Bloated Bureaucracies: 291 Regional Governments Spend more than 60% of their Budgets on Civil Service Costs

The financial situation of Indonesia’s sub-national governments is becoming more and more critical and worrying.   Their wasteful spending practices—using up more than half their budgets just to meet civil service costs—is bringing them to the brink of bankruptcy. The blow out in civil service costs has been due to: firstly, central government decisions between 2007 and 2011 to grant civil servants periodic salary increases of between 5% and 15% plus end-of-year bonuses of one month’s extra salary; second, allowing regions to continue to recruit civil servants irrespective of local fiscal resources; and, third, excessive proliferation of governmental agencies in kabupatens (districts) and cities that have placed increased pressure on local budgets.

It is projected that 291 regions will spend more than 60% of their 2012 budgets on civil service costs.  Astonishingly, this represents a 135% increase over the corresponding figure for 2011 (124 regions).  Of the 291 regions concerned, 11 (both kabupatens and cities) are projected to spend 70% or more of their budgets on civil service costs (see table below).  The biggest spender will be the City of Langsa in Aceh Province with a spending level of 76.7%.

This situation indicates that the purpose of sub-national governments arising from  regional autonomy—the delivery of quality public services to local communities—will never be achieved because the money left over for that purpose amounts to just 9-14% of total local budgets.  And, of course, it will be ordinary people who will, yet again, be victimized.

To save sub-national governments from bankruptcy, FITRA urges an immediate policy change taking the following into account:

  1. Politicization of bureaucracies should cease.  The fact that regional civil services are beholden to local heads of government is encouraging the practice of recruitment of civil servants irrespective of actual personnel needs and local budgetary constraints.  We must not forget that local heads of government are politicians for whom civil service recruitment is a political tool to be used to “look after” supporters at the expense of the public purse.  To overcome this sort of problem, relevant provisions of Law No. 32/2004 on regional autonomy should be revised forthwith.
  2. Civil service costs should be removed as a basic component of the General Allocation Fund (DAU).  The key here is that Law No. 33/2004 on fiscal balance between the Center and regions should be revised as a matter of urgency.  That process should introduce a new DAU formula that provides incentives for regions to increase local revenue and reduce civil service costs.
  3. Limits should be placed on numbers of governmental agencies operating at kabupaten and city level.  The central government, via the Ministries of Home Affairs and Finance, should act quickly to place ceilings on the number of government agencies that can be set up at sub-national government level. This should be done on the understanding that one agency can in fact take on several responsibilities.  What is happening now is that the number of agencies being set up by kabupatens is the same as the number of tasks to be carried out.  This practice is resulting in ever larger numbers of government personnel each year.
  4. The moratorium on local civil service recruitment should continue.  The moratorium, imposed in 2011, should continue until 2014.  Such a step would rein in the rate of growth of local civil services.  Following the 2014 elections, government should come up with a precise ratio for calculating the size of regional civil services.  The standard ratio should not be based solely on population, but also on local geographical factors and fiscal capacity.

Jakarta, 09 April 2012

Hadi Prayitno                                                                                                                                                                                         Head, Network Development Division                                                                                                                                      Seknas FITRA, Jakarta                                                                                                                                                                    081 949653162                                                                                                                                        [email protected]  Attachment:

11 Kabupatens/Cities Spending 70% or more on Civil Service Costs

No

Kabuptent/City

Province

% of Budget Spent on Civil Service Costs

1

City of Langsa Aceh

76.7%

2

Kab. Kuningan West Java

74.0%

3

City of Ambon Maluku

73.4%

4

Kab. Ngawi East Java

73.0%

5

Kab. Bantul Yogyakarta

71.9%

6

Kab. Bireuen Aceh

71.8%

7

Kab. Klaten Central Java

71.6%

8

Kab. Aceh Barat Aceh

70.9%

9

Kota Gorontalo Gorontalo

70.3%

10

Kab. Karanganyar Central Java

70.1%

11

City of Padang Sidempuan North Sumatera

70.0%

Sumber: Ringkasan APBD 2012, DJPK; Diolah oleh Seknas FITRA

Kondisi keuangan daerah semakin kritis dan mengkhawatirkan. Perilaku boros pemda yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh: Pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.

Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Yang mencengangkan jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/ kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas (terlampir dalam tabel) dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa – NAD.

Keadaan ini menunjukkan bahwa fungsi Pemda untuk memberikan pemenuhan pelayanan publik berkualitas sebagaimana mandat otonomi daerah tidak akan pernah mampu diwujudkan, karena sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program kegiatan hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen. Tentu saja kepentingan masyarakat luas akan kembali dikorbankan.

Untuk menyelamatkan daerah dari ancamankebangkrutan, FITRA miminta segera dilakukannya perubahan kebijakan sebagai berikut :

  1. Hentikan Politisasi Birokrasi. Pembinaan PNSD dibawah Kepala Daerah menjadi salah satu pemicu praktek rekrutmen yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil personil serta kemampuan keuangan daerah. Mengingat Kepala Daerah adalah pejabat politik, maka merekrut sebanyak mungkin PNSD merupakan insentif politik untuk merawat tim suksesnya dengan menggunakan uang rakyat. Klausul yang terdapat pada UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah ini harus segera dirubah.
  2. Keluarkan Belanja Pegawai dari Perhitungan Alokasi Dasar DAU. Kuncinya adalah dengan segera merevisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, lalu memasukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.
  3. Pembatasan Jumlah Organisasi di Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus bertindak cepat untuk membuat batasan jumlah maksimal organisasi yang ada di tingkat kabupaten/ kota. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sebenarnya satu organisasi mampu bekerja untuk mengendalikan beberapa urusan. Faktanya sebagian besar kabupaten jumlah organisasinya justru disesuaikan dengan jumlah urusan yang menjadi tanggungjawab pemda. Inilah yang mengakibatkan semakin bertambahnya personil setiap tahunnya.
  4. Teruskan Moratorium Rekrutmen PNSD. Kebijakan moratorium yang telah dibuat pemerintah sejak tahun 2011 harus diteruskan sampai tahun 2014. Dengan begitu laju pertumbuhan jumlah pegawai dapat dikendalikan. Sehingga setelah Pemilu 2014 pemerintah harus menyusun rasio jumlah pegawai secara tepat. Oleh karenanya, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah

Jakarta, 09 April 2012

Hadi Prayitno

Kepala Divisi Pengembangan Jaringan

081 949653162

[email protected]

Lampiran Tabel:

11 Kab/ Kota Yang Memiliki Belanja Pegawai 70% Ke Atas

No

Kab/ Kota

Provinsi

Porsi Belanja Pegawai

1

Kota Langsa N.A.D

76,7%

2

Kab. Kuningan Jawa Barat

74,0%

3

Kota Ambon Maluku

73,4%

4

Kab. Ngawi Jawa Timur

73,0%

5

Kab. Bantul D.I.Y

71,9%

6

Kab. Bireuen N.A.D

71,8%

7

Kab. Klaten Jawa Tengah

71,6%

8

Kab. Aceh Barat N.A.D

70,9%

9

Kota Gorontalo Gorontalo

70,3%

10

Kab. Karanganyar Jawa Tengah

70,1%

11

Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara

70,0%

Sumber: Ringkasan APBD 2012, DJPK;

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.