Pasca riset Local Budget Study terbaru di 70 district yang tersebar di 19 provinsi, FITRA diberi ruang oleh Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembekalan materi tentang isu aktual pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, dan sudah dilaksanakan gelombang I tanggal 29 April 2017 yang diikuti dari 80 daerah. Adapun pembekalan ini akan berjalan hingga gelombang V. Gelombang 1 itu diikuti oleh 80 daerah di antaranya wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi, Jateng.
Seperti yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada launching Local Budget Study (LBS), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), “Pemerintah pusat dan daerah saat ini masih memiliki kendala terkait transparansi. Peran-peran LSM, seperti FITRA, diperlukan untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam rekomendasi risetnya yang juga disosialisasikan saat pembekalan, FITRA mendorong agar pemerintahan pusat dan daerah semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini akan berdampak kepada indeks keterbukaan lainnya. Sementara, keterbukaan anggaran publik menjadi hak bagi setiap warga negara.
Selain itu, senada dengan yang disampaikan pada kesempatan pidatonya di acara launching LBS Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga mengapresiasi hasil temuan tersebut. “Pemerintah saat ini sedang mendorong agar pemerintahan kota/daerah meningkatkan partisipasi perempuan melalui penyediaan wadah. Peningkatan partisipasi perempuan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Maka, Yenny Sucipto selaku Sekjen FITRA pun menyampaikan hal yang juga perlu diperkuat adalah indeks responsif gender.
Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo atas kepercayaannya kepada kami (FITRA). Semoga kontribusi kami memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik. *
Jakarta, 29 April 2017
