Proses pentingnya desentralisasi yang dimplementasikan sejak tahun 1999 telah menghasilkan perubahan landscape administrasi publik pemerintah indonesia. Proses pendelegasian wewenang dan tangung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan tugas utama sebagai pendorong desentralisasi.
Dalam kerangka regulasi, pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam pengelolaan pembangunan pada konteks otonomi daerah pada konteks ini, DPRD memili tiga peran dan fungsi dasar, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasaan.
