Jakarta,
Korupsi yang masih marak terjadi memiskinkan rakyat, membuat kesenjangan sosial semakin tajam, dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Apalagi, korupsi sering terjadi terhadap dana transfer ke daerah, infrastruktur, dan perpajakan, yang sejatinya penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
Kasus terbaru, penangkapan Bupati Mesuji Khamami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (24/1/2019). Khamami diduga menerima suap berkaitan dengan sejumlah proyek infrastruktur di Mesuji. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 1,28 miliar.
Sementara kasus korupsi dana transfer ke daerah berulang kali terjadi pada 2018. Salah satunya yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Adapun korupsi di perpajakan, kita tentu masih ingat sepak terjang mantan pegawai pajak, Gayus Tambunan, pada 2010. Korupsi perpajakan tak berhenti di sana karena tahun lalu, persisnya Oktober 2018, sejumlah mantan pegawai pajak di Ambon juga ditangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dari pengusaha agar tagihan pajaknya dikurangi.
Tahun ini, Kementerian Keuangan menyalurkan satu pertiga belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 ke daerah. Alokasi transfer ke daerah itu mencapai Rp 756,8 triliun dan dana desa Rp 70 triliun.
Transfer ke daerah ini di antaranya terdiri atas dana transfer umum, dana transfer khusus, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, di Jakarta, Jumat (25/1/2019), mengatakan, saat ini hampir semua sektor anggaran rawan dikorupsi. Namun, celah korupsi paling sering terjadi pada anggaran belanja infrastruktur dan transfer ke daerah.
”Anggaran transfer daerah berupa dana alokasi khusus inilah yang sering dikorupsi karena prosedurnya tidak transparan,” katanya.
Pada 2019, alokasi dana transfer khusus Rp 200,3 triliun atau meningkat Rp 28,4 triliun dibandingkan dengan tahun lalu.
Misbah melanjutkan, dana transfer khusus rawan dikorupsi karena pengajuan dana menggunakan proposal yang harus disetujui DPR. Beberapa anggota DPR kerap menjanjikan pencairan anggaran ke pemerintah daerah dengan imbalan jasa. “Prosesnya tidak transparan sehingga bisa dijadikan daya tawar politik DPR,” ujar Misbah.
Kasus dugaan korupsi dana transfer khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang melibatkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Oktober 2018, misalnya.
Celah korupsi seharusnya bisa diperkecil dengan implementasi perencanaan, pembiayaan, dan pembelian berbasis elektronik. Selain itu, peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau inspektorat juga penting untuk diperkuat agar tidak terjadi suap atau gratifikasi di internal pemerintah.
Perekonomian daerah
Misbah menjelaskan, korupsi dana transfer ke daerah menjadi salah satu penghambat penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Alokasi dana transfer yang seharusnya digunakan untuk membangun layanan publik dasar, misalnya, menjadi tidak berkualitas. Pemerintah mesti memiliki pengawas yang bukan sekadar memantau serapan anggaran, tetapi kualitas penggunaannya.
Selain transfer ke daerah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, korupsi pungutan pajak di tingkat daerah sangat berbahaya. Paling tidak ada dua modus yang kerap digunakan, yaitu pemerintah bersekongkol dengan pengusaha atau memanipulasi setoran ke kas pajak.
”Korupsi pajak berdampak langsung ke perekonomian daerah karena kontribusi pajak ke pendapatan asli daerah cukup besar,” kata Yustinus.
Dari hasil penelitiannya, penerimaan dari pajak di salah satu daerah bisa bocor hingga 90 persen. Salah satu penyebabnya karena restoran hanya menyetor pajak sepersepuluh dari ketentuan seharusnya. Hal itu terjadi karena pengusaha bersekongkol dengan aparat pajak daerah.
Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2019/01/25/memiskinkan-rakyat-menghambat-laju-perekonomian/
