Jakarta, 19 Maret 2019
Acara Apel Kebangsaan jadi bola panas di ruang publik. Ada yang meyakini kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ini, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah menguatnya “perpecahan” rakyat karena beda pilihan politik. Tapi ada pula yang menilai sebatas kegiatan politis demi capres tertentu, dalam arti lain: kampanye terselubung. Bahkan ada yang menyebut hanya pemborosan anggaran.
Seperti diketahui, Pemprov Jateng menggelar Apel Kebangsaan di sekitar Simpang Lima Semarang, Minggu (17/3/2019). Selain mengundang sejumlah artis dan band papan atas, acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Ribuan massa juga menyemut untuk memeriahkan kegiatan yang mengusung tema “Kita Merah Putih” itu.
Publik ramai-ramai menyoroti besaran anggaran Apel Kebangsaan. APBD Jateng harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar demi acara yang hanya berlangsung sekitar empat jam ini. Jumlah tersebut dinilai terlampau besar, jika tidak elok menyebut sia-sia. Menurut Anda, apakah kegiatan tersebut hanya membakar duit rakyat?
Bagi sebagian kalangan, duit sebesar Rp18 miliar lebih baik digunakan untuk kepentingan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan rakyat, misalnya, pembangunan infrastruktur. Artinya, ada yang harus lebih diprioritaskan ketimbang Apel Kebangsaan. Jika benar demikian, apakah itu artinya Pemprov Jateng tidak cermat dalam menyusun skala prioritas?
Jika melihat tema “Kita Merah Putih” yang diusung, nampaknya Apel Kebangsaan punya niatan yang mulia. Tujuannya menjaga persatuan dan kesatuan agar masyarakat tidak terpecah karena beda pilihan politik di Pilpres 2019. Dengan kata lain, pilpres tidak boleh mengorbankan keutuhan NKRI
Namun sebagian kalangan menduga acara Apel Kebangsaan erat kaitannya dengan kepentingan politik di Pilpres 2019, bukan semata-mata demi keutuhan NKRI, sekalipun tidak ada unsur kampanye selama acara berlangsung. Salah satu alasannya, kegiatan ini dihadiri beberapa tokoh nasional yang punya preferensi politik terhadap Jokowi-Ma’ruf. Lantas, sejauh mana kegiatan ini terindikasi kampanye terselubung (mobilisasi massa) demi paslon nomor urut 01?
Lalu, bagaimana seharusnya mengemas kegiatan semacam Apel Kebangsaan ini supaya jauh dari kesan politis? Sebab, kegiatan yang mengusung semangat persatuan tentu amat dibutuhkan di tengah tensi politik yang dinilai telah mempertajam aura permusuhan antar rakyat. Setiap elemen bangsa, setidak-tidaknya tokoh nasional boleh jadi perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa keutuhan NKRI jauh lebih penting ketimbang meributkan paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02.
Misbah Hasan – Sekjen FITRA
Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional
“Menanggapi kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 ‘Kita Merah Putih’ yang diselenggaraan oleh Pemprov. Jawa Tengah dengan alokasi APBD sekitar Rp16.399.035.000 (Pagu kegiatan Rp 18 milyartapi pemenang tender berani menawar hingga Rp16,39 milyar, Seknas FITRA berpegang pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.
Atas dasar itu, setidaknya terdapat dua catatan. Pertama, aspek substansi kegiatan. Kegiatan Apel Kebangsaan mungkin telah sinkron dengan point ke 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2019 yang meliputi; 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan 5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Kedua, aspek prinsip-prinsip penyusunan APBD 2019. Ada beberapa prinsip yang patut dijadikan refleksi bersama terkait kegiatan apel kebangsaan tersebut, yakni prinsip efisiensi, efektifitas, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Fitra melihat bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang stabilitas nasional dan kesuksesan pemilu dengan melibatkan para tokoh lintas agama, stakeholders yang luas mulai tingkat nasional, regional dan daerah.
Dari aspek substansi kegiatan mungkin bagus, namun melihat alokasi anggarannya terlalu besar, sangat wajar jika memunculkan banyak pertanyaan di benak publik. Kegiatan ‘kolosal’ semacam ini juga kurang efektif, belum mampu menjangkau representasi masyarakat bawah yang seharusnya menjadi sasaran utama kegiatan.
Proses pengadaan barang/jasa hingga pelaksanaan kegiatan ini juga tergolong sangat singkat, terhitung hanya 19 hari mulai dari proses pengadaan tender kegiatan tanggal 6-25 Februari 2019, sedangkan acara dilaksanakan pada 17 Maret 2019.
Dari aspek kepatutan, anggaran ini terlalu besar dan kurang proporsional ditengah kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian lebih, seperti masalah pembangunan SDM, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan petani, nelayan dan kelompok rentan lainnya. Untuk itu, perlu evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan ini.”
Sumber: https://www.watyutink.com/topik/politika/Apel-Kebangsaan-Jaga-NKRI-Politis-atau-Pemborosan
