Oleh: Misbah Hasan dan Badiul Hadi
Hari ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, pelantikan Presiden Joko Widodo – KH. Maruf Amin. Sederhana, begitu pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat. Jokowi mengatakan ingin fokus bekerja setelah pelantikan, semangat yang baik dan perlu diapresiasi.
Pada sambutanya saat membuka prosesi pelantikan, Ketua MPR, Bambang Susatyo menyampaikan capaian-capain pemerintah 5 tahun terakhir, diantaranya keberhasilan pembangunan infrastruktur dan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan diangka 9 persen.
Setelah pelantikan Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, 5 prioritas pembangunan Jokowi-Amin 5 tahun kedepan; Pembangunan Sumber Daya Manusia, meneruskan pembangunan infeastruktur, penyederhanaan regulasi dengan mendorong dua RUU UU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM masuk prolegnas.
Selain itu, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, dan transformasi
ekonomi.
Untuk sekian kali, dalam pidatonya korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi – Amin. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi. Pemangkasan perijinan dan sistem birokarsi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi. Karena perijinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia.
Rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), tingginya tindak pidana korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama selain birokrasi perijinan.
Prioritas Investasi yang disampaikan Presiden juga tidak berperspektif lingkungan, jadi berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.
Untuk itu, Seknas FITRA mendorong:
1. Jokowi -Amin untuk kembali fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diprioritaskan akan sia-sia bila bermental koruptif, maka pendidikan anti korupsi menjadi penting dikedepankan;
3. Mempertegas reformasi birokrasi, menegakkan hukum di lingkungan birokrasi. Mendorong ASN yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, dan menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. 4. Investigasi yang diprioritaskan harus berperspektif kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.
