Pemilu 2014 masih dalam hitungan bulan, segala praktik-praktik politis untuk memanipulasi anggaran sangat berpotensi dapat dilakuakn dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik. Peluang pemanfaatan dari anggaran yang bocor untuk kepentingan kampanye terselubung makin besar, apabila trasnparansi angggaran dan informasi serta keterlibatan publik terhadap politik anggaran masih rendah .
Dalam konferensi Pers Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) yang berlangsung Minggu, (15/12) Sekjend FITRA Yenny Sucipto menyebut ada 4 potensi anggaran APBN 2014 yang berpotensi bocor, menurut yenny keempat potensi bocornya APBN 2014 tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014. “dari empat potensi yang ada kesemuanya di asumsikan akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja, oleh karenanya kami mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi dan informasi dalam penggunaan anggaran yang berpotensi bocor tersebut untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014 pada public” tukasnya.
Empat potensi kebocoran APBN 2014 versi FITRA antara lain:
1. BUMN sebagai “Sapi Perahan”: Laba di tahan sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi di manfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014
2. Alokasi dana optimalisasi sebesar Rp 26,9 triliun yang syarat kepentingan menjelang pemilu 2014, tanpa dibarengi evaluasi kinerja K/L dan berpotensi menjadi dana titipan menjelang pemilu 2014
3. Program-program populis dengan total Rp 52,9 trililun: tersebar di beberapa program, seperti Bantuan Siswa Miskin, PKH, SJSN dan PNPM berpotensi sebagai alat mobilisasi di daerah
4. Bantuan Sosial sebesar Rp 75,7 triliun tersebar di 14 K/L: dimana Rp 25,6 triliun tersebar di 10 Kementerian/Lembaga dengan Menterinya berasal dari Partai Politik.
Redaksi: FITRA
