desa dalam beragam kegiatan pembangunan Desa.

Penerapan akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa merupakan praktik pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang dikelola secara partisipatif oleh warga Desa. Beragam kegiatan yang dikelola melalui fasilitasi akuntabilitas sosial di Desa diharapkan memperkuat upaya mewujudkan SDGs Desa ke-18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Gambaran ideal kerja-kerja penerapan akuntabilitas sosial dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa harus difasilitasikan untuk menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari di Desa. Fasilitasi diartikan sebagai cara mempermudah atau membantu masyarakat Desa mengelola penerapan akuntabilitas sosial di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa ini memuat prosedur kerja yang senantiasa bersifat sinergistik lintas pemangku kepentingan sekaligus berfokus pada upaya menumbuhkan dalam diri warga Desa buah-buah gagasan yang inovatif menuju terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis melalui pendayagunaan secara mandiri beragam sumberdaya pembangunan Desa.