Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran kembali menyoroti anggaran Pemilu, kali ini paparannya terkait persiapan Pemilu Legislatif yang akan diselenggarakan 9 April mendatang. Sekjend FITRA Yenny Sucipto menjelaskan ketidakberpihakan DPR yang tidak pro rakyat dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam undang-undang. “Keputusan-keputusan dari DPR itu selalu menyetujui usulan dari pemerintah, DPR tidak pernah mengusulkan kepada pemerintah penyebab APBN tidak berimbang” Terang Yenny.
Yenny juga menambahkan DPR membiarkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Sekjend FITRA ini juga mempertanyakan kenapa harus selalu ada pinjaman program dan proyek sehingga berdampak kepada cicilan utang dan bunga yang cukup tinggi setiap tahunnyasehinggaterjadi kesenjangan alokasi anggaran. “DPR membiarkan pemerintah menggunanakan sistem perdagangan bebas untuk komoditas pangan sehingga harga bahan pangan terus naik. Ini mengindikasikan ketidakberpihakan, ini bisa dilihat dari alokasi anggaran ngara yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti anggaran pendidikan dan kesehatan” tukasnya.
Yenny juga menambahkan masyarakat harus berhati-hati nenentukan pilihannya dalam Pemilu legislatif April mendatang agar kesalahan tidak terus berulang. “Kita berharap pemilihan mendatang untuk memilih calon legislatif yang berkualitas yang bisa menjalankan fungsi budgetingnya, kalau tidak berkualitas saya rasa tidak akan pernah tercapai kesejahteraan rakyat, nanti wajah-wajah lama pasti akan mendominasi lagi, akhirnya terjadi oligarki anggaran lagi nanti, kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, kepentingan kroni bisnis pasti akan mendominasi di dalam pembahasan anggaran,” kata Yenny Sucipto. DPR juga ditambahkannya membiarkan pemerintah menahan hasil keuntungan dari kinerja BUMN yang hingga tahun 2012 mencapai sekitar Rp 407 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran Negara. Menurutnya, selama ini untuk mengatasi defisit anggaran banyak dibebankan kepada masyarakat diantaranya pengurangan anggaran subsidi energi yang menurut DPR dan pemerintah sangat membebankan anggaran negara. FITRA juga menilai DPR dan pemerintah tidak pernah berpihak kepada petani dengan terus membuka kebijakan impor.
Redaksi : FITRA
