Empat desa di Jepara dijadikan percontohan laboratorium Badan Permusyawatan Desa (BPD). Dalam kegiatan itu akan melibatkan dua lembaga, yakni Kompak dan Seknas Fitra.
Dalam audiensi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, hadir perwakilan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (Kompak) serta Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Lilis Suryani dan Mardiyana, Rabu (31/5/2017).
Menurut Lilis Suryani, kegiatan tersebut dimulai pada bulan Mei hingga 16 bulan kedepan. Adapun kelima BPD yang akan jadi laboratorium percontohan di antaranya Desa Mayong Lor dan Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Desa Dongos, Kecamatan Kedung dan Desa Tegalsambi, KecamatanTahunan.
Menurut Lilis, pihaknya akan memberikan penguatan pada kerja sesuai tugas dan fungsi BPD. Di samping itu pihaknya bersama Seknas Fitra akan membekali badan tersebut dengan metode pengelolaan anggaran partisipatif, responsif gender dan fungsi pengawasan.
“Sehingga nanti kedepan, peran BPD dan pemerintah desa dapat berjalan sinergis sesuai cita-cita untuk kesejahteraan warganya,” tutur dia.
Sementara itu, perwakilan Seknas Fitra Jawa Tengah Mardiyana bertutur kondisi BPD di Jepara cukup variatif. Menurutnya ada dua tipe BPD yang teridentifikasi yakni mereka yang telah berjalan sinergis dengan pemerintah desa namun ada juga yang belum selaras.
“Beberapa desa BPD nya cukup suportif dan punya pengalaman, namun tak sedikit di antaranya yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya,” tutur dia.
Dikatakannya, dengan adanya peningkatan kapasitas pengelola BPD, harapannya masyarakat bisa mengakses anggaran dan kebijakan tata kelola desa.
Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut. Ia berharap kehadiran Kompak dan Seknas Fitra dapat mengharmoniskan kerja BPD dan pemerintah desa.
Jepara, (31/5/2017)
Sumber : http://www.murianews.com
