Sekjend Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yeni Sucipto, dalam Konferensi Pers bersama dengan Komisi Anti Utang (KAU) bertajuk Pandangan Kabinet Baru: “Mencegah Kabinet Anti Kemandirian dan Mafia Ekonomi” di Rumah Makan Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2014)di Rumah Makan Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (4/7) menilai Jokowi-JK harus lebih cerdas memilih orang yang bakal duduk di kursi menteri keuangan. “Kabinet perekonomian Jokowi-JK ke depan, termasuk kursi menteri keuangan, harus diisi oleh para patriotis yang prokesejahteraan rakyat serta menjunjung kepentingan nasional,” terang Yeni Sucipto.
Sejalan dengan Yenny, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan juga mengatakan selama Orde baru dan era Reformasi struktur ekonomi Indonesia selalu tergantung pada asing. Mulai dari pembiayaan utang hingga investasi. Kata dia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) juga akan menghadapi permasalahan yang sama. Dani mengaku khawatir bila program-program Jokowi seperti tol laut akan dibiayai asing.
Jokowi, menurut Dani, harus menolak bantuan asing yang berpotensi membuat ketergantungan. Hal itu sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945 serta Tri Sakti Bung Karno yang diusung Jokowi – JK selama ini. Jokowi juga harus menolak masuknya tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan asing ke dalam kabinet. “Jokowi harus memilih menteri yang punya pandangan garis ideologi sama dengan visi dan misi. Jangan sampai memilih menteri yang pemikirannya bertentangan,” ujar Dani.
Dani mengingatkan bahwa Tiongkok sukses menolak ketergantungan pada asing. Ia berharap pemerintahan Jokowi – JK bisa mengikuti kesuksesan Tiongkok, dan hal itu menurutnya bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.
