Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai

Kondisi keuangan daerah semakin kritis dan mengkhawatirkan. Perilaku boros pemda yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh: Pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.

Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Yang mencengangkan jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/ kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas (terlampir dalam tabel) dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa – NAD.

Keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi Pemda untuk memberikan pemenuhan pelayanan publik berkualitas sebagaimana mandat otonomi daerah tidak akan pernah mampu diwujudkan, karena sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program kegiatan hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas akan kembali dikorbankan.

Untuk menyelamatkan daerah dari ancamankebangkrutan, FITRA miminta segera dilakukannya perubahan kebijakan sebagai berikut :

  1. Hentikan Politisasi Birokrasi. Pembinaan PNSD dibawah Kepala Daerah menjadi salah satu pemicu praktek rekrutmen yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil personil serta kemampuan keuangan daerah. Mengingat Kepala Daerah adalah pejabat politik, maka merekrut sebanyak mungkin PNSD merupakan insentif politik untuk merawat tim suksesnya dengan menggunakan uang rakyat. Klausul yang terdapat pada UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah ini harus segera dirubah.
  2. Keluarkan Belanja Pegawai dari Perhitungan Alokasi Dasar DAU. Kuncinya adalah dengan segera merevisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, lalu memasukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.
  3. Pembatasan Jumlah Organisasi di Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus bertindak cepat untuk membuat batasan jumlah maksimal organisasi yang ada di tingkat kabupaten/ kota. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sebenarnya satu organisasi mampu bekerja untuk mengendalikan beberapa urusan. Faktanya sebagian besar kabupaten jumlah organisasinya justru disesuaikan dengan jumlah urusan yang menjadi tanggungjawab pemda. Inilah yang mengakibatkan semakin bertambahnya personil setiap tahunnya.
  4. Teruskan Moratorium Rekrutmen PNSD. Kebijakan moratorium yang telah dibuat pemerintah sejak tahun 2011 harus diteruskan sampai tahun 2014. Dengan begitu laju pertumbuhan jumlah pegawai dapat dikendalikan. Sehingga setelah Pemilu 2014 pemerintah harus menyusun rasio jumlah pegawai secara tepat. Oleh karenanya, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah

Jakarta, 09 April 2012

Hadi Prayitno

Kepala Divisi Pengembangan Jaringan

081 949653162

hadi@seknasfitra.org

Lampiran Tabel:

11 Kab/ Kota Yang Memiliki Belanja Pegawai 70% Ke Atas

No

Kab/ Kota

Provinsi

Porsi Belanja Pegawai

1

Kota Langsa N.A.D

76,7%

2

Kab. Kuningan Jawa Barat

74,0%

3

Kota Ambon Maluku

73,4%

4

Kab. Ngawi Jawa Timur

73,0%

5

Kab. Bantul D.I.Y

71,9%

6

Kab. Bireuen N.A.D

71,8%

7

Kab. Klaten Jawa Tengah

71,6%

8

Kab. Aceh Barat N.A.D

70,9%

9

Kota Gorontalo Gorontalo

70,3%

10

Kab. Karanganyar Jawa Tengah

70,1%

11

Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara

70,0%

Sumber: Ringkasan APBD 2012, DJPK;

 
Detil

Judul Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai
Peyusun Hadi Prayitno
Penerbit SEKNAS FITRA, Jakarta
Tahun Terbit 2012
Download

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *