Sebagian besar anggaran yang terdapat di berbagai instansi pemerintah, banyak digunakan untuk belanja pegawai. Karenanya, DPR harus turun tangan dan membuat rencana kerja alternatif terhadap anggaran yang diajukan instansi pemerintahan.
“Contohnya saja di kepolisian. Dari Rp43,4 triliun dana yang dianggarkan dalan RAPBN 2013, sebanyak Rp29,7 triliun digunakan untuk belanja pegawai,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis Kamis (6/9).
Dana tersebut juga ditambah dengan gaji tambahan petugas untuk kepolisian sebesar Rp3,5 triliun. “Seharusnya porsi antara belanja pegawai dan program untuk rakyat itu 30 dan 70, bukan seperti saat ini 70 dan 30,” tambah dia.
Karenanya, DPR harus turun tangan dan membuat rencana kerja alternatif terhadap anggaran yang diajukan oleh instansi pemerintahan. “Hampir di setiap instansi negara terjadi hal demikian,” tambahnya.
Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Abdul Waidl mengatakan, hingga saat ini belum ada tinjauan dari kinerja pegawai di semua kementerian dan instansi negara. “Contoh di Kemenag, hingga sekarang belum ada evaluasi. Setiap tahun merekrut pegawai baru, bahkan rencananya pada 2013 akan direkrut 2.300 pegawai baru,” katanya.
Waidl juga meminta setiap instansi pemerintah bisa melakukan efisiensi agar anggaran digunakan untuk program-program prorakyat.(Ant/TII)
Sumber: MetroTV
