Debat Capres Putaran Kedua:
Quo Vadis Politik Anggaran Indonesia?
Anggaran negara merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, pada hakikatnya rakyatlah yang menentukan anggaran negara. Selain itu, APBN merupakan instrumen negara untuk menciptakan kesejahteraan warga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pemenuhan seluruh hak-hak dasar warga negara. Dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maka anggaran harus diarahkan kepada kemakmuran yang merata dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan potensi bangsa harus diolah untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam debat kandidat tanggal 15 Juni 2014, terdapat beberapa hal penting kami kritisi, antara lain:
Kebijakan Pajak
Baik Jokowi maupun Prabowo tidak mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pajak. Bahkan Jokowi dan Prabowo belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama. Buktinya, 70-80% rata-rata, sumber APBN kita berasal dari pajak. Dalam debat semalam, Jokowi dan Prabowo nampak belum mempunyai strategi yang komprehensif dan serius tentang tata-kelola perpajakan (fiscal policy). Ini terlihat jelas tidak adanya keberanian mereka menentukan besaran tax ratio yang akan dicapai. Justru, Jokowi dan Prabowo lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Baik Jokowi dan terutama Prabowo sama-sama masih menggantungkan penerimaan negara yang berasal dari SDA (sumber daya alam), padahal alam Indonesia sudah “terkapling-kapling” oleh konsesi-konsesi lahan dan kontrak karya. Padahal, kontribusi PNBP dalam APBN cenderung mengalami penurunan, khususnya penerimaan yang dikontribusikan dari sektor sumber daya alam.
Pengelolaan BUMN
Baik Jokowi maupun Prabowo tidak secara spesifik melihat kinerja BUMN. Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh dikatakan belum memuaskan, terutama sikap pengelola BUMN dan Pemerintah yang telah mengabaikan aspek profesionalisme dalam pengelolaan bisnis utamanya.
Subsidi Pangan dan Energi
Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama belum mengungkapkan kebijakan subsidi untuk pangan dan energi. Padahal kedua hal tersebut saat ini menjadi masalah besar dalam politik penganggaran Indonesia. Karena, subsidi memerlukan dana besar, dianggap sering tidak tepat sasaran, tetapi berat untuk dicabut karena dikhawatirkan memberikan bebas berlebih bagi rakyat.
Subsidi Pangan dan Energi
Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama belum mengungkapkan kebijakan subsidi untuk pangan dan energi. Padahal kedua hal tersebut saat ini menjadi masalah besar dalam politik penganggaran Indonesia. Karena, subsidi memerlukan dana besar, dianggap sering tidak tepat sasaran, tetapi berat untuk dicabut karena dikhawatirkan memberikan bebas berlebih bagi rakyat.
Rilis lengkap untuk kritik ini dilampirkan juga bersama surel ini.
Untuk mengetahui selengkapnya bisa menghubungi:
· Yenny Sucipto dari Seknas FITRA: 081333111446 (yenny@seknasfitra.org) · Abdul Waidl dari P3M: 081280821339 (waidl2020@yahoo.com) · Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang: 08129671744 (danisetia@gmail.com) · Ah Maftuchan dari Perkumpulan Prakarsa: 08527774448 (amaftuchan@theprakarsa.org)
