Jakarta – Untuk mengamankan aset negara agar tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, Presiden Joko Widodo disarankan membentuk Badan Penyelamatan Aset Negara.
“Ratusan triliun aset berupa tanah milik Pemda DKI, Sekretariat Negara serta Kementerian BUMN telah pindah tangan kepada pihak swasta. Ke depan, ini tidak boleh lagi terjadi,” papar Apung Widadi, Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Nantinya, kata Apung, Badan Penyelamatan Aset Nasional ini, bertugas untuk menginventarisir seluruh aset negara, termasuk milik daerah dan eks BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).
Selain karena belum pernah diinventarisir dengan sungguh-sungguh, lanjut Apung, raibnya aset negara dalam jumlah triliun akibat adanya oknum yang bermain untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kerjasama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara,” ucap Apung.
Berdasarkan data Fitra, lanjut Apung, semester I 2014, Pemprov DKI memiliki 35 bidang tanah senilai Rp 7,976 triliun. Namun, 11 tanah di antaranya senilai Rp 259,05 miliar digugat pihak ketiga, dan Pemprov DKI kalah.
Maka dari itu, pihaknya juga mengimbau, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menindaklanjuti temuan dari BPK dan KPK perihal pengelolaan aset tetap tanah.
Sumber : inilah.com
