Penghujung tahun 2015 tinggal menghitung hari, “Sudah baik dan efektifkah Negara dalam menata kelola anggaran? ” pertanyaan tersebut lah yang terlontar dalam Konferensi Pers yang digelar Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pada (16/12) di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta. Dalam konferensi Persnya FITRA mencatat sepanjang tahun 2015 pendapatan anggaran tidak tercapai, “Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi APBN 2015 dimana pendapatan Negara dan hibah masih belum tercapai persentase peningkatan realisasinya hanya 62,4% dibanding belanja pemerintah yang persentase realisasi peningkatannya lebih besar sebanyak 69.7%” ungkap Manager Advokasi FITRA Apung Widadi.
Apung juga membeberkan catatan dalam laporan realisasi APBN 2015, belanja pemerintah rendah, hal itu dapat dilihat dari besar Belanja Pemerintah Pusat yang hanya 69,7% yaitu senilai Rp 829.9 triliun. “FITRA juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2015 defisit anggaran juga mengalami pembengkakkan, yang mana pada APBN-P 2015 sebesar Rp 222,5 triliun mengalami peningkatan defisit pada realisasi sebesar Rp 284.0 triliun” terang Apung.
Dalam Konferensi Pers nya FITRA juga membuat catatan rapor buruk dengan merangking kementerian dan lembaga (K/L) Negara yang yang merugikan Negara paling besar diantaranya :
Kementerian :
1. Kementrian Keuangan : Rp 111,57 M
2. Kemenkumham : Rp. 32,45 M
3. Kementerian PU : Rp. 19,30 M
4. Kementerian Perhubungan : Rp. 16,35 M
5. Kementerian ESDM : Rp. 11, 49 M
Lembaga :
1. LPP TVRI : Rp. 46,8 M
2. BP KPBPB Sabang : Rp. 8,5 M
3. Lembaga Sandi Negara : Rp. 8,4 M
Fitra juga merangking Rapor Buruk Kekurangan Penerimaan K/L Paling Besar
Kementerian :
1. Kementrian Keuangan :Rp. 3,745 Triliun
2. Kementrian ESDM :Rp. 358,64 M
3. Kemenakertrans :Rp. 116,23 M
4. Kementrian PU :Rp. 16,36 M
Lembaga :
1. Lapan Rp. 11,29 M
2. Lembaga Sandi Negara Rp. 3,24 M
Apung menyimpulkan Politik Anggaran APBN P 2015 tidak berdasarkan kebutuhan Rakyat tetapi Subsidi justru dialihkan untuk penjaminan Utang Pembangunan Infrastruktur “Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Kementrian Masih rendah yang mana APBN P Pada awal tahun menjadi salahh satu sumber permasalahan, APBN masih dikelola secara Defisit sehingga Utang luar negeri meningkat seiring dengan banjirnya investasi Asing” tuturnya.
Apung menambahkan lagi bahwa BUMN dikelola untuk menyedot uang negara dan menampung uang asing, yang seharusnya memperkuat ekonomi Nasional, Dana Desa masih dikelola dengan tidak serius oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal ini FITRA merekomendasikan agar Presiden melakukan evaluasi menyeluruh kepada kementrian terkait pengelolaan anggaran dan kinerja kementrian. “ Kementrian BUMN dan Kemenku perlu di evaluasi, bahkan jika dimungkinkan APBN P 2016 dikeluarkannya jangan bulan Februari, namun sekitar September Oktober, untuk menghindari ruang transaksional seperti APBN P 2015 dalam memperluas penyerapan dan menjamin ekonomi nasional” Ungkap Apung.
Apung juga menambahkan! Presiden harus berpegang teguh pada nawacita dan trisakti, jangan mengadaikan anggaran negara dan ekonomi bangsa pada asing dan aseng. “Dana Desa dan Tranfer daerah meningkat pada APBN 2016, perlu dikelola secara baik dan benar oleh Pemerintah dengan menguatkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, Presiden harus menarik usulan Tax Amnesty, jangan tunduk pada skenario kelompok untuk mengampuni Penjahat BLBI yang akan kadaluarsa 2016” tutup Apung. //Redaksi FITRA
Jakarta,16 Desember 2015
