Setelah masa reses, saat ini sidang kembali dibuka oleh DPR. Alih-alih memperjuangan aspirasi dari dapil, DPR justru memperjuangkan nasibnya sendiri atas nama kepentingan rakyat dengan kembali mengusung dana aspirasi yang hanya berubah nama dari periode sebelumnya yaitu dana pembangunan dapil. Arsul Sani anggota DPR malah menyebut ini layaknya Dana Bansos DPR (rawan korupsi). Naifnya, aspirasi masyarakat justru ditafsirkan secara melenceng seolah-olah dapil hanya membutuhkan anggaran dari APBN. Padahal, tindak lanjut aspirasi tidak melulu masalah uang, tapi akses informasi, akses kebijakan publik pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat misalnya itu jauh lebih penting. Pada posisi inilah, check and balance antara DPR dan Pemerintah diuji.
Rencananya, dalam masa sidang kedua ini, DPR akan memperjuangkan dana aspirasi senilai Rp. 3-10 Miliar perorang setiap tahun. Artinya, jika diasumsikan nilai tertinggi Rp.10 M x 560 orang maka akan menyedot anggaran APBN senilai Rp. 5,6 Triliun pertahun. Dan total Rp. 28 Triliun dalam satu periode 2014-2019. Sungguh angka yang tinggi dibandingkan dengan alokasi cadangan krisis pangan di APBN P 2015 hanya kurang dari Rp. 1 triliun. Untuk memuluskan hal tersebut, DPR saat ini telah belajar dari tahun 2010 dimana dana aspirasi banyak ditolak oleh masyarakat.
