Pada 3 Februari 2013 lalu bertempat di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) berkerja sama dengan International Budget Partnership menggelar konferensi pers bertajuk “Open Budget Index 2012 Transparansi Anggaran Meningkat Partisipasi Masih Lemah”. Pada konferensi pers tersebut Seknas FITRA meluncurkan Open Budget Indeks (OBI) 2012, dalam penelitian yang dilakukan FITRA tersebut Indonesia ternyata berada pada kategori kedua dalam hal penyediaan informasi anggaran secara substansial. “Skor Indonesia saat ini ternyata berada di atas rata-rata, dari 100 negara yang di survei, skor rata-ratanya adalah 43 ini suatu skor yang istimewa untuk Indonesia apa yang menyebabkan skor Indonesia naik dari 100 negara yang disurvei” tegas Sekjend FITRA Yuna Farhan, Kemarin(3/1).
Dikatakan juga oleh Yuna OBI 2012 yang diluncurkan tersebut sekaligus juga untuk mengetahui Delapan dokumen kunci anggaran yang diteliti oleh OBI yang terus mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan dokumen dan publikasi dibandingkan tahun 2010 “Pada OBI 2010, Pemerintah Indonesia tidak membuat Citizen Budget atau ringkasan anggaran yang memudahkan masyarakat untuk membaca dan memahami. Kemudian, pada APBN 2012 pemerintah membuat Citizen Budget dan mempublikasikannya di beberapa media dan laman Kementerian Keuangan” imbuhnya.
Selain ringkasan Anggaran laman Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) juga menjadi bahan kajian yang diteliti dalam OBI, hasilnya LKPP yang sebelumnya Citizen budgetnya dibuat tapi tidak dapat diakses namun pada OBI 2012, Citizen Budget dapat dilihat oleh masyarakat. Peneliti OBI dari Seknas FITRA Lukman Hakim mengatakan selain kecukupan informasi dalam dokumen, penelitian juga dilakukan pada nota keuangan yang juga mulai bertambah, seperti informasi mengenai target kinerja dan lainnya. “Disini OBI juga dipergunakan sebagai salah satu kriteria Negara untuk turut serta dalam inisatif global Open Gevernment Partnership (OGP), yang dilucurkan pada tahun 2011, dimana Indonesia merupakan salah satu pendirinya” kata Lukman. Lukman juga menambahkan untuk meningkatkan transparansi anggaran di Indonesia ada beberapa hal yang belum dan perlu dilakukan oleh pemerintah diantaranya, Pemerintah belum mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk tiga bulanan. Mulai tahun 2012 Kemenkeu membuat laporan realisasi namun terhenti pada bulan Agustus, Meningkatkan komprehensi kecukupan informasi anggaran pada Nota Keuangan RAPBN dan dokumen pendukung RKA-KL, LKPP khususnya menampilkan capaian kinerja dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan Citizen Budget, Dibandingkan Filipina tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran di Indonesia tergolong lemah. Oleh karena itu, Pemerintah harus memperluas partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.
Dalam Konferensi Persnya FITRA juga merilis metodologi OBI yang menilai ketersediaan dokumen anggaran ke publik dan kecukupan informasinya. Karena itu, ada 8 dokumen kunci anggaran yang dinilai untuk melihat Open Budget Index.
