Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengkritik pemerintah yang sudah memasukkan program makan siang gratis Prabowo-Gibran di APBN 2025, padahal Prabowo-Gibran belum resmi dinyatakan menang dalam Pilpres 2024.
TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan program makan siang gratis bakal dilaksanakan bertahap, dan akan menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun. Tapi di tahap pertama, biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun. Untuk menanggung belanja tersebut, defisit APBN 2025 dipatok 2,45 sampai 2,8 persen.
“Kinerja APBN yang mulai pulih, justru akan diobrak-abrik oleh program makan siang gratis yang dipaksakan,” kata Peneliti Anggaran Publik Seknas FITRA, Bernard dalam rilis tertulis, Selasa (27/2).
Apalagi, Bernard mencatat tren defisit di APBN sedang membaik. Defisit APBN 2023 mengalami koreksi dibandingkan 2022, yaitu 1,65 persen dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Meski begitu, defisit anggaran tersebut menurutnya menunjukkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang berdampak pada sempitnya kapasitas fiskal pemerintah pusat dalam mengembangkan program baru.
“Defisit APBN berkorelasi dengan rencana program pemerintah untuk menyelenggarakan makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp 450 triliun,” kata Bernard.
Khawatir Korbankan Program Lain, Subsidi BBM Bisa Dipangkas
Bernard menilai, program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran ini bisa berdampak pada pemotongan atau mengorbankan program lainnya. Salah satu yang dia khawatirkan adalah pemangkasan subsidi untuk BBM.
“Sekalipun wacana kenaikan BBM dan tarif listrik telah ditolak Menteri ESDM, tetap saja rakyat harap-harap cemas. Karena narasi subsidi tidak tepat sasaran selalu menjadi dalih pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik yang berdampak pada kenaikan anggaran,” kata Bernard.
Bernard juga menyorot pernyataan Prabowo pada acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, bahwa program makan siang gratis dilekatkan dengan fungsi pendidikan dan perlindungan sosial. Menurutnya pernyataan Prabowo itu berpotensi menegasikan atau mereduksi program prioritas lainnya di dua fungsi tersebut.
“Anggaran fungsi pendidikan senilai Rp 655 triliun. Sedangkan anggaran fungsi perlindungan sosial senilai Rp 496 triliun. Perlu dicermati bahwa masing-masing fungsi tersebut telah memiliki program-program prioritas,” kata dia.
Bila kekhawatiran program makan siang gratis bakal pangkas anggaran di program lainnya, Bernard khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baru. Belum lagi, dia menilai teknis program ini juga belum jelas.
“Alih-alih menciptakan kesejahteraan, program makan siang gratis berpotensi menambah persoalan seperti memperlebar defisit anggaran, merusak program-program yang sudah stabil, menciptakan tumpukan sampah akibat makanan sisa, menganggu neraca perdanganan akibat bahan baku yang diimpor,” pungkasnya.
